Kominfo: Investasi AI di Indonesia Mencapai Rp120 Triliun di 2023

Sepanjang tahun 2023, Indonesia telah berhasil mengamankan investasi senilai Rp120,2 triliun di sektor kecerdasan buatan (AI). Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria. Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan global pada potensi Indonesia sebagai pusat inovasi dan teknologi.

“Dengan investasi ini, Indonesia berada di urutan kedua di Asia Tenggara dalam hal pendanaan AI, di bawah Singapura,” kata Nezar Patria dalam workshop yang bertajuk ‘Accelerating Responsible AI Governance and Innovation with Copilot for Indonesia’ seperti dikutip Bisnis.com.

Investasi yang ditanamkan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga memfasilitasi kemajuan di berbagai sektor seperti keuangan, pertahanan, dan pemerintahan melalui integrasi teknologi AI yang canggih. Hal ini membuka peluang baru bagi para pelaku industri untuk mengembangkan solusi yang inovatif dan efisien.

Meskipun potensi yang besar, tantangan pun muncul seiring dengan penerapan AI. Isu seperti bias algoritma dan keamanan data menjadi perhatian yang serius, membutuhkan tindakan pencegahan dan regulasi yang tepat untuk menghindari pelanggaran etika dan privasi.

“Kami mengakui bahwa teknologi AI membawa baik peluang maupun tantangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengelola dan mengatur penerapan AI ini dengan cara yang bertanggung jawab,” tambah Nezar.

Upaya ini diharapkan tidak hanya akan mendorong inovasi tetapi juga memastikan keamanan dan keadilan dalam penggunaan AI di Indonesia, menjadikan negara ini sebagai pemimpin dalam teknologi cerdas di kawasan.

Sebelumnya pada penghujung April 2024 lalu, bersamaan dengan kunjungan Satya Nadella ke Indonesia, Microsoft mengumumkan investasi $1,7 miliar (lebih dari 27 triliun Rupiah) untuk mengembangkan solusi cloud dan AI di Indonesia, dalam bentuk infrastruktur Azure lokal yang sudah dilengkapi API OpenAI, pelatihan skill Artificial Intelligence (AI) untuk umum, dan ketersediaan perangkat pendukung untuk para pengembang.

Sebelumnya raksasa teknologi Nvidia juga mengumumkan investasinya di Indonesia senilai $200 juta atau sekitar Rp3 triliun untuk membangun Indonesian AI Nation yang berlokasi di Solo Techno Park.

Disclosure: Artikel ini diproduksi dengan teknologi AI dan supervisi penulis konten

Kominfo Beri Peringatan ke Pemain OTA Asing, Wajib Segera Daftar PSE

Pemerintah tengah gencar mendorong kewajiban legalitas bagi perusahaan teknologi asing yang beroperasi di Indonesia. Kali ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melayangkan surat peringatan kepada enam Online Travel Agent (OTA) asing untuk melakukan pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

Dalam siaran resminya, keenam PSE Lingkup Privat asing yang mendapat surat peringatan pada 5 Maret 2024 ini antara lain Booking.com, Agoda.com, Airbnb.com, Klook.com, Trivago.co.id, dan Expedia.co.id.

Kominfo memberikan waktu kepada enam OTA asing ini untuk melakukan pendaftaran PSE Lingkup Privat sesuai aturan berlaku dalam lima hari kerja sejak dikirimkannya surat peringatan tersebut. Pemerintah menyebut akan memberikan pendampingan pendaftaran sesuai respons dan permohonan dari OTA asing.

“Dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum atas kepatuhan kewajiban pendaftaran, Kominfo telah menyampaikan surat peringatan kepada enam OTA asing pada Selasa, 5 Maret 2024. Jika keenam PSE Lingkup Privat asing tersebut tidak memberikan respons atas surat peringatan yang dimaksud, maka Kominfo dapat memberikan sanksi administratif berupa pemutusan akses (access blocking) terhadap sistem elektronik tersebut,” demikian pernyataan Kominfo.

Aturan yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 mengatur enam kategori Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang wajib melakukan pendaftaran adalah PSE yang punya portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan internet yang dipergunakan untuk:

  1. Perdagangan barang dan/atau jasa;
  2. Layanan transaksi keuangan;
  3. Pengiriman materi atau muatan digital berbayar;
  4. Komunikasi (pesan singkat, panggilan suara dan video, email, media sosial);
  5. Layanan mesin pencari, penyediaan informasi elektronik berupa tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan game atau kombinasi;
  6. Pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional masyarakat terkait transaksi elektronik.

Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi PSE domestik saja, tetapi juga PSE asing sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PM Kominfo 5.2020. Rinciannya, PSE Lingkup Privat yang didirikan menurut hukum negara lain atau berdomisili tetap di negara lain tetapi memberikan layanan di wilayah Indonesia, melakukan usaha di Indonesia, dan/atau sistem elektroniknya dipergunakan dan/atau ditawarkan di wilayah Indonesia

OTA dalam negeri

Sempat terpuruk saat pandemi Covid-19, OTA masih menjadi salah satu sektor terbesar ekonomi digital di Asia Tenggara. Berdasarkan e-Conomy SEA Report 2023, kontribusi terbesar GMV OTA di Asia Tenggara berasal dari akomodasi yang mencapai 80%-85%, sedangkan segmen tiket berkisar 10%-15%.

Indonesia masih menjadi salah satu pasar OTA tertinggi di kawasan ini dengan perkiraan GMV pada tahun lalu sebesar $6 miliar. Adapun, total perjalanan wisatawan nusantara per kuartal III 2023 tercatat 192,52 juta perjalanan.

GMV OTA Indonesia dalam $ miliar (CAGR) / Sumber: e-Conomy SEA Report 2023

Beberapa pemain OTA lokal besar adalah Traveloka dan Tiket.com. Traveloka memiliki anak usaha di bidang OTA juga, yakni Pegipegi, tetapi baru saja tutup akhir 2023, sedangkan Tiket.com terafiliasi oleh Grup Djarum yang juga menaungi Blibli. Pemain lainnya NusaTrip baru saja mengakuisisi OTA asal Vietnam bernama VLeisure.

Dikutip Republika.com, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memantau dampak online travel agent (OTA) tengah memantau keberadaan OTA asing demi melindungi OTA dan konsumen dalam negeri. Hal ini karena OTA asing tidak mengikuti aturan perpajakan Indonesia.

Nexticorn 2023 Angkat Tema “Kalibrasi Ulang Industri Teknologi”

HUB.ID Summit X Nexticorn 2023, konferensi internasional hasil kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Nexticorn Foundation, bakal digelar pada 15-16 September 2023 di Nusa Dua, Bali.

Pada tahun kelima ini mengangkat tema “Recalibrating the Industry: Indonesia’s Tech Investment Moving Forward”. Melalui topik ini, Nexticorn ingin menyoroti dinamika investasi teknologi di Indonesia dan Asia Tenggara. Sembari mendiskusikan strategi kalibrasi ulang untuk menavigasi ketidakpastian dan transisi sektor teknologi (termasuk AI, Sustainability, dll); serta upaya/solusi yang dapat dilakukan oleh para pemain industri.

