Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan tatanan yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan individu dan kolektif. Oleh karena itu, telah dibuat berbagai peraturan yang mengutamakan kepentingan umum.

Secara sederhana, regulasi adalah kumpulan instrumen abstrak yang disusun menjadi satu kesatuan untuk memandu tindakan atau perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan suatu isu. Aturan mengharuskan orang untuk bertindak secara sukarela, tetapi dengan tanggung jawab.

Sebelum menjadi regulasi penuh, regulator harus melalui proses panjang. Prosesnya terutama terdiri dari merumuskan masalah, menganalisisnya dan menemukan solusi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi hal-hal yang menjadi hambatan atau hambatan bagi masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan DailySocial.id mengenai regulasi.

Definisi Regulasi

Bagi sebagian orang, mencapai tujuan bukanlah hal yang sulit. Tanpa usaha tambahan, mereka dapat menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Namun, pihak lain menghadapi banyak kendala untuk mencapai tujuan mereka.

Untuk mengatasinya, menurut Joseph Stiglitz, negara harus melindungi warga negara yang rentan melalui regulasi. Dalam artikelnya Regulation and Failure, Stiglitz menjelaskan bahwa regulasi pada hakikatnya adalah batasan tentang apa yang harus dilakukan oleh individu atau organisasi.

Dari sisi ekonomi, intervensi pemerintah melalui regulasi sangat dibutuhkan untuk melindungi pasar dari kemungkinan kegagalan dan masalah yang dapat menyebabkan krisis ekonomi.

Ketika pasar bekerja secara efisien, selalu ada kemungkinan gagal. Selain itu, kegiatan eksploitatif yang dilakukan oleh pengusaha yang kuat untuk memaksimalkan keuntungan dapat merugikan masyarakat.

Dalam situasi ini, ada tindakan pencegahan untuk mencegah potensi kerusakan dari ketidakseimbangan pasar.

Stiglitz menambahkan bahwa mereka yang perilakunya sangat dibatasi mungkin mengeluh atau keberatan bahwa regulasi cenderung menghilangkan atau mengurangi keuntungan dan berdampak negatif pada inovasi.

Tujuan dari regulasi yang ideal, di sisi lain, adalah untuk secara langsung mengatasi konsekuensi dari mereka yang terlibat dalam situasi di mana utilitas swasta tidak memiliki dampak sosial yang baik.

Regulasi yang tepat justru dapat mendorong inovasi dan meningkatkan kesejahteraan. Meskipun peraturan tampaknya hanya berfokus pada pencegahan kerugian terhadap orang, beberapa peraturan juga dibuat untuk mendorong perilaku konstruktif.

Strategi dalam Regulasi

Regulasi Pihak Pertama

Dalam regulasi pihak pertama, bentuk utama dari kontrol regulasi adalah regulasi mandiri. Dalam regulasi pihak pertama, kita mengatur diri sendiri dengan aturan yang kita tetapkan untuk diri sendiri. Oleh karena itu, regulator (penguasa) juga merupakan regulator (penegak aturan).

Regulasi Pihak Kedua

Dalam peraturan pihak lain, terdapat pembagian kerja dalam masyarakat, politik, bisnis dan manajemen antara pelaku dan otoritas pengatur. Regulator adalah pihak independen, bukan regulatee. Peraturan pihak kedua seringkali mengacu pada, namun tidak terbatas pada, peraturan bisnis pemerintah.

Salah satu contohnya adalah peraturan perusahaan. Di sini tumbuhnya regulasi didorong oleh kemampuan beberapa perusahaan (kebanyakan perusahaan besar) untuk menetapkan standar bagi perusahaan lain (kebanyakan lebih kecil).

Regulasi Pihak Ketiga

Dalam regulasi pihak ketiga, hubungan regulator dengan regulatee dimediasi oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai pemantau independen atau semi independen. Proses dan prosedur akreditasi pihak ketiga merupakan salah satu strategi penerapan peraturan tersebut.

Ada hubungan kontraktual antara perusahaan dengan pihak ketiga yang dibiayai. Otoritas pengawas atau regulator hanya ditunjuk sebagai penegak hukum. Contoh regulasi pihak ketiga yang paling terkenal adalah audit.

Bentuk Regulasi Hibrida

Regulasi hibrida adalah regulasi yang dalam proses perumusannya melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah macam-macam regulasi hibrida menurut Levi-Faur.

Co-Regulation

Pertama adalah co-regulation, di mana tanggung jawab untuk desain peraturan atau penegakan peraturan dibagi oleh regulator dan yang mengatur, seringkali aktor negara dan sipil, tetapi juga dapat dilakukan antara MaNGO (Market actors Non-Governmental Organization) dan CiNGO (Civil society Non-Governmental) dan negara dan MaNGO.

