Mungkinkah Pembiayaan Startup Bisa ‘Dicipratkan’ dari Dana KUR?

Ada sinyal positif yang hendak diberikan pemerintah pada tahun ini kepada pelaku usaha startup di Indonesia. Pada penghujung tahun lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyampaikan wacana untuk ‘mencipratkan’ dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 120 triliun itu kepada pelaku startup. Ia mengusulkan agar penyaluran KUR tidak hanya didominasi bank, namun juga melalui lembaga keuangan non seperti modal ventura.

Selintas, rencana itu sungguh mulia dan mengesankan bahwa pemerintah terlihat ingin turut berperan aktif dalam menggeliatkan ekonomi kreatif yang sudah tumbuh di masyarakat. Tapi mungkinkah niat itu diwujudkan? Sudahkah diketahui bagaimana sebenarnya pembiayaan yang diperlukan untuk mengelola sebuah startup agar bisa menjadi besar?

Melalui tulisan ini, saya tak ingin mengkritik niat baik dari Menteri Rudiantara tersebut. Namun rasanya saya perlu menyampaikan satu pertanyaan sederhana saja; apakah sudah ada contoh bahwa dalam bisnis ini pihak perbankan pernah terlibat untuk membiayai usaha startup?

Dari pengalaman yang ada, sesungguhnya ekosistem bisnis startup, baik startup di ranah teknologi maupun di sektor lain, ini lebih condong tumbuh pada mekanisme pasar (ekonomi liberal). Artinya, siapa yang bermodal besar maka usaha yang dikembangkan tersebut akan bisa survive. Sebaliknya, dengan modal serba terbatas, rasanya akan sangat sulit bagi sebuah bisnis startup bisa survive dan berkembang.

Sudah banyak contoh yang tersaji. Facebook adalah salah satunya. Perusahaan yang didirikan Mark Zuckerberg itu bisa menggemuk dan merambah melintas negara bukan karena adanya pembiayaan bank. Facebook tumbuh dan membesar karena adanya angel investor dan venture capital. Dan baru beberapa tahun belakangan ini, Facebook menerima income dari pemasangan iklan dan juga income dari jasa lainnya.

Hal yang sama juga terjadi di negeri ini. Ada Bukalapak yang mendapat kucuran investasi dari Aucfan dan East Ventures. Kemudian, situs marketplace Tokopedia kabarnya mendapatkan suntikan dana senilai 100 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,4 triliun dari Softbank asal Jepang dan Sequoia Capital yang merupakan venture capital khusus untuk perusahaan pemula.

Lantas tak kalah serunya lagi adalah Northstar Group milik Patrick Walujo yang terafiliasi dengan TPG Capital asal Amerika Serikat. Mereka ini rela menyuntikkan dana segar hingga puluhan juta dolar AS ke bisnis Go-Jek Indonesia. Dari deretan contoh di atas, sesungguhnya terlihat untuk merintis usaha startup ini memang membutuhkan akumulasi modal yang tak sedikit.

Berbeda dengan Facebook, bisnis startup yang sudah established buatan anak negeri ternyata sampai sekarang ini masih belum mendapatkan income-nya dari iklan, ataupun income lain. Lalu dari manakah dana untuk membuat bisnis tersebut tetap survive? Walau belum ada iklan ataupun income lain, namun para investor tadi sesungguhnya sudah memiliki penghitungan. Hitungan tersebut akan terlihat lebih rumit dan sangat berbeda dengan penilaian yang dipergunakan oleh pihak bank.

Dengan adanya contoh tersebut maka bagaimana mungkin dana KUR dari pemerintah itu bisa ‘dicipratkan’ kepada pelaku usaha startup yang baru tumbuh atau sudah established? Menurut laman pengertiannya, KUR ini adalah kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi kepada UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi). Untuk jenis bidang usaha adalah yang bersifat produktif dan layak namun belum bankable. Batas maksimal KUR per debitur mencapai Rp. 500.000.000.

Tanpa menafikan batas maksimal dari KUR tersebut, rasanya akan menjadi sulit ketika dana tersebut pada akhirnya harus ‘dicipratkan’ kepada pelaku usaha startup. Dari contoh-contoh yang sudah saya sebutkan di atas, terlihat jelas bahwa pembiayaan untuk bisnis startup ini sesungguhnya bernilai sangat besar, bahkan bisa melampui batas maksimal pembiayaan KUR.

Perlu juga diketahui KUR ini pada dasarnya bukanlah dana hibah dari pemerintah kepada pengusaha. Ini mengingat, dana KUR ini sesungguhnya berasal dari bank pelaksana. Di sini debitur tentunya harus tetap membayar bunga dan mengembalikan seluruh utang atau pokok kredit dalam jangka waktu yang disepakati dengan bank pemberi KUR.

Lalu dengan kondisi ril tersebut apa yang bisa diberikan pemerintah untuk bisa berperan aktif dalam mendorong tumbuhnya bisnis kreatif startup ini? Menurut saya, pemerintah tinggal memastikan saja bagaimana menumbuhkan iklim usaha yang sehat di negeri ini. Caranya dengan memberikan kepastian dan jaminan investasi kepada para investor luar yang ingin menyuntikkan dananya kepada para pelaku usaha startup buatan anak negeri.

Hal lainnya, pemerintah bisa berperan aktif juga untuk membuka saluran para pelaku bisnis startup ini kepada para investor asing. Selama ini yang kerap dihadapi para pengusaha Indonesia adalah hambatan networking atau konektivitas. Rasanya mulai berlakunya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk mendorong tumbuhnya dan munculnya para entrepreneur muda supaya bisa lebih terintegrasi dengan market global.

Jadi, biarlah bisnis ini tumbuh melalui mekanisme pasar yang sudah ada. Dalam mekanisme tersebut tentunya dibutuhkan investasi yang tak sedikit. Sementara pemerintah — dengan keterbatasan anggaran yang ada — sebaiknya cukup menjadi wasit dengan cara menyiapkan aturan main yang investment friendly.

Kalau pemerintah memang berniat mulia ingin mencipratkan dana KUR untuk pelaku usaha startup, tentunya perlu dikaji kembali gagasan tersebut. Cobalah tinjau kembali bagaimana skema penyaluran KUR tersebut? Apakah itu memungkinkan untuk membiayai bisnis startup yang sesungguhnya telah bergeliat di dalam mekanisme pasar yang bebas?


Artikel tamu ini ditulis oleh William Henley, CEO & Founder IndoSterling Capital.

David Bowie, a tech visionary decades ahead of his time

Rock legend, fashion icon, artistic chameleon, gender provocateur may just be some of the things you would remember the multi-faceted and multi-talented David Bowie with, but what you might not know was that he was in fact a technology visionary, who trailblazed the way for generations of musicians, artists, fashion designers and entrepreneurs to come.

Bowie who recently passed away after an 18-month battle with cancer will always be remembered as someone who was fearless and never afraid of change, one who embraced the future with one arm and help shape it with another.

Here are 5 reasons why David Bowie was a tech visionary.

1) He accurately foresaw the impact of the Internet

Unlike many of his counterparts, Bowie realized the inherent magnitude of the Internet as something that would disrupt and alter the entire paradigm of not just the industry but the way people would interconnect and live their lives. Bowie spoke on his thoughts about the Internet in a 1999 interview with British journalist Jeremy Paxman which resurfaced on YouTube shortly after his death. “I wanted to be a musician because it seemed rebellious, it seemed subversive, one could effect change to a form”, Bowie said.

“The Internet carries the flag of being subversive and possibly rebellious, and chaotic and nihilistic.”

He went on to ironically described the Internet as “an alien life form”, one of the many personas he portrayed on stage and screen – as Ziggy Stardust, Jareth the Goblin King and Aladdin Sane to name a few. “I don’t think we’ve seen the tip of the iceberg,” Bowie continued. “It’s almost if we’re on the cusp of something both exhilarating and terrifying.”

In a separate interview with Kim Nash (then a senior writer at Computerworld), Bowie talked about his relation with the Internet:

“The Internet really is a technology model of how I think. It thrives on its own chaos. It’s willing to change its mind overnight, combine things that shouldn’t be bedfellows. I see it as a brother.”

Perhaps, the Starman saw a resemblance of his ideals in what the Internet personified and saw a new frontier to expound on.

2) He launched his own Internet Service Provider

Before the turn of the century and at a time where most major corporations were still trying to fathom the impact of the Internet, the rock legend staked his claim in Bowie-like fashion to launch BowieNet in 1998, his very own ISP through a tech company called Ultrastar which he co-founded.

Subscribers would get their very own personalized @david-bowie.com email and an “uncensored” access to the Internet and an exclusive access to Bowie’s photos, music videos, interviews, blog and even a 3-D chat platform for fans to connect, where Bowie himself would clandestinely engage in every now and then under a pseudonym.

Although the service eventually shutdown in 2006 following Bowie’s retirement two years earlier, BowieNet was presumably never meant to compete with ISP giants like AOL and Claranet at the time, but offer something far more revolutionary and powerful; a groundbreaking and intimate medium for audience and artist to connect. It would indeed pave the way for future music-centric sites like MySpace and other online fan communities. BowieNet was even recognized as the first artist-created Internet Service Provider by the Guinness World Record.