Direktur Ekonomi Digital Kominfo I Nyoman Adhiarna menyampaikan, Kominfo melalui HUB.ID berkomitmen untuk terus mendorong akselerasi transformasi digital tanah air, melalui penyelenggaraan kegiatan bagi startup selama satu minggu di Bali, yakni HUB.ID Summit x Nexticorn 2023 dan HUB.ID Accelerator Partner Day x NexBe Fest 2023.

“Dengan merangkul berbagai pemangku kepentingan dalam kolaborasi ini, kami ingin memperluas pengembangan ekosistem digital agar semakin banyak startup digital yang bertumbuh dan juga berkembang, khususnya pada startup early-stage binaan HUB.ID dengan mempertemukan mereka dengan investor baik di ranah lokal maupun global,” ucapnya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, kemarin (4/9).

Founding Board Member Nexticorn Foundation David Rimbo menambahkan, Nexticorn kali ini menghadirkan full-spectrum coverage dari startup yang akan berpartisipasi, mengingat HUB.ID berfokus pada startup tahap awal dan Nexticorn pada startup tahap lanjutan. Diharapkan konferensi ini dapat menjadi jalan bagi semua pihak agar dapat secara bersama-sama menemukan solusi terkait tantangan-tantangan yang dihadapi semua sektor startup teknologi.

“Kami senang sekali dapat kembali menyelenggarakan Nexticorn Summit yang kali ini berkolaborasi dengan HUB.ID,” kata David.

Menurutnya, kemajuan pesat dalam teknologi beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat dan perekonomian di seluruh dunia, termasuk AI, teknologi keberlanjutan, dan lainnya.

Oleh karenanya, melalui Summit kali ini, pihaknya juga ingin menggali lebih dalam lanskap saat ini dan potensi teknologi masa depan yang akan membentuk dan mendorong industri teknologi di Indonesia, Asia Tenggara, dan seluruh dunia di tahun-tahun mendatang.

Kegiatan Nexticorn 2023

Kegiatan dalam bentuk konferensi dan business matchmaking ini diharapkan menjadi titik temu yang dapat mendorong kemajuan startup teknologi Indonesia dengan membuka akses pertemuan antara venture capital global dan startup teknologi dari skala early stage, growth, sampai late stage.

HUB.ID akan mendatangkan 50 startup dan 50 venture capital. Sementara Kemkominfo mengundang 80 startup dan lebih dari 100 venture capital dari lokal maupun global yang akan bakal hadir di Bali. Selama dua hari penuh, para startup dan venture capital terpilih akan mengikuti berbagai rangkaian acara yang mengikuti sesi diskusi panel dan turut dihadiri oleh para pembicara ternama dan sesi matchmaking.

Sebagai catatan, Kemkominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Ekonomi Digital mendorong akselerasi bisnis startup digital di Indonesia melalui program HUB.ID dengan dua aktivitas utama, yakni HUB.ID Accelerator yang membuka akses sinergi dan kerja sama bisnis dengan perusahaan swasta, BUMN, lembaga pemerintah pusat/daerah, dan lembaga riset/institusi pendidikan.

HUB.ID Accelerator telah membantu lebih dari 90 startup digital sejak 2021, dan aktivitas lainnya adalah HUB.ID Summit, yang fokus pada fasilitasi pertemuan bisnis antara startup digital dengan venture capital.

Dalam pelaksanaan HUB.ID Summit 2022 telah memfasilitasi 80 startup digital dan 80 venture capital dan berhasil menciptakan 800 pertemuan bisnis. Dari pelaksanaan HUB.ID telah memberikan dampak langsung dan tidak langsung bagi bisnis startup digital yang difasilitasi dan menunjukkan pertumbuhan dengan indikator penambahan investasi baru senilai lebih dari $10 juta sampai dengan semester I 2023.

Nexticorn Summit pada tahun sebelumnya telah berhasil mempertemukan lebih dari 300 founder startup dan C-Level dari startup terbaik Indonesia yang telah terkurasi, menghadirkan lebih dari 250 partners dan principals dari venture capital terkemuka baik di ranah lokal maupun global, serta mengadakan 800 sesi business matchmaking selama dua hari terselenggaranya konferensi.

David menuturkan, berkaitan dengan beragamnya tahapan startup yang bakal berpartisipasi. Kali ini, pihaknya akan mengundang lebih banyak kategori investor agar sumber pendanaan untuk startup kian beragam. Sejumlah family offices sudah diundang untuk turut hadir di Bali pada pekan depan.

“Dari tahun kemarin, untuk sourcing pendanaan kita memperkenalkan dari tech VC, limited partners, sekarang kita mulai buka jalur ke famiy offices. Kami ingin hadirkan tech startup di Indonesia tetap hidup dan mereka yang membutuhan pendanaan urgent bisa terealisasi berkat sumber pendanaan yang lebih bervariasi,” pungkasnya.

Gandeng SIRCLO, Kementerian Komunikasi dan Informatika Luncurkan Program Adopsi Teknologi Digital 4.0 dan Inkubasi Bisnis Bagi UMKM

Dalam rangka peningkatan akses pemasaran, efisiensi dan efektivitas operasional bisnis, daya saing dan inovasi serta pendapatan pelaku UMKM, pemerintah melalui Kementerian Kominfo meluncurkan Program Adopsi Teknologi Digital 4.0 dan Inkubasi Bisnis Bagi UMKM. Program yang diluncurkan pada Senin, 22 Mei 2023 tersebut bekerja sama dengan berbagai penggerak industri teknologi Indonesia, salah satunya SIRCLO. Peluncuran dilakukan dalam mode hybrid dan dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah daerah, kementerian/lembaga, platform digital, fasilitator UMKM, dan pelaku UMKM.

SIRCLO, melalui layanan SIRCLO Store, akan berperan sebagai katalisator penyerapan adopsi teknologi 4.0 yang akan menyokong pelaku UMKM untuk naik level secara holistik. Melalui program ini, diharapkan dapat mengoptimalkan potensi dan produktivitas UMKM Produsen Sektor Pengolahan agar dapat meningkatkan produksi dalam negeri, serta meningkatkan nilai substitusi ekspor dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

“Potensi yang sangat besar dari UMKM tentunya harus turut didukung oleh berbagai penggerak industri termasuk perusahaan teknologi seperti SIRCLO, agar menjadikan ekosistem industri ini bangkit pasca pandemi dan terus berkembang dengan pesat. Tidak hanya itu, kedepannya tetap diperlukan komitmen penuh untuk mendukung pertumbuhan produk-produk buatan negeri sendiri demi pemulihan ekonomi Indonesia. Dengan dijalankannya program ini, besar harapan kami bahwa para pelaku UMKM bisa mendapatkan pendampingan secara langsung serta meningkatkan performa bisnis dengan memanfaatkan kemudahan layanan digital yang ditawarkan oleh SIRCLO.” Ungkap Ferry Tenka, CEO Entrepreneur Solutions, SIRCLO dengan optimis.

