Masalah yang Coba Diselesaikan Fintech untuk Kalangan “Unbankable” di Pedesaan

Masih besarnya jumlah masyarakat di pedesaan yang belum tersentuh oleh layanan finansial perbankan dan institusi keuangan lainnya, menjadi salah satu alasan mengapa fintech hadirkan solusi. Mereka debut menawarkan produk yang cukup mendasar, seperti voucher pulsa, pembayaran PPOB, layanan transfer dana hingga pinjaman uang. Beda dengan perbankan, mereka jadikan pebisnis mikro seperti pemilik warung sebagai agen untuk menjembatani transaksi.

Sebagai salah satu startup Indonesia yang menyadari benar peluang tersebut, Payfazz ingin menjadi layanan finansial yang hampir serupa dengan perbankan. Namun tanpa memiliki kantor cabang dan hanya mengandalkan teknologi, konsep tersebut diklaim paling ampuh untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Dalam sesi #Selasastartup kali ini, Co-founder & CEO Payfazz Hendra Kwik menjabarkan beberapa fakta menarik dan alasan mengapa saat ini masih banyak masyarakat Indonesia di luar pulau Jawa yang belum memiliki akun rekening, simpanan hingga kesempatan untuk mendapatkan modal untuk usaha kecil mereka.

“Dengan layanan yang kami miliki harapannya bisa lebih banyak lagi UKM di pedesaan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan usaha mereka yang akan berimbas kepada masyarakat sekitar dan secara langsung meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan.”

Akses terbatas

Berdasarkan hasil riset bertajuk The Future of Southeast Asia’s Digital Financial Services yang dilakukan Google, Temasek dan Bain & Company, sekurangnya 92 juta penduduk berusia dewasa di Indonesia belum tersentuh layanan finansial (unbankable).

Masyarakat di perkotaan bisa dengan mudah datang ke bank atau lembaga finansial lainnya. Sementara bagi masyarakat yang tinggal di pelosok kesulitan untuk mendapatkan akses finansial tersebut. Dari sisi lembaga penyedia layanan pun kadang alami kendala, misal harus keluarkan modal besar untuk mendirikan kantor cabang di daerah tersebut.

Dengan alasan itulah Payfazz yakin teknologi dapat mengatasi kesenjangan tersebut. Dengan menggandeng agen yang kebanyakan adalah pemilik toko kelontong, bisa mempermudah semua proses memanfaatkan aplikasi. Bukan hanya pembelian pulsa, melalui teknologi yang dimiliki kini masyarakat yang tinggal di pedesaan juga bisa mendapatkan kesempatan untuk meminjam modal, menyimpan uang dan lainnya.

“Untuk produk keuangan dibutuhkan data yang sangat akurat, untuk itu melalui agen kami terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa memberikan data yang tepat dan terbiasa mengakses teknologi memanfaatkan aplikasi di smartphone,” kata Hendra.

Kesadaran menabung

Masih banyaknya masyarakat di pedesaan yang tidak terbiasa menyimpan hasil usaha mereka, dan menghabiskan semua hasil panen atau usaha secara langsung, kerap menjadi persoalan dan sering ditemui di pedesaan. Melalui inovasi teknologi yang dimiliki, diharapkan bisa mengajarkan lebih banyak lagi kebiasaan menabung di kalangan masyarakat pedesaan, dengan memanfaatkan agen-agen yang tersebar.

Saat ini masih banyak masyarakat pedesaan yang menyimpan uang mereka di dalam rumah dan enggan untuk menyimpan di bank karena terbatasnya layanan perbankan yang tersedia di pelosok desa. Memanfaatkan agen yang dimiliki, tentunya bisa mempermudah proses tersebut, sekaligus membantu mereka untuk terbiasa menyimpan uang dan tidak melakukan cara-cara lama dalam hal perencanaan keuangan.

“Saat ini sekitar 64% masyarakat di Indonesia tidak pernah menyimpan uang, akibatnya ketika ada bencana uang mereka hilang karena mereka hanya menyimpan di kaleng di rumah mereka. Melihat fenomena tersebut kami melihat ada suatu urgensi dengan menyediakan akses perbankan yang sama dengan di kota-kota besar untuk kemudian diterapkan di daerah,” imbuh Hendra.

Inovasi teknologi

Berawal dari hanya menyediakan produk dalam jumlah terbatas, Payfazz kini menghadirkan berbagai layanan finansial untuk masyarakat di pedesaan. Mencoba menggantikan posisi kantor cabang bank yang masih sangat minim jumlahnya.

