Tak Sekadar Jadi Acara Tahunan, NextICorn Diresmikan sebagai Yayasan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Koordinasi Penananaman Modal (BKPM) pada hari Jumat (05/4) lalu menandatangani Akta Yayasan NextICorn. Tujuannya untuk memastikan keberlangsungan program Next Indonesia Unicorn yang sebelumnya sudah dilaksanakan–berupa acara terpadu yang menghubungkan startup calon unicorn dengan investor potensial.

Model yayasan ini dipilih pemerintah agar bisa lebih dalam terlibat menjadi fasilitator pengembangan ekosistem digital. Penandatanganan akta yayasan tersebut dilakukan langsung Menkominfo Rudiantara dan Kepala BKPM Thomas Lembong yang disaksikan anggota Nexticorn, antara lain Lis Sutjiati, Rambun Tjajo, Donald Wirahardja, David Rimbo, Rudy Ramawy, dan Italo Gani.

Visi utama Yayasan NextICorn adalah melembagakan keberlangsungan kerja sama antara pemerintah dengan ekosistem yang diwakili tokoh-tokoh yang telah memberikan warna bagi wajah ekonomi digital di Indonesia melalui program-program NextICorn selama ini. Termasuk para founder unicorn Indonesia yaitu William Tanuwijaya, Nadiem Makarim, dan Achmad Zaky.

“Bukan hanya berorientasi pada kepentingan dan keuntungan jangka pendek masing-masing. Langkah mendirikan yayasan merupakan bagian dari proses pembangunan ekosistem jangka panjang yang berkelanjutan sehingga industri ekonomi digital dapat berkembang lebih cepat dan lebih baik,” sambut Rudiantara.

Fasilitas yang disediakan Yayasan NextICorn tidak hanya dalam hal akses dengan investor, namun juga membuka kesempatan pendanaan, teknologi, pemasaran, maupun dukungan model usaha. Para board member NextICorn sepakat bahwa pembentukan yayasan adalah langkah tepat untuk mengelola dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya untuk memfasilitasi percepatan lahirnya unicorn Indonesia yang baru.

“Yayasan ini adalah kendaraan bagi startup untuk bisa tumbuh dan meminimalisir efek dari fenomena ‘buble burst’. BKPM akan berpartisipasi aktif, tidak hanya menjadi pembina yayasan, namun juga membantu dari segi sponsorship maupun dukungan-dukungan lainnya,” ujar Thomas Lembong.

Rudiantara Ajak Investor dan Venture Capital Australia Berinvestasi ke Startup Indonesia

Di perhelatan kedua acara Indonesia Australia Digital Forum 2018 (IADF 2018), Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan, diadakannya forum yang pertama kalinya ini di Indonesia, diharapkan bisa menarik lebih banyak lagi perhatian serta minat investor hingga venture capital asal Australia untuk berinvestasi di Indonesia.

“Saya melihat saat ini banyak turis asing yang memanfaatkan hotel, reservasi transportasi udara hingga darat dan juga membeli berbagai souvenir asal Indonesia. Jika semua proses tersebut di digitalkan, saya yakin bisa menjadi captive market.”

Rudiantara menambahkan jumlah turis yang datang ke Bali saja setiap tahunnya bisa mencapai sekitar 1,3 juta orang. Potensi tersebut bisa meningkatkan ekonomi digital jika diimplementasikan.

“Saat ini belum banyak investor dan VC asal Australia yang memberikan pendanaan kepada startup asal Indonesia. Fokus saya tentunya adalah program the next unicorn untuk startup Indonesia. Untuk itu selanjutnya usai forum ini saya akan mengadakan pertemuan khusus dengan investor asal Australia dengan startup Indonesia yang memiliki potensi.”

Meningkatkan relasi antara pemerintah Australia dengan Indonesia

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Pelayanan Sosial dan Menteri Pembantu Perdana Menteri Bidang Transformasi Digital Australia Michael Keenan. Dalam kesempatan tersebut Keenan mengungkapkan, saat ini hubungan atau relasi terkait dengan ekonomi digital Indonesia dengan Australia memang belum optimal. Dengan adanya acara ini diharapkan bisa mempererat hubungan tersebut menjadi lebih baik lagi.