3) He had his own brand of security bonds and an online bank, yes bank

Bowie wasn’t just a creative genius, he had the financial acumen of a Wall Street banker as well. No stranger to the financial world, Bowie was the first major artist to securitize royalties from the future revenues of his songs under “Bowie Bonds”, which reportedly earned him a whopping $55 million back in 1997.

In an age before peer-to-peer business loans and Bitcoins, Bowie was the crowdsourcing pioneer. By securitizing his royalties, Bowie put up his catalogue of work as collateral and eluded any personal liability for the debt. This set a trend for artists and bands like James Brown and Iron Maiden, who followed in Bowie’s steps.

The following year, USAbankshares.com approached Bowie with the idea of co-branding an online bank under his own brand, marking another prescient venture for the rock legend. Before long, BowieBanc.com was launched where customers would get ATM cards, credit cards, checks and other banking accoutrements emblazoned with Bowie’s name and image and a year’s subscription to BowieNet.

Although the enterprise was short-lived due to unprofitable losses, Bowie remained financially unscathed. Instead, Bowie set a precedent for other artists to explore unrelated realms.

When Paxman asked if there was any point in earning more money, Bowie jokingly replied, “Do you know how expensive it is to get involve in the Internet?”

He continued on to explain that the majority of money he earned would somehow be plowed back into a new project and of course, to leave an inheritance for his family. “I’m not a buyer of stuff but I do tend to regard money as the oil to get other things going. I feel more comfortable with it like that”, he said.

4) He predicted the future of the music industry

In the days predating Napster, Bowie was the first major artist to release a track online for download. His single Telling Lies from the album Earthling was downloaded over 300,000 times. Staggering, considering people spent an average of 30 minutes online in a month back then (it took the same amount of time just to download a song). He was also one of the few pioneering artists to release an entire album [Hours] for download over the internet.

In the 1999 interview with Nash, Bowie also talked about record labels becoming less irrelevant and the notion of people paying for access to music online. “They [record corporations] don’t stand a chance. The industry isn’t going to come crashing down, but [custom albums online] will be integrated into a new way of selling. They will not be able to stop. There are too many little independent companies keen to do real online downloading. They will become so popular that, by force, corporations will have to capitulate,” Bowie told Nash.

In a separate interview with the New York Times in 2002, Bowie predicted the demise of copyrights within the next ten years (not quite) before he made his most accurate prediction yet:

“Music itself is going to become like running water or electricity.”

Fast forward a few years and we have iTunes and Spotify.

5) He embraced technology and the audience in his craft

David Bowie has been using technology in the creation process of his work since the 1980’s, writing lyrics and creating lithographs on his Macintosh computer. Therefore, it was no surprise when Bowie collaborated with Gracenote CTO and Co-founder Ty Roberts, using his software to generate song ideas, titles, and lyrics. The software known as Verbasizer, was designed to enhance Bowie’s cut-up techniques and speed up the creation process. Roberts had the privilege of observing Bowie’s unique working methods in the creation of his concept album “Outside”.

Bowie realized that the internet was not just a mass marketing tool but a platform for the artist and audience to commune in a non-exclusive and collaborative manner. In 1999, Bowie ran an online contest on his portal BowieNet where over 80,000 participants would send in lyrics to help co-write a song. The track “What’s Really Happening” featured on the album Hours was to become the world’s first “cyber-song”. In the same interview with Paxman in 1999, Bowie mentioned the French-American artist Duchamp, as one of the artists who were prescient with the idea that a piece of work is not finished until the audience comes to it and add their own interpretation and what the piece of art is all about is the gray space in the middle.

“That gray space in the middle is what the 21st century is going to be all about,” Bowie said.

A true original in every sense of the word, Bowie’s influence on the digital world has undoubtedly left a mark on music, art and commerce for generations to come. Every time David Bowie reinvented himself or released a new single, he took all of us along with him. What made Bowie more than a rock legend was his ability to unite the outliers, making everyone feel like they belonged, as though they could be invincible and in his immortal words, heroes just for one day.


This guest post is written by Justin Yong. Justin is student at University of Hertfordshire, UK, and currently a Freelance Writer for Lean Metrics Pte. Ltd.

Beyond the Blockchain

Over the past few months we’ve been bombarded with calls and visits from many leading financial institutions and other large global businesses, typically with the same questions: “Can you please explain to us what blockchains are?”, “What can blockchains do for our business?” or “How can we use the blockchain to dominate [insert industry here]?”. These questions are also typically followed by a not-so-friendly “We’re not interested in Bitcoin – only the blockchain.”

There is obviously a big need for education on the topics of blockchains and Bitcoin, so we thought we’d pull together some of the best resources we’ve come across together in one place to help everyone form their own opinions on this new technology.

At BitX we believe it is essential to continually challenge our own thinking and argue things from first principles. To that end, we also thought it would be a good opportunity to present our views on why we think the potential applications of ‘blockchain technology’ are very, very limited, and why many key decision-makers are placing the institutions they lead at a massive potential disadvantage by ignoring Bitcoin altogether.

So why is everyone getting so excited?

As far as fintech goes, 2015 was in many ways the ‘year of the blockchain’. This was driven by a number of factors including the acceleration of investment into blockchain companies by important financial institutions, their participation in blockchain consortiums, favourable regulatory rulings, and a barrage of positive press, including being featured on the cover of The Economist.

Most of these stories and initiatives perpetuate the popular view that the world has gone through some form of evolutionary process in terms of its understanding of this new technology: first discovering Bitcoin the ‘crypto-currency’, realising it has many potential flaws, and then digging deeper to discover the ‘technology’ behind it, the so-called blockchain or ‘Bitcoin 2.0’. It is this ‘blockchain technology’ that gets everyone really excited.

As one of the early pioneers in the crypto-currency industry, we have seen this evolutionary process before, and from experience we know that with enough time and understanding the rabbit hole goes even deeper, all the way to ‘Bitcoin 3.0’. However, ‘Bitcoin 3.0’ might not be what most people expect it to be.

We’ve seen this movie before

When we say we’ve been around the block, we really mean it. For those not familiar with our history, before we launched BitX, we were called ‘Switchless’ – the company that built the first fully-integrated crypto-currency system for a major multinational bank: an internal pilot for Africa’s largest bank, Standard Bank. This was all the way back in 2013, before most banks even knew what Bitcoin or a blockchain was.

While Standard Bank never launched the pilot to the public, we did manage to showcase our work at Finovate in London in early 2014, which led to an explosion of interest from large financial institutions and regulators all around the world.

We spent most of the rest of the year engaging with many of them – including some of the biggest banks in Southeast Asia, Europe, Australia and the US – helping them think about how best to apply this new technology to their business. More importantly, these engagements included not just looking at Bitcoin, but in-depth exploration of a variety of alternative protocols including Ripple, Ethereum and coloured coins. This experience gave us a first-hand perspective of the needs of these institutions and their customers, the unique challenges they face, and the practical opportunities and limitations of deploying these new technologies.

Despite being offered a lot of money to explore and implement some of these ‘blockchain’ ideas, our overall experience helped us decide to focus our time and energy in building an independent Bitcoin platform. This was driven by two major observations: firstly, that there is a lot of confusion to what blockchain technology actually is and what it can do, and secondly, that most of the dynamics around utilising blockchain technology doesn’t have anything to do with technology at all.

Let us explain.

So, what is a blockchain?

This can be a somewhat controversial subject, and depending on whom you ask, you may get a very different answer. But it’s really important to understand what the technology is before jumping to conclusions about what it can or cannot do.

dilbert

Wikipedia somewhat narrowly defines a blockchain as ‘permissionless distributed database’. It expands on this definition by defining some of the basic principles and exploring various permutations. But blockchains are complex and mutating beasts, so for once Wikipedia might not be your friend. To really get a good understanding we suggest you lean on some of the work of the leading blockchain thinkers in the industry:

A good place to start is with Richard Gendal Brown, formerly with IBM and now with R3CEV, who digs a lot deeper in his excellent piece on understanding distributed ledgers from first principles. Richard’s blog also contains a treasure trove full of other excellent resources on the topic. Vitalik Buterin, Ethereum founder, makes an excellent contribution with his views on private vs. public blockchains and their potential strengths and weakness.

Next up: Simon Taylor, Barclays’s leading blockchain thinker, with his must-read article on 10 Things You Should Know About Blockchain. This includes references to the works of Gideon Greenspan of MultiChain, who builds on this by explaining how blockchains are different from normal databases and how to avoid a pointless blockchain bank project, indicating the set of conditions that need to be in place for a private blockchain to be most useful.

Tim Swanson provides some much-needed clarity on the limitations of using public blockchains for issuing digital assets in his piece on watermarked tokens. For those of you on holiday or sabbatical, William Mougayar does an excellent job of summarising the most relevant industry whitepapers, and there are further must-reads on some of the most exciting new initiatives like Sidechains, Interledger and Ethereum.