Sesi Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Program Adopsi Teknologi Digital 4.0 untuk UMKM

Konsistensi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi pelaku UMKM sebagai fondasi GDP nasional. Jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai 64,2 juta UMKM masih membutuhkan pendampingan dalam pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah dalam hal ini masih terus melakukan pendampingan, salah satunya melalui Program Adopsi Teknologi Digital 4.0 yang baru diluncurkan ini.

Program Adopsi Teknologi Digital 4.0 atau yang dikenal dengan nama program “UMKM Level Up” akan memiliki dua tahapan kegiatan yaitu Digital Mentoring dan Inkubasi Bisnis. Tahap pertama, kegiatan Digital Mentoring ditujukan bagi 20.000 UMKM Produsen Sektor Pengolahan di 15 Kawasan Prioritas dengan melibatkan 110 fasilitator pendampingan selama 6 bulan. Kawasan tersebut meliputi Sumatra Utara, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, DI Yogyakarta & Jawa Tengah, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Papua dan Papua Barat. Tahap kedua, kegiatan Inkubasi Bisnis yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan bisnis pelaku UMKM terutama bagi 100 UMKM yang sudah memiliki kemampuan digital dalam pemasaran produk. Kegiatan ini akan melibatkan 10 pelatih dan beberapa mentor yang kompeten untuk memberikan konsultasi bisnis kepada pelaku UMKM.

Pendaftaran program ini telah dibuka sejak tanggal 2 Mei 2023 dan proses registrasi dapat dilakukan melalui link https://umkmlevelup.id/pendaftaran. Pada tahap pendaftaran, UMKM perlu melakukan pengisian email,  profil usaha, kuesioner asesmen level adopsi teknologi digital serta menyatakan kesediaan untuk mengikuti kegiatan pendampingan selama 6 (enam) bulan.

Kuesioner asesmen level adopsi teknologi digital akan dibagi menjadi 4 (empat) tingkat yaitu Beginner, Observer, Adopter, dan Leader. Pada tingkat Beginner, UMKM akan diperkenalkan tata cara menggunakan media sosial dengan baik. Kemudian pada tingkat Observer, UMKM diperkenalkan kanal marketplace daring. Pada tingkat Adopter, UMKM akan diajarkan cara menggunakan platform fintech, aggregator dan sistem Point of Sales (PoS). Tingkat akhir, Leader, terdiri dari usaha yang telah dikelola secara modern dan memiliki tingkat adopsi dan pengetahuan teknologi yang lebih tinggi, dengan menggunakan Big Data 3D modelling, QR Code, Augmented Reality atau Virtual Reality.

UMKM yang menjadi peserta akan mendapatkan pendampingan intensif selama 6 (enam) bulan dari fasilitator, paket data, pendampingan gratis dari berbagai platform digital, promosi ads marketplace bagi 8.000 UMKM terbaik, akses materi teknologi digital dan bisnis, serta e-sertifikat bagi peserta yang mengikuti program hingga akhir.

Untuk pendampingan platform digital, Kementerian Kominfo telah menyelenggarakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan beberapa penyedia platform digital di Indonesia yang mencakup; aplikasi social commerce, e-commerce, financial technology (fintech), Point of Sales System (PoS), dan teknologi digital 4.0 termasuk Virtual Reality, Artificial Intelligence, Big Data Analytics, dan lain-lain.

Inilah yang menjadikan perbedaan program pendampingan UMKM tahun ini dengan tahun sebelumnya, yaitu dengan adanya kegiatan inkubasi bisnis bagi 100 Top UMKM binaan Kementerian Kominfo yang secara intensif melakukan pendampingan bisnis yang meliputi bidang; business model canvas (perancangan model bisnis yang sistematis), pengembangan produk, strategi digital marketing, branding dan desain produk, copywriting (penyusunan naskah iklan untuk keperluan komersial), keuangan dan non keuangan, dan lain-lain.

Progam UMKM Level Up ini diharapkan dapat bersinergi dengan baik dan mendapatkan dukungan dari kementerian atau lembaga lain serta pemerintah daerah, maupun berlangsung secara berkelanjutan dan berkesinambungan demi mewujudkan “Indonesia Terkoneksi, makin digital, makin maju”.

Survei Literasi Digital 2022: “Digital Culture” Meningkat, Namun “Digital Safety” Masih Rendah

Kementerian Kominfo bersama Katadata Insight Center meluncurkan Hasil Survei Status Literasi Digital 2022. Dalam laporan tersebut terungkap beberapa fakta menarik, di antaranya Indeks Literasi Digital Nasional mendapatkan skor 3,54. Pilar Digital Culture secara umum mendapatkan skor indeks tertinggi (3,84), sedangkan pilar Digital Safety mendapatkan skor indeks terendah (3,12).

Pengukuran Indeks Literasi Digital dilakukan melalui survei tatap muka yang dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2022. Survei Status Literasi Digital Indonesia melibatkan 10.000 di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota responden dengan metode multistage random sampling.

Menurut Direktur Pemberdayaan Informatika Bonifasius W. Pudjianto, hasil survei ini yang menghasilkan data berupa indeks, menjadi acuan bagi pemerintah untuk melihat kesuksesan kinerja dan melakukan perbaikan di area yang masih kurang. Dengan demikian bisa meningkatkan kolaborasi dengan kementrian lainnya hingga pihak terkait untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia.

“Indeks ini penting untuk mengukur apa yang sudah kita hasilkan selama beberapa tahun terakhir. Literasi digital sebagai program nasional yang kita lancarkan sampai tahun 2024 mendatang, kami memiliki target bisa menjangkau sekitar 50 juta masyarakat Indonesia diberikan literasi digital. Dan semua bisa dilakukan melalui kolaborasi dengan semua pihak terkait.”

Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2022 mengacu kepada kerangka kerja dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024. Kerangka kerja ini digunakan sebagai basis untuk merancang program dan kurikulum Program Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia 2020-2024.

Akses penggunaan internet

Dalam laporan tersebut terungkap, kebanyakan responden (85%) mengakses internet melalui handphone, sehingga mereka bisa mengakses internet di mana saja. Responden paling sering mengakses internet pada waktu petang di pukul 19.01 s/d 21.00 waktu setempat setelah mereka melakukan aktivitas sehari-hari. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, intensitas penggunaan internet cenderung menurun, khususnya setelah pukul 07.00.

Tercatat Gen-Y dan Z cenderung mengakses internet lebih lama dibandingkan kelompok usia lainnya. Pada kelompok muda ini, lebih banyak responden yang mengakses internet lebih dari 6 jam per harinya, sedangkan kebanyakan GEN-X dan Boomers mengakses selama 1 s/d 4 jam.

Dalam laporan juga terungkap media sosial merupakan sumber informasi terbesar bagi 72,6% responden. Begitu juga dengan televisi dan berita online yang secara konsisten menempati posisi sumber informasi kedua dan ketiga, dengan persentase 60% dan 27,5% di tahun ini.

Media sosial secara konsisten menjadi sumber informasi terpercaya kedua selama tiga tahun terakhir. Persentase responden yang mempercayai media ini secara signifikan meningkat. WhatsApp, Facebook, dan YouTube adalah tiga media sosial yang digunakan oleh lebih dari 70% responden selama tiga tahun terakhir.

