The Vice Minister of Trade (who is going to be shifted as Vice Minister of Finance), Mahendra Siregar, stated that the Ministry of Trade and the Ministry of Communication and Informatics will establish a regulation on consumer protection in online trading – or known as e-commerce. In a seminar in Jakarta, Siregar stated generally that the adoption of e-commerce is spreading fast, but the mechanism for fraud protection is not yet in place – the most common case is failure to pay when the items have been delivered.

According to Mahendra as cited by Okezone, the regulation is required to ensure legal protection especially since e-commerce involves international trade. “We can’t allow issues in export trade through e-commerce to affect country risk or brand image which may lead to the perception that Indonesian economy poses a high risk.”

Continue reading Coming Soon: Consumer Protection Laws for E-Commerce Transactions

Wakil Menteri Perdagangan (yang akan menjadi Wakil Menteri Keuangan), Mahendra Siregar, mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi akan segera membuat aturan perlindungan konsumen dalam perdagangan online — atau yang biasa dikenal sebagai E-Commerce. Dalam sebuah seminar di Jakarta, Mahendra secara garis besar menyebutkan bahwa e-commerce berkembang secara pesat, tapi belum ada perlindungan untuk konsumen seandainya terjadi fraud — misalnya yang lazim adalah pembayaran sudah dilakukan namun barang tidak kunjung dikirim.

Menurut Mahendra lagi, aturan ini tentu dibuat untuk menjamin kepastian hukum, apalagi sekarang e-commerce sudah antarnegara dalam bentuk perdagangan ekspor. “Jangan sampai ada jika ada permasalahan dalam perdagangan ekspor melalui e-commerce ini menimbulkan contry risk atau country brand image sehingga menimbulkan pandangan bahwa perekonomian Indonesia mempunyai resiko yang tinggi,” tandasnya seperti dikutip dari Okezone.

Continue reading Segera Dibuat, Aturan Perlindungan Konsumen E-Commerce