Tag: Ellena Ekarahendy

Analyzing Omnibus Law Impact on the Startup Ecosystem

Amid the gloomy situation caused by the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak, there is another important issue that will affect the lives of many people. It is the Omnibus Law which is to cover many laws at once.

Since last year, the Omnibus Law has been a polemic and has captured more attention at the beginning of this year. This is because the law will change many laws related to public affairs, such as the SME Bill, the Taxation Bill, and the Job Creation Bill. The last bill was the main trigger for many circles’ disapproval over the making of the Omnibus Law.

The government needs the Omnibus Law to simplify regulations that are considered bulky, therefore it is difficult to make decisions. The government’s motivation is also based on the desire to win competitions with other countries. Everything is in the same corridor: attracting more investment to achieve economic targets.

Impacts on startup

The Omnibus Law clearly has an impact on the domestic startup ecosystem. Some articles on display will clearly trigger changes in the industry. One of the examples is the changes in Article 42 concerning Manpower.

In the current regulation, Article 42 requires foreign workers to obtain written permission to work in Indonesia with the exception of diplomatic and consular staff. In the latest draft, the exemptions were extended to foreign workers in startup activities.

Changes in Article 56 become the highlight since it provides more flexibility for employers because the contract work relationship can last a lifetime. This means that there is no legal obligation for employers to make employment status permanent.

These articles bring their own dilemma for startup workers and founders. Izy.ai CEO & Founder Gerry Mangentang explained that the startup business model always demands working faster and pursuing targets in a relatively short period of time. As a result of these demands, startups prefer to look for local developers or engineers who have matured experience but in fact, their availability is still far from sufficient.

“When startup close funding, it is usually intended for 12-18 months runway. Therefore, we were required to speed up since the very beginning that most people prefer to hire developers who have already experienced or simply outsource,” said Gerry.

Nevertheless, Gerry admits that he still prioritizes local talent. That’s why he often refuses outsourcing offers from foreign talents that always packed in his emails. Indirectly, he considered that foreign workers would not be needed as long as there were pools of domestic talents.

“Unfortunately, it is difficult to find good [local] developers nowadays. It’s because they usually have worked in big startups, and the rates are quite high,” he added.

Prosa.ai’s CEO & Founder, Teguh Eko Budiarto agrees with the spirit of bringing in foreign talents by Article 42. However, Teguh criticizes the absence of requirements in the regulation which shows that the need for foreign workers is important.

“The problem is, there is no requirement to ensure the availability of domestic workers, therefore, the competition for workers at a certain level is getting bigger,” he said.

As for Article 56, Teguh admitted that he did not really see the effect that this article would bring. This is because he thought the startup business model is always full of uncertainty. “It’s different if the startup has passed the scale-up phase and has gotten a sustainable profit,” Teguh said.

Employee’s risks

Chairperson of the Media and Creative Industry Workers Union for Democracy (Syndication) Ellena Ekarahendy highlighted the problem brought by the Omnibus Law is the threat of reducing protection for workers without discrimination. This means that the Omnibus Law is considered a common enemy for all groups of workers and urges the authorities to provide concrete protection.

“After all, there are many Indonesian developers who become foreign workers virtually with the current economic convenience? The important thing is to ask for protection for workers, regardless of their nationality,” said Ellena.

Ellena criticized the government and parliament’s attitude which was being too distinctive for the interests of business owners over some of the articles. An example is the flexibility of the contract system contained in Article 56.

There are also supporting details for the company to terminate the employment relationship (PHK) in Article 154A, which in the future it is feared that startups can simply lay off when there is an acquisition, efficiency, merger, and divestment. For the record, the previous rule only allowed companies to do layoffs only when there was a merger.

“In addition, it needs to be highlighted in Article 90B Cilaka [Job Creation] which states that the wages of MSMEs may not follow the minimum wage as long as they are not below the poverty line,” concluded Ellena. In addition, the poverty line for South Jakarta last year was around IDR 730,000.

Apart from the pros and cons of the Omnibus Law, the process is still ongoing. The government is determined to finish it as soon as possible. Meanwhile, the wave of protests, especially from groups of workers and students to reject this omnibus rule, is yet to end.

–
Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

Menilik Efek Omnibus Law Bagi Ekosistem Kerja Startup

Di tengah bombardir kabar suram dari wabah corona virus disease 2019 (COVID-19), ada satu isu penting yang akan berpengaruh pada hajat hidup orang banyak. Isu itu adalah rancangan Omnibus Law yang merupakan payung untuk banyak undang-undang sekaligus.

Omnibus Law sudah menjadi polemik sejak tahun lalu dan kian menyedot perhatian bersama di awal tahun ini. Pasalnya hukum sapu jagat ini bakal mengubah banyak undang-undang berkaitan dengan periuk masyarakat seperti RUU UMKM, RUU Perpajakan, dan RUU Cipta Lapangan Kerja. RUU terakhir merupakan pemantik utama ketidaksetujuan banyak kalangan atas pembuatan Omnibus Law.

Pemerintah membutuhkan Omnibus Law untuk menyederhanakan regulasi yang dianggap terlampau gemuk sehingga sulit mengambil keputusan. Motivasi pemerintah ini juga didasari oleh kebutuhan dalam memenangi kompetisi dengan negara lai. Semua masih di dalam koridor yang sama: menarik investasi lebih banyak demi mencapai target perekonomian.

