Menkominfo Targetkan Rencana Pitalebar Indonesia Rampung 1 Januari 2019

Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) ditargetkan akan rampung pada 1 Januari 2019. Kementerian Komunikasi dan Informasi di halaman resminya bahkan menargetkan semua ibukota kabupaten dan kota seluruh Indonesia terhubung serat optik. Kurang lebih mencakup 514 wilyah.

Dijelaskan dalam Rapat Kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menjelaskan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan para operator telekomunikasi, terutama Telkom untuk membangun infrastruktur broadband ini.

Diungkapkan Rudiantara, operator telekomunikasi, terutama Telkom, telah menyampaikan data tambahan ibukota kabupaten dan kota yang belum terhubung dengan infrastruktur telekomunikasi. Wilayah tersebut termasuk wilayah yang dinilai tidak memiliki nilai ekonomis bagi operator, namun menjadi kewajiban negara.

“Contoh misalkan daerah Natuna yang merupakan daerah strategis dari sisi geopolitik bagi negara tapi secara bisnis itu tidak feasible. Siapapun yang membangun infrastruktur fiber optik disana tidak akan mendapatkan rate of return dari sisi keuangan sehingga bank pun tidak akan memberikan pinjaman,” jelasnya.

Rudiantara juga menambahkan, di situlah nantinya peran pemerintah untuk menghubungkan jangan infrastruktur fiber optik yang tidak terlihat secara keuangan bagi operator. Pemerintah bisa menetapkan wilayah yang belum tersentuh operator untuk dibangun proyek Palapa Ring.

Selain infrastruktur, dalam dokumen RPI juga direncanakan pengembangan beberapa aspek teknologi yang coba diakselerasi pemerintah, seperti jaringan dan pusat data terpadu dan juga program pengembangan SDM dan Industri TIK Nasional. Khususnya untuk poin-poin e-pemerintahan, e-kesehatan, e-pendidikan, e-logistik, dan e-pengadaan.

RPI ini dibutuhkan Indonesia, terutama dalam rangka mengejar ketertinggalan Indonesia perihal kualitas dan jangkauan internet. Bappenas menargetkan dapat mendapatkan 49% konsumen dari pedesaan dan 71% konsumen di wilayah perkotaan dalam kurun waktu lima tahun (2014-2019).

Mengenai Paket Barat dan Paket Tengah Palapa Ring yang sudah ditandatangani Menkominfo menjelaskan, Paket Barat Palapa Ring akan mencakup Provinsi Riau dan Kepualauan Riau. Sedangkan Paket Tengah Palapa Ring mencakup Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

“Sudah selesai ditandatangani kontraknya dengan nilai total Paket Barat sebesar Rp3,48 Triliun dan Paket Tengah sebesar Rp3,51 Triliun. Begitu juga dengan Paket Timur Palapa Ring yang mencakup Provinsi NTT dan Maluku dengan total nilai Rp12,04 Triliun,” papar Rudiantara.

Rudiantara lebih jauh menjelaskan, saat ini pembangunan infrastruktur Palapa Ring masih terhalang kendala teknis. Pemerintah masih belum bisa memutuskan infrastruktur apa yang digunakan untuk pembangunan di Papua Tengah. Meski demikian Menkominfo menegaskan bahwa Kementerian Kominfo akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Rencananya pembangunan fiber optik akan terintegrasi dengan pembangunan jalan ke seluruh wilayah Papua.

Selain infrastruktur fiber optik pemerintah juga tengah berusaha menjangkau wilayah terpencil melalui jangkauan balon udara. Melalui kerja sama dengan INSITEK, Kominfo sedang mengembangkan balon udara yang bisa membawa konektivitas internet.

XL Axiata Implementasikan Program Xmart City di Kota Balikpapan

Salah satu target XL Axiata (XL) dalam memajukan Indonesia ialah untuk melakukan digitalisasi layanan publik tradisional menuju berbasis komputer. Baru-baru ini XL menjalin kerja sama dengan pemerintah Balikpapan, Kalimantan Timur mengimplementasikan aplikasi digital untuk program Xmart City.