“Fokus kami sejak awal hingga saat ini adalah meng-cater masyarakat di pedesaan yang masih underprivileged dan terkucilkan dari layanan perbankan. Harapannya kami bisa menyediakan layanan kepada lebih banyak lagi masyarakat di pedesaan bukan hanya untuk keperluan finansial pribadi namun juga untuk mengembangkan usaha mereka lebih besar lagi,” terang Hendra.

A total 92 Million Potential Users to Acquire Through Partnership Program

Shopee’s marketplace platform eventually become a part of the Online-to-Offline (O2O) business model by launching Mitra Shopee in Indonesia. Prior to this, two of its competitors have run a similar program, Mitra Bukalapak, and Mitra Tokopedia. The point is, Shopee has developed its own digital wallet, ShopeePay.

In terms of features, the three platforms have quite similar coverage. They developed the app to acquire micro-business players – targeting kiosk – to sell various digital products, such as PPOB vouchers and integrated e-commerce will be responsible for the supply chain.

The well-received digital payment service (digital wallet) is to encourage partnership penetration. It allows transactions – such as electricity tokens – made faster, therefore, to provide a better experience for partners’ business customers.

As the first to debut, Bukalapak claims to have around 1 million partners located all over the country, even in the third-tier areas. Meanwhile, Tokopedia’s AVP of New Retail, Adi Putra shared Mitra Tokopedia has acquired around 400 thousand micro businesses at the end of 2019. Shopee is yet to have data due to its new initiative.

Mitra Bukalapak's map throughout Indonesia / Bukalapak — Mitra Bukalapak’s map throughout Indonesia / Bukalapak

What to explore in the partnership program?

Based on the research titled The Future of Southeast Asia’s Digital Financial Services performed by Google, Temasek and Bain & Company, at least 92 million people in the productive age in Indonesia are still unbankable. It’s quite a large number, more than the total population in other countries in Southeast Asia, excluding the Philippines.

The unbankable is mostly assumed as people who are yet to have access to online services due to incapable to create a bank account to make transactions. The partnership program is basically to distribute offline agents in various cities to become aggregators, facilitating the unbankable to gain access to e-commerce products.

Another scenario, agents will be the distribution point for shipping goods. Some areas, especially remote areas, are difficult to reach by logistic services. A variety of payment services enable micro-businesses managed by agents to offer complete product variants with relatively cheaper prices.

Furthermore, there are three things e-commerce can obtain from this program. First, it helps product distribution by expanding coverage to the unbankable populations. Second, it supports product or brand expansion by having representation in certain areas. The third is, it creates opportunities for more effective distribution chains.

Market competition with other digital players

Obviously, 92 million is not a small number, in fact, it is a huge market potential considering the people are in the productive age. Unfortunately, this is not the competition of only three unicorn e-commerce companies, there are many other digital businesses currently focusing on the O2O market in Indonesia.

Payfazz currently has 450 thousand agents. The financial application makes it easy for SME owners to offer various financial products, including PPOB, bill payments, fund transfers, cash withdrawals, and credit payments. PPOB’s contribution every month nearly reached Rp1 trillion. The Co-Founder & CEO Hendra Kwik said PPOB is a service that contributes a large amount, each month nearly reached Rp1 trillion transaction value.

One of Payfazz agents, also kiosk owners / Payfazz

In addition, there are GrabKios by Kudo, Netzme, Paytren and many other platforms outside the e-commerce ecosystem that offer similar concepts. Not to mention how the popular digital wallet for consumers has also provided a complete feature of full payment – although some are integrated with e-commerce, such as Dana in Bukalapak and Ovo in Tokopedia.

Competition over agents has already begun, with digital business competition strategies that currently exist: price wars. Therefore, the stronger is the winner?

With the development of technology and the expansion of connectivity, the success of O2O is likely to depend on the consumer experience. Discomfort, delays or technical issues may cause a decrease in interest in related services amid strong competition between platforms.

The O2O concept is actually broader than just a partnership. World brands have adopted this approach. Despite the statistics stated 91% of brands failed to bring a digital experience to their retail stores.

Based on the successful case studies such as Amazon or Alibaba in applying O2O, there are several key points. First, make sure the O2O initiative is to facilitate online activities to happen offline. Second, it prioritizes personalized customer experience. Third, always run the business along with technological developments. Some brands are now using AR / VR to help improve product visualization.

