Resmikan T-Hub di Bali, Tokocrypto Ingin Dorong Penetrasi dan Literasi Aset Kripto di Indonesia

Penetrasi pasar aset kripto di Indonesia kini tengah berkembang pesat menjadi salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara. Dengan lebih dari 273 juta orang yang tersebar di negara kepulauan terpadat ini, Indonesia layak menjadi lahan subur bagi teknologi dan bisnis apa pun yang beroperasi di atasnya dengan daya tarik yang optimal.

Di sisi lain, hal ini juga didukung oleh literasi yang semakin inklusif oleh para stakeholders yang berkecimpung di dalam ekosistem. Salah satunya platform marketplace aset kripto, Tokocrypto, dengan meluncurkan inisiatif barunya, T-Hub, di Bali. Hal ini juga disebut sebagai bentuk dukungan upaya pemulihan perekonomian daerah, sekaligus diharapkan membawa multiplier effect untuk membangkitkan ekonomi nasional melalui pengembangan ekonomi digital dan akselerasi industri berbasis wisata dan hospitality.

Dipilihnya Bali, karena memiliki potensi ekonomi digital dan kreatif, serta respons atas besarnya animo dan permintaan pasar investasi aset kripto di Pulau Dewata tersebut. Belum lama ini, Tokocrypto juga mendukung realisasi dari salah satu galeri offline NFT di Bali oleh Superlative Secret Society.

T-Hub merupakan inisiatif Tokocrypto dalam menghadirkan ‘rumah’ yang terbuka bagi para antusias dan komunitas untuk berdiskusi dan mengembangkan berbagai ide guna mendorong perkembangan investasi aset kripto di Tanah Air. Bali menjadi T-Hub kedua Tokocrypto setelah sebelumnya hadir di Patal Senayan, Jakarta.

CMO Tokocrypto Nanda Ivens melihat bahwa Bali memiliki potensi pengembangan pasar kripto yang cukup besar ke depannya. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan jumlah investor aset kripto yang signifikan. Tokocrypto mencatat jumlah investor aset kripto di Pulau Dewata pada tahun 2020 sebanyak kurang lebih 900 pengguna yang berinvestasi di Tokocrypto lalu meningkat sangat pesat di tahun 2021, yaitu lebih dari 28.000 pengguna yang berinvestasi di Tokocrypto.

Melalui T-Hub, Tokocrypto bukan hanya menjadi sebuah platform, tetapi juga ekosistem yang mewadahi komunitas yang membutuhkan sarana kumpul, edukasi dan diskusi sekaligus mengembangkan berbagai ide tepat guna untuk mendorong perkembangan investasi aset kripto dan penggunaan teknologi blockchain di berbagai sektor digital di Indonesia.

“Sesuai misi kami, menjadikan crypto legitimate dan mainstream dan dengan value yang dimiliki Tokocrypto yaitu; trust, transparency, and synergy menjadi kekuatan kami untuk terus mengedukasi, mengadvokasi dan meng-empower demi perkembangan industri aset kripto dan teknologi blockchain,” tutup Nanda.

COO Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan, pihaknya secara aktif berdiskusi dan berkolaborasi untuk membangun kesamaan value (trust, transparency & synergy) dengan berbagai stakeholders. Bukan hanya dengan pemerintah, tetapi juga dengan asosiasi, media dan komunitas.

T-hub, tambah Manda, merupakan wujud komitmen Tokocrypto untuk memperluas kolaborasi demi mendukung perkembangan industri aset kripto dan blockchain melalui medium diskusi-diskusi untuk penguatan regulasi dan pengawasan agar industri dan ekosistem kripto dan blockchain lebih aman dan lebih dipercaya masyarakat Indonesia.

Dukungan pemerintah

Regulasi aset kripto beserta turunannya di Indonesia masih memiliki banyak celah dan butuh lebih dielaborasi. Namun, satu yang pasti, fungsi yang bisa diamalkan oleh aset kripto saat ini hanyalah sebagai komoditas atau aset, bukan alat pembayaran. Hal ini turut dipertegas oleh Wakil Menteri Perdagangan Indonesia, Jerry Sambuaga, “[..] Bahwa alat pembayaran yang sah hanya Rupiah.”

Dalam kesempatan ini, Jerry  juga mengungkapkan pertumbuhan dan perkembangan aset kripto yang luar biasa di Indonesia. Hingga Desember 2021 lalu, terdapat sekitar 11,2 juta pengguna aktif aset kripto di bulan Desember 2021 dengan total transaksi mencapai 859 triliun rupiah dengan rata-rata 2,7 triliun transaksi per hari.

Selain itu, pihak Kementerian Perdagangan kembali menegaskan bahwa bursa untuk aset kripto sedang dalam proses finalisasi dan akan segera diresmikan dalam waktu dekat. Pendirian bursa ini dirasa penting untuk menghidupkan serta menggairahkan ekosistem aset kripto di Indonesia. Di samping lebih terintegrasi, juga untuk memberikan rasa aman bagi para shareholder.