Not to be left behind, leading industry media player CoinDesk also provides some very useful references in their summary of stories that shaped the blockchain narrative in 2015, as well as their excellent quarterly State of Bitcoin report. There is also a plethora of other good materials available, including a great visual summary of the entire Bitcoin and Blockchain ecosystem by William Mougayar, his further exploration of the opportunities for financial institutions, another good ecosystem map here, and a deeper exploration of this broader ecosystem by Magister Advisors. Never leave McKinsey out of a good conversation – their latest contribution discusses the four stages of Blockchain adoption.

Many of these leading thinkers are also starting to view the word ‘blockchain’ as a slight misnomer, depending on the specific technology or application. Richard Brown suggests the term ‘replicated shared ledgers’ while Pascal Bouvier suggests more evolutionary concepts like ‘consensus computers’.

Confused? That’s okay – despite what others might make you believe, you’re probably in the 99%. It’s a technology that is still very new, with many people’s understanding of and views on the subject still changing on a monthly basis. The potential use of the technology also depends on who you are or what problem you are trying to solve, so in reality there is no one size fits all opportunity or solution here.

But despite all the moving parts, there are some things in life and in business that are still constant, and these are often around the non-technology aspects. So with all the hype and misunderstandings around blockchain technology it’s sometimes useful to take a step back and consider these factors.

Just to be clear, our vantage point is how do we use Bitcoin or blockchain technology to make it easier to move money, ultimately creating a society where money is frictionless and universally accessible. That said, many of our observations around the limitations of blockchain use cases extend beyond money or financial instruments, so even if you’re not interested in the ‘money’ use case only, we suggest you read on.

Blockchains are not just about technology

After spending a significant amount of time with many industry players on the subject, it quickly became apparent there was a lot more to consider than just the technology, so much so that we believe it is likely to affect the overall outcome of the industry. Some of our observations might seem very obvious, but we’ve been surprised at how much they are being ignored by people who should really consider them in making some very important decisions for them and the institutions they lead. Here are a few:

  • You can’t have your toast buttered both ways. Two of the key benefits of a crypto-currency like Bitcoin is that it is interoperable and doesn’t require you to trust another counterparty. What many people fail to grasp is that by separating the ‘technology’ from the ‘crypto-currency’, the system loses many of these key characteristics. Some of these trade-offs have been explored and documented very eloquently by Richard Brown in his great piece on ‘Unbundling Trust’. While this article correctly demonstrates that the trade-offs are not binary and work more along a continuum, we would argue that the impact is a lot more severe than what most people realise. One important practical implication of all of this is that for existing industries, in most cases a ‘blockchain solution’ requires different parties to co-ordinate to ultimately reap the benefits of the technology.
  • Co-ordination is tricky, if not impossible*. There is a reason that when the banks phone us they ask ‘What can a blockchain do for our bank’ rather than ‘what can a blockchain do for my industry’ – it might seem that we’re nit-picking on the choice of words, but it is a subtle yet very powerful reflection of the real intention of these project sponsors. They want to help themselves, not their competitors, and for a technology that requires large-scale cooperation, that makes all the difference.

We saw this first hand in our previous life as Switchless: in one instance we were working with some large banks to create a system to issue their own USD on a blockchain (let’s call it ‘Greencoin’) in order to better facilitate peer-to-peer trading with other banks. But in order for this to work, we needed the other banks we were dealing with to also accept Greencoin. But why would the other bank change their whole system to be standardised with their competitor? Why can’t they have their own token system – ‘Redcoin’ – that has all the nice modifications their institution wanted built into it? Where one starts with good intentions it very quickly degenerates into a massive coordination problem, exacerbated by parties that have long histories of being in competition with one another and used to being in control of everything they do. And no, it doesn’t matter if it’s tokens or shared databases or even a shared shuttle bus to the financial district, they still can’t work together.

*There are potential exceptions, but they are long shots. One solution would be to form a consortium that gives banks collective ownership of the project and additional economic upside for collaborating. In our view the only project that realistically seems to have a chance of succeeding with this is R3CEV, who have now signed up 42 banks. That said; don’t be fooled by the initial enthusiasm for a pilot versus actually pulling the trigger on a multi billion-dollar infrastructure makeover. It’s hard enough to get a bank to do one project like a mobile wallet within a two-year cycle, let alone something as significant as converting the entire organisation and industry to use blockchain technology. A lot of this activity is just driven by a misunderstanding of the technology and a general ‘fear of missing out’.

Another way such a standard can be enforced is through government or regulators, but after many conversations with various regulators it’s also quite clear that a realistic time horizon for this is so far out that open technologies like Bitcoin might already be unstoppable by the time it happens. One other interesting outcome could be that blockchain mania just scared everyone into action and coordination so much that it creates a self-fulfilling prophecy of people and institutions working together to rebuild the entire global financial system. But in that case blockchains might not be needed at all, and at its core it is still driven by these same human issues.

  • Human incentives play a critical role in technology decisions. Key decision makers need to be incentivised to make the right long term decisions, and most of the time they are not, especially when the stakes are very high. We came across an interesting example of this while exploring building an interbank blockchain clearing mechanism back in 2014. It turns out a couple of banks, who shall not be named, wanted to build their own regional interbank clearing system to avoid using SWIFT or clearing through USD. The budget, technology and some initial co-ordination were all in place to get it done. The reason it didn’t happen was because the senior decision-makers in the banks were being treated to golfing holidays with some existing services providers – they just couldn’t be bothered to change the status quo in their lifetime. This is even more exacerbated when there is a share price to manage or pensions are tied to company performance. The mid-level innovation managers in the banks could jump around all they wanted; the key decision makers simply were not incentivised right – both on a personal and institutional level.
  • Human beings are survivors. Not only are senior decision-makers not incentivised to co-ordinate or change things, but this is even more the case for hundreds of thousands of mid-level and junior staff spread across these institutions. A lot of what the blockchain promises is to optimise processes, eliminate reconciliations etc., much of which currently requires humans to do. These people are definitely not going to be working towards solutions that make themselves redundant, especially in these challenging global economic conditions. In fact, they will fight very hard against it.
  • Can you really trust a blockchain? When value is represented on a blockchain, whether as a data entry or some form of token (we’ll just use the latter to explain the narrative easier, but the conclusion applies in most cases), you need to trust that the party that issued the token actually has ownership of the asset backing that token in the first place. This might seem like a very obvious thing, but we’ve been surprised at how many people still seem to think that by just ‘issuing it on the blockchain’ it somehow magically makes the counterparty risk for that asset disappear.

There are countless examples where things can and have gone wrong with this in real life, whether accidentally or fraudulently. This goes all the way from committing the wrong asset information to a database in the first place, to not having visibility on what the ‘trusted’ issuer does with the asset behind the scenes (e.g. ETF issuers lending out the underlying assets without the holders knowing it, exposing the asset to undisclosed counterparty risk). Having a ‘blockchain solution’ doesn’t mitigate most if any of these risks.

  • Network effects will drive the agenda. Open protocols like Bitcoin allow for permissionless innovation and tend to have stronger network effects, and once they kick in they are incredibly difficult to stop. The implications of using open systems are well documented and we’re not going to go into more detail now, but it’s important to consider that many of these systems have qualities that are vastly superior to closed systems. There is a reason that the open internet we know today ‘beat’ other closed-loop systems in the early days of the web.

If you asked us two years ago which crypto-currency or technology would likely become the de facto standard, we would have told you ‘something like Bitcoin, but probably not Bitcoin’. After witnessing these network effects in action, we are now firmly in the ‘more than likely it will be Bitcoin’ camp.

  • Speed is critical. Most financial institutions got away with not having to change during the on-going internet revolution, where entire industries have already been decimated and speed of execution has arguably become the most important competitive advantage for most organisations. But things are changing quickly and with barbarians at the gate, speed of execution is becoming more critical than ever in the financial services industry.

Unfortunately, with massive disadvantages due to legacy systems and assets, out-dated processes, uncompetitive cost bases and a lot of momentum (in the wrong direction), moving fast is always going to be challenging for the existing financial industry. More importantly, with organisational cultures that are not used to speed nor incentivised for it, we struggle to see how it is possible to turn these ships around. While in theory the banks can co-ordinate with some private blockchain solutions, it will take way too long to do so, and in our view, by that time open protocols or public blockchains like Bitcoin would have already built up too much momentum to stop.