Dampak bagi startup

Omnibus Law jelas juga membawa dampaknya ke ekosistem startup dalam negeri. Sejumlah pasal terpampang jelas bakal membawa perubahan. Contohnya adalah perubahan di Pasal 42 tentang Ketenagakerjaan.

Di beleid yang masih beraku saat ini, Pasal 42 mewajibkan tenaga kerja asing mendapat izin tertulis untuk bisa bekerja di Indonesia dengan pengecualian staf diplomatik dan konsuler. Dalam draf terbaru, pengecualian diperluas hingga tenaga kerja asing di jenis kegiatan startup.

Perubahan di Pasal 56 juga jadi sorotan karena memberi keleluasaan lebih bagi pemberi kerja karena hubungan kerja kontrak dapat berlangsung seumur hidup. Artinya tak ada kewajiban secara hukum bagi pemberi kerja untuk mengangkat status kepegawaian menjadi permanen.

Pasal- pasal ini membawa dilema tersendiri bagi para pekerja dan pendiri startup. CEO & Founder Izy.ai Gerry Mangentang menjelaskan bahwa model bisnis startup selalu menuntut bekerja lebih cepat dan mengejar target dalam jangka waktu relatif singkat. Akibat tuntutan itu, startup lebih suka mencari developer atau engineer lokal yang secara pengalaman sudah matang namun nyatanya ketersediaannya masih jauh dari cukup.

“Pada saat startup closing funding biasanya dimaksudkan untuk runway 12-18 bulan. Jadi dari awal kami dituntut untuk harus bisa ngebut sehingga banyak yang prefer untuk hire developer yang sudah jadi atau akhirnya ya outsource,” ucap Gerry.

Kendati demikian Gerry mengaku tetap mengutamakan talenta lokal. Itu sebabnya saban waktu ia kerap menolak tawaran outsourcing dari luar negeri yang memenuhi surelnya. Secara tak langsung ia menilai kebutuhan akan tenaga kerja asing tak akan dibutuhkan selama sudah terpenuhi di dalam negeri.

“Sayangnya sulit buat cari developer [lokal] bagus sekarang ini karena rata-rata sudah bekerja di startup-startup besar plus ratenya pun sudah tinggi,” imbuhnya.

CEO & Founder Prosa.ai Teguh Eko Budiarto sejatinya sepakat dengan semangat kemudahan mendatangkan talenta asing yang diusung Pasal 42. Namun Teguh mengkritik tak adanya persyaratan dalam beleid itu yang menunjukkan kebutuhan akan tenaga kerja asing itu bersifat penting.

“Permasalahannya, tidak ada persyaratan untuk memastikan tidak adanya tenaga dari dalam negeri terlebih dahulu, sehingga persaingan pekerja pada level tertentu menjadi semakin besar,” sebutnya.

Sementara untuk Pasal 56, Teguh mengaku tak begitu melihat pengaruh yang akan dibawa pasal tersebut. Ini karena menurutnya model bisnis startup selalu penuh ketidakpastian. “Lain halnya apabila startup tersebut sudah melewati fase scale up dan sudah mendapatkan profit yang berkesinambungan,” cetus Teguh.

Risiko pekerja bertambah

Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Ellena Ekarahendy menggarisbawahi permasalahan yang dibawa oleh Omnibus Law adalah ancaman berkurangnya perlindungan terhadap pekerja tanpa pandang bulu. Ini artinya Omnibus Law dianggap sebagai musuh bersama bagi seluruh kelompok pekerja dan mendesak pemegang kewenangan memberi perlindungan yang konkret.

“Toh, banyak juga kan developer Indonesia yang menjadi tenaga kerja asing secara virtual dengan kemudahan ekonomi sekarang? Yang penting adalah menagih adanya perlindungan terhadap pekerja, apapun kewarganegaraannya,” tegas Ellena.

Ellena mengkritisi sikap pemerintah dan parlemen yang terlalu menganakemaskan kepentingan pemilik usaha yang tersebar di sejumlah pasal. Contohnya adalah fleksibilitas sistem kontrak yang dimuat di Pasal 56 tadi.

Ada juga penambahan alasan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Pasal 154A, yang nantinya dikhawatirkan startup dapat melakukan PHK begitu saja ketika terjadi akuisisi, efisiensi, merger, dan divestasi. Sebagai catatan, aturan sebelumnya hanya memperbolehkan perusahaan melakukan PHK hanya ketika terjadi merger.

“Selain itu, perlu disoroti di Pasal 90B Cilaka [Cipta Lapangan Kerja] yang mengatakan kalau upah UMKM boleh tidak mengikuti upah minimum selama tidak berada di bawah garis kemiskinan,” pungkas Ellena. Sebagai tambahan garis kemiskinan Jakarta Selatan tahun lalu sekitar Rp730.000.

Terlepas dari poin pro dan kontra dari Omnibus Law ini, proses pembuatannya masih berjalan. Pemerintah bertekad segera merampungkannya secepat mungkin. Sementara itu gelombang protes terutama dari kelompok buruh dan mahasiswa untuk menolak peraturan sapu jagat ini pun tak kunjung padam.