Lebih lanjut, Jerry menyinggung bahwa Bappepti sebagai bagian dari Kementerian Perdagangan akan bertugas untuk memastikan operasional bursa sehingga semuanya bisa terintegrasi. Hal ini semata-mata untuk meminimalisir risiko terjadinya kecurangan atau kelalaian oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. “Jadi semua akan melihat ke bursa sebagai acuan dan instrumen utama. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen adalah yang utama,” tambahnya.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Bappepti, hingga saat ini, terdapat 11 penyelenggara aset kripto yang terdaftar di serta 229 aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia.

Sehari sebelum peresmian T-Hub Bali, Tokocrypto melakukan penandatanganan MoU dengan BRI Ventures, perusahaan modal ventura milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), menciptakan TSBA (Tokocrypto Sembrani Blockchain Accelerator) untuk bersama-sama membangun ekosistem inkubasi berbagai startup yang didukung teknologi blockchain.

Application Information Will Show Up Here

Kolaborasi Strategis dengan Startup untuk Mendukung Inovasi Korporasi

Makin menjamurnya startup berbasis teknologi secara langsung telah mengubah kebiasaan masyarakat luas mengadopsi layanan digital. Didukung dengan digital native company yang mulai banyak bermunculan dan secara langsung men-disrupt berbagai bisnis, termasuk finansial dan berbagai sektor lainnya. Tidak dapat dipungkiri, dengan tetap relevan dan inovatif kini menjadi kunci sukses korporasi.

Melihat tren tersebut, dalam sesi #SelasaStartup teranyar, DailySocial mencoba mengupas potensi kerja sama strategis antara korporasi dengan startup dan perusahaan teknologi. Ada tiga narasumber yang dihadirkan, yakni VP of Investor Relation & Strategy BRI ventures Markus Liman Rahardja, VP of Dgital Business Partnership & Development PT Pegadaian (Persero) Herdi Sularko, dan Plt. Direktur Ekonomi Digital Kominfo I Nyoman Adhiarna.

Upaya untuk tetap relevan

Salah satu alasan mengapa pada akhirnya korporasi harus dengan cepat mengadopsi teknologi ke dalam proses dan sistem mereka adalah agar tetap relevan. Baik di mata pelanggan hingga pihak terkait lainnya. Untuk mencapai hal tersebut, korporasi mulai banyak melakukan perubahan dan inovasi baru yang secara keseluruhan menyentuh teknologi. Apakah yang terkait dengan produk hingga potensi untuk kolaborasi dengan pihak eksternal.

“Kami menyadari sepenuhnya perubahan perilaku dari masyarakat luas saat ini yang terjadi karena mulai banyaknya fintech yang menawar layanan seperti p2p lending, asuransi teknologi, hingga wealth management. Sebagai perusahaan yang sudah menginjak usia 120 tahun, kami juga memiliki beragam produk lainnya di luar bisnis utama kami yaitu gadai, dengan mengadopsi digital kami ingin memperluas eksistensi perusahaan,” kata Herdi.

Sama halnya dengan bank dan pasar, Pegadaian memiliki jumlah cabang yang cukup besar. Tentunya menjadi menarik ketika sumber daya tersebut dimanfaatkan sepenuhnya dengan mulai mengadopsi digital dengan tujuan untuk menyentuh kepada transformasi digital.

Hal serupa juga disampaikan oleh BRI Ventures, yang selama ini mencoba untuk terus menghadirkan inovasi agar bisa tetap relevan, terutama untuk perusahaan yang sudah berusia sekitar 100 tahun. Bukan hanya inovasi saat ini saja namun juga ke depannya. Dalam hal ini Markus menegaskan, ada dua jalur yang kemudian ditempuh oleh BRI Ventures, yaitu eksploitasi dan eksplorasi.

“Untuk eksploitasi kami ingin sistem yang saat ini ditingkatkan lagi, dan untuk eksplorasi menjadi kesempatan bagi kami untuk menyambut ekosistem digital baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan untuk dijajaki oleh kami,” kata Markus.

Dalam hal ini BRI Ventures ingin berinvestasi kepada startup yang memiliki misi dan visi yang sejalan dengan perusahaan, sebagai corporate venture capital (CVC). Apakah itu dalam bentuk inovasi, teknologi hingga jaringan yang dimiliki. BRI Ventures ingin menjalin kolaborasi dengan startup yang high scaling dan high growing.

Kolaborasi dengan startup

Saat ini BRI Ventures menjadi salah satu CVC yang cukup aktif berinvestasi kepada beberapa startup fintech di Indonesia. Mulai dari Investree hingga Modalku, yang keduanya dinilai bisa memberikan keuntungan lebih untuk BRI maupun BRI Ventures sendiri.