  • “A confused market doesn’t move”. These are some wise words once spoken to us by the leader of one of the most influential financial institutions in the world, and we observed it in reality over and over again. With all the new ‘blockchain’ solutions coming out, it’s becoming increasingly confusing for CTOs to make decisions around which technologies to use: Ripple, Ethereum, Sidechains, R3CEV, Bankchain, TRUST, Hyperledger, and even our own FALCON, to name but a few of the publicly disclosed alternatives. There is also a whole pipeline of new ones that will create even more confusion. There is no safe ‘buy IBM’ option, so we struggle to see any CTOs signing off on major blockchain projects in the foreseeable future.
  • Go big or go home. Using the example of financial institutions collaborating, even if by some miracle all of them manage to co-ordinate, we still believe that in the bigger scheme of things, the impact will be marginal. Santander predicts that blockchain technology can save banks USD20bn a year by 2022. These numbers are a drop in the ocean compared to how much money banks will earn and spend on an annual basis by then, and even if the amount is much higher, will still dwarf in comparison to the profits that will be lost by competing with a new fully decentralised global currency.
  • If it ain’t broke, don’t fix it. Many blockchain believers tout a whole range of apparent issues with the existing financial infrastructure. These include the susceptibility for tampering, reconciliation costs, a lack of transparency etc. But in practise, many of these issues are not nearly as big as people make them out to be – banks are not tampering at any material level (and have many existing checks to make sure this is the case), they have well-functioning settlement systems (even if they are old, they still work), and often cannot be more transparent for regulatory reasons. They might be able to do things a bit cheaper or more transparent with some form of blockchain technology, but to most of them the cost of replacing it vastly exceed the benefits.
  • Square pegs in round holes. In many instances the most important question is whether blockchain technology is the most optimal tool to use to solve a specific problem. We recall a meeting with one of the largest banks in Europe where they excitedly told us about a new blockchain initiative where six of the largest banks were experimenting with blockchain technology that involved issuing securities on their own private blockchain and settling them between one another. We asked the project lead whether this was a pre-selected group of parties, and whether they already trusted one another. He confirmed it was the latter, after which we asked why they couldn’t just issue and clear it on a secure database – it should be faster, cheaper and safer than using a blockchain. He seemed confused for a while but once the reality of the situation dawned on him we could see the disappointment in his eyes – yes, since the parties had to trust each other, using a database was in fact the easiest solution. You’d think people would have caught on by now, but we’ve seen this scenario play out over and over again, all the way from hackathons to start-up pitches to meetings with large global institutions, across countries and industries.

This leads us to the very popular and never ending debate around whether modern databases are good enough, if not better, to do most things a blockchain is proposed to do. Like many things in life, it depends. While technically there are certainly some benefits to using blockchains, one still has to question whether they are material enough to make a difference, and more importantly, which use cases these apply to. The devil is in the detail with these things, and when you look at the conditions that need to be in place to really reap all the benefits of blockchain technology, the list becomes very short. So in most cases we would still argue that in practise a database could do the job better than a blockchain. Put it to the test – whenever someone tells you about building something using ‘blockchain technology’, first ask whether it would not make sense to rather build it on a normal database. You’ll be surprised.

Our view is certainly not the popular one, and some leading blockchain thinkers like Pascal Bouvier put forward some very good arguments on why Bitcoin might not be the technology to back. But there are also some blockchain supporters like Simon Taylor and Richard Brown that agree that the “Blockchain not Bitcoin” narrative is ignorant and that you should ignore Bitcoin at your own peril. Others like Gideon Greenspan have also weighed in on the Bitcoin vs. Blockchain debate with an excellent article on whether there is value in having a blockchain without a crypto-currency. Some initiatives aim to incorporate the best of both worlds, Sidechains leveraging Bitcoin as a core part of its infrastructure and Interledger using Bitcoin, amongst others protocols, to build a global payments standard. There is also a minority of the founders of some of the largest and best-funded Bitcoin companies in the world that have been quite outspoken on the topic: Circle founder Jeremy Allaire does a great piece on ‘the big bad B word’ and Xapo’s Wences Casares shares some of his views in a recent interview with CoinDesk.

Bitcoin 3.0 = Bitcoin 1.0

To many outsiders we seem stuck in the past – still doing ‘Bitcoin 1.0’ when everyone else has moved on to ‘Bitcoin 2.0’. We believe this is simply a temporary market dysfunction. In our view, the evolutionary process for crypto-currency is simply getting intrigued about Bitcoin, realising there is an underlying technology that is useful, but upon further investigation realising that the most useful and impactful application is actually still crypto-currency: Bitcoin 3.0.

We found this great picture to explain this phenomenon more visually. In essence this image shows how expertise is developed on any subject matter, and how one’s actual and perception of knowledge evolves with time. The image is meant to be applicable to any topic (in this case it was used to describe the venture capital industry), but we added the relevant Bitcoin vs. Blockchain labels.
curve

Original post courtesy of Simon Wardley (CC3.0 BY-SA)
Original post courtesy of Simon Wardley (CC3.0 BY-SA)

There is a reason the smart money like Andreessen Horowitz invested significant capital in Bitcoin companies a long time ago and haven’t jumped on the whole blockchain bandwagon – because they have the experience and foresight to see this same market dynamic play out. And while there is a lot of talk about blockchain technology being the next big thing, most of the money invested into the sector is still going to Bitcoin companies. Follow the money, not the mouths.

So where to from here?

In conclusion, we are not saying that ‘blockchain technology’ (or some other form of permissionless distributed databases or decentralised applications) should be ignored, and that Bitcoin is the only way. It is worth spending time and resources looking into what these technologies have to offer, and in our view particular initiatives to watch out for are R3CEV, Ethereum, Sidechains and Interledger.

What we are saying is that one: it is important to form one’s own views and realise the difference between the theoretical benefits and practical limitations – that things like existing industry structure, timing and human incentives are all important, if not critical considerations – and two: that the market (and in particular financial institutions) is most certainly overvaluing the potential impact of ‘blockchain technology’, while severely undervaluing the concept of Bitcoin. As a consequence, it would be very irresponsible for any decision-maker in an organisation to ignore Bitcoin altogether.

But what about all the issues around Bitcoin? The bad reputation? The regulation? The blocksize debate? The mythical ‘killer app’? We’ll get into these topics in more detail in future posts, but the gist of it is that Bitcoin will enable companies like ours to build truly global ‘banks of the future’ at an unprecedented pace and with unrivaled economies of scale.


This guest post is republished by author’s permission. Original article was published in BitX blog.

Marcus Swanepoel is the co-founder and CEO of BitX. Previously, he worked for Standard Chartered in Singapore and before that 3i and Morgan Stanley in London. He holds an MBA from INSEAD, is a qualified Chartered Accountant and a CFA charterholder. He is a South African citizen and a Singapore Permanent Resident.

Jenis-Jenis Permodalan (Bagian 2)

Di artikel sebelumnya, kami sudah membahas tentang jenis-jenis permodalan dalam praktiknya secara umum. Dengan perkembangan industri kreatif di Indonesia, di mana penyebaran informasi juga sudah semakin luas, para pelaku bisnis akan jauh lebih mudah mendapatkan informasi saat ini dibanding dua puluh tahun ke belakang. Terkait dengan hal tersebut, para pelaku bisnis terkadang memerlukan informasi yang lebih spesifik, yang dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan bisnis mereka.

Sebelum memutuskan jenis permodalan mana yang akan digunakan di dalam kegiatan bisnis, ada baiknya Anda menganalisa terlebih dahulu di tingkatan mana bisnis Anda berada sekarang. Menurut Profesor Stefano Caselli dari Universitas Bocconi, secara garis besar, bisnis dibagi menjadi enam tingkatan:

1. Development Stage

Siklus kehidupan di dalam bisnis dimulai dari tahap pengembangan. Tahap pengembangan merupakan tingkatan di mana para founders mulai menciptakan dan mencoba mengembangan ide bisnis mereka. Para founders juga mulai mencari dan mengumpulkan para co-founders yang dapat bekerjasama dalam pengembangan bisnis.

2. Startup Stage

Tingkatan di mana kegiatan bisnis baru benar-benar dimulai. Di titik ini, para pelaku bisnis biasanya mulai memikirkan strategi bagaimana bisnis mereka bisa dikenal oleh publik, sampai akhirnya mendapatkan customer awal meraka.

3. Early Growth Stage

Tingkatan di mana bisnis mulai tumbuh. Operasional bisnis sudah mulai berjalan. SDM sangat berpengaruh besar di dalam tingkatan ini, bahkan bisa dibilang memiliki peran yang sangat krusial untuk memajukan suatu bisnis.

4. Expansion Stage

Tingkatan di mana bisnis mulai melakukan ekspansi. Laju ekspansi biasa dijadikan indikator kemajuan suatu bisnis. Contohnya seperti pembukaan cabang, penambahan layanan, dan sebagainya.

5. Mature Age Stage

Pada tingkatan ini, perkembangan bisnis sudah mulai stabil. Bisnis sudah memiliki arus kas yang positif. Di tingkatan ini, bisnis selangkah lebih dekat menuju tahap initial public offering (IPO).

6. Crisis or Decline Stage

Tingkatan yang paling mengerikan di dalam bisnis. Bisnis mulai memasuki masa krisis dan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Suatu bisnis yang sudah berhasil melewati masa krisis, cenderung akan bertahan lama dibanding yang tidak pernah mengalami krisis.

Melihat kepada enam tingkatan di atas, sebenarnya setiap tingkatan memiliki karakteristiknya sendiri, yang mempengaruhi jenis-jenis permodalan yang dapat ditariknya.

Pada Development Stage dan Startup Stage, sumber permodalan biasanya didapatkan dari founder, co-founder, keluarga, angel investor, dan private equity. Ketika bisnis sudah memasuki Early Growth Stage, bisnis bisa mulai mencari sumber permodalan dari private equity dan perbankan.

Bisnis yang sudah memasuki Expansion Stage dan Mature Age Stage, dengan kondisi bisnis yang sudah jauh lebih stabil, sumber permodalan bisa didapatkan dari private equity, perbankan, bahkan melalui initial public offering (IPO).