Menurut Ketua Umum Siberkreasi Donny Budi Utoyo, besarnya kepercayaan masyarakat Indonesia kepada media sosial dalam hal pencarian informasi patut dicermati secara khusus. Hal ini memungkinkan besarnya penyebaran berita yang tidak benar atau disinformasi, dilihat dari cara kerja media sosial yang bukan hanya memberikan informasi yang benar namun juga berita yang tidak benar atau Hoax.

“Media sosial menjadi sumber informasi yang dipercaya nomor dua setelah televisi patut diperhatikan. Hal ini tentunya menjadi tidak masalah jika informasi yang dicari adalah benar atau konten positif, namun akan berbahaya jika berita tersebut adalah hoax,” kata Donny.

Menurut Donny penting bagi instansi pemerintah hingga pihak terkait seperti pemberitaan televisi lainnya memperhatikan hasil laporan ini. Meskipun ada kecenderungan penurunan jumlah responden yang mempercayai televisi sebagai sumber informasi di tahun 2022, namun media ini masih menjadi media yang paling banyak diakses oleh 43% responden.

Pentingnya digital safety

Hal menarik yang kemudian terungkap dalam laporan tersebut adalah, Digital Safety merupakan salah satu pilar yang mengalami kenaikan paling sedikit. Pada
pilar ini, sebagian besar dikontribusikan pada indikator terbiasa membuat password yang aman dengan kombinasi angka, huruf, dan tanda baca. Sedangkan indikator kemampuan membedakan e-mail berisi spam/virus/malware berkontribusi paling kecil.

Persoalan tentang data pribadi juga menjadi salah satu poin yang dibahas dalam laporan tersebut. Makin maraknya kasus kebocoran data-data pribadi yang terjadi saat ini, menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan terhadap data pribadi mereka. UU No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan pada Oktober 2022 diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kebocoran dan penyalahgunaan data dan risiko kejahatan siber lainnya.

Survei terhadap 10.000 responden secara nasional ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk tidak mengunggah data pribadi ke media sosial sudah relatif baik. Namun masyarakat masih perlu lebih berhati-hati agar terhindar dari berbagai kemungkinan serangan siber.

Menurut Donny menjadi penting bagi pihak terkait untuk memberikan dukungan dan panduan secara hands-on atau secara langsung kepada masyarakat Indonesia terkait dengan perlindungan data dan membagikannya secara online. Dengan demikian bisa meningkatkan kesadaran mereka terkait dengan pentinganya digital safety.

“Penerapan digital safety harus hands-on. Artinya akan lihat bagaimana menyesuaikan program yang terkait dengan digital security, bukan sekadar cara menggunakan Zoom saja, tapi untuk praktik harus hands-on, mulai dari cara install terkait dengan digital safety,” kata Donny.

Menelaah Peran UU PDP dalam Isu Keamanan Data di Indonesia

Isu keamanan data bukan hal baru di tengah masyarakat Indonesia. Mulai dari perusahaan teknologi hingga internal lembaga pemerintah pernah dikecam gagal melindungi data para penggunanya. Hal ini bermuara pada dirumuskannya draf rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada tahun 2015.

Tepat pada tanggal 20 September 2022, melalui Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Naskah final UU PDP yang telah dibahas sejak 2016 itu terdiri dari 16 bab serta 76 pasal. Jumlah ini bertambah 4 pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019, yakni sebanyak 72 pasal.

Meskipun begitu, banyak pertanyaan yang mencuat di masyarakat terkait efektivitas UU PDP ini dalam menjamin keamanan data mereka. Untuk mengetahui lebih dalam terkait UU baru ini serta pemanfaatannya di dalam masyarakat, DailySocial.id mengundang seorang pakar dan juga pendiri perusahaan teknologi yang fokus pada isu terkait keamanan data, PT Indo CISC, Budi Rahardjo, dalam diskusi #SelasaStartup.

Budi sendiri telah aktif mengawal isu keamanan data ini sejak 12 tahun yang lalu. Menurutnya pribadi, hal ini adalah sesuatu yang baik dalam hal kepastian hukum. Ia mengatakan bahwa UU PDP ini secara umum diperlukan sebagai pegangan hukum bagi masyarakat ke depannya.

Salah satu yang disoroti dalam pengesahan UU PDP ini adalah sanksi yang ditetapkan bagi perusahaan yang mengakses dan membocorkan data pribadi secara ilegal serta lalai dalam menjaga atau mengelola data pribadi pelanggan. Sanksinya pun bervariasi mulai dari denda dalam jumlah besar, hingga perampasan keuntungan.

Selain itu, ada kemampuan terbesar yang bisa dilakukan terhadap perusahaan yang mengumpulkan data seseorang dan kewajiban buat mereka jika pengguna meminta untuk menghapusnya. Di balik itu, hak terbesar –atau mungkin paling diperebutkan– yakni kemampuan untuk menghentikan perusahaan untuk menjual data ke pihak lain, seperti pengiklan.

Mengapa data perlu dilindungi?

Menurut buku Surveillance Capitalism yang dibaca ole Budi Rahardjo, ia mengungkapkan bahwa pengumpulan data pribadi sejatinya bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Namun, ketika data pribadi itu digunakan untuk objektif yang lain daripada kepentingan awalnya, maka di situ telah terjadi penyalahgunaan.

Peraturan perlindungan data pribadi  mengacu pada praktik, perlindungan, dan aturan mengikat yang diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap mengendalikan informasinya. Singkatnya, pemilik data harus dapat memutuskan apakah ingin membagikan beberapa informasi atau tidak, siapa yang memiliki akses, untuk berapa lama, untuk alasan apa, dan dapat memodifikasi beberapa informasi ini.

Kebijakan seperti ini bukan hanya ada di Indonesia, namun juga banyak negara lain. Namun, Budi turut menyinggung terkait perbedaan kultur yang ada di Indonesia dengan negara-negara lain. Masyarakat Indonesia cenderung senang berbagi dan berinteraksi sehingga terkadang lupa bahwa ada orang yang berpotensi memanfaatkan data diri kita.

Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Sesungguhnya, pelindungan data pribadi juga bisa dimulai dari diri sendiri. Seperti aplikasi media sosial sudah banyak yang menyediakan fitur verifikasi dua langkah, kode cadangan, dan notifikasi e-mail apabila ada pihak lain yang mengakses media sosial milik kita. Sebelumnya, DailySocial.id juga pernah menulis artikel terkait anjuran bagi individu untuk bisa menjaga keamanan data pribadi mereka.

Terlebih di era digital, lemahnya pelindungan data di Indonesia mengakibatkan maraknya kebocoran data. Terbukti dengan sering terjadinya kasus kejahatan siber, seperti hacking (peretasan) maupun cracking (pembajakan) media sosial yang berujung pada pembobolan data pribadi, pemerasan hingga penipuan daring. Pengesahan UU PDP ini disebut bisa memberi titik terang bagi kelamnya dunia maya di Indonesia.

Dampak bagi pelaku bisnis

Dalam rilis resmi yang diumumkan oleh Kominfo, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa berlakunya UU PDP ini merupakan momentum bagi sejarah dalam tata kelola data pribadi di Indonesia dalam ruang lingkup digital. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa UU PDP ini akan mengedepankan perspektif pelindungan data pribadi dalam setiap pengembangan teknologi baru, sehingga akan mendorong inovasi yang beretika dan menghormati hak asasi manusia.