“Pemerintah Australia selama ini selalu melihat keluar ,dan menyambut baik peluang yang ada untuk memperkuat relasi saat ini. Saya melihat kesempatan tersebut terbuka lebar, terutama dalam hal meningkatkan ekonomi digital di Indonesia.”

Disinggung startup dalam kategori apa yang diincar oleh pemerintah Australia untuk berinvestasi, Keenan enggan menyebutkan dan kembali menegaskan besarnya potensi untuk membina relasi dan membangun hubungan bisnis di Indonesia.

Gelaran acara Indonesia Australia Digital Forum 2018 berlangsung selama dua hari, membahas empat tema menarik. Di antaranya adalah smart city, digital health, cyber security dan creative industry. Acara tersebut menghadirkan pelaku startup dan perusahaan telekomunikasi hingga teknologi dari Indonesia hingga Australia. Di antaranya adalah CEO Medico Grace Tahir, Managing Director Kejora Ventures Andy Zain hingga Co-Founder dan CPO Ruangguru Iman Usman.

–
Disclosure: DailySocial adalah media partner Indonesia – Australia Digital Forum 2018 (IADF2018)

Investasikan $700 Juta, Grab Bangun Pusat R&D di Indonesia

Setelah mengumumkan komisaris baru di jajaran manajemen Grab Indonesia beberapa hari lalu, hari ini secara resmi Grab mengumumkan rencana besarnya untuk Indonesia. Group CEO dan Co-Founder Grab Anthony Tan di Jakarta mengumumkan akan menggelontorkan dana sebesar $700 juta untuk membangun pusat Research and Development (R&D) di Indonesia dan beberapa inisiatif lainnya dengan masa waktu 4 tahun ke depan. Rencana yang bernama “Grab 4 Indonesia” itu didukung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia.

“Indonesia merupakan negara yang memberikan kontribusi terbesar untuk Grab. Untuk mendukung pertumbuhan yang ada, Grab akan berinvestasi di Indonesia dengan mendirikan R&D Center dan merekrut tenaga muda lokal yang nantinya bisa memberikan kontribusi untuk Grab dan Indonesia,” kata Anthony.

Master Plan 2020 Grab 4 Indonesia dinilai sesuai dengan pertumbuhan bisnis Grab lebih dari 600% pada tahun 2016. Grab 4 Indonesia nantinya akan mencakup kepada beberapa kegiatan, termasuk pembangunan R&D Center Grab di Jakarta yang berfungsi sebagai Pusat Pengembangan Inovasi Teknologi untuk pasar Indonesia. Untuk melancarkan regulasi dan hal-hal pendukung yang dibutuhkan, BKPM akan mengawal Grab selama proses investasi berjalan.

“Kami dari BKPM akan memastikan bahwa investasi yang diberikan oleh Grab telah berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini BKPM akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melancarkan proses investasi tersebut,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

BKPM sendiri menyambut baik investasi yang diberikan Grab untuk Indonesia. Bukan hanya mendirikan pusat R&D namun juga fokus kepada peningkatan inklusi keuangan serta peningkatan akses terhadap pembayaran mobile dan peluang pembiayaan di seluruh Indonesia.

“BKPM mencatat hanya 30% saja masyarakat Indonesia yang memiliki rekening bank, artinya masih rendah kesadaran masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan fasilitas keuangan. Dengan hadirnya pusat R&D nanti, diharapkan bisa meningkatkan skill tenaga kerja di Indonesia yang terbilang masih kurang,” kata Thomas.

Dengan menggandeng BKPM, Grab ingin menerapkan pelokalan dan tentunya menyesuaikan dengan peraturan serta ketentuan yang ada. Hal tersebut juga ditegaskan Anthony, terutama untuk Indonesia yang memiliki karakter dan perbedaan dalam hal ketertiban lalu lintas hingga kebiasaan lainnya.

