Mengenal PaDi UMKM, Marketplace Inisiasi BUMN dan Keuntungan Bergabung

Pandemi yang menghantam Indonesia membuat banyak platform digital bermunculan untuk memfasilitasi aktivitas UMKM dalam memasarkan produknya secara online. Salah satu di antaranya adalah PaDi UMKM. Apakah Anda sudah tahu apa itu PaDi UMKM?

Jika belum dan Anda tertarik untuk mengetahui platform digital ini lebih dalam, simak penjelasan selengkapnya mengenai apa itu PaDi UMKM dan keuntungan bergabung sebagai seller di PaDi UMKM pada artikel ini!

Apa Itu PaDi UMKM?

Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM) merupakan marketplace hasil inisiasi Kementerian BUMN dan Kementerian UMKM, serta LKPP yang resmi diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan tujuan untuk memudahkan akses UMKM Indonesia ke pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya BUMN.

Melansir laman PaDi UMKM, saat ini PaDi UMKM telah memiliki 8 kategori produk dan jasa utama yang penting untuk diketahui oleh para calon PaDi UMKM seller sebelum mendaftar, antara lain:

Catering dan makanan ringan,
Jasa periklanan,
Jasa ekspedisi dan pengepakan,
Pengadaan barang dan jasa material konstruksi,
Sewa dan pengadaan perlengkapan furniture,
Jasa perawatan peralatan dan mesin,
Jasa konstruksi dan renovasi,
Sewa dan pengadaaan peralatan mesin.

Keuntungan Bergabung di PaDi UMKM

Marketplace adalah salah satu wadah yang menjadi andalan UMKM Indonesia dalam melakukan penjualan. Seperti yang kita ketahui, jumlah marketplace di Indonesia terhitung banyak. Sehingga, Anda perlu mengetahui keuntungan yang bisa Anda peroleh di setiap marketplace, termasuk PaDi UMKM.

Jadi, apa saja keuntungan yang bisa diperoleh ketika bergabung di PaDi UMKM? Berikut adalah informasinya.

Kemudahan Mengajukan Pembiayaan

Sebagai marketplace hasil inisiasi BUMN, seller di PaDi UMKM dapat memperoleh kemudahan pengajuan pembiayaan dari perusahaan BUMN, seperti BRI, Pegadaian, Bank Mandiri, dan PNM.

Kepastian Pembayaran Penjualan

PaDi UMKM seller juga tidak perlu khawatir perihal pembayaran karena semua pembayaran dimonitor langsung oleh manajemen dan kementerian BUMN.

Memiliki Pelanggan Tetap

Pasar di PaDi UMKM berasal dari perusahaan-perusahaan BUMN, maka dari itu Anda tidak perlu khawatir soal pelanggan karena seller PaDi UMKM mendapatkan pelanggan tetap.

Mendapatkan Saran Guna Meningkatkan Kualitas

PaDi UMKM seller juga dapat meningkatkan kualitas dari saran dan penilaian produk yang diberikan oleh pelanggan. Dengan begitu, pelanggan akan semakin puas berbelanja di toko Anda.

Demikian informasi mengenai apa itu PaDi UMKM serta keuntungan bergabung sebagai seller di marketplace inisiasi BUMN satu ini. Selain PaDi UMKM, Anda juga bisa menjadi penyedia produk untuk instansi pemerintahan dengan mendaftar sebagai seller Bhinneka. Selamat mencoba!

Panduan Program E-Katalog dan Bela Pengadaan, Jalan Pintas Bagi UMKM Menjangkau Pasar Instansi Pemerintah

Meluaskan pasar adalah misi dari setiap usaha. Adanya program E-Katalog yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), memungkinkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat dengan mudah menjangkau pasar instansi pemerintah.

Apa itu program E-Katalog LKPP? Bagaimana proses pendaftarannya? Lalu, seberapa besar jangkauan yang bisa diperoleh dengan menjadi penyedia? Jangan khawatir. Semua informasi tersebut akan Anda dapatkan di sini.