Hal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kemajuan teknologi dan budaya digital, adanya UU PDP juga diharapkan mendorong kebiasaan baru pada masyarakat untuk lebih menerapkan pelindungan data pribadi. Dengan begitu, menurut Menteri Johnny, regulasi tersebut akan mendorong tumbuhnya ekosistem digital dalam memperbanyak talenta baru dalam bidang perlindungan data pribadi, baik di instansi pemerintahan, swasta ataupun publik.

UU PDP sendiri dirancang karena ada keinginan dari masyarakat agar datanya dilindungi. Namun, dari sisi pelaku bisnis, ada banyak aturan juga yang harus ditaati. Budi Rahardjo turut menyampaikan kekhawatirannya terkait aturan dalam UU PDP bagi pelaku bisnis, utamanya yang masih tahap awal.

“Kalau saya sebagai pengusaha baru, dan masih merintis bisnis, tapi sudah harus mengikuti banyak aturan, akan jadi lebih berat ya,” ujar Budi dalam sesi #SelasaStartup. Maka dari itu, pemerintah juga diharapkan bisa memberi panduan untuk para pelaku bisnis agar nantinya tidak menganggap UU PDP ini sebagai batu sandungan.

Terkait proyek-proyek besar yang melibatkan data masyarakat Indonesia, banyak yang masih meragukan kapabilitas pemerintah kita. Namun, Budi menanggapi hal ini dengan optimis. Inisiatif untuk mengintegrasikan data itu baik dan bisa menjadikan segala sesuatunya lebih efisien.

“Meskipun terkadang ada ketakutan karena sumber data yang hanya satu, ibaratnya kalau hancur satu hancur semua. Sanggup gak sanggup, ya harus sanggup. Kita juga harus bisa bersama-sama mengawasi pemerintah dan memantau eksekusinya,” tutupnya.

Pelaku Industri, Akademisi, dan Pemerintah Bicara Masa Depan Talenta Digital

Pada acara “Peringatan 40 Tahun Pendidikan Informatika” yang diselenggarakan Ikatan Alumni Informatika (IAIF) ITB, para pemangku kepentingan (stakeholder) yang diwakili dari sektor industri, akademisi, dan pemerintah duduk bersama dan berdiskusi terkait masa depan talenta digital di Indonesia.

Dalam sambutannya Wakil Dekan Akademik STEI ITB Saiful Akbar menyoroti tentang bagaimana Indonesia dapat menghasilkan kualitas dan mutu talenta sesuai bidang lulusannya.

“Ini menjadi pertanyaan utama. Kebutuhan terhadap talenta besar, tetapi upaya untuk menumbuhkembangkan talenta mungkin tidak banyak. Informatika adalah disiplin ilmu yang tidak butuh kewarganegaraan, dari mana saja bisa didapatkan,” ujar Saiful.

Isu perihal ketimpangan talenta digital, baik dari sisi jumlah maupun kemampuan, bukanlah sebuah topik baru. Sejak bertumbuhnya ekonomi digital di tanah air, para stakeholder telah lama menyuarakan isu tersebut. Terlebih Indonesia diprediksi menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Langkah untuk memperkecil gap tersebut harus segera dilakukan.

Berdasarkan riset di 2019, Indonesia diperkirakan butuh 9 juta talenta digital di 2030 atau menghasilkan 600 ribu talenta per tahun. Di samping itu, Indonesia diprediksi mendapat bonus demografi, yakni 70% dari total jumlah penduduk berada dalam usia produktif di 2045. Kelompok usia produktif ini akan menjadi motor penggerak ekonomi negara.

Yang menjadi tantangan adalah jumlah tenaga kerja di usia produktif dinilai tidak seimbang dengan tingkat kualitas tenaga kerja, terutama di bidang teknologi. Padahal, Indonesia tengah ‘asyik’ mengecap akselerasi digital.

Sebagai gambaran tambahan, mengutip iNews, lulusan sarjana IT di Indonesia dari ratusan perguruan tinggi maupun sekolah kejuruan program studi IT tak kurang dari 400 ribu orang setiap tahunnya. Mayoritas lulusan ini dianggap belum memenuhi kualifikasi SDM yang dibutuhkan industri.

Koordinator Startup Digital Kementerian Kominfo Sonny Hendra Sudaryana menambahkan bahwa pemerintah telah menjalankan perannya dengan tugas utama menghubungkan masyarakat di Indonesia. Pemerintah mendorong pelaku industri membangun infrastruktur jaringan, salah satunya lewat program Palapa Ring.

Dari sisi pengembangan kemampuan, pemerintah juga berupaya mengakomodasi kebutuhan ini melalui sejumlah inisiatif melalui program Digital Literacy Academy, Startup Studio, 1000 Startup, dan Digital Literacy National Movement.

Inisiatif ini diambil untuk memfasilitasi dan mengakselerasi peningkatan kemampuan talenta digital, dari tahap dasar, menengah, hingga lebih lanjut. “Ekonomi digital Indonesia terbesar di Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun ke depan, kita akan punya 5G, mobil listrik, maupun metaverse. Jadi kita harus siap-siap mengingat perkembangan teknologi terus berubah,” ungkapnya.

Kolaborasi

Sementara itu, Country Engineering Lead Microsoft Indonesia Irving Hutagalung lebih menyoroti fenomena skill gap pada talenta digital di Indonesia. Menurutnya, isu ini tak kalah penting daripada sekadar terpaku pada kuantitas talenta digital.

Menurutnya, isu ini juga sudah lama disuarakan oleh para customer dan partner Microsoft di Indonesia, yang menuntut kualitas talenta yang lebih baik. “Sepuluh tahun setelahnya, saya masih mendapat masukan yang sama, jadi tidak ada yang berbeda. Lembaga pendidikan pasti akan tetap mencetak lulusan. Jadi, skill tetap perlu ditingkatkan. Ini belum bicara soal soft skill,” tambahnya.

Di samping itu, Irving juga menyoroti pentingnya keterlibatan industri untuk menjembatani skill gap antara lulusan kampus dan apa yang diharapkan perusahaan. Menurutnya, kurang tepat apabila kampus bertujuan untuk mencetak lulusan yang siap bekerja, tetapi justru menyiapkan pondasi cara berpikir yang benar.

“Saya melihat saat ini Indonesia masih berada di tahap mempertanyakan apa saja peran pemerintah terhadap isu ini. Bagi saya, industri harus terlibat secara aktif, tidak hanya berharap pada kampus untuk memperbaiki semua,” ungkapnya.

Salah satu upaya yang dilakukan Microsoft adalah melakukan kolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk meningkatkan kemampuan talenta digital, yakni corporate, universitas, digital natives, dan komunitas yang diharapkan dapat menjangkau golongan underserved.