Bisnis yang sedang mengalami masa krisis, atau Crisis or Decline Stage, pilihan akan kembali ke para pelaku bisnis, apakah mereka memutuskan untuk mempertahankan atau menjual bisnisnya. Dalam beberapa contoh kasus, para founder dan co-founder ada yang menyuntikkan modal kembali untuk mempertahankan kelangsungan bisnis. Bahkan, beberapa private equity cukup tertarik membeli saham suatu bisnis yang sedang mengalami masa krisis, dan memutuskan untuk melakukan restrukturisasi terhadap bisnis tersebut.

Setiap jenis permodalan yang tersedia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada akhirnya, para pelaku bisnis selalu memiliki pilihan dari mana sumber permodalan mau didapatkan, tapi alangkah lebih baik untuk menganalisa terlebih dahulu di tingkatan mana bisnis Anda berada sekarang.

logo_klikkonsulKlikonsul adalah konsultan hukum dan bisnis di bidang ekonomi kreatif, termasuk teknologi informasi. Kami dapat menyusun kontrak, mengurus izin, mendirikan perusahaan, hingga membantu perencanaan bisnis. Informasi lebih lanjut dapat dibaca di http://klikonsul.com.

Sebuah Kisah Dua Startup Hardware di Asia

Apakah VC menghindar dari startup hardware karena biaya modal yang besar? Kebanyakan pemain di industri ini akan setuju tapi ini tidak terjadi untuk dua startup yang didukung Blueprint, TouchJet dan uHoo.

Touchjet mengembangkan proyektor dan TV pintar layar sentuh pertama di dunia. Touchjet Pond merupakan proyektor handheld yang mengubah permukaan apapun menjadi layar sentuh raksasa didukung oleh PC Android interaktif. Touchjet Wave mengubah TV layar datar menjadi sebuah televisi pintar dengan layar sentuh.

uHoo sendiri merupakan sensor kualitas udara yang cerdas dan dirancang untuk mengerti bagaimana udara yang Anda hirup mempengaruhi kesehatan Anda dan memberikan Anda peringatan dengan personalisasi. Perangkat ini dapat mendeteksi kelembaban, suhu, debu, bahan kimia beracun, karbondioksida, karbon monoksida, tekanan udara, dan ozon di lingkungan di dalam ruangan.

Saya mendapat kesempatan untuk duduk dengan CEO Dustin Jefferson S. Onghanseng (selanjutnya disebut Dustin) dan Presiden Touchjet Tom Li Jiang (selanjutnya disebut Tom) untuk membicarakan tentang perusahaan perangkat keras mereka.

Beritahu kami sedikit tentang startup Anda

Tom: Saya memulai Touchjet tahun 2013 dengan co-founder teknis Zhen Liu; Helen Thomas bergabung kemudian sebagai CEO. Saya bertemu dengan Zhen, teman di satu perguruan tinggi, di Starbucks bandara Beijing setelah kehilangan kontak selama sepuluh tahun atau lebih. Seperti yang telah kita perbincangkan, kami menyadari bahwa kami percaya bahwa teknologi sentuh dapat menarik orang lebih dekat melalui interaksi yang lebih baik. Keyakinan kami selanjutnya divalidasi dengan peluncuran produk pertama kami di Indiegogo menjadi salah satu dari 20 kampanye paling didanai, dengan perolehan hampir satu juta dollar.

Dustin: Ide untuk uHoo muncul dari proyek sekolah setelah percakapan di asrama. Produk yang kami kembangkan memenangkan banyak kompetisi dan saya bekerja sama dengan teman sekelas MBA di Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), Brian, untuk memulai uHoo sementara kami masih di sekolah. Kemudian memutuskan untuk drop out dan meneruskan uHoo secara full time.

Bagaimana Anda bertransisi menjadi pengusaha teknologi?

Tom: Saya sebelumnya adalah seorang dosen paruh waktu di Nanyang Polytechnic dan Singapore Institute of Management (SIM), di samping itu juga mengerjakan beberapa pekerjaan konsultasi. Zhen adalah hardware engineer Huawei yang telah sukses dan pensiun dan bermigrasi ke Selandia Baru. Kami berdua memiliki waktu luang. Memulai Touchjet, pendapatan tahunan saya mengalami penurunan (dari SG$200.000/sekitar Rp 2 miliar ke nol) dan keluarga saya harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup baru. Kami harus menjual mobil kami dan menyewakan apartemen kami. Saya juga memindahkan keluarga saya ke Shenzhen untuk lebih dekat dengan perusahaan manufaktur rekanan. Aku harus mengatasi kurang tidur, menjalankan perusahaan di sekitar waktu di Amerika Serikat dan Asia.

Dustin: Meskipun uHoo dimulai sebagai proyek sekolah, kami menetapkan pikiran kita dari awal untuk membuat “bisnis” kami senyata mungkin. Selama program MBA kami, kami berpartisipasi dalam berbagai kompetisi bisnis sebagai test bed untuk memahami perspektif yang berbeda dari orang di berbagai daerah (Amerika Serikat, Asia Utara, dan Asia Tenggara), mengumpulkan umpan balik dalam proses untuk memperbaiki produk kami. Sebagai contoh, kami menemukan bahwa pandangan orang-orang yang dibesarkan di Portland yang merupakan kota yang sangat bersih dan hijau, sangat berbeda dari orang-orang dari kota-kota seperti Los Angeles dan New York. Ini sangat memotivasi dan memberi kami wawasan.

Mengapa Anda memutuskan untuk mengerjakan hal ini?

Tom: Kembali pada tahun 2007, beberapa perusahaan konsultan mengunjungi politeknik dengan laporan menyoroti tren dan teknologi yang akan datang – Interactive Digital Media (IDM). Hal ini dicerminkan oleh suksesnya produk IDM di pasar saat ini, seperti Wii, Microsoft Kinect dan Leap Motion. Selain itu, ada peningkatan jumlah pengguna di iOS dan platform Android dengan layar sentuh kecil. Touchjet memungkinkan menyentuh pada layar yang lebih besar, seperti TV dan proyektor, melalui hardware murah, yang memungkinkan konsumen untuk bekerja, belajar, dan bermain bersama-sama lebih baik.

Dustin: Saya menderita rhinitis dan Brian memiliki asma sehingga kita bisa berempati dengan orang yang memiliki penyakit yang sama. Tujuan kita untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menyediakan pengetahuan tentang udara yang mereka hirup, bagaimana kebiasaan dan kegiatan sehari-hari mempengaruhi lingkungan rumah mereka, dan membantu mereka mencegah penyakit pernapasan.

uhoo

Anda menjual/beroperasi di banyak negara, tetapi berbasis di negara-negara berorientasi layanan seperti Singapura. Apa keuntungan/tantangan yang Anda hadapi?

Tom: Program i-Jam pemerintah Singapura memberikan hibah SG$200.000 untuk membantu keuangan Touchjet awalnya. Selanjutnya, TNF Ventures berinvestasi ke kita di bawah program NRF-TIS yang memungkinkan kampanye Indiegogo. Untuk meningkatkan lebih besar ke putaran pendanaan Seri B dan selanjutnya, kita pasti harus menuju Amerika Serikat dan/atau Tiongkok. Pajak komersial yang rendah adalah keuntungan lain berada di Singapura. Ini juga waktu yang tepat untuk merekrut atas computer vision engineer di Singapura dengan biaya yang lebih rendah, setelah ledakan ekonomi semikonduktor. Rantai pasokan dan hardware engineer pendukung, bagaimanapun, berbasis di Shenzhen karena efisiensi biaya dan kedekatan dengan perusahaan manufaktur rekanan kami. Intellectual property (Kekayaan intelektual) juga menjadi fokus sehingga produk kami dipatenkan di Amerika Serikat, Tiongkok dan Jerman.

Dustin: Tantangan kita adalah mendapatkan orang yang tepat untuk bergabung dengan tim, tapi kondisi ini terjadi di mana-mana. Yang lainnya adalah tingkat adopsi yang berarti bagaimana orang menerima teknologi. Konsumen di Singapura umumnya lebih ragu-ragu untuk mencoba teknologi baru. Bakat, di sisi lain, lebih terjangkau di Hong Kong dibandingkan dengan tempat lain. Kemitraan dan koneksi, yang kami dibangun di atas karier dan teman sekelas kami selama program MBA adalah kunci untuk kita. Kami tidak harus mencari produsen di Tiongkok secara mandiri. Ketika kita memulai, mitra Swiss kami, diperkenalkan oleh teman sekelas MBA kami, memiliki jaringan yang baik dengan produsen di Shenzhen dan mampu untuk membantu kami secara rapid prototyping.

Bagaimana Anda memutuskan struktur harga produk Anda?

Tom: Amerika Serikat dan Tiongkok adalah juara di sektor ritel dengan ukuran pasar yang sangat besar. Kecuali untuk Tiongkok, kita menerapkan standar industri untuk penetapan harga barang dengan setidaknya tiga kali Bill of Materials (BOM) untuk memungkinkan margin keuntungan yang baik. Di Tiongkok, kami menjual melalui kerja sama dengan mitra yang jaringan penjualan kuat untuk pertumbuhan yang cepat. Memahami struktur pasar sejalan dengan penetapan harga yang bagus.