“Inilah yang kemudian membedakan antara ‘vendoring’ dengan ventures. Sebagai CVC idealnya kami ingin melakukan kolaborasi yang strategis demi menghadirkan teknologi yang relevan dan bermanfaat bagi kedua pihak,” kata Markus.

Bukan hanya di sektor finansial, BRI Ventures juga telah berinvestasi kepada TaniHub yang merupakan agritech terkemuka di tanah air. Tujuannya tentu saja masih bersentuhan dengan pembiayaan, namun memanfaatkan channel baru yang lebih efektif.

Di sisi lain bagi Pegadaian yang selama ini belum bermain dalam hal investasi, untuk bisa memberikan inovasi baru dan mengadopsi teknologi dengan cepat, kolaborasi atau kerja sama strategis dengan digital native startup, secara masif sudah dilakukan oleh mereka. Mulai dari menjalin kemitraan dengan Tokopedia, hingga mempekerjakan tenaga profesional, yang tujuannya untuk membantu perusahaan melakukan transformasi digital.

“Selama ini kebanyakan korporasi hanya mengandalkan konsultan ketika ingin melakukan perubahan atau menghadirkan inovasi baru. Melalui kerja sama dengan startup dan perusahaan teknologi, paling tidak bisa menyegarkan mindset tim internal kami sekaligus mempercepat proses transformasi digital,” kata Herdi.

Dukungan pemerintah

Sebagai regulator dalam hal ini pemerintah memiliki peranan yang cukup krusial. Bukan hanya untuk melancarkan bisnis yang dimiliki oleh startup dan korporasi, namun juga memudahkan mereka untuk melakukan dialog hingga diskusi dengan para regulator. Meskipun masing-masing sektor ditangani langsung oleh kamenterian terkait, namun Kominfo bisa mendukung semua dalam hal teknologi dan inovasi terkait.

“Salah satu contoh menarik yang kemudian wajib untuk dicermati adalah saat pandemi berlangsung, layanan konsultasi dokter online yang ditawarkan oleh startup healthtech menjadi sangat relevan,” kata I Nyoman.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri dengan luasnya persoalan yang dihadapi di berbagai sektor, teknologi dan startup yang mencoba untuk menawarkan layanan terkait harus menunda atau bersabar, karena prioritas dari masing-masing kementerian.

Sebagai contoh teknologi smart farming dan IoT yang bisa bermanfaat bagi para petani dan nelayan, menjadi hal yang tidak diprioritaskan oleh kementerian terkait karena fokus mereka lebih kepada pembiayaan dan hal lain yang lebih dibutuhkan oleh petani saat ini.

“Masing-masing kementerian memiliki prioritas dan cara pandang berbeda. Namun ada baiknya bagi pemerintah untuk mendengarkan permintaan dari startup, perusahaan teknologi atau korporasi yang ingin menghadirkan solusi baru memanfaatkan teknologi,” kata I Nyoman.

Menkominfo Dorong Google dan Facebook Buka Pusat Data di Indonesia

Menkominfo Johnny G. Plate kembali mendorong Google dan Facebook untuk membangun pusat data (data center) di Indonesia. Menurutnya, pihak perusahaan juga sudah ada rencana untuk merealisasikan hal tersebut.

“Google dan Facebook sudah punya rencana membangun pusat data di Indonesia,” jelas Johnny.

Hanya saja sejauh ini belum ada informasi detail mengenai kapan dan di mana pusat data akan dibangun. Rencana pembangunan pusat data juga masih tergantung pada UU Perlindungan Data Pribadi.

“Permasalahannya ada dua, letak data center dan flow datanya. Free flow of data baik dalam negeri maupun melewati batas negara perlu ada protokol dan dia resiprokal. Standarnya di PBB belum ada, ini yang harus dibicarakan sama-sama,” kata Johnny.

Ia juga menjelaskan bahwa setiap negara memiliki GDPR (General Data Protection Regulation), untuk Indonesia saat ini sedang diproses di DPR dan diharapkan tahun 2020 sudah dirilis.

Kehadiran pusat data di Indonesia yang terintegrasi menurutnya akan meningkatkan kemudahan komunikasi dan integrasi dari pemerintah pusat dan daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hingga dinas-dinas terkait.

“Di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota, di antara dinas-dinasnya bisa berpindah dengan baik dan cepat, sehingga penyelenggaraan tata kelola e-governance bisa berjalan dengan baik,” terang Johnny dikutip dari situs resmi Kominfo.

Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Google dan Facebook mengenai rencana untuk membangun data center di Indonesia. Hanya saja Google pada November silam menyampaikan akan membangun cloud region di Indonesia, tepatnya di Jakarta.

Berbeda dengan pusat data, cloud region merupakan availability zone yang mampu meminimalkan latensi dan meningkatkan performa layanan di suatu wilayah.