Disclosure: DailySocial.id merupakan media partner acara Peringatan 40 Tahun Pendidikan Informatika

Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Dukung Lahirnya Startup Berkualitas

Indonesia telah menjadi startup hub terbesar di Asia Tenggara. Bukan hanya terkait banyaknya pendanaan yang masuk, namun juga jumlah startup yang terus muncul setiap tahunnya. Meskipun sudah banyak di antara startup tersebut yang menuai sukses, namun masih ada yang belum memiliki dampak nyata.

Dalam sesi #SelasaStartup kali ini, DailySocial.id mengulas topik seputar kolaborasi regulator dan swasta dalam mewujudkan perekonomian digital di Indonesia. Bersama dengan Program Director Antler Indonesia Kanta Nandana dan Koordinator Startup Digital Kementerian Kominfo Sonny Sudaryana.

Kolaborasi pemerintah dan pihak terkait

Salah satu keberhasilan startup untuk mempercepat pertumbuhan bisnis adalah dengan menjalin kolaborasi antara startup, korporasi, dan pemerintah. Cara tersebut ternyata juga dinilai paling efektif. Bukan hanya menyediakan infrastruktur yang bisa dimanfaatkan pelaku industri, tapi juga untuk menjangkau lebih banyak pengguna di pelosok daerah yang belum tersentuh dengan teknologi.

Melalui Gerakan 1000 Startups dan Sekolah Beta yang memberikan literasi dasar mengenai startup, diharapkan bisa menjadi wadah yang bisa membantu pendiri startup mendapatkan informasi yang relevan, akses pendanaan, hingga jaringan dengan investor. Di sisi lain, Kominfo juga ingin mengatasi adanya permasalahan ketimpangan sumber daya manusia yang saat ini masih terfokus di kota-kota besar saja.

“Salah satu kolaborasi yang terlihat jelas saat ini adalah Pedulilindungi yang bisa diakses di berbagai platform. Bukan hanya aplikasi milik pemerintah saja, tapi juga startup dan perusahaan teknologi lainnya. Diharapkan kolaborasi seperti ini bisa diperluas menjadi bentuk yang berbeda,” kata Sonny.

Sementara sebagai program akselerasi startup, Antler Indonesia melihat perlu adanya dukungan dan pemahaman yang jelas antara pemain konvensional dan mereka startup digital yang ingin mendisrupsi. Sehingga adanya kolaborasi yang menguntungkan antara mereka.

Transformasi digital

Pemerintah melalui Kominfo saat ini sedang mengupayakan untuk bisa menyukseskan transformasi digital. Dalam hal ini bukan hanya fokus kepada startup saja, namun juga sektor lainnya. Pemerintah, bisnis hingga masyarakat, harus bekerja sama untuk mewujudkan transformasi digital yang merata.

Dari sisi pemerintah harus paham kebijakan apa yang akan diatur, program apa yang ingin dilancarkan dan bagaimana pemerintah bisa mencetak lebih banyak perusahaan rintisan yang berkualitas. Untuk itu penting juga bagi pemerintah untuk memberikan literasi digital, agar semua pihak baik swasta hingga pelaku UMKM bisa menjadi bagian dari transformasi digital tersebut.

“Dalam hal ini pemerintah akan memberikan resource yang relevan dan tentunya dibutuhkan oleh mereka penggiat startup. Selain itu kami juga bisa mempertemukan mereka kepada investor yang tepat dan akses langsung ke pasar, khususnya untuk wilayah yang baru terkoneksi ke digital,” kata Sonny.

Bukan hanya pendanaan yang dibutuhkan oleh pendiri startup, namun juga mentorship hingga konsultasi dengan pakar terkait untuk bisa menjadikan startup yang berkualitas. Dalam hal ini Antler Indonesia yang mulai fokus kepada startup di tanah air, berupaya untuk mempertemukan para co-founder yang relevan, demi menciptakan tim startup yang solid.

Antler Indonesia yang juga telah hadir di 17 negara dan memiliki jaringan dengan 300 perusahaan secara global, memiliki bekal pakar yang bisa menjadi mentor dan membantu pendiri startup untuk memahami lebih lanjut ide bisnis mereka, agar bisa memberikan impact dan tentunya profitable.

“Sejak awal kita berupaya untuk mengajarkan para pendiri startup masalah apa yang ingin dipecahkan. Bukan fokus kepada produk atau aplikasi, namun bagaimana ide bisnis tersebut tervalidasi dan bisa menjadi solusi terbaik untuk orang banyak,” kata Kanta.

Meskipun saat ini sudah mulai banyak modal yang masuk dari venture capital lokal hingga asing dan mulai banyaknya startup yang lahir, namun belum banyak pendiri yang memiliki kualitas yang baik. Dalam hal ini Sonny menegaskan kolaborasi pemerintah dengan pihak terkait seperti program akselerasi Antler Indonesia, bisa menjadi cara yang tepat untuk mencetak pendiri startup yang berkualitas.

“Tantangan saat ini adalah bagaimana mencari founder material yang cocok dan berkualitas. Dengan banyaknya program saat ini menurut saya bisa membantu menemukan founder yang ideal. Menjadi penting untuk mendapatkan akses ke mentor untuk membantu psikologi founder, bukan hanya pendanaan saja,” kata Sonny.

Laporan IGDX: Perketat Regulasi, Pemerintah Ingin Developer Game Lokal Jadi Lebih Kompetitif

Di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara dengan pasar game paling besar. Sementara di dunia, Indonesia merupakan pasar game terbesar ke-16. Pada 2020, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkap bahwa pemasukan industri game Indonesia mencapai Rp24,88 triliun atau sekitar 2,19% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Sayangnya, walau pasar game Indonesia besar, developer lokal hanya menguasai sekitar 0,4% dari pangsa pasar. Hal itu menunjukkan, pasar game Indonesia memang masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan game asing. Pemerintah Indonesia ingin mengubah hal ini.

Menyeimbangkan Posisi Developer Lokal dan Asing

Presiden Asosiasi Game Indonesia (AGI), Cipto Adiguno, mengungkap bahwa pertumbuhan industri game Indonesia sebenarnya sangat besar, yaitu 50% per tahun. Hanya saja, walau industri game lokal Indonesia terus tumbuh 50% per tahun dalam 10 tahun ke depan, pangsa pasar yang dikuasai oleh developer lokal tetap tidak lebih dari 5%. Karena itu, bergandengan dengan berbagai kementerian dari pemerintah, AGI berusaha untuk mengakselerasi pertumbuhan industri game di Indonesia.

“Salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan industri adalah menciptakan perusahaan yang besar,” kata Cipto ketika ditemui di Indonesia Game Developer Conference (IGDX) yang digelar di Sheraton Kuta, Bali. “Menurut Pareto Principle, 20% perusahaan terbesar akan memberikan efek sebesar 80% pada industri. Di industri game, angkanya sebenarnya di bawah itu. Misalnya, di Kanada, 5% perusahaan terbesar mempekerjakan 80% dari seluruh tenaga kerja. Jadi, sejumlah kecil perusahaan — tapi berukuran besar — dapat memberikan efek besar ke industri. Hal ini yang ingin kami lakukan.”

