Pemerintah Beri Insentif Pajak untuk Modal Ventura

Pemerintah Indonesia akan memberikan insentif bebas pajak penghasilan kepada perusahan modal ventura yang berinvestasi ke perusahaan rintisan atau startup. Dikutip dari CNN Indonesia, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, paket insentif ini merupakan yang pertama yang diberikan ke modal ventura. Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan investasi bidang ekonomi digital dan e-commerce, khususnya yang masuk kategori UKM.

“Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura, yang merupakan laba badan usaha tersebut, tidak diperlakukan sebagai objek PPh agar minat investasi di sektor UKM dan membiayai startup bisa ditingkatkan,” terang Sri Mulyani.

Insentif bebas pajak untuk modal ventura ini akan berlaku bagi para investor yang terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut data OJK per Desember 2017, ada 67 perusahaan modal ventura di Indonesia dengan total aset mencapai Rp11 triliun. Investor yang menyuntikkan modal Rp500 miliar hingga Rp1 triliun akan mendapatkan pengurangan PPh sebesar 10-100 persen selama 5-10 tahun.

Pemerintah disebut membuka kemungkinan memperpanjang jangka waktu insentif ini berkaca pada langkah serupa yang diterapkan di Thailand.

Dikutip dari KataData, dari sisi UMKM, terutama untuk modal ventura dan startup, insentif akan diberikan dengan menjadikan penerimaan modal ventura sebagai bagian laba yang tidak diperlakukan sebagai PPh. Untuk mewujudkannya pemerintah akan merevisi Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 250 tahun 1995.

“Kami akan melaksanakan revisi KMK tahun 1995 dalam rangka agar memenuhi kebutuhan dari munculnya banyaknya perusahaan startup yang memobilisasi modal yang berasal dari modal ventura agar bisa berkembang lebih cepat,” terang Sri Mulyani.

Rencana pemerintah ini mendapat sambutan baik dari Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (AMVESINDO). Bagi AMVESINDO langkah pemerintah ini merupakan langkah yang maju.

Himawan Yasin, Wakil Sekretaris Jenderal AMVESINDO, juga mengingatkan bahwa aturan baru nantinya juga harus sejalan dengan POJK 35 tahun 2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura untuk lebih mendorong industri VC di Indonesia.

Pemerintah Akan Berikan Insentif Pajak Bagi Modal Ventura

Regulasi yang memihak merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah yang saat ini diharapkan oleh para pemain di industri startup, termasuk para pemodal atau modal ventura. Untuk merangsang pertumbuhan startup dari sisi modal pemerintah berencana untuk memberikan insentif pajak bagi dana modal ventura yang dapat mendanai perusahaan startup di Indonesia.

Pernyataan ini dikemukakan langsung oleh Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro. Ia berujar bahwa modal ventura yang diperuntukkan bagi startup tidak akan bergantung sepenuhnya pada APBN, untuk itulah insentif pajak diberikan. Insentif pajak ini diharapkan mampu untuk meningkatkan minta investor untuk menyuntikkan modalnya ke startup-startup yang ada di Indonesia.

“Kita mau kasih tax incentives untuk venture capital fund-nya itu sendiri. Bukan pakai persen, pakai skema. Pokoknya skema dia jadi murah, kalau sekarang itu kaya double taxation, gitu aja,” ujar Bambang.

Bambang seperti dikutip di Media Indonesia juga menjelaskan selama ini perusahaan modal ventura masih terkena pajak berganda ketika menginvestasikan asetnya ke startup. Hal ini yang coba diperbaiki melalui regulasi insentif pajak. Insentif diberikan agar menghidupkan perusahaan modal ventura terlebih dahulu.

Dengan begitu peluang startup yang mendapatkan pendanaan semakin banyak. Efek dominonya juga diharapkan mampu menghidupkan ekosistem startup secara keseluruhan. Termasuk perbaikan ekonomi dan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin.

Sebelumnya beberapa bulan lalu OJK juga dikabarkan tengah menyiapkan regulasi khusus di pasar modal guna memudahkan startup dan UKM mendapatkan modal. Bentuk dukungan seperti inilah yang dibutuhkan startup Indonesia untuk tumbuh dan berkembang.