–
Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

Potensi 92 Juta Pelanggan yang Ingin Dijaring Lewat Program Kemitraan

Platform marketplace Shopee akhirnya turut terjun meramaikan model bisnis online-to-offline (O2O) di Indonesia dengan merilis Mitra Shopee. Program serupa sebelumnya sudah dijalankan terlebih dulu oleh dua kompetitornya, melalui Mitra Bukalapak dan Mitra Tokopedia. Kelebihannya, Shopee telah miliki platform digital wallet-nya sendiri, ShopeePay.

Ditinjau dari fitur, ketiganya miliki cakupan yang nyaris serupa. Aplikasi dikembangkan untuk mengajak pemilik bisnis mikro –dengan warung sebagai sasaran utamanya—menjualkan beragam produk digital seperti voucher PPOB dan menjadikan e-commerce terkait sebagai kanal pemasok barang dagangan.

Layanan pembayaran digital (digital wallet) yang diterima baik oleh pengguna turut memacu penetrasi program kemitraan tersebut. Karena memungkinkan setiap transaksi –misalnya pembelian token PLN—dilakukan secara lebih cepat, sehingga memberikan pengalaman yang cukup baik bagi pelanggan bisnis mitra-mitranya.

Meluncur paling di antara platform marketplace lain, Bukalapak mengklaim telah miliki sekitar 1 juta mitra yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia, sampai di daerah tier-3. Sementara menurut AVP of New Retail Tokopedia Adi Putra, menutup tahun 2019 program Mitra Tokopedia sudah diikuti sekitar 400 ribu pebisnis mikro. Belum ada data untuk inisiatif milik Shopee karena masih tergolong baru.

Sebaran Mitra Bukalapak di berbagai penjuru Indonesia / Bukalapak

Apa yang dicari dari program kemitraan?

Berdasarkan hasil riset bertajuk The Future of Southeast Asia’s Digital Financial Services yang dilakukan Google, Temasek dan Bain & Company, sekurangnya 92 juta penduduk berusia dewasa di Indonesia belum tersentuh layanan finansial atau perbankan (unbankable). Jumlah tersebut tentu sangat besar, lebih besar dari total penduduk negara-negara lain di Asia Tenggara kecuali Filipina.

Kalangan unbankable tersebut sebagian besar diasumsikan sebagai orang-orang yang tidak pernah mengakses platform jual beli online, karena pada dasarnya minimal pengguna harus memiliki akun bank untuk bisa bertransaksi di sana. Tujuan program kemitraan adalah mendistribusikan agen-agen penjualan offline yang tersebar di berbagai wilayah untuk menjadi perantara, memberikan kemudahan kepada unbankable agar mudah mendapatkan produk-produk e-commerce.

Skenario lainnya, agen tersebut dijadikan poin distribusi untuk pengiriman barang. Beberapa wilayah, khususnya di daerah pelosok, sulit dijangkau oleh layanan logistik. Beragam layanan pembayaran memungkinkan bisnis mikro yang dikelola agen menawarkan varian produk yang lebih lengkap dengan harga kulak yang relatif lebih murah.

Jadi ada tiga hal yang sebenarnya didapat oleh bisnis e-commerce dari program ini. Pertama, membantu distribusi produk dengan menjangkau populasi unbankable. Kedua, membantu perluasan pemasaran produk atau brand dengan menghadirkan representasi di daerah. Dan yang ketiga, membuka peluang rantai distribusi yang lebih efektif.

Berebut pasar dengan pebisnis digital lain?

Jelas 92 juta bukan angka yang kecil, bahkan itu adalah potensi pasar yang sangat besar mengingat jumlah tersebut datang dari kalangan usia produktif. Sayangnya peluang itu tidak hanya dipersaingkan oleh tiga unicorn e-commerce saja, ada banyak pebisnis digital lain yang kini serius garap basar O2O di Indonesia.

Payfazz saat ini sudah miliki 450 ribu orang agen. Aplikasi keuangan tersebut memudahkan pemilik UKM menawarkan berbagai produk keuangan, termasuk untuk PPOB, pembayaran tagihan, transfer dana, tarik tunai, hingga pembayaran kredit. Kontribusi PPOB saja setiap bulannya hampir menyentuh Rp1 triliun. Menurut Co-Founder & CEO Hendra Kwik, PPOB jadi layanan yang berkontribusi besar, setiap bulannya hampir sentuh nilai transaksi Rp1 triliun.