Apa Itu E-Katalog LKPP?

E-Katalog adalah aplikasi atau platform belanja online yang dikembangkan oleh LKPP. LKPP sendiri merupakan lembaga non departemen yang bertugas menyusun regulasi dan kebijakan terkait penyedia barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintahan dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Melalui platform E-Katalog, LKPP juga memberikan peluang seluas-luasnya kepada pelaku usaha di Indonesia untuk turut menjadi penyedia dan menawarkan barang-barang yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah.

Katalog elektronik (eCatalogue) LKPP ini telah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Syarat-Syarat Menjadi Penyedia E-Katalog

Tertarik menjadi penyedia barang untuk pemerintah? Pastikan Anda memenuhi syarat yang ditentukan. Pada situs resmi E-Katalog, pihak LKPP telah memberikan informasi terkait hal tersebut.

Syarat pengajuan penyediaan barang berbeda-beda untuk setiap programnya. Anda bisa melihatnya pada detail setiap pendaftaran program penyediaan yang juga ada pada situs resmi E-Katalog LKPP di menu Pengumuman.

Proses Pendafataran Menjadi Penyedia E-Katalog LKPP

Dilansir dari channel YouTube Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan eproc LKPP, berikut ini adalah tata cara pendaftaran untuk menjadi penyedia di E-Katalog LKPP.

Membuat Akun SPSE

Langkah pertama untuk mengajukan penyediaan barang di E-Katalog LKPP adalah membuat akun SPSE. Akun SPSE ini dapat Anda buat pada LPSE terdekat. Begini langkah-langkahnya:

Akses website LPSE terdekat.
Kemudian, klik tombol Pendaftaran Penyedia.
Masukkan email Anda sebagai calon penyedia dan kode keamanan yang ada pada halaman tersebut.
Lalu, klik Mendaftar.
Selanjutnya, lakukan konfirmasi email dengan klik tombol Konfirmasi pada kotak masuk email terdaftar.
Kemudian, Anda akan diarahkan kembali ke website LPSE untuk mengisi form pendaftaran.
Isi semua informasi yang diminta pada form pendaftaran.
Jika semua sudah terisi dengan benar, klik Mendaftar untuk menyimpan data yang Anda isi.
Setelah itu, lakukan verifikasi secara online ataupun offline di LPSE terdekat.
Selesai. Akun SPSE Anda berhasil dibuat.

Video Tutorial Pendaftaran Akun SPSE

Mendaftar Pada SIKaP

Setelah berhasil membuat akun SPSE, langkah selanjutnya sebagai calon penyedia adalah melakukan pendaftaran pada SIKaP dan melengkapi data. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa Anda ikuti:

Akses sikap.lkpp.go.id.
Buka menu Masuk untuk melakukan login.
Lakukan login dengan menggunakan user ID dan password akun SPSE yang telah Anda buat sebelumnya.
Setelah berhasil masuk, buka tab Identitas untuk mengisi kelengkapan data terkait identitas perusahaan Anda.
Selanjutnya, lengkapi informasi terkait izin usaha Anda pada tab Izin Usaha. Pilih jenis izin usaha, tanggal berlaku, kualifikasi, nomor surat dan instansi pemberi izin usaha. Lengkapi juga informasi kualifikasi bidang usaha. Jika sudah, klik Simpan.
Berikutnya, isi informasi terkait Akta, seperti nomor akta, tanggal, dan juga nama notaris. Lalu, klik Simpan.
Kemudian, lengkapi data Anda sebagai pemilik. Mulai dari jenis nama, kewarganegaraan, nomor ID (KTP/Paspor), NPWP, alamat, hingga jenis kepemilikan.
Selain data pemilik, Anda juga akan diminta untuk melengkapi data pengurus dan tenaga ahli. Isi data dengan lengkap dan benar, lalu klik Simpan.
Setelah itu, isi informasi terkait data peralatan pada tab Peralatan. Masukkan nama peralatan, jumlah, kapasitas, merk dan tipe, tahun pembuatan, kondisi, lokasi peralatan, status kepemilikan, bukti kepemilikan, dan keterangan (jika perlu). Klik Simpan.
Pada tab selanjutnya, yakni tab Pengalaman, Anda akan diminta untuk memasukkan informasi mengenai pengalaman kerja Anda yang telah selesai. Isi informasi dengan lengkap dan benar. Jika sudah, klik Simpan.
Berikutnya, isi informasi pajak pada tab Pajak dengan memasukkan jenis laporan pajak, masa pajak, nomor bukti penerimaan surat, beserta tanggalnya. Klik Simpan.
Terakhir, isi informasi terkait preferensi pengadaan barang yang Anda inginkan, mulai dari lokasi, jenis pekerjaan, penyelenggara, dan harga perkiraan sendiri (HBS).
Klik Simpan.