Menciptakan lapangan pekerjaan di bidang teknologi informasi

Group CEO dan Co-Founder Grab Anthony Tan

Dalam waktu dua tahun ke depan, Grab Indonesia akan melakukan perekrutan 150 engineer di Indonesia. Pusat R&D yang akan hadir di Jakarta, akan menjadi pusat pengembangan inovasi yang ditujukan untuk Indonesia disesuaikan dengan pasar Indonesia. Hal tersebut mencakup algoritma baru terkait dengan peraturan lalu lintas yang baru di Jakarta dan GrabHitch (Nebeng), layanan yang tersedia bagi hampir 1,4 juta komuter di Jakarta.

“Sebelumnya kami telah mendirikan pusat R&D di Singapura, Beijing dan Seattle dan Indonesia merupakan negara keempat untuk pusat R&D Grab. Untuk membantu proses mentoring yang ada di pusat R&D Jakarta, kami akan menghadirkan para mentor dari ketiga perwakilan pusat R&D tersebut untuk membantu Indonesia,” kata Anthony.

Dalam acara peresmian Grab 4 Indonesia ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memberikan apresiasi.

“Saya sangat antusias dengan adanya rencana Grab membangun pusat R&D di Indonesia seperti yang nantinya akan dilakukan oleh Apple. Terkait dengan bisnis model dari Grab pemerintah Indonesia mendukung sepenuhnya karena secara langsung akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia,” kata Rudiantara.

Mendukung pelaku startup dan mitra pengemudi Grab

Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata

Selain mendirikan pusat R&D, Grab juga akan berinvestasi dalam technopreneurship dengan membantu startup terpilih untuk mempercepat proses penetrasi produknya ke pasar dengan investasi modal dan bantuan teknis dari Grab. Selanjutnya Grab juga akan terus meluncurkan dan mengembangkan layanan mobile, agar dapat meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap pembayaran mobile dan peluang pembiayaan di Indonesia.

“Inovasi yang akan kami hadirkan diantaranya melalui GrabPay Credits, opsi pembayaran non-tunai dan kemitraan yang telah dijalin dengan Mandiri serta solusi e-Cash serta terus mengembangkan platform pembayaran e-money bersama dengan Lippo Group dan bank Nobu untuk memungkinkan pengguna menggunakan Grab dalam pembayaran layanan dan barang di berbagai ritel Lippo,” kata Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata.

Saat in Grab Indonesia telah memiliki sekitar 100 ribu mitra pengemudi dan telah tersedia di 8 kota di Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi Grab Indonesia kepada mitra pengemudi, Grab akan memberikan akses berupa pembiayaan untuk membeli dan memiliki smartphone dan kendaraan bermotor. Grab Indonesia mengklaim dari sisi pendapatan, mitra dari Grab lebih banyak mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan penyedia layanan transportasi on demand lainnya di Indonesia.

“Sejak awal kami memiliki komitmen terhadap target dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia, di antaranya dengan menciptakan lapangan pekerjaan melalui pengembangan bisnis kami di berbagai kota baru dan mempekerjakan tim lokal serta memberikan kesempatan menarik kepada mitra pengemudi,” kata Ridzki.

Application Information Will Show Up Here

Pantaskah Pemerintah Bersama Alibaba Group Meluncurkan E-Commerce Inamall?

Kementrian Perdagangan bekerja sama dengan Alibaba Group secara resmi telah meluncurkan portal jual beli produk Indonesia di Tiongkok bernama Inamall, Jumat lalu (08/07). Kerja sama ini dilakukan oleh Kementrian Perdagangan untuk memberi kesempatan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjual produk unggulan mereka ke pasar Tiongkok.

Nantinya Inamall yang merupakan platform Busines-to-Consumer (B2C) dari Tmall Global, anak Group Alibaba menjual semua produk yang hingga kini belum masuk ke pasar ritel Tiongkok yang merupakan ciri khas dari produk buatan Indonesia.

“Platform ini memberikan akses pengusaha Indonesia untuk dapat menjual produknya langsung kepada konsumen di Tiongkok, tanpa melalui importir atau distributor,” ujar Mentri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dalam siaran persnya di situs resmi Kemendag.

Sejak diluncurkan dalam soft-launch tahun lalu, situs Inamall saat ini sudah diakses lebih dari 400 juta netizen di Tiongkok, seperti yang diberitakan oleh Kontan. Secara khusus Inamall menjual ragam produk unggulan yang memudahkan pengusaha Tiongkok untuk mendapatkan produk Indonesia hanya melalui portal Inamall.

