Menkominfo Inginkan Layanan E-Commerce Lokal Tumbuh Berkembang

Industri E-Commerce Membutuhkan Dukungan Pemerintah untuk Terus Bertumbuh / Shutterstock

Industri e-commerce nampak mulai menyita perhatian lebih bagi para pemangku keputusan. Menkominfo sebagai kementerian yang banyak dinilai sebagai pengayom industri berbasis IT dalam negeri berkomitmen untuk memproteksi industri e-commerce karya anak bangsa. Continue reading Menkominfo Inginkan Layanan E-Commerce Lokal Tumbuh Berkembang

Frekuensi 4G/LTE 1800 MHz Bakal Bisa Digunakan Semester Kedua 2015

LTE / Shutterstock

Menghadapi era data yang semakin padat, urgensi layanan akses internet cepat turut meningkat seiring besarnya permintaan konsumen yang kian aktif. Setelah pada akhirnya merilis layanan 4G/LTE pada bulan Desember lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara tak cukup puas dengan langkah tersebut sehingga menjanjikan pelebaran pita frekuensi hingga ke 1800 Mhz pada akhir semester pertama tahun 2015 ini.

Continue reading Frekuensi 4G/LTE 1800 MHz Bakal Bisa Digunakan Semester Kedua 2015

Menkominfo Kembali Terjebak Paradigma Lama Blokir Konten Pornografi

shutterstock_141397174

Peralihan kursi Kementrian Komunikasi dan Informatika di Indonesia dianggap memberikan sentimen positif bagi seluruh pemegang kepentingan industri ini. Rudiantara didapuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Tifatul Sembiring dengan harapan dapat menggodok regulasi yang menjadi penopang kebijakan teknologi tanah air agar lebih baik lagi. Setelah pernyataannya siap kembali memerangi seluruh konten pornografi di Internet, penggiat IT di tanah air kembali merasakan sensasi konservatif dari pemerintahan lama yang telah terbukti kurang berhasil.

Continue reading Menkominfo Kembali Terjebak Paradigma Lama Blokir Konten Pornografi

Menkominfo Minta Vimeo Filter Konten Pornografi

Salah satu yang menjadi sorotan para pengguna internet dan penggiat kreatif di Nusantara saat ini adalah upaya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk menyelesaikan pemblokiran Vimeo. Polemik pemblokiran Vimeo ini sudah terjadi semenjak bulan Mei lalu saat Tifatul Sembiring, Menkominfo saat itu, meminta seluruh ISP di Indonesia untuk melakukan pemblokiran konten terhadap Vimeo karena indikasi memuat konten yang tidak sesuai. Sekarang Rudiantara mencoba melakukan pendekatan yang berbeda untuk mencabut pemblokiran ini.

Hari ini Rudiantara telah melakukan konferensi video dengan CEO Vimeo Kerry Trainor untuk mendiskusikan penyaringan konten yang mengandung konten pornografi di situs mereka. Rudiantara mengajak serta para pengguna Internet dan penggiat kreatif pada konferensi tersebut untuk berdiskusi.

Seperti dikutip dari CNN Indonesia, Rudiantara mengatakan, “Platform berbagi video seperti Vimeo ini banyak manfaatnya. Tapi kita harus filter sisi negatifnya.”

Menurut Rudiantara, pengguna Internet dan penggiat kreatif di Indonesia sangat menginginkan Vimeo dapat diakses kembali. Namun dengan syarat konten-konten yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia disaring agar sesuai.

Rudiantara menganggap pornografi adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar di dunia maya. Rudiantara di kesempatan sebelumnya menegaskan, “Apabila masyarakat Indonesia sudah sepintar masyarakat di Amerika contohnya, maka pemerintah tidak perlu memblokir konten negatif. Karena masyarakat di sana sudah bisa lebih membedakan mana yang baik dan mana yang salah.”

Dengan masuknya Vimeo ke dalam daftar Trust Positif yang mendata situs-situs internet bermuatan negatif, penyedia layanan internet diwajibkan memblokir situs ini. Baru-baru ini pemerintah juga menginstruksikan ISP untuk memblok akses terhadap DNS alternatif, seperti Google Public DNS dan OpenDNS, untuk mengurangi kemungkinan pengaksesan konten yang diblok melalui DNS.

Vimeo sendiri mengizinkan konten ketelanjangan atas dasar seni. Hal ini yang menjadi alasan Tifatul Sembiring untuk melakukan pemblokiran penuh terhadap Vimeo pada Mei 2014. Rudiantara mensyaratkan pihak Vimeo agar membuat alat filter untuk konten pornografi di Indonesia, setelah itu pemerintah akan membuka blokirnya.