Agen Payfazz — Salah satu agen Payfazz yang juga merupakan pemilik warung / Payfazz

Selain itu masih ada GrabKios by Kudo, Netzme, Paytren dan banyak platform lain di luar ekosistem e-commerce yang tawarkan konsep serupa. Belum lagi kini aplikasi digital wallet populer untuk kalangan konsumer juga sudah sajikan fitur lengkap pembayaran lengkap – kendati beberapa terintegrasi dengan e-commerce, seperti Dana di Bukalapak dan Ovo di Tokopedia.

Persaingan memperebutkan agen pun sudah mulai terasa, dengan strategi kompetisi bisnis digital yang sering ada: perang harga. Jadi, siapa kuat dia akan menang?

Dengan perkembangan teknologi dan perluasan konektivitas, bisa dibilang keberhasilan O2O sangat bergantung pada pengalaman konsumen yang dijajakan. Ketidaknyamanan, keterlambatan atau isu-isu teknis bisa jadi menyebabkan penurunan minat terhadap layanan terkait di tengah persaingan kuat antarplatform.

Konsep O2O sebenarnya lebih luas dari sekadar kemitraan. Brand produk dunia juga banyak yang mengadaptasi pendekatan ini. Kendati pada faktanya menurut statistik, 91% brand sempat gagal menghadirkan menghadirkan pengalaman digital di toko ritel mereka.

Dari studi kasus kesuksesan para retailer seperti Amazon atau Alibaba dalam mengaplikasikan O2O, ada beberapa poin yang menjadi kunci bisnis. Pertama, pastikan inisiatif O2O memudahkan akitvasi online terjadi secara offline. Kedua, mengedepankan personalisasi pengalaman pelanggan. Dan ketiga, selalu manfaatkan perkembangan teknologi. Beberapa brand kini manfaatkan AR/VR untuk membantu meningkatkan visualisasi produk.

Mendalami Masalah Utama Inklusi Finansial di Indonesia

Penetrasi layanan keuangan di Indonesia, terutama layanan perbankan, dinilai masih cukup rendah, jika dibandingkan dengan rasio penduduk Indonesia. Merujuk pada hasil riset OJK di tahun 2016 tentang literasi finansial, di Indonesia angkanya mencapai 29,6%. Sementara itu untuk indeks inklusi finansial mencapai 67,8% di tahun 2016. Pemerintah sendiri menargetkan minimal 79% di tahun 2019 mendatang.

Menurut Bank Dunia, inklusi finansial didefinisikan sebagai individu atau bisnis yang memiliki akses ke produk layanan keuangan untuk kebutuhan mereka, meliputi: transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi yang disampaikan dengan cara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Secara umum banyak yang mengatakan bahwa kurang optimalnya persebaran layanan finansial di Indonesia disebabkan karena akses yang belum menjangkau secara penuh. Hal ini yang dianggap sebagai kesempatan banyak pemain fintech untuk menghadirkan layanan non-bank yang mengakomodasi kebutuhan transaksi masyarakat unbankable –seperti di desa-desa atau di wilayah pelosok. Namun pertanyaannya: apakah sepenuhnya karena akses saja?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, CXGO Consulting melakukan sebuah riset terpadu dan mempublikasikannya dalam laporan “Financial Inclusion: Is it truly about access?”.

Masalah akses

Berdasarkan data yang didapat OJK, mereka menyimpulkan bahwa ada dua hambatan inklusi finansial di Indonesia. Pertama ialah pada akses ke layanan atau produk finansial. Kemudian yang kedua pada produk finansial itu sendiri, belum mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (yang saat ini unbankable).

Beberapa program terus digencarkan untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat pada layanan finansial. Bank Indonesia dan OJK memprioritaskan pada tiga aspek utama dalam programnya: keagenan, digitalisasi KYC (Know Your Customer — mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan), dan melakukan penyesuaian produk perbankan.

Selain oleh institusi perbankan, menariknya tiga aspek tersebut ditangkap baik oleh para inovator teknologi. Startup fintech yang bermunculan mencoba memberikan layanan yang lebih fit dengan kebutuhan masyarakat unbankable. Saat ini ada tiga wilayah utama yang banyak disasar pemain fintech, yakni e-money & digital wallet, p2p lending, dan non-productive loan.

E-money dan digital wallet menghadirkan pada masyarakat proses transaksi non-tunai, umumnya secara digital dengan sistem yang didesain untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Pendekatan yang saat ini juga banyak dijadikan produk ialah Payment Point Online Banking (PPOB), dinilai sebagai aspek terdekat kebutuhan masyarakat. PPOB meliputi layanan pengisian pulsa, pembayaran listrik, layanan kesehatan dan lain-lain.