Perlukah kemitraan tersebut dilancarkan pemerintah?

Dukungan penuh pemerintah yang diberikan melalui Kementrian Perdagangan di satu sisi mungkin patut diacungkan jempol, paling tidak sudah membuka peluang baru untuk pelaku UMKM lokal menjual produknya ke pasar Tiongkok yang disebut-sebut memiliki konsumen yang besar jumlahnya.

Namun demikian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah perlu pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kementrian Perdagangan secara langsung melakukan kerja sama dengan Group Alibaba, yang notabene merupakan e-commerce asing pesaing langsung e-commerce dan marketplace lokal.

Alangkah indahnya jika pemerintah justru memberikan dukungan dan kesempatan yang lebih kepada e-commerce dan marketplace lokal untuk kemudian bisa masuk ke pasar global menjual produk Indonesia dengan bendera e-commerce dan marketplace lokal.

Ada kebanggan tersendiri tentunya jika e-commerce dan marketplace lokal seperti Tokopedia, Bukalapak, Kaskus dan Mataharimall justru menjadi penyedia platform yang bertanggung jawab menjual produk buatan asli Indonesia ke tanah Tiongkok, dibandingkan menggunakan bendera Alibaba Group demi menjangkau pasar strategis Tiongkok, dan bisa saja platform mereka juga nantinya dihadirkan secara mulus ke Indonesia menggerus platform lokal. Setidaknya Lazada sekarang ada dalam kendali Alibaba.

Dalam hal ini idealnya pemerintah tidak terlalu ‘urgent’ untuk urun tangan membuat kemitraan tersebut, yang terkesan berlebihan dan tidak perlu. Yang perlu dikhawatirkan adalah bagaimana jika pada akhirnya justru pelaku UMKM lokal yang selama ini telah menjadi merchant setia di e-commerce dan marketplace lokal beralih kepada Inamall karena godaan untuk melebarkan usaha ke mancanegara? Hal tersebut yang harus diperhatikan bukan hanya oleh pemerintah namun juga pihak-pihak terkait lainnya.

Mendorong Industri Digital dan E-Commerce Indonesia ke Titik Tertinggi

Rabu (24/4) gelaran konferensi terbesar di Indonesia yang menyoroti panasnya dinamika industri e-commerce, Indonesia E-Commerce Summit & Expo (IESE) 2016, resmi digelar. Dengan membawa tema “Welcoming The New Digital Energy of Asia”, IESE ingin membahas tuntas dinamika e-commerce di Indonesia agar bisa mencapai titik tertingginya dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di hari pertamanya, perspektif yang dilihat adalah dari sisi pemerintah.

Tumbuh kembang industri digital sudah tak terbendung lagi dan di Indonesia industri e-commerce adalah yang paling hangat saat ini. Meski selalu diprediksi akan menjadi besar, pada kenyataannya industri e-commerce dan digital di Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutan pembukaan IESE 2016 meminta agar para pelaku terkait segera bertindak dan mengejar ketertinggalan itu.

Jokowi mengatakan, “Dalam era digital ini perubahannya cepat sekali […] dan saya betul-betul kaget waktu masuk [berkunjung] ke Sillicon Valley. Begitu masuk, saya merasakan kita [Indonesia] tertinggal sangat jauh sekali dan saat itu juga saya memutuskan […] secepatnya kita harus bergerak. Tidak ada waktu lagi, kalau gak kita betul-betul ditinggal.”

Membentuk ekosistem dan menata lewat regulasi untuk percepatan pertumbuhan industri digital

Workshop Stage IESE 2016 / DailySocial — Workshop Stage IESE 2016

Ketertinggalan yang dialami oleh Indonesia tersebut coba dikejar melalui pemmbentukan ekosistem yang lebih cepat. Beberapa program pemerintah pun dicanangkan, seperti 1000 startup, palapa ring, dan Desa Brodaband Terpadu. Tak lupa juga urusan regulasi mulai giat digodok untuk menata dan memberi koridor bagi tiap sektor agar bisa tumbuh lebih cepat.