“Lebih cepat lebih baik. Kita tunggu respon teknis dari Vimeo,” ungkap Rudiantara.

[Ilustrasi : Shutterstock]

Artikel sindikasi ini pertama kali dimuat di DailySocial dan ditulis oleh Adjie Priambada.

Menkominfo Minta Vimeo Filter Konten Pornografi

shutterstock_175661117

Salah satu yang menjadi sorotan para pengguna internet dan penggiat kreatif di Nusantara saat ini adalah upaya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk menyelesaikan pemblokiran Vimeo. Polemik pemblokiran Vimeo ini sudah terjadi semenjak bulan Mei lalu saat Tifatul Sembiring, Menkominfo saat itu, meminta seluruh ISP di Indonesia untuk melakukan pemblokiran konten terhadap Vimeo karena indikasi memuat konten yang tidak sesuai. Sekarang Rudiantara mencoba melakukan pendekatan yang berbeda untuk mencabut pemblokiran ini.

Continue reading Menkominfo Minta Vimeo Filter Konten Pornografi

Menkominfo Rudiantara Upayakan Buka Blokir Vimeo

Pendekatan berbeda diupayakan oleh Menkominfo Rudiantara untuk menyelesaikan polemik pemblokiran Vimeo. Ketimbang memblokir layanan video tersebut secara utuh, Rudiantara menginginkan Vimeo melakukanfiltering secara otomatis untuk konten yang berbau pornografi. Menkominfo sebelumnya Tifatul Sembiring, berdasarkan laporan Trust Positif, telah memblok akses ke situs konten video Vimeo sejak bulan Mei lalu karena indikasi memuat konten yang tidak sesuai.

Seperti dikutip dari Vivanews, Rudiantara mengatakan, “Saya sudah dua malam ini, mencoba telepon legal consult Vimeo langsung di New York, cuma belum berhasil. Saya tinggalkan pesan juga. Nah kalau memang nggak, saya kirim email. Kita kan punya generasi yang harus kita jaga ke depan. kita hutang kepada mereka agar internet sehat dan aman.”

Sesungguhnya langkah filtering seperti ini menurut kami lebih efektif untuk memblok konten pornografi. Ketimbang memblok akses ke keseluruhan situs, yang tidak melulu berisi konten yang dianggap tidak sesuai, lebih baik hanya menutup akses untuk konten tertentu saja. Faktanya Vimeo banyak digunakan juga oleh pembuat konten video di Indonesia untuk membagikan video berkualitas tinggi, karena hal tersebut merupakan keunggulan Vimeo dibandingkan YouTube.

Menurut pemantauan kami, filtering terhadap konten video tertentu sudah dilakukan oleh penyedia layanan video DailyMotion. Untuk keyword tertentu, mereka memblok akses terhadap konten-konten yang tidak diinginkan. Melihat bahwa pemblokiran konten di DailyMotion tidak menunjukkan label “Internet Sehat”, hanya sekedar menghilangkan akses terhadap konten tersebut, berarti DailyMotion sudah melakukan filtering untuk pengaksesan yang menggunakan IP Indonesia.

Untuk mengurangi “kebocoran” akibat skema pemblokan melalui DNS yang digalakkan pemerintah, Kementerian Kominfo juga telah menginstruksikan semua penyedia layanan Internet untuk memblok akses ke DNS alternatif, seperti Google Public DNS dan OpenDNS.

[Ilustrasi: Shutterstock]

Artikel sindikasi ini pertama kali dimuat di DailySocial dan ditulis oleh Amir Karimuddin. 

Menkominfo Rudiantara Upayakan Buka Blokir Vimeo

shutterstock_169507112

Pendekatan berbeda diupayakan oleh Menkominfo Rudiantara untuk menyelesaikan polemik pemblokiran Vimeo. Ketimbang memblokir layanan video tersebut secara utuh, Rudiantara menginginkan Vimeo melakukan filtering secara otomatis untuk konten yang berbau pornografi. Menkominfo sebelumnya Tifatul Sembiring, berdasarkan laporan Trust Positif, telah memblok akses ke situs konten video Vimeo sejak bulan Mei lalu karena indikasi memuat konten yang tidak sesuai.

Continue reading Menkominfo Rudiantara Upayakan Buka Blokir Vimeo

Onno W. Purbo Sampaikan “Pekerjaan Rumah” yang Perlu Diurus Menkominfo Baru

Dalam rangkuman yang dipublikasi di media sosial lokal Kita.id, pemerhati Teknologi Informasi Onno W. Purbo menyampaikan uneg-uneg soal perkara-perkara yang harus diselesaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Kerja Rudiantara. Poin-poin yang disampaikannya cukup banyak. Onno membaginya menjadi tiga segmen, berdasarkan faktor kepentingannya, sangat penting/urgent, cukup penting, dan opsional untuk jangka panjang.