P2P (Peer-to-Peer) lending menghadirkan efek positif dengan sistem yang menyederhanakan proses pengajuan pinjaman. Sistem ini melibatkan dua pihak dari kalangan masyarakat, yakni peminjam dan pemberi pinjaman. Platform menjembatani dan memberikan prosedur. Salah satu manfaat yang saat ini sudah dirasakan ialah pinjaman yang dapat diberikan kepada peminjam dengan tingkat risiko yang lebih tinggi, termasuk dari kalangan pelaku UMKM.

Gambaran masyarakat unbankable di Indonesia

Survei CXGO Consulting menanyakan langsung kepada masyarakat dan menemukan beberapa realitas tentang tanggapan penggunaan layanan keuangan perbankan. Seperti salah satunya diungkapkan oleh Daenuri (25) yang bekerja sebagai petugas keamanan. Alasan utama ia membuka rekening bank ialah untuk menampung gaji bulanan. Secara personal, ia tidak pernah dan tidak nyaman menggunakan layanan perbankan. Bahkan jika diperbolehkan ia akan memilih mendapatkan pembayaran gaji secara tunai.

Dua responden lain yang diwawancara secara langsung, Lila (24) dari Ciledug dan Rofiq (28) dari Jakarta Timur, mengungkapkan tidak pernah menggunakan layanan perbankan karena tidak membutuhkan. Keduanya juga lebih memprioritaskan penuntasan kebutuhan secara tunai. Hal menarik yang diungkapkan justru pada kekhawatiran soal biaya layanan perbankan itu sendiri, yang harus memotong saldo yang ada secara bulanan.

Secara umum wawancara langsung terhadap masyarakat yang masuk dalam kategori unbankable menghasilkan pola berikut ini:

Terhadap layanan perbankan, persepsi dan pemahaman mereka khususnya tentang layanan pinjaman terganjal pada beberapa hal, meliputi isu kepercayaan, biaya operasional, dan proses adopsi. Solusinya mereka membutuhkan beberapa hal:

Informasi yang lebih jelas tentang biaya bulanan dan minimal tabungan yang harus ada dalam rekening.
Dapat diperiksa kapan saja dan dari mana saja.
Dapat menyimpan dan mengambil uang dengan jumlah kecil, di bawah 50 ribu Rupiah.
Proses pendaftaran yang mudah dengan biaya bulanan yang kecil.

Kemudian untuk layanan peminjaman persepsi negatif mereka terdapat pada beberapa hal, yakni isu relevansi, tenor dan sistem pembayaran, dan proses penagihan. Mereka merasa tidak memenuhi kriteria untuk mengajukan peminjaman di bank, selain beranggapan bahwa bunga yang dibebankan terlalu besar. Persepsi lain soal debt-collector, yang dianggap akan selalu menghantui dan melakukan penagihan secara paksa. Beberapa solusi yang dibutuhkan meliputi:

Pinjaman dengan jumlah, tenor, dan sistem pembayaran yang bisa disesuaikan.
Proses yang mudah dan cepat.
Jaminan fleksibel (atau tanpa jaminan). Garansi dan verifikasi berdasarkan pengakuan sosial dan masyarakat.

Pendekatan yang dapat dilakukan

Berdasarkan temuan yang ada, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama harus dipahami, kendati mereka tidak akrab dengan layanan perbankan, tidak semata-mata buta dengan kemajuan digital. Penggunaan ponsel pintar sudah sangat erat di masyarakat, sehingga produk finansial sebenarnya bisa mengoptimalkan kultur tersebut untuk menciptakan layanan yang lebih sederhana dan praktis. Dengan transparansi, isu kepercayaan harusnya dapat diselesaikan. Pengguna sebenarnya hanya membutuhkan detail yang sederhana tentang informasi uang yang disimpan.

Dengan rendahnya aspek literasi di kalangan unbankable, menantang para penyedia layanan untuk menghadirkan solusi tepat guna yang mudah “dibaca”. Model keagenan yang melibatkan langsung masyarakat sebagai pengganti unit perbankan akan sangat membantu proses sosialisasi dan adopsi. Institusi non-formal seperti pemain fintech juga akan berpengaruh besar di sini, sehingga dibutuhkan integrasi dan kerja sama untuk antar pemain finansial untuk jangkauan pasar yang lebih menyeluruh.

Unduh laporan CXGO Consulting tentang inklusi finansial masyarakat Indonesia secara gratis melalui tautan ini:

–
Disclosure: artikel ini adalah hasil kemitraan DailySocial dan CXGO Consulting