Video Cara Mengisi Data SIKaP

Akses E-Katalog dan Lakukan Pengajuan

Apabila telah berhasil melengkapi data pada SIKaP, selanjutnya Anda bisa langsung melakukan pendaftaran penyedia barang pada E-Katalog. Anda bisa melihat program penyediaan yang tersedia pada situs resmi E-Katalog LKPP menu Pengumuman atau langsung klik di sini.

Jika terdapat program penyediaan yang sesuai dengan kualifikasi usaha Anda, lakukan pengajuan penyediaan barang tersebut.

Penandatanganan Kontrak Katalog

Berikutnya, tim verifikator katalog LKPP akan melakukan verifikasi pada pengajuan Anda. Apabila pengajuan Anda disetujui, Anda akan masuk ke tahap penandatangan kontrak dan penayangan produk pada E-Katalog.

Mempelajari Petunjuk Penggunaan Aplikasi Pra Katalog Penyedia

Untuk memudahkan Anda sebagai penyedia barang, pastikan Anda mempelajari cara menggunakannya dengan membaca petunjuk penggunaan aplikasi Pra Katalog Penyedia yang dapat diunduh di sini.

Jenis-Jenis Katalog pada E-Katalog LKPP

Pada E-Katalog LKPP, terdapat tiga jenis katalog yang perlu Anda ketahui sebagai penyedia, antara lain Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektoral, dan Katalog Elektronik Lokal.

Katalog Elektronik Nasional adalah katalog elektronik yang dikelola oleh LKPP. Kemudian, Katalog Elektronik Sektoral adalah katalog elektronik yang dikelola oleh lembaga atau kementerian. Sedangkan Katalog Elektronik Lokal merupakan katalog elektronik yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Cakupan Pasar E-Katalog LKPP

Sebagai pemilik usaha yang tertarik melebarkan sayap dengan menjadi penyedia di E-Katalog LKPP, informasi mengenai cakupan pasar E-Katalog ini tentu penting bagi Anda. Bhinneka, sebagai salah satu penyedia E-Katalog, membagikan pengalamannya terkait hal tersebut.

Novrita Andriana Fitri, Head of Corporate Sales Bhinneka, menyampaikan bahwa E-Katalog LKPP ini dapat diakses oleh setiap instansi pemerintahan di Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa E-Katalog mencakup seluruh KLPD di Indonesia.

Dengan cakupannya yang luas, E-Katalog juga memberikan hasil yang cukup signifikan unuk Bhinneka sebagai penyedia.

“Sebagai perusahaan e-commerce yang fokusnya ke B2B dan B2G, adanya e-Katalog cukup signifikan dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilayani,” ujar Novrita.

Jenis Barang yang Dapat Ditawarkan pada E-Katalog

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Anda sebagai penyedia bisa melakukan penawaran penyediaan barang yang diminta dalam menu Pengumuman pada situs E-Katalog. Dengan begitu, jenis barang/jasa yang bisa Anda tawarkan merupakan jenis barang/jasa yang dibutuhkan oleh kementerian atau lembaga.