Beberapa aplikasi yang diimplementasikan di antaranya sistem reservasi rumah sakit, sistem pembayaran uji kir kendaraan bermotor dengan XL Tunai, situs untuk kegiatan sosial seperti panti asuhan, hingga dukungan promosi untuk pelaku UKM.

Program tersebut berpijak pada rancangan pemerintah mengenai Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 yang tertuang dalam Kepres No. 96/2014 melalui BAPPENAS. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan serta mendukung pertumbuhan pembangunan nasional dan daya saing Indonesia di tingkat global, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dalam target pencapaiannya, XL membidik 3 kota untuk implementasi program Xmart City, yaitu Balikpapan, Jembrana, dan Pekalongan. Di samping kota-kota tersebut, saat ini XL sangat aktif membantu Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat untuk pengembangan kota pintar di daerah masing-masing.

Direktur Digital Service XL Ongki Kurniawan dalam sambutannya mengatakan:

“Dukungan XL untuk masyarakat Kota Balikpapan ini berdasarkan konsep Sustainable Development Goals dari PBB, yaitu dengan menerapkan 5 dari 17 sasaran. Kelimanya adalah dukungan pada sarana kesehatan, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, inovasi, infrastruktur, serta program pemberdayaan komunitas masyarakat secara berkelanjutan.”

Ongki juga mengatakan bahwa melalui program kerja sama Xmart City seperti ini XL berharap bisa secara langsung mengenalkan manfaat besar dari keberadaan teknologi internet dan digital. Teknologi dianggap mampu menjadi solusi atas persoalan publik yang dihadapi warga dan pemerintah menyangkut kepentingan publik, serta bisa untuk meningkatkan produktivitas siapa pun penggunanya, termasuk kalangan UKM.

Walikota Balikpapan Rizal Effendi menyambut baik inisiatif tersebut:

“Kota Balikpapan terus mengalami kemajuan di segala bidang secara signifikan, dan kini menjadi salah satu kota industri utama di Kalimantan. Kami pun menyadari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menawarkan manfaat untuk bisa kita pakai guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.”

Dalam implementasi sistem tersebut XL juga menggandeng beberapa institusi lokal, seperti salah satunya Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Balikpapan untuk solusi sistem reservasi rumah sakit. Dengan sistem tersebut, publik bisa mengakses informasi ruang kamar di rumah sakit setempat, terutama untuk urusan ketersediaan. Pemerintah juga diberikan akses untuk melakukan pemantauan.

Ke depannya sistem ini juga akan didesain untuk memudahkan peserta BPJS mendapatkan informasi rumah sakit untuk rujukan pasien.

Program Rencana Pitalebar Indonesia Telah Resmi Bergulir Hingga Lima Tahun Mendatang

Program besar Rencana Pitalebar Indonesia yang digaungkan pemerintah pada pertengahan 2014 kemarin akhirnya resmi bergulir. Melalui Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 yang belum lama ini diterbitkan, penataan ulang strategi pembangunan pitalebar (broadband) secara nasional akan segera terwujud, tentu dengan harapan agar seluruh masyarakat Indonesia di seluruh penjuru dapat menikmati manfaat dari jaringan internet. Continue reading Program Rencana Pitalebar Indonesia Telah Resmi Bergulir Hingga Lima Tahun Mendatang

Mengejar Ketertinggalan Jaringan Internet Indonesia Dengan Program Rencana Pitalebar Indonesia

Tertinggalnya Indonesia dalam hal pemerataan jaringan dan kecepatan akses internet dibandingkan dengan negara-negara lain bukanlah cerita baru. Masalah yang cukup klasik ini kerap disebut sebagai penghambat pertumbuhan industri di sektor bisnis digital. Masalah ini jelas harus mendapat perhatian khusus, maka dari itu lewat program Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) yang akan digalakkan dalam lima tahun ke depan, setidaknya harapan akan infrastruktur fixed line broadband yang luas di Indonesia akan segera terwujud.

Ketertinggalan Indonesia sangat ironis, jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga sekitar. Bayangkan saja, seperti yang diungkapkan oleh Dedy S. Priatna selaku Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, pemerataan infrastruktur fixed line broadband di Indonesia yang masih sangat minim tentu berimbas pada akses dan kecepatan internet yang termasuk paling lambat bahkan di Asia.