Enforced Self-Regulation

Bentuk kedua dari regulasi hibrida adalah regulasi mandiri yang mengandung unsur paksaan (enforced self-regulation), di mana regulator memaksa regulatee untuk menulis seperangkat aturan yang disesuaikan dengan rangkaian kontinjensi unik yang dihadapi perusahaan itu.

Alih-alih pemerintah menegakkan aturan, regulator akan memikul sebagian besar tanggung jawab penegakan dan biaya, dan harus mengatur administrasi kepatuhan independen mereka sendiri.

Regulator dapat menerima peraturan yang diajukan oleh regulator atau mengirimkannya kembali untuk ditinjau jika peraturan tersebut tidak memenuhi kriteria.

Meta-Regulation

Bentuk ketiga dari regulasi hibrida adalah regulasi meta. Tidak seperti enforced self-regulation, regulasi meta memungkinkan regulatee untuk menentukan aturannya sendiri. Peran regulator terbatas pada pelembagaan dan pengawasan integritas kepatuhan institusional.

Multi-Level Regulation

Terakhir, bentuk regulasi hibrid  disebut sebagai regulasi multi-level. Otoritas pengaturan dibagi menjadi beberapa tingkatan teritorial – supranasional (global dan regional), nasional, regional (domestik) dan lokal. Ada beberapa jenis peraturan berjenjang, tergantung pada pihak yang berbeda dan bentuk divisi yang spesifik.

Regulator dapat bersifat fungsional (di mana regulator dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda berdasarkan bagaimana mereka dapat menangani masalah) atau hierarkis (di mana otoritas tertinggi ditetapkan pada salah satu tingkatan regulasi), atau sekadar hasil dari proses tambahan. Sebagian besar diskusi tentang tata kelola multitingkat berfokus pada transfer kekuasaan antartingkat.

Teori dalam Regulasi

Bruce Yandle menyebutkan ada 5 teori yang menawarkan kerangka penjelasan regulasi terkait unsur yang terdapat di dalamnya.

Public Interest Theory

Teori kepentingan umum adalah teori regulasi pertama dan tertua dan tidak terikat pada spesialis atau pakar tertentu. Teori ini menyatakan bahwa politisi dan orang-orang yang secara sistematis terlibat dalam regulasi berusaha untuk melayani kepentingan publik yang luas.

Mereka selalu mencari cara yang lebih murah untuk mencapai kemaslahatan umum daripada mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dengan mengorbankan masyarakat umum.

Capture Theory

Teori capture menyatakan bahwa politisi dan regulator menghadapi masalah biaya dan informasi: tidak ada definisi yang jelas tentang apa yang bisa menjadi kepentingan umum untuk setiap RUU yang disahkan oleh parlemen atau aturan yang diberlakukan oleh regulator.

Untuk mengatasi ini, legislator dan regulator bertemu dengan banyak penasihat yang dengan senang hati merekomendasikan tindakan terbaik untuk memilih atau bertindak atas isu-isu tertentu.

Special Interest Theory

Teori yang dikembangkan oleh Stigler menjelaskan bahwa kamu dapat memprediksi siapa yang akan memenangkan kontes politik dengan membayangkan isi konkrit dari sebuah proposal hukum hanya kepada penawar tertinggi dalam sebuah lelang.

Berfokus pada pihak mana yang paling banyak kalah (atau menang) dalam persaingan, dasar regulasi bisa dipahami.

Money for Nothing Theory

Jika dua teori sebelumnya menekankan pada bantuan politik yang didapatkan lewat perumusan sebuah regulasi, teori money for nothing yang dikembangkan oleh Profesor Sekolah Hukum Northwestern Fred S. McChesney ini justru berfokus pada lobi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan lewat ancaman regulasi.

Biasanya sekelompok bisnis yang kurang terorganisir, belum tunduk pada regulasi, dan memberikan sedikit kontribusi kampanye kepada politisi akan menjadi target. Agar politisi mendapatkan perhatian dari perusahaan atau pengusaha dengan kriteria di atas, seorang politisi membuat pengumuman bahwa akan diadakan audiensi tentang kemungkinan menyerukan regulasi terkait suatu hal.

Bootlegger and Baptist Theory

Teori Bootleggers and Baptists (B&B) menggabungkan unsur teori kepentingan umum dan teori minat khusus. Teori B&B menjelaskan bagaimana lobi yang sukses dan regulasi yang berkelanjutan terjadi ketika satu kelompok kepentingan, yang disebut Baptis

Mengambil alih landasan moral sementara kelompok lain, para penyelundup, menggunakan Baptis sebagai kedok untuk mengejar tujuan ekonomi yang sempit.

Agar teori dapat bekerja, kedua belah pihak harus memiliki hasil akhir yang sama, dan kedua belah pihak tidak perlu berkomunikasi atau bahkan bertemu.