Menkominfo Rudiantara menjelaskan, “Kalau mau jalankan [industri digital], semua harus berada dalam [satu kesatuan] ekosistem, network, device, dan application. […] Dari sisi aplikasi […] ini akan berkembang cepat dan bergantung pada regulator. […] Bukan untuk membuka atau menutup [bisnisnya], tetapi menata sektornya agar manfaatkan perkembangan teknologi. Makin agresif sektornya […] makin maju sektor itu.”

Tak jauh berbeda, Mendag Thomas Lembong menyebutkan bahwa saat ini pemerintah memang sangat mendukung perkembangan sektor digital dan e-commerce. Ini karena potensi sepenuhnya industri digital dan e-commerce memerlukan lintas kementerian, lembaga, dan institusi terkait.

Thomas optimis industri digital dan e-commerce harusnya dapat menjadi katalis dalam mendorong semangat pemangkasan hambatan birokrasi, seperti memangkas regulasi agar lebih efisien. Pun begitu, ditekankan juga olehnya bahwa pemertintah juga harus hati-hati dalam menerbitkan regulasi baru.

“Pelajari sejarah. […] Kenapa industri internet di Amerika begitu berhasil? Karena dua prinsip kebijakan utama, yaitu light touch regulation dan safe harbor. Light touch, [pemerintah] jangan buru-buru masuk mau mengatur, itu akan dapat merusak kreatifitas, inovasi, dan fleksibilitas pelaku. […] Inovasi itu membutuhkan eksperimen sedangkan eksperimen ada yang gagal dan berhasil, malah mayoritasnya gagal,” ujar Thomas.

Thomas melanjutkan, “Harus ada frameworks supaya minimal pelaku mengerti prinsip-prinsip mendasar [regulasi yang sudah ada], tetapi jangan sampai sistem dibikin kaku penuh aturan. Safe harbor, [intinya] kita [stakeholder] harus bisa lindungi inovator, jangan dihajar saat gagal.”

Dukungan pemerintah terhadap industri digital yang sering menjadi perhatian adalah melalui penerbitan paket kebijakan. Paling hangat, roadmap atau peta jalan e-commerce yang menyoroti tujuh poin utama dalam industri e-commerce seperti Logistik, Pendanaan, Perlindungan Konsumen, Infrastruktur Komunikasi, Pajak, Keamanan Siber, hingga Pendidikan dan Sumber Daya Manusia.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan dan tim Kemenko Perekonomian Mira Tayyiba mengatakan, “Platform digital buka peluang semua orang. […] Kami ingin jadikan gerakan ini inklusif nasional. Pemerintah hanya satu bagian, pelakunya adalah dunia usaha dan masyarakat. Peta jalan [e-commerce] ini ingin pastikan ekosistemnya itu [siap] terbangun dan kuat. Itu [peta jalan e-commerce] juga ditujukan untuk sinkronkan program kementerian.”

Fokus Industri E-commerce Indonesia pada UMKM

Area pameran startup e-commerce di IESE 2016 / DailySocial — Area pameran startup e-commerce di IESE 2016

Ada satu hal yang diharapkan dengan menggelitanya industri digital di Indonesia ini, yaitu dapat memberi kontribusi peningkatan GDP Indonesia hingga dua persen. Terutama dengan keterlibatan sektor UMKM secara digital. Tapi, yang menjadi hambatan saat ini adalah tidak meratanya kesempatan UMKM Indonesia untuk terlibat secara digital.

Co-Founder Nurbaya Initiative Andy Sjarif mengatakan, “Untuk pertama kalinya UMKM terancam, karena tidak nyambung [dengan industri digital]. […] Kalau lihat transaksi sekarang, menyedihkan, UMKM besar tetapi transaksi online masih di bawah lima persen. […] Jika Indonesia melibatkan UMKM ke digital, kita [Indonesia] dapat dua persen tambahan GDP. […] Jalannya sudah ada, sekarang bagaimana secepat mungkin UMKM punya akses ke pasar online.”