“Sampai tahun 2013 kemarin, Indonesia telah ketinggalan jauh dengan negara-negara tetangga. Untuk [fixed line broadband] yang masuk ke wilayah rumah tangga masih sekitar 15% itu pun masih 1Mbps, untuk konsumen enterprise sendiri sudah 30% dengan rata-rata mengonsumsi 100Mbps. Namun, secara populasi [fixed line broadband] baru sebesar 5%. Yang paling cepat pertumbuhannya malah justru ada di mobile,” ungkap Dedy di sela-sela acara konferensi pers National Broadband Symposium 2014 di Jakarta.

Ketertinggalan ini nyatanya mendorong pemerintah dalam penerapan RPI yang diproyeksikan akan berlangsung selama lima tahun ke depan (2014-2019). Program ini merupakan kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak seperti Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenkominfo, Mastel, dan juga Kadin Indonesia. Ditargetkan, RPI akan segera dirilis dalam waktu dekat sembari menunggu penandatanganan Peraturan Presiden akan program ini.

Program RPI memiliki tiga rencana implementasi yang diharapkan seluruhnya bisa rampung di tahun 2019 mendatang. Apa saja implementasi yang diberikan? Dalam paparan presentasi yang kembali disampaikan Dedy S. Priatna program RPI memiliki tiga fokus yaitu program unggulan, pengembangan sektor prioritas, dan kebutuhan pendanaan.

Dalam program unggulan, program RPI memiliki tiga substansi fokus seperti Konektivitas Ekonomi, Konektivitas Pemerintah, dan Enabling. Konektivitas Ekonomi sendiri fokus mengembangkan backbone jaringan internet dengan proyek pembangunan Ring Palapa yang merupakan pembangunan jaringan serat optik di 497 kabupaten dan kota, lalu juga ada penerapan pipa bersama untuk akomodasi serat optik dari berbagai operator, serta proyek percontohan pita lebar terestrial untuk wilayah pedesaan.

Sebagai bentuk dukungan lain, konektivitas pemerintah dalam bentuk pembangunan jaringan dan pusat data pemerintah juga dilakukan. Sementara itu, program RPI juga tak ketinggalan dalam mereformasi kewajiban layanan universal dan program pengembangan SDM dan industri TIK nasional.

Untuk mewujudkan program RPI, perkiraan dana yang dibutuhkan mencapai angka yang cukup fantastis. Dijelaskan, total dana yang dibutuhkan mencapai hingga Rp 278 triliun. Perlu diketahui angka ini masih merupakan kebutuhan minimal untuk memenuhi kebutuhan potential captive market. Biaya yang besar ini diklaim tidak berasal dari APBN melainkan hasil “patungan” dari pihak pemerintah, swasta, hingga BUMN. Semoga saja angka yang besar tersebut benar mewujudkan harapan yang digalang saat ini.

Fokus terakhir dari program RPI ini ada pada pembangunan sektor prioritas. Prioritas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sektor kesejahteraan masyarakat yang akan ditransformasikan lewat ekosistem digital, seperti misalnya penerapan e-Government, e-Kesehatan, e-Pendidikan, e-Logistik, dan e-Pengadaan. Untuk sektor ini sendiri menyumbang pengeluaran dana sebesar Rp 87 triliun yang masuk dalam total dana yang dibutuhkan tadi.

Melihat gagasan program ini, tak ada tanggapan lain yang bisa diberikan selain menyambutnya dengan penuh harapan optimis akan pada lima tahun mendatang, masyarakat Indonesia secara luas dapat menikmati pemerataan jaringan internet yang bisa mencakup ke seluruh wilayah.

Untuk memperkenalkannya kepada khalayak luas dan dunia internasional, program RPI rencananya akan menjadi salah satu topik utama dalam penyelenggaraan exhibition tahunan Connect Expo Comm Indonesia 2014 sertaNational Broadband Symposium 2014 yang akan diselenggarakan pada 5-7 November 2014 mendatang di Jakarta. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Infrastructure Week 2014.

[ilustrasi foto: Shutterstock]

—

Artikel ini pertama kali dimuat di DailySocial dan ditulis oleh Avi Tejo Bhaskoro.