Dustin: Menentukan harga [untuk produk kami] merupakan hal sulit, seakan-akan mengambil sejumlah angka ajaib. Ada metode ilmiah untuk menghitung biaya tetapi Anda tidak akan benar-benar tahu berapa banyak orang yang bersedia membayar. Kami menentukan harga kami berdasarkan pembicaraan dengan produsen, mengamati dan berbicara dengan pasar, dan yang paling penting mendengarkan insting kita.

uhoo_1

Apakah crowdfunding membantu startups hardware berhasil lebih baik sekarang? Atau ada faktor lain?

Tom: Ya, pemasaran melalui platform crowdfunding adalah kegiatan yang murah. Sebuah kampanye crowdfunding berhasil mendorong kami untuk mendapatkan modal usaha lebih dan perluasan tim. Keberhasilan itu juga membawa perhatian media dan 60 peluang distribusi, yang akhirnya kita pilih 18 di antaranya. Faktor lain adalah kemudahan bagi seseorang untuk menemukan semua hal yang Anda mungkin perlu dalam rantai pasokan, dari printed circuit board (PCB) hingga kemasan, di Shenzhen. Sepuluh tahun yang lalu, Anda akan perlu untuk bekerja dengan beberapa perusahaan hanya untuk menghasilkan satu produk. Sekarang, Anda hanya perlu menyediakan OEM tunggal dengan rencana Anda untuk memulai sebuah produksi.

Dustin: Crowdfunding membantu startup sampai ke tahap berikutnya, jika berhasil. Namun, masih ada beberapa langkah yang harus dilakukan seperti manufaktur dan penyaluran produk akhir. Aksesibilitas ke pabrik tidak banyak membantu dan perusahaan manufaktur sekarang lebih terbuka untuk pemesanan dengan berbagai volume order.

Apa “perangkap” yang Anda harap tahu lebih dulu ketika memulai startup hardware?

Tom: Branding adalah kunci dalam menangkis perusahaan yang menawarkan produk sejenis pada titik harga yang lebih murah. Sebuah produk kloningan GoPro 10 kali lebih murah daripada yang asli tetapi mereka hanya berhasil menghasilkan penjualan rendah. Itu karena GoPro menjual mimpi untuk menjadi pahlawan hidup Anda dan telah membangun komunitas yang kuat. Hal lain yang perlu diperhatikan akan menjadi pemilihan tim dan pasangan. Jika tidak ada tim yang tepat atau mitra di tempat, Touchjet lebih suka tidak memulai produk baru atau memasuki pasar baru.

Dustin: Saya akan mengatakan menempatkan lebih banyak buffer ke linimasa [produksi] Anda. Beberapa Hal biasanya tidak berjalan seperti yang direncanakan. Mendapatkan orang yang tepat untuk bergabung [di perusahaan] juga penting, terutama orang yang percaya pada visi Anda. Nilailah calon berdasarkan kepribadiannya, dibanding keterampilan. Keterampilan dapat diajarkan tetapi tidak sikap. Juga, selalu menjadi hal baik jika mendapatkan ide dari beberapa orang secara acak untuk umpan balik.

Apa rencana kalian untuk masa depan?

Tom: Kami awalnya berangkat untuk menjadi perusahaan hardware murni. Sekarang, Helen telah menetapkan visi untuk TouchJet untuk menjadi perusahaan IDM, mendistribusikan konten melalui perangkat keras kami untuk konsumen dan menyediakan perangkat telekonferensi berharga terjangkau.

Dustin: Sebagai startup, saya tidak memiliki kemewahan untuk melihat tahun depan tetapi mencurahkan waktu saya ke melihat 1-3 bulan ke depan, fokus pada peluncuran produk kami dan pemasaran. uHoo dimulai dengan keinginan untuk membantu orang hidup lebih sehat dan kami akan terus melakukan itu.


Guest post ini ditulis oleh Tan Choon Yan. Choon Yan memimpin usaha PayPal dan Braintree bekerja sama dengan startup, akselerator/inkubator, dan VC di kawasan Asia Pasifik.

Artikel ini tidak mewakili pikiran, niat, rencana, atau strategi perusahaan tempatnya bekerja dan semata-mata merupakan pendapat pribadi.

The Irony of Million-Dollar Investments

I had a very interesting conversation with my design colleague from the United States who worked for Yahoo!. We were having breakfast at his hotel and discussing about Indonesian startups. Go-Jek was easily the one that came up in the conversation.

Immediately, he said, “I saw the app, but why do I think that for a startup that has a lot of money invested into them, the app doesn’t feel and look polished enough? As if they don’t care about user experience.”

I quickly recognize the same problem, and in fact, it has been my pet peeve for the app.

When asked about the details of what bothered him, he answered, “Well, first thing, some of the icons of the subservices aren’t the correct version, they look blurry, and somehow some of them don’t represent what the subservices are.”

I immediately agreed, and added that so many details go rampage, like inconsistent element designs, various font sizes, and different form-filling experience across the subservices. I said to him that I know personally that they use different vendors for the different subservices, thus the differing qualities and details for each subservice.

This is very ironic for a product design point of view because if a company’s performance is defined by products that serve and delight the customers, they should have invested more in user experience, and paid more attention to details.

I can probably see why it’s missing from Go-Jek’s products and services. It’s a typical Indonesian company problem, and this goes by many dimensions:

  • Internal politics. Usually, there are so many stakeholders. Each of the stakeholders feels that they should have a say in what the product should look, feel and be like. Hence, design by committee.
  • Success bias. When companies like Go-Jek get hundreds of millions of investments, it becomes an illusion that they are successful, thus comes the snobbery of the people working inside. They don’t think it’s important to build and polish the product, when they focus mostly on growth. This is why I never fully trust invested companies.
  • Lack of focus. When you aim solely for growth, you lose focus of what’s more important. In Go-Jek’s case, the focus is more to diversify and expand their businesses by adding more subservices, not to actually improve the existing products and services. Feature bloat comes in, as a consequence. With organic growth like this, and by using different vendors to build their digital products, it’s entirely impossible to get in sync and to create a coherent system.

What I see in every startup in Indonesia who are invested is that they are too busy in burning money and trying to pay that money back to investors, instead of making, and further polishing their products.

If they think digital user experience is important to achieve key performance indicators, then they must invest time, effort and money to prioritize product development, and hire a design team internally to help.

An app can be ugly, laggy, and awkward, but it can work. It is understandable if you don’t have money yet and try to create a first-stage product like an MVP. However, if your startup is invested in the millions—let alone hundreds of millions of dollars—it’s pretty shameful to present a mediocre product experience, don’t you think?


This article has been republished with editing and permission from Sigit Adinugroho. Original source is from Medium.

Sigit designs digital products for a living and for life. He works in the intersections of customer experience and design.

He writes at and collects his work at

Jenis-jenis Permodalan (Bagian 1)

Perkembangan usaha di Indonesia dewasa ini telah membuat terminologi financing atau permodalan menjadi hal yang umum didengar. Istilah-istilah seperti angel investor, venture capital, dan bank loan merupakan beberapa hal yang sudah lazim menjadi topik perbincangan dalam komunitas entrepreneur. Sebagian entrepreneur sudah senior dan paham mengenai seluk-beluk permodalan, tapi sebagian lain merupakan pendatang baru, yang masih bertanya-tanya dari mana saja mereka bisa menerima suntikan modal untuk ide bisnis mereka.

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau non-uang, yang dimiliki oleh penanam modal, dan mempunyai nilai ekonomis. Modal bisa berbentuk uang cash, bisa juga berbentuk bangunan, mesin, ataupun perlengkapan. Modal-modal ini ada yang datang dari kantong sendiri, tapi ada juga yang diberikan oleh orang lain dalam suatu kegiatan penanaman modal. Apa sajakah jenis-jenis penanaman modal tersebut? Secara garis besar, terdapat tiga macam kegiatan penanaman modal:

1. Equity Financing

Menurut Investopedia, equity financing adalah penanaman modal melalui penjualan saham di suatu perusahaan, sehingga kegiatan ini erat dengan penjualan kepentingan kepemilikan bisnis demi menggalang dana usaha. Equity financing banyak dilakuan oleh angel investor, venture capitals, dan private equity. Dalam kegiatan ini, investor biasanya mencari perusahaan yang memiliki potensi pasar yang baik dan kemudian menginjeksi modal ke dalam perusahaan tersebut. Injeksi modal tersebut akan dihitung ekuivalen dengan struktur modal dalam tubuh perusahaan dan dikonversi menjadi kepemilikan saham.

2. Debt Financing

Seperti namanya, dalam kegiatan ini, modal didapatkan dari hutang. Hutang tersebut dapat berbentuk surat berharga atau uang tunai. Dalam skema ini, investor (kreditur) mendapatkan untung dari pengembalian hutang beserta dengan bunganya. Hubungan hutang-piutang di Indonesia dapat terjadi antara perorangan dengan perorangan, antara perorangan dengan badan hukum, ataupun antara badan hukum dengan badan hukum. Regulasi terkait hutang ada bermacam-macam, tergantung dari subyek hutang-piutang itu sendiri.