Tapi, seperti apa contoh jenis barangnya? Sejak 2015, Bhinneka telah menjadi penyedia barang untuk E-Katalog LKPP. Untuk jenis barang, Bhinneka menyediakan barang terkait IT dan MRO, perkakas, serta furnitur kantor. Jadi, Anda juga bisa menyediakan jenis barang tersebut untuk ditawarkan.

Perbedaan E-Katalog dan BeLa Pengadaan

Selain menjadi penyedia di program E-Katalog, Bhinneka juga menjadi penyedia untuk program BeLa Pengadaan. Apa perbedaan keduanya?

“BeLa Pengadaan merupakan bagian dari program TokoDaring LKPP. Bhinneka sendiri menjadi salah satu PPMSE di TokoDaring, termasuk di platform BeLa Pengadaan,” jelas Novrita.

Berbeda dengan E-Katalog yang merupakan program langsung dari LKPP, BeLa Pengadaan adalah bagian dari program TokoDaring yang juga dikelola oleh LKPP. Namun, fungsinya tetap sama, Anda tetap bisa menyediakan barang untuk instansi pemerintah pada kedua program tersebut.

Demikian informasi terkait program menjadi penyedia di E-Katalog LKPP dari situs resmi dan salah satu penyedia E-Katalog, Bhinneka.com. Untuk Anda yang ingin meluaskan jangkauan hingga ke instansi pemerintah, program ini sangat cocok untuk dicoba.

Persiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan ikuti langkah-langkah pendaftaran di atas dengan cermat.

Layanan E-Commerce AXIQoe Resmi Menjadi Mitra Terbaru LKPP

Setelah meresmikan kemitraan dengan empat layanan e-commerce Indonesia pertengahan 2016 lalu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kembali menambah kemitraan dengan PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) melalui layanan e-commerce AXIQoe.com.

Perjanjian yang sebelumnya telah diresmikan pada bulan September 2016 lalu memberikan kesempatan kepada AXIQoe untuk menyediakan kebutuhan pengadaaan barang di K/L/D/I (Kementerian, Lembaga, Satuan kerja Perangkat Daerah, Institusi) berupa e-Katalog. Hal ini senada dengan komitmen dari LKPP untuk mewujudkan integritas, transparansi, dan daya saing melalui layanan e-commerce.

“Kerja sama dengan e-commerce secara Business to Goverment (B2G) dalam sistem e-Katalog mempercepat katalogisasi produk atau jasa yang akan dibeli oleh pemerintah,“ kata Kepala LKPP Agus Prabowo.

Melalui e-Katalog, pemerintah dapat memangkas waktu dan biaya belanja, karena pembelian dilakukan secara langsung dan harga yang tercantum adalah harga yang terbaik dan sudah diverifikasi. “Meskipun terdapat selisih harga untuk beberapa produk yang sejenis, pemerintah tidak lagi diharuskan untuk memilih yang termurah selama produk tersebut telah tersedia di e-Katalog.” Tegasnya.

Transparasi harga dan membuka persaingan yang positif

E-Katalog diharapkan akan menjadi instrumen baru dalam menciptakan keterbukaan dan persaingan bisnis yang sehat, yaitu dengan memberikan informasi harga yang menjadi lebih terbuka.

“Kami sangat mengapresiasi AXIQoe yang tergabung ke dalam e-Katalog LKPP. Ini merupakan peluang positif bagi penyedia untuk berpartisipasi dan terlibat dalam mendukung pembangunan, apalagi porsi belanja pengadaan pemerintah saat ini berkisar 40 persen dari APBN,” kata Agus.

E-Katalog sendiri menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terbuka dan efisien. Melalui e-Katalog, pembelian barang dan jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah.