Cipto Adiguno, Presiden AGI. | Sumber: Dokumentasi Hybrid

Menurut Cipto, mendorong terciptanya perusahaan game lokal raksasa, hal lain yang bisa mendorong pertumbuhan industri game adalah regulasi yang lebih jelas. “Saat ini, game itu nggak ada peraturan. Kita punya rating system, tapi tidak wajib. Tidak ada penegakannya dan peraturannya tidak terlalu kuat,” ujarnya. Dan ketidakjelasan tersebut bisa menciptakan masalah. Misalnya, anak kecil memainkan game yang penuh dengan kekerasan. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan penegakan sistem rating yang lebih kuat, diharapkan stigma buruk akan game juga bisa memudar.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kementerian Kominfo, I Nyoman Adhiarna mengatakan bahwa salah satu usaha pemerintah untuk membantu developer lokal agar bisa bersaing dengan developer asing adalah menyamaratakan kedudukan keduanya dalam pasar, termasuk dalam hal pembayaran pajak.

“Selama ini, ketika kita bermain game dan membeli item di aplikasi, uang tersebut langsung masuk ke perusahaan game. Dan perusahaan tidak pernah bayar pajak ke kita,” ujar Nyoman. “Sementara itu, para pembuat game di Indonesia, mereka punya badan hukum Indonesia, mereka harus bayar PPN, harus bayar PPh. Hal ini tidak adil. Karena itu, kita ingin agar tercipta level playing field. Jadi mungkin, nantinya, perusahaan game asing harus membayar sesuatu ke pemerintah, walau bentuknya mungkin bukan pajak.”

Selain soal pajak, Nyoman mengungkap, hal lain yang ingin pemerintah lakukan adalah memastikan game-game buatan perusahaan asing yang diluncurkan di Tanah Air memang punya nilai yang sama dengan budaya Indonesia. Pada saat yang sama, dia berkata, pemerintah juga tidak ingin membuat peraturan yang terlalu ketat. Karena, dikhawatirkan, hal itu justru akan mematikan pertumbuhan industri game di Indonesia.

I Nyoman Adhiarna. | Sumber: Dokumentasi Hybrid

Ketika ditanya apakah rencana pemerintah untuk mengenakan pajak pada perusahaan game asing akan membantu developer Indonesia, Cipto menjawab iya. Dia lalu menjelaskan, selama ini, ketika gamers membeli item dalam game, maka mereka akan menanggung PPN sebesar 10%. “Kalau kita menjual barang digital sebesar Rp100 ribu, sebenarnya, pembeli harus membayar Rp110 ribu. Dari pemasukan Rp100 ribu, App Store dan Play Store akan minta sebagian sebagai komisi. Tapi, mereka tidak memberikan faktur pajak ke kita. Jadi, kita bayar lagi PPN-nya,” cerita Cipto.

Cipto juga mengungkap, saat ini, pasar game di Indonesia sangat terbuka. “Perusahaan dari luar bisa jual game seenak hati mereka,” katanya. “Tapi, dari sini, untuk bisa keluar, tidak semudah itu.” Dia memberikan contoh, terkadang, untuk bisa meluncurkan game di negara-negara tertentu, developer harus memastikan bahwa data pemain disimpan di server yang berada di negara asal pemain. Contoh lainnya, untuk bisa meluncurkan game di Jepang, developer harus mematuhi sistem rating di negara itu. Selain itu, proses penetapan rating itu juga berbayar. Hal yang sama juga berlaku di Korea Selatan.

“Ada juga negara-negara yang melarang game untuk masuk sama sekali kalau kita tidak kerja sama dengan perusahaan lokal,” ujarnya. Salah satu negara yang dia maksud adalah Tiongkok. Untuk bisa meluncurkan game di Tiongkok, perusahaan game harus mematuhi banyak peraturan dari Beijing. Salah satunya adalah kerja sama dengan perusahaan lokal.

“Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah negara-negara lain kan beragam, mulai dari agak mengganggu sampai benar-benar memblokir. Kita akan coba cari regulasi somewhere in-between,” kata Cipto. “Karena, kalau ketat memblokir juga pasti banyak backlash. Dan kita sebagai pemain game juga tidak mau kalau game favorit kita tutup. Kita kan juga bagian dari WTO (World Trade Organization), jadi tidak bisa seenaknya memblokir begitu saja.”

Meningkatkan Kualitas SDM

Jika dibandingkan dengan Jepang atau Amerika Serikat, industri game di Indonesia masih sangat muda. Alhasil, salah satu masalah yang muncul di industri game Indonesia adalah kurangnnya sumber daya manusia (SDM) yang berpengalaman. Untuk mengatasi masalah itu, Kominfo dan AGI mengadakan IGDX Academy. Program one-on-one mentoring itu diikuti oleh 25 developer game lokal.

Program IGDX Academy sendiri terbagi ke dua kategori: intermediate dan advanced. Cipto menjelaskan, kelas intermediate ditujukan untuk developer yang relatif berumur muda. Mereka akan dipasangkan dengan mentor dari dalam negeri. Sementara itu, kategori advanced ditujukan untuk developer yang sudah menjadi mentor lokal. Mereka akan mendapatkan mentor dari luar negeri. Para mentor yang dipilih untuk membimbing para peserta IGDX Academy ditetapkan oleh AGI.

“Ketika mencari mentor, pertama yang kita cari adalah pengalaman,” jawab Cipto ketika ditanya tentang karakteristik dari para mentor IGDX Academy. “Sejak awal, kita tahu bahwa skill yang akan diajari bukan skill teknis, tapi bagaimana cara untuk menjalankan bisnis game. Informasi itu adalah informasi penting yang banyak orang nggak tahu.”

Para developer yang menjadi mentee dari IGDX Academy.

“Seorang mentor harus punya posisi strategis. Kalau posisinya adalah technical programmer, dia tidak bisa menjadi mentor. Karena seorang mentor harus pernah mengambil keputusan strategis, seperti kemana tujuan perusahaan,  ketika dihadapkan pada dua pilihan, kenapa perusahaan mengambil keputusan A,” ungkap Cipto. Dia lalu menjelaskan alasan mengapa AGI memilih untuk mencari mentor yang mengerti sisi non-teknis.

“Sebagian besar developer game Indonesia memulai karir mereka karena mereka memang suka main game, bukan karena mereka mau dapat uang,” kata Cipto. “Kalau seseorang mengerti bisnis dan mau dapat uang, ada banyak pilihan lain yang lebih obvious dari game, seperti membuat startup teknologi, bisa dapat investasi, atau bermain Bitcoin. Tapi, biasanya, developer yang punya produk menjanjikan, mereka memang datang dari latar belakang yang bisa membuat produk yang bagus, tapi mereka biasanya tidak punya pemahaman bisnis yang baik.”

Selain pernah menduduki jabatan sebagai co-founder atau C-level, kriteria lain dari mentor IGDX Academy adalah lama pengalaman. AGI berusaha untuk mencari orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia game selama setidaknya 10 tahun. Cipto menyebutkan, besar kecil dari perusahaan tempat sang mentor bekerja justru bukan masalah. Kriteria terakhir dari mentor yang AGI cari adalah ketersediaan waktu.

