Bukan tentang Uber: Peraturan Dibuat untuk Mengakomodasi, Bukan Membatasi

Peraturan, misalnya yang dibuat oleh pemerintah, ditujukan untuk menciptakan keteraturan serta memberikan manfaat bagi publik. Kita tengah berada di suatu masa dengan perkembangan teknologi seringkali justru bertentangan dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana permasalahan yang sebelumnya tidak ada bisa diregulasi (atau dicegah)?

Continue reading Bukan tentang Uber: Peraturan Dibuat untuk Mengakomodasi, Bukan Membatasi

Layanan Uber Langsung Dilarang Beroperasi di DKI Jakarta (UPDATED)

Baru saja resmi meluncur di Indonesia pada Rabu (13/8), secara mengejutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dikabarkan hendak melarang pengoperasian layanan penyewaan mobil pribadi berbasis smartphone Uber di wilayah DKI Jakarta. Pelarangan ini menyusul pihak Uber yang hingga detik ini tak kunjung mengurus perizinan angkutan resmi yang dianggap telah melanggar hukum. Continue reading Layanan Uber Langsung Dilarang Beroperasi di DKI Jakarta (UPDATED)

Proses Sertifikasi Smartphone Hambat Masuknya Xiaomi ke Indonesia

Langkah produsen ponsel Tiongkok Xiaomi untuk mengekspansi pasarnya ke Indonesia dan Brazil terganjal proses sertifikasi yang dianggap berbelit-belit. Di Indonesia sendiri Xiaomi ditargetkan bakal mulai dijual ke publik akhir Agustus mendatang. Dalam prosesnya, Xiaomi telah lebih dahulu menjual produk terbarunya di Filipina dan India melalui partner penjualan online.

Continue reading Proses Sertifikasi Smartphone Hambat Masuknya Xiaomi ke Indonesia

Ternyata Pemerintah Belum Rampungkan Aturan Terkait Implementasi Teknologi 4G

Pemerintah umurnya tinggal beberapa bulan lagi, tetapi masih ada satu hal mengganjal yang belum diselesaikan. Ternyata aturan yang terkait pengimplementasian teknologi 4G/LTE di Indonesia masih belum rampung. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang tertinggal dalam penerapan teknologi LTE di tahun 2014.

Continue reading Ternyata Pemerintah Belum Rampungkan Aturan Terkait Implementasi Teknologi 4G

Pemerintah Siapkan Regulasi Atur Hubungan Operator Seluler dan Pelaku Layanan Internet OTT

Pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk mengatur hubungan antara operator seluler dan pelaku layanan Internet Over The Top (OTT). Seperti dikutip dari IndoTelko, peraturan ini bakal diatur sebagai Peraturan Menteri (Komunikasi dan Informatika) dan bakal masuk masa uji publik tak lama lagi. OTT adalah sebutan untuk layanan yang berjalan melalui Internet tanpa kontrol dengan penyedia seluler, misalnya layanan VoIP ataupun layanan video streaming. Pemain besar seperti Google, Twitter dan Facebook dengan layanan mobile populernya juga dianggap bagian OTT.

Continue reading Pemerintah Siapkan Regulasi Atur Hubungan Operator Seluler dan Pelaku Layanan Internet OTT

Mental Pak Ogah Membuat E-commerce Gerah

Ini adalah blog post dari Andi S. Boediman yang sebelumnya diterbitkan di blog pribadinya. Diterbitkan di DailySocial dengan izin.

Melanjutkan tulisan saya tentang Regulasi Tanpa Insentif, belakangan ini beberapa kali saya berhadapan dengan isyu seputar e-commerce yang membuat saya berpikir panjang tentang kebijakan yang seharusnya ada dan bagaimana hal ini memberikan dampak kepada pelaku bisnis e-commerce.
Continue reading Mental Pak Ogah Membuat E-commerce Gerah

Legitimasi Bisnis E-Commerce dan Domain .id

Asosiasi pengusaha e-commerce Indonesia (Indonesian E-commerce Association / idEA) mengungkapkan keberatannya dengan usulan penggunaan domain .id yang diajukan pemerintah. Alasannya selain prosedur yang harus ditempuh lebih rumit, penggunaan domain .id kurang menjual (tidak komersil) untuk skala regional maupun global. Bagaimana seharusnya kita menyikapinya?

(null)

Belum Ada Regulasinya, Garuda Segera Lengkapi Konektivitas Nirkabel di Armada Terbarunya

Maskapai nasional Garuda Indonesia disebutkan segera melengkapi konektivitas nirkabel (Wi-Fi) yang beroperasi untuk armada terbarunya Boeing 777-300ER. Pesawat-pesawat yang baru datang tahun ini bakal melayani rute Jeddah dan London. Seperti dikutip dari Bisnis Indonesia, Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar menyebutkan bahwa operasi perdana rute Jeddah akan dimulai per Juli 2013 dan diharapkan sudah bisa memberikan layanan konektivitas ini sebagai bagian upaya peningkatan layanan kepada pelanggan.

Continue reading Belum Ada Regulasinya, Garuda Segera Lengkapi Konektivitas Nirkabel di Armada Terbarunya

4 Hal Yang Kita Butuhkan Dari Pemerintah

Seiring meningkatnya aktivitas di industri teknologi di Indonesia, saya pikir pemerintah mulai harus lebih serius mendukung dan juga menanggapi permasalahan yang mungkin muncul nantinya. Beberapa minggu ini saya belajar banyak dari para pemimpin industri teknologi dan belajar bagaimana peranan pemerintah dalam memupuk inovasi, mendukung industri dan juga melindungi pemain dan konsumennya.

Saya pun keluar dengan beberapa hal yang menurut saya krusial untuk segera dilaksanakan demi mendukung dan melindungi industri teknologi Indonesia yang masih awal, rapuh dan butuh dukungan. Bapak Tifatul Sembiring yang terhormat, coba ini mungkin saja bisa menjadi masukan 😉

Continue reading 4 Hal Yang Kita Butuhkan Dari Pemerintah

Segera Dibuat, Aturan Perlindungan Konsumen E-Commerce

Wakil Menteri Perdagangan (yang akan menjadi Wakil Menteri Keuangan), Mahendra Siregar, mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi akan segera membuat aturan perlindungan konsumen dalam perdagangan online — atau yang biasa dikenal sebagai E-Commerce. Dalam sebuah seminar di Jakarta, Mahendra secara garis besar menyebutkan bahwa e-commerce berkembang secara pesat, tapi belum ada perlindungan untuk konsumen seandainya terjadi fraud — misalnya yang lazim adalah pembayaran sudah dilakukan namun barang tidak kunjung dikirim.

Menurut Mahendra lagi, aturan ini tentu dibuat untuk menjamin kepastian hukum, apalagi sekarang e-commerce sudah antarnegara dalam bentuk perdagangan ekspor. “Jangan sampai ada jika ada permasalahan dalam perdagangan ekspor melalui e-commerce ini menimbulkan contry risk atau country brand image sehingga menimbulkan pandangan bahwa perekonomian Indonesia mempunyai resiko yang tinggi,” tandasnya seperti dikutip dari Okezone.

Continue reading Segera Dibuat, Aturan Perlindungan Konsumen E-Commerce