Rudiantara pun menekankan bahwa e-commerce harus difokuskan untuk UMKM, pemain besar didorong tetapi UMKM juga harus dapat difasilitasi karena lebih dari setengah GDP disumbangkan oleh UKM. Lebih jauh, ia juga ingin inisiatif KUR (Kredit Usaha Rakyat) menjadi pendanaan bagi startup dapat direalisasikan agar bisa bantu mendorong UKM ke digital. Untuk e-commerce sendiri, Rudiantara optimis tahun ini bisa menyentuh $ 30 miliar (sekitar Rp 394 triliun).

Dari sisi pemerintah, kebijakan seperti Palapa Ring dan Desa Broadband terpadu terus digenjot demi memberikan akses digital yang lebih merata. Selain itu masih ada aturan mengenai TKDN. Harapannya, tahun 2019 nanti semua ibu kota kabupaten sudah terhubung jaringan broadband dan harga device untuk akses sudah lebih terjangkau.

Masih ada juga inisiatif untuk melahirkan 1000 startup hingga tahun 2020 nanti. CEO Kibar Yansen Kamto berharap melalui gerakan ini startup tidak akan menjadi hype lagi namun menjadi sesuatu yang biasa. Ia juga menggarisbawahi, dengan pembinaan yang tepat ekosistem startup akan tumbuh dan berkelanjutan.

Di hari pertama turut hadir juga Ketua Umum idEA Daniel Tumiwa, CEO Blilli Kusumo Martanto, CEO Bank Mandiri Kartika Wiroatmodjo, Board of Advisor idEA Mahendra Siregar, Proferos Ekonomi Internasional FEBUI Mari Elka Pangestu, Board Member ICT Ashwin Sasongko, CEO DailySocial Rama Mamuaya, Techinal Advisor TNS Indonesia Suresh Subramanian, Chairman of Indonesia Digital Association Edi Taslim, dan Senior Director Alibaba Guru Growrappan.

Gelaran IESE 2016 akan berlangsung selama tiga hari, dari 27 April-29 April 2016 yang mengambil tempat di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tanggerang. IESE akan membahas tuntas dinamika e-commerce dan industri digital di Indonesia dengan mengusung topik “ Welcoming The New Digital Energy of Asia”.

Mendag Berharap Pemerintah Tidak Bebani Pelaku Industri Digital dengan Regulasi Berat

Menteri perdagangan Indonesia Thomas Lembong ungkap perlunya pendekatan berbeda bagi para pelaku industri digital seperti e-commerce. Untuk itu Thomas berharap ada pendekatan berbeda kepada e-commerce dalam penerapan regulasi.

“Kita harus hati-hati untuk tidak langsung masuk dengan regulasi yang berat-berat. Perusahaan besar, meski dengan regulasi dan perizinan yang bertele-tele, mereka mempunyai skala ekonomi, modal, dan staf yang mengurus. UKM sulit untuk itu. Jika kita mau menyesuaikan digital ekonomi dengan anak muda, kita tidak boleh hantam dengan regulasi yang berat,” ujar Thomas beberapa waktu lalu.

Thomas melanjutkan bahwa saat ini pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan light touch bagi para pemain di industri digital. Dengan pendekatan light touch sendiri artinya pemerintah diharapkan untuk tidak mengikat pelaku industri digital dengan regulasi dan syarat yang terlalu memberatkan. Tapi juga tidak lantas bebas aturan.

“Kalau benar-benar melestarikan industri digital, jangan hantam dengan regulasi yang berat Sentuhan ringan. Karena banyak anak muda di industri ini, mereka itu UKM startup,” ujar Thomas.

Selanjutnya, menurut Thomas, pemerintah harus menjadikan negara sebagai safe harbor bagi para pelaku industri digital. Yang dimaksud adalah negara bisa menjadi tempat yang nyaman bagi para pelaku bisnis digital. Salah satunya dengan memberikan kemudahan bagi inovasi-inovasi baru.

“Itu yang saya sampaikan paska rakor minggu lalu. Jadi saya menyarankan agar kita mulai sosialisasikan pada penegak hukum atau regulator agar penuh pengertian pada eksperimen dan inovasi,” ujarnya.

Pemerintah seperti kita ketahui saat ini sedang menyiapkan sebuah regulasi untuk e-commerce melalui peta jalan e-commerce. Rencananya peta jalan ini akan mulai diluncurkan pada akhir Januari 2016.