3. Crowd-based Financing

Crowd-based financing, atau lebih dikenal dengan sebutan crowdfunding, merupakan sebuah hal baru yang terjadi dalam perkembangan pasar dewasa ini. Pada dasarnya, dalam crowdfunding, dana usaha dikumpulkan secara kolektif dari masyarakat umum, yang kebanyakan dilakukan melalui Internet dan media sosial. Bentuknya pun bisa bermacam-macam seperti berikut:

a. Donation Model

Model ini mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penghimpunan dana demi merealisasikan suatu gagasan. Mereka yang memberikan dana biasanya memang tidak mengharapkan timbal balik dalam bentuk finansial. Meskipun demikian, untuk menarik perhatian dari masyarakat, pemilik proyek biasanya memberikan reward atau apresiasi tertentu sebagai insentif bagi donatur.

b. Lending Model

Model ini sangat mirip dengan debt financing, akan tetapi penghimpunan dananya dilakukan secara mikro dari banyak pihak. Dana yang telah dikumpulkan di dalam kegiatan ini, pada jangka waktu yang disepakati, harus dikembalikan seperti layaknya perjanjian hutang-piutang pada umumnya. Model seperti ini juga dikenal dengan sebutan crowdlending.

c. Investment Model

Untuk model yang satu ini, kegiatannya mirip dengan IPO (Initial Public Offering), yang biasa terjadi pada kegiatan equity financing di pasar modal, oleh karena itu kadang disebut “IPO Lite”. Berbeda dengan donation model, masyarakat yang memberikan dana akan mendapatkan timbal balik berupa kepemilikan saham atau sebagian keuntungan dari proyek yang dijalankan. Jumlahnya biasanya akan dihitung prorata sejumlah dana yang diberikan. Model seperti ini juga dikenal dengan sebutan crowdsourcing. Baru-baru ini, crowdsourcing sudah mendapatkan lampu hijau di Amerika Serikat, dan tentunya hal ini akan mengubah wajah kewirausahaan di negeri Paman Sam itu. Apakah suatu hari hal ini dapat terjadi juga di Indonesia? Mungkin saja.

Begitulah bentuk-bentuk permodalan yang dapat anda pilih untuk memodali usaha Anda. Tidak menutup kemungkinan usaha anda dimodali melalui lebih dari satu cara, selama anda ingat bahwa investor tentunya selalu ingin menerima keuntungan. Anda harus cukup realistis dalam menerima modal dari orang lain, apakah anda mampu untuk memberikan profit yang diharapkan oleh investor? Dalam artikel selanjutnya, kami ingin berbagi lebih rinci lagi mengenai kegiatan equity financing di Indonesia. Semoga bermanfaat.

logo_klikkonsulKlikonsul adalah konsultan hukum dan bisnis di bidang ekonomi kreatif, termasuk teknologi informasi. Kami dapat menyusun kontrak, mengurus izin, mendirikan perusahaan, hingga membantu perencanaan bisnis. Informasi lebih lanjut dapat dibaca di http://klikonsul.com.

Memilih Badan Usaha yang Tepat (Bagian 3 dan terakhir)

Badan usaha yang Anda gunakan dapat menentukan kemajuan dan operasi bisnis anda, terutama dari sisi pembagian tanggung jawab dan permodalan. Untuk itu, pemilihan badan usaha perlu direnungkan dengan serius, karena beda badan usaha, beda pula keleluasaannya untuk bergerak.

Pada Bagian I sebelum ini, kami sudah berbagi soal hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan badan usaha. Kami jelaskan juga bahwa pada dasarnya terdapat dua macam badan usaha, yang berbentuk badan hukum dan yang tidak. Perbedaanya terletak pada pemisahaan kekayaan. Dalam badan usaha berbentuk badan hukum, kekayaan pendiri terpisah dengan kekayaan perusahaan. Pada Bagian II sebelum ini, kami jabarkan bentuk-bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum. Berikut adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang bisa Anda pilih sesuai dengan kebutuhan:

Perseroan Terbatas (PT)

Landasan hukum untuk bentuk usaha ini adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha, yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Unsur penting dari definisi tersebut adalah kepemilikan saham yang menjadi batasan tanggung jawab bagi Pemilik Saham karena ada unsur pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan. Berbeda dengan CV, UUPT mempersyaratkan setidaknya Modal Dasar sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) untuk mendirikan PT, dan bisa lebih besar untuk kegiatan usaha tertentu berdasarkan ketentuan Undang-undang yang mengatur perihal tersebut.

Bentuk usaha ini memiliki beberapa kelebihan dalam hal pemilik usaha ingin memperluas usahanya, misalnya ketika ingin mengajukan pinjaman untuk penambahan modal dapat dilakukan atas nama PT selama dilakukan oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam hal tersebut. Selain itu, kesempatan untuk perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan seperti lelang akan terbuka mengingat kegiatan semacam itu mempersyaratkan pesertanya berbentuk PT. Sehingga banyak peluang untuk membesarkan usaha melalui badan hukum ini.

Yayasan

Yayasan merupakan badan usaha dengan bentuk badan hukum yang diperuntukkan bagi kegiatan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Bentuk ini memiliki landasan hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diubah dengan  Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 (UU Yayasan). Dari tujuannya, yayasan memiliki karakter non-profit, didirikan tidak untuk memperkaya pemilik yayasan. Namun yayasan tetap dapat melakukan usaha sampingan yang sejalan dengan visi dan misi yayasan dalam rangka memastikan kepentingan operasional yayasan terpenuhi.

Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang berasas kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Koperasi memiliki 5 (lima) unsur, yaitu:

  • Koperasi adalah badan usaha;
  • Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan badan-badan hukum koperasi;
  • Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi;
  • Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”; dan
  • Koperasi Indonesia “berasaskan kekeluargaan”.

Koperasi merupakan badan usaha yang modalnya berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Jenis Koperasi terbagi dua, yakni Koperasi Primer, yang didirikan dan beranggotakan oleh orang-perorangan, dan Koperasi Sekunder, yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi-koperasi. Modal Koperasi pun terbagi menjadi dua, yakni modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah) dan modal pinjaman (anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya).

 

Semoga penjelasan di atas bisa membantu anda memilih badan usaha yang tepat untuk bisnis yang ingin anda geluti. Badan usaha tidak melulu harus berbentuk PT. Anda dapat memilih badan usaha sesuai dengan kebutuhan dan juga mempertimbangkan fleksibilitas dari badan usaha itu sendiri. Jika Anda masih ragu, Anda dapat berdiskusi dengan startup lain dan belajar dari pengalaman mereka, atau langsung menemui konsultan untuk tanya jawab. Semoga bermanfaat!

logo_klikkonsulArtikel ini ditulis oleh Virra dari Klikonsul. Klikonsul adalah konsultan hukum dan bisnis di bidang ekonomi kreatif, termasuk teknologi informasi. Kami dapat menyusun kontrak, mengurus izin, mendirikan perusahaan, hingga membantu perencanaan bisnis. Informasi lebih lanjut dapat dibaca di http://klikonsul.com.

 

Memilih Badan Usaha yang Tepat (Bagian 2)

Pada artikel sebelumnya, kami sudah membahas hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan badan usaha. Kami juga telah sempat berbagi bahwa suatu badan usaha dapat berbentuk badan hukum, bisa juga tidak. Berikut adalah badan-badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum, yang dapat menjadi pilihan Anda.

Perusahaan Perseorangan

Bentuk ini adalah bentuk badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja. Orang tersebut akan bertindak merangkap seluruh jabatan yang umumnya dijabat oleh beberapa orang dalam bentuk usaha lain, seperti direktur, manajer, hingga pelaksana harian dari usaha tersebut.

Usaha dengan bentuk ini pembentukannya cukup sederhana, karena tidak memerlukan akta formal. Selain itu, tidak terlalu banyak peraturan pemerintah yang mengatur jenis badan usaha ini, sehingga menjalankan usaha dengan bentuk ini akan lebih leluasa. Jika pemilik menambah orang dalam menjalankan usaha ini, penambahan personel tersebut umumnya bersifat subordinatif, sehingga tidak akan mengubah bentuk usaha.

Persekutuan Perdata

Persekutuan Perdata adalah kumpulan orang dengan profesi sama yang ingin menjalankan usahanya dengan nama bersama. Bentuk ini adalah bentuk persekutuan yang mendasar dan paling sederhana dibandingkan dengan Firma dan Persekutuan Komanditer (CV).

Ciri-ciri Persekutuan Perdata adalah sebagai berikut:

  • terdiri dari dua orang sekutu (pesero) atau lebih;
  • masing-masing sekutu tersebut mengkontribusikan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan; dan
  • bertujuan membagi keuntungan.

Dalam bentuk ini, seluruh sekutu wajib memberikan kontribusi untuk kepentingan persekutuan yang disebut sebagai inbreng (pemasukan ke perseroan). Bentuk kontribusi tersebut beragam, selama memiliki manfaat dan nilai ekonomis terhadap persekutuan. Masing-masing sekutu bisa bertindak keluar atas namanya sendiri selama tindakan tersebut tidak menyimpang dari anggaran dasar dan tidak mempengaruhi kepemilikan maupun membebani persekutuan. Syarat pendiriannya pun cukup sederhana, yakni dengan membuat suatu perjanjian antara para sekutu.