“Orang-orang dengan posisi strategis dan banyak pengalaman pasti sibuk,” ujar Cipto. Karena itu, dia menjelaskan, AGI mendesain program mentorship IGDX Academy sedemikian rupa agar para mentor tidak harus menghabiskan banyak waktu mereka. Seorang mentor biasanya bertanggung jawab atas dua mentee. Dan setiap mentor hanya harus menghabiskan waktu dengan masing-masing mentee mereka selama 40 menit seminggu. Artinya, seorang mentor hanya harus menghabiskan waktu selama kurang dari dua jam dalam seminggu.

Mengenal Platform Konseling Bicarakan.id dan Misinya Meningkatkan Kesehatan Mental di Indonesia

Teknologi memiliki peran signifikan dalam menghubungkan setiap orang di berbagai belahan dunia. Kehadirannya juga dimanfaatkan mereka untuk mengembangkan beragam layanan digital yang kini semakin luas fungsinya, mulai dari layanan keuangan, belanja, pendidikan, hingga kesehatan mental.

Founder & CEO Bicarakan.id Andreas Handani meyakini bahwa siapa pun berhak untuk memiliki kesehatan mental yang baik. Bahkan bagi masyarakat modern sekalipun yang cukup memiliki kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tak menutup kemungkinan kebutuhan kesehatan mentalnya sudah terpenuhi.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) di 2018, sebanyak 12 juta penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun mengalami depresi, dan 19 juta penduduk di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Jumlah ini berpotensi bertambah, terutama di masa pandemi Covid-19, saat ruang gerak masyarakat dibatasi.

Dalam skala global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di 2017 melaporkan lebih dari 200 juta orang (3,6% dari populasi) menderita kecemasan. Sementara, jumlah penderita depresi mencapai 322 juta orang (4,4% dari populasi), hampir separuhnya berasal dari Asia Tenggara dan Pasifik Barat.

DailySocial.id berkesempatan untuk mengenal lebih jauh mengenai platform konseling online Bicarakan.id yang didirikan oleh Andreas Handani beserta visi-misinya ke depan.

Mendorong kesehatan mental dengan layanan konseling

Saat mendirikan Bicarakan.id, Andreas bercerita bahwa ide awal layanan ini lahir dari sebuah lirik lagu yang menyinggung pentingnya mengutarakan masalah yang dihadapi. Secara psikologis, ia menilai bahwa mengutarakan masalah sangat berguna untuk mencari langkah penyelesaiannya.

Di samping itu, ia melihat layanan untuk mengakomodasi kebutuhan kesehatan mental belum tergarap baik di Indonesia. “Belum ada tempat yang benar-benar berfungsi sebagai ekosistem yang dapat menggabungkan para psikolog dan kebutuhan psikologis masyarakat Indonesia itu secara sinergis. Itu adalah sebuah kekacauan yang masif untuk kita sebagai masyarakat modern,” tuturnya.

Andreas mengakui bahwa ia tidak punya latar belakang pendidikan dan karier sebagai psikolog. Bahkan sebelum ini, ia sempat berkarir sebagai freelance copywriter dan marketing consultant di startup fintech. Kendati begitu, Andreas mengaku bahwa ilmu psikologi membantu hidupnya dalam melakukan perubahan dan menginspirasinya untuk mengembangkan platform konseling online.

Sebagai informasi, Bicarakan.id adalah sebuah platform yang menyediakan layanan konseling online. Misinya adalah menjadi ekosistem layanan kesehatan mental yang berkualitas dengan biayanya terjangkau bagi semua orang di Indonesia.

Bicarakan berdiri sejak Maret 2020 dan telah memiliki 11 orang di timnya. Di awal berdiri, layanan konseling online Bicarakan baru dapat diakses di website dengan biaya awal sebesar Rp149 ribu per sesi. Saat ini, biaya per sesinya dimulai dari Rp189 ribu. Layanan konseling online yang tersedia, yaitu individu dan pasangan.

Kini, pengguna dapat menjadwalkan sesi konseling online melalui Google Play Store dan Apps Store dalam waktu kurang dari 5 menit. “Bandingkan dengan konseling tatap muka yang tradisional di mana prosesnya bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Saya rasa ini improvement yang cukup drastis ya dari segi kemudahan untuk user,” tambahnya.

Selain online, Bicarakan.id juga menawarkan layanan konseling tatap muka untuk individu dan pasangan melalui Rumah Bicara. Fasilitas ini memudahkan Pembicara (sebutan pengguna Bicarakan.id) untuk bertatap muka dengan konselor pilihan mereka. Pengguna juga dapat menjadwalkan sesi konseling langsung di sana.

Saat ini, Bicarakan.id telah memiliki sebanyak 26 orang mitra konselor aktif. Menurut Andreas, proses kurasi konselor ditanganinya bersama Head of Counseling Operations Mario Albert. Siapa pun dapat mengajukan diri untuk bergabung menjadi mitra selama memiliki Surat Izin Praktek Psikolog (SIPP).  

Investasi East Ventures dan rencana bisnis

Pada kesempatan ini, Andreas juga mengungkap bahwa platform Bicarakan.id telah memperoleh pendanaan tahap awal (pre-seed) dari East Ventures dengan nominal dirahasiakan. Pihaknya juga tengah berdiskusi dengan beberapa investor lain untuk mengakselerasi rencana pengembangan Bicarakan.id menjadi sebuah ekosistem layanan kesehatan mental yang optimal di Indonesia.

Pihaknya memiliki visi untuk membangun ekosistem layanan yang berkualitas, terjangkau, dan dilengkapi dengan konten-konten terkait, seperti journaling dan meditasi. Lewat platform ini, ia memiliki visi untuk mendorong masyarakat Indonesia lebih terbuka terhadap masalah, memvalidasi emosi, dan mengapresiasi pentingnya membicarakan masalah, bukan membiarkannya.

“Saat ini, kami fokus untuk develop ekosistem layanan kesehatan mental yang berkualitas, lengkap, dan memiliki biaya terjangkau. Ada tiga hal yang menjadi area utama pengembangan kami, yaitu aplikasi, konten, serta penambahan jumlah konselor dan layanan konseling,” tuturnya.

Partisipasi program Startup Studio

Selain mencari akses permodalan, Bicarakan.id juga turut berpartisipasi pada program inkubasi Startup Studio yang difasilitasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pada September lalu, Bicarakan.id terpilih sebagai salah satu peserta yang lolos di Batch III ini.

Menurut Andreas, salah satu alasan utama mengikuti program ini adalah untuk mendapatkan pendampingan dan pelajaran dalam mengembangkan startup. Ia mengakui bahwa pengembangan produk secara mandiri akan memakan waktu lama.

“Ada banyak orang yang lebih memahami pengembangan bisnis, terutama di industri startup teknologi. [Partisipasi ini dapat membantu misi yang kami emban untuk menjadikan masyarakat Indonesia lebih sehat mental,” ucapnya.

Ada beberapa pelajaran menarik yang diperolehnya dari program ini, di antaranya adalah mempertemukan business goals dengan market reality, cara meraih profit tanpa melupakan misi sosial, cara menuju product-market fit, hingga pentingnya tracking data dan cohort metrics untuk mencapai user retention rate yang optimal.

Application Information Will Show Up Here