Produk yang ditawarkan AXIQoe saat ini meliputi komputer, aksesori komputer, perlengkapan kantor, dan alat-alat komunikasi. Sebagai salah satu penyedia layanan e-commerce yang menyasar pasar B2B, AXIQoe resmi menjadi penyedia online shop kebutuhan barang pemerintah e-Katalog LKPP.

“Kami bangga bisa menjadi bagian dari program pemerintah dengan menjadi salah satu penyedia online shop dan secara aktif terus melakukan sosialisasi pengadaan barang pemerintah melalui E-Katalog LKPP dimana transparansi, integritas, kecepatan dan efisiensi merupakan hal yang utama di era digital ini,” kata Presiden Direktur PT Astragraphia Xprins Sahat Sihombing.

LKPP Resmikan Kemitraan dengan Empat E-Commerce Indonesia

Kemudahan serta transparansi yang ditawarkan teknologi saat ini sudah mulai menyasar kalangan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan kemitraan strategis yang dilancarkan oleh pemerintah dengan kalangan e-commerce di Indonesia dalam hal penyediaan semua kebutuhan barang dan jasa khusus untuk pemerintahan.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP hari ini meresmikan penandatanganan Pakta Integritas dengan AnugrahPratama.com, Ayooklik, Bhineka dan Mbiz. Dengan perjanjian tersebut keempat e-commerce tersebut telah resmi bergabung ke dalam e-Katalog LKPP.

“Kami melihat saat ini kehadiran e-commerce sudah banyak membantu menyediakan barang dengan cepat, lengkap dan tentunya transparan, untuk itu kerja sama dengan 4 e-commerce ini diharapkan bisa membantu LKPP untuk menyediakan barang yang tepat untuk instansi pemerintah,” kata Kepala LKPP Agus Prabowo.

Bergabungnya e-commerce B2B dan B2G dalam sistem e-Katalog LKPP diharapkan juga bisa mengakselerasi katalogisasi produk yang akan dibeli pemerintah. Pemanfaatan e-Katalog dapat memangkas waktu dan biaya belanja pemerintah karena harga yang tercantum adalah harga yang terbaik dan sudah diverifikasi.

“Saya tentunya berharap dengan bergabungnya 4 e-commerce ini bisa membantu kinerja LKPP untuk lebih baik menyediakan semua kebutuhan instansi pemerintah dengan cepat dan tentunya transparan,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, yang turut hadir saat acara peresmian kerja sama tersebut hari ini.

Sepanjang periode Januari hingga Mei 2016 tercatat 13 ribu lebih paket pengadaan dengan nilai transaksi lebih dari 9 triliun dilakukan melalui e-Purchasing. Angka ini tentunya akan bertambah seiring dengan proses belanja pemerintah. Total belanja pemerintah melalui e-Purchasing tahun 2015 adalah Rp 31 triliun.

Melalui e-Katalog instansi pemerintah bisa membeli semua barang dan jasa yang dibutuhkan tanpa melalui proses tender dan batasan nilai. Bergabungnya B2B dan B2G saat ini telah menambah jumlah produk dalam e-Katalog menjadi 57.329 item. Target dari LKPP adalah untuk terus memperbesar jumlah barang dan jasa agar dapat mengakomodir kebutuhan pemerintahan yang beragam.

“Tentunya menjadi tugas Kemenkominfo untuk menyediakan infrastruktur koneksi broadband yang cepat khususnya untuk daerah-daerah di luar Jakarta yang masih membutuhkan pengadaan barang dengan bantuan LKPP, dengan demikian dapat memangkas lebih banyak lagi biaya APBN,” tuntas Menkominfo Rudiantara.

e-Tendering and e-Catalog May Save More Government’s Money

Applying digitalization in Indonesia seems to be the right decision by the government. Even though the trend has yet covered all lines of services, at least two of the concepts, e-Tendering and e-Catalog, have successfully saved 40% of government’s expenses budget. Continue reading e-Tendering and e-Catalog May Save More Government’s Money