Tentang hal-hal yang ingin cepat diselesaikan, Onno berharap Kominfo memprioritaskan penyelesaian kasus hukum IM2 yang menyeret mantan CEO-nya Indar Atmanto ke bui. Onno berharap Kominfo membantu melakukan bedah perkara dan membuka masukan untuk opini publik ke Mahkamah Agung. Kominfo sendiri telah melakukan inisiatif terkait dengan hal ini.

Selain itu Onno juga berharap Kominfo melakukan langkah untuk meng-opensource-kan Indonesia, menyelesaikan pembagian frekuensi 4G (terutama di segmen 2,3 GHz), meminta KPK/BPKP mengaudit USO/PLIK/MPLIK/IX, menyelesaikan konflik PNBP ISP, membebaskan warnet dan RT/RW-net dari sweeping karena izin ISP, memastikan frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz bebas digunakan, menyelesaikan masalah clusterisasi pulsa, dan menyelesaikan masalah iklan intrusif yang dilakukan oleh beberapa operator seluler.

Untuk urusan-urusan cukup penting berjangka waktu menengah, Onno berharap Kominfo berperan aktif memasukkan kembali subyek ICT ke dalam kurikulum sekolah, mendukung agar sekolah dan kampus tersambung ke Internet, dan mendukung e-blusukan agar menghemat biaya yang dikeluarkan pemerintah. Lebih lanjut Kominfo bisa bermitra untuk mendukung DEMIT (Desa Melek IT), meng-online-kan pengurusan dan ujian ORARI dan RAPI, mengembangkan Club Station ORARI di setiap sekolah/institusi, memberdayakan telkom rakyat berbasis IP (OpenBTS, VoIP, ENUM), bermitra dengan TNI agar ALUTSISTA berbasis TIK buatan RI, bermitra dengan TNI dan operator untuk menggelar infrastruktur telekomunikasi perbatasan, mengalokasikan frekuensi LTE 700 MHz untuk pertahanan, daerah perbatasan dan pedalaman, dan mendukung teknologi streaming rakyat.

Hal opsional yang ditawarkan oleh Onno untuk juga diurusi oleh Kominfo adalah berkoordinasi agar industri IT lokal bisa tumbuh (seperti industri ponsel lokal), mendukung sekolah/kampus yang kurikulumnya berbasis industri IT, membantu kampus dan sekolah dalam menyelenggarakan e-learning/pendidikan jarak jauh, membantu para pengembang distro Linux dan repo lokal, membantu para penulis buku-buku IT lokal, dan mengimplementasikan teknologi IPv6 di jaringan Internet Indonesia.

Ada begitu banyak hal yang perlu dibenahi oleh Menkominfo. Mungkin tidak semuanya harus dilaksanakan atau diurusi oleh Kominfo sendiri, tapi setidaknya kita tahu bahwa fokus Menkominfo mendatang buat cuma soal memblok situs-situs yang dianggap tidak sesuai dengan budaya bangsa.

[Ilustrasi foto: Shutterstock]

Artikel sindikasi ini pertama kali dimuat di DailySocial dan ditulis oleh Amir Karimuddin. 

Onno W. Purbo Sampaikan “Pekerjaan Rumah” yang Perlu Diurus Menkominfo Baru

Dalam rangkuman yang dipublikasi di media sosial lokal Kita.id, pemerhati Teknologi Informasi Onno W. Purbo menyampaikan uneg-uneg soal perkara-perkara yang harus diselesaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Kerja Rudiantara. Poin-poin yang disampaikannya cukup banyak. Onno membaginya menjadi tiga segmen, berdasarkan faktor kepentingannya, sangat penting/urgent, cukup penting, dan opsional untuk jangka panjang.

Continue reading Onno W. Purbo Sampaikan “Pekerjaan Rumah” yang Perlu Diurus Menkominfo Baru

Kemenkominfo Dipimpin Rudiantara, Pemain Industri Teknologi Berikan Sentimen Positif

Kalau ada pertanyaan “internet cepat buat apa?”, mungkin Rudiantara adalah salah satu orang yang paling tepat untuk menjawabnya. Malang melintang di industri telekomunikasi puluhan tahun, Rudiantara yang saat ini aktif menduduki kursi direksi komisaris Indosat akhirnya didapuk untuk mengisi kursi Menkominfo yang hari Minggu kemarin diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Continue reading Kemenkominfo Dipimpin Rudiantara, Pemain Industri Teknologi Berikan Sentimen Positif