Firma

Firma merupakan bentuk yang lebih khusus dari Persekutuan Perdata. Syarat pendiriannya kurang lebih sama dengan adanya perjanjian antara para sekutu, namun diikuti dengan suatu Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris sebagaimana disyaratkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Umumnya, Firma didirikan untuk kegiatan usaha di bidang jasa.

Untuk mendirikan firma, tidak ada batasan mengenai modal yang harus dimiliki oleh para sekutu, sehingga bisa ditentukan sesuai dengan kemampuan para sekutunya. Bentuk tanggung jawab para sekutu dalam Firma adalah tanggung-menanggung, yaitu kewajiban perusahaan ditanggung bersama-sama oleh para pendirinya. Selain itu, Akta Pendirian Firma harus didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum tempat kedudukan Firma.

Apabila Firma tidak didaftarkan dan tidak dilakukan pengumuman atas pendiriannya, maka:

  • dalam urusan dengan pihak ketiga, Firma dianggap sebagai perseroan umum dalam segala urusan;
  • Firma dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan; dan
  • seluruh sekutu dianggap berhak untuk bertindak dan bertandatangan atas nama Firma tersebut.

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap / CV)

CV merupakan salah satu bentuk badan usaha yang banyak dipilih ketika seseorang atau sekelompok orang ingin memulai bisnisnya, selain Perseroan Terbatas (PT). Dalam KUHD diatur bahwa CV memiliki dua macam sekutu yang memiliki peran berbeda, yaitu Sekutu Komplementer atau sekutu aktif dan Sekutu Komanditer atau sekutu pasif.

Sekutu Komplementer adalah sekutu yang bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap seluruh kepentingan perseroan, sementara Sekutu Komanditer adalah sekutu yang hanya bertanggung jawab sebesar bagian yang dipinjamkannya kepada perseroan. Sekutu Komplementer umumnya mengurus manajemen, sementara Sekutu Komanditer hanya memberikan modal.

Status dan tanggung jawab Sekutu Komanditer berdasarkan adalah sebagai berikut:

  • nama sekutu tidak dapat digunakan untuk nama CV;
  • Sekutu Komanditer tidak boleh melakukan tindakan atas nama CV, meskipun berdasarkan kuasa dari Sekutu Komplementer; dan
  • Sekutu Komanditer hanya perlu menanggung kerugian sesuai jumlah uang yang ia masukkan ke CV, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah ia peroleh.

Untuk lebih memahami apa-apa saja yang perlu dipikirkan mengenai pemilihan badan usaha, mohon baca kembali Bagian 1 dari artikel ini. Pada artikel Bagian 3 dan terakhir, kami akan menjelaskan mengenai badan usaha apa saja yang berbentuk badan hukum, dan apa manfaatnya bagi anda.


logo_klikkonsulArtikel ini ditulis oleh Virra dari Klikonsul. Klikonsul adalah konsultan hukum dan bisnis di bidang ekonomi kreatif, termasuk teknologi informasi. Kami dapat menyusun kontrak, mengurus izin, mendirikan perusahaan, hingga membantu perencanaan bisnis. Informasi lebih lanjut dapat dibaca di http://klikonsul.com.

Bootstrapping And Growing Your Tech Team

So you’re a technical founder of a young exciting startup. You’re expected to take technical role and build a team to build the product. So how we’d start?

The founding team

When you build a team, there’s one common pattern on founding team: they are focusing on speed and time to market. As a tech founder, you might find this at odd with code quality, and that is right. We always strive on confidence on every build. In ideal world every build should have unit tests, integration tests, stress tests and then delivered to customer, but in a lot of cases, it’s mutually exclusive with time to market. So how to tackle this issue?

Step 1: Define Your Product Team

The good thing about startups is team is usually small and communication is easy. During this good time, it’s important to define the role of the product team to cover every facet of product development lifecycle. I usually divide the team to 4 big chunks.

1 pcAshrWxuHJhXqvpLouWLQ

Every person needs to take or assume one of the role. Every product team that I’ve built or I helped to build usually consists of those four roles with different titles. Every single person on the startup that consider themselves as the product team needs to take one of the role. The roles are divided this way to give a clear ownership of every step and facet on product development. Let’s take a look:

  1. Product Owner is usually assumed by the guy that know the business process and rules on the product. In early stage, often this role usually taken by the CEO. This role owns the product features and the priority.
  2. Project Manager is the guy that focuses on getting things down. This role owns the timeline and resources.
  3. Developer is self explanatory. They code the product, they make dream comes true. This role owns the code and infrastructure.
  4. Quality Assurance is the gatekeeper. They must be the fiercest defender of the product quality.

This role division also serves as a guide for future career path. All four of them need to be equal, and nobody should serves in two roles in the same time, because the nature of division is to provide balance.

The reason I draw line over them is to illustrate the tug of war or tension that needs to be maintained. The team breaks apart if one party too push in or to push out. We need to maintain the strain just enough to make the team works.

Step 2 : Lay out process and tools

A product success chance can be increased by adhering process. A popular framework is agile processes such as scrum or kanban. Choose one and stick to it, if one does not work, switch and try. Attend a training or learn the video together with the team. Talk with other companies who do similar process. Although many people start to declare the demise of the agile. At the moment, it’s the only available process framework that have and still works.

As a technical founder, we’re also expected to lay out the engineering process because it’s your domain. You’re expected to know and do things like code review and automated build. If you lucky enough you may be able to create a continuous delivery/integration/deployment process.

The tools I usually use are as follows:

  1. JIRA Software — I use it to organise user stories and to know the visibility on the project.
  2. Test Rail — I use it for QA team to create test suites and test cases for our products.
  3. GitHub — Everybody knows it, it’s hands down the best place to place the code.
  4. Travis CI — it’s tied with GitHub, it provides easy automated build tools for your CI and CD needs.
  5. Fabric.io — as majority of the team I’m involved with is mobile team, fabric gives us flexible platform for distributing beta and getting crash logs.
  6. Instabug — for instant bug report, it also reports crashes. I use it for the beta testers.
  7. Amazon Web Services — a very popular cloud. I’ve tried many others too, but mostly I’m working with AWS.

Step 3 : plan the roadmap and educate your team

I’ve seen a startup that take the quote “move fast and break things” to the extreme. They deliver bad product that constantly breaks down. To avoid that, plan your product roadmap. Discuss with the whole team about it. The most important roadmap items for early stage startup is the first 3–6 months. For each milestone put a theme or common goal. For example in the first 3 months is MVP, the 3–9 months is the user acquisition, and so on. So people on your team aligned.

If you have sizeable team, focus on a high leverage activities such as mentoring and building a solid onboarding process for new hires. This will save a lot of time for building products. Aside of the technical materials needed to build the product such as iOS or Android training, spend some time and money to buy books like Clean Code.

The MVP Phase

Getting the product out of the door is hands down, the goal of an early stage startup, and speed is important. We may not have a luxury of writing unit and integration test in this stage. On early stage, most of the burden is usually shifted towards QA as the gatekeeper. Here, QA team need to be resilient and tough as more manual tests need to be done. Crashes and major bugs is pretty detrimental for an MVP. Minor bugs are somewhat okay because it can be fixed quickly. You may as well implement a continuous delivery system in this phase. Not doing so is anti pattern because CD is a high leverage activity on this phase regarding to speed and fast feedback. I somehow puzzled with contradicting excuse of not doing CD early on: because they have no time due to the speed requirement. You have no time to save time. Haha!

The User Acquisition Phase

This where the things shifted from speed to robustness. Pressure is in the dev team. Implement things that you had no chance to implement in the first three months. Write unit tests, write the tests that you haven’t written in the first 3 months, implement code review, refactor ruthlessly. We still deal with speed but robustness takes priority on user acquisition. Improve the QA test cases and automate what can be automated. We want to make sure we have high confidence on features delivered to the users on this phase. In this phase, there is usually business shift, changes here and there, new hires coming in and we still want to have high confidence on our build.

The “Next” Phase

Writing software product is never ending. The first two phases are usually the hardest. When you pass those phases, you usually already build a somewhat complete team. So the focus is shifted to scale. Scaling the product, scaling the team. The first 4 roles will expand. So in this phase, what you need is a leader of the pack or manager. Hire or promote managers, build a career path and training plan. But one thing to note, keep the organisation as flat as possible.

For the developers, it’s time to learn distributed system and architecture. You may start with a simple CRUD backend in the start, but overtime it’s going to be large. In this phase, think about the architecture, decide the parts we need to be refactored first and so on.

Conclusion

This is only one way of building a startup tech team. People mileage can vary. One thing about technical founder is to keep in mind that you need to strive for perfection. In many cases, I see tech team is neglected. So find a good founder that realise that tech team is as important as “the business guy”.


This article has been republished with editing and permission from Didiet Noor. Original source is from Medium.

Didiet is a software engineer and tech advocate. He can be contacted via Twitter @lynxluna.