Tag: Pertamina NRE

Energy Fund, dana kelolaan bentukan PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Power & New Renewable Energy (NRE), siap diinvestasikan ke startup tahap lanjut pada 2024. Perusahaan kini tengah mematangkan pendirian dana kelolaan tersebut, termasuk komitmen nilai investasinya.

Sekadar informasi, Energy Fund adalah satu dari tiga dana kelolaan yang telah diluncurkan oleh Kementerian BUMN pada September 2022, dan disepakati melalui penandatanganan Head of Agreement (HoA). Energy Fund nantinya akan dikelola oleh MDI Ventures.

Dalam wawancara dengan DailySocial.id, CEO Pertamina NRE Dannif Danusaputro mengungkap Energy Fund sedang dalam tahap pendirian untuk memastikan proses administrasi dan tata kelolanya sesuai. Ia juga memastikan Pertamina belum melakukan investasi apapun ke startup hingga saat ini.

“Kami menunggu proses fund establishment selesai dengan komitmen dan tesis investasi yang direncanakan. Pertamina NRE mengestimasi deployment [Energy Fund] terealisasi pada 2024. Pada saat initial closing, Pertamina NRE masih bertindak sebagai Limited Partner (LP) utama. Namun, kami juga membuka akses terhadap LP lain untuk berinvestasi melalui Energy Fund ini,” tutur Dannif.

Pihaknya belum dapat mengungkap nilai investasi yang disiapkan dan perkiraan ticket size. Namun, Energy Fund membidik startup tahap pertumbuhan (growth stage) dan lanjutan (later stage). Ini menunjukkan bahwa Pertamina NRE mengutamakan startup yang telah memiliki sumber pendapatan, dan tidak mengincar startup dengan ide/produk yang masih diinkubasi.

Pertamina NRE diketahui kini tengah mengeksplorasi dan memproduksi sumber energi terbarukan (EBT) dengan cakupan usaha meliputi wilayah kerja geothermal, pembangkit listrik panas bumi, pembangkit listrik tenaga gas, dan pengembangan EBT.

Dannif menambahkan, terlepas dari situasi bubble yang menghantam industri teknologi sejak beberapa tahun terakhir, saat ini justru menjadi momentum yang tepat bagi perusahaan untuk melirik kembali ekosistem startup. Ia meyakini masih ada pertumbuhan di sektor teknologi.

“Upaya transisi energi tidak dapat dilakukan pemerintah dan korporasi saja, ekosistem juga dibutuhkan. Kami percaya investasi di perusahaan rintisan teknologi dan inovasi di sektor EBT akan mendukung pembentukan ekosistemnya dan mempercepat mempercepat transisi energi di Indonesia,” tambahnya.

Solusi rendah karbon hingga panel surya

Ada tiga kriteria utama yang diincar Pertamina NRE—juga diselaraskan dengan pilar bisnisnya—antara lain solusi rendah karbon, energi terbarukan, dan bisnis baru (new and future business). Prioritasnya, startup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara dengan pengembangan ke pasar Asia, Eropa, Amerika Serikat, dan Australia.

Terkait inovasi, Energy Fund akan diinvestasikan ke startup yang menggarap solusi/produk yang berkaitan dengan ekosistem kendaraan listrik (EV) dan baterai, teknologi clean hydrogen, konservasi energi, panel surya, waste dan EBT, hingga energy audit platform.

Sebetulnya, ungkap Dannif, saat ini Pertamina tengah mengembangkan produk baru untuk mengebut transisi energi. Beberapa di antaranya adalah perdagangan karbon kredit, hidrogen bersih, serta ekosistem baterai dan EV. Sementara, bisnis berbasis EBT yang sudah beroperasi saat ini adalah energi panas bumi (Pertamina Geothermal Energy) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Lewat dana kelolaan ini, pihaknya berharap dapat bersinergi dengan pelaku startup cleantech agar dapat mencapai efisiensi biaya operasi (cost efficiency), sumber pendapatan baru, hingga kolaborasi go-to-market. Sinergi ini dapat melengkapi kapabilitas masing-masing, baik pasar baru di lingkungan Pertamina maupun ekosistem BUMN.

“Perkembangan inovasi dan ekosistem EBT di Indonesia bisa dibilang cukup pesat meski startup yang berkecimpung di bidang masih di fase inkubasi dan tahap awal. Maka itu, sinergi dengan startup cleantech diperlukan untuk mengakses ke teknologi dan inovasi mereka,” ungkapnya.

Potensi energi terbarukan (EBT) di Indonesia tercatat mencapai lebih dari 3.000 GW. Dalam rangka transisi energi, Indonesia memerlukan teknologi dan inovasi baru untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi tersebut.

Kendati begitu, upaya transisi energi terhambat oleh sejumlah faktor, di antaranya akses ke pembiayaan yang kompetitif dan teknologi, pendanaan untuk pengembangan tahap awal, serta kapabilitas sumber daya manusia.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, bauran EBT baru mencapai 14,11% pada 2022, naik sedikit dari tingkat bauran di tahun sebelumnya yang sekitar 13,65%. Mayoritas bauran energi primer pembangkit listrik masih berasal dari batu bara dengan persentase 67,21%.

Ekosistem cleantech

Isu lingkungan, kebutuhan terhadap praktik bisnis berkelanjutan, dan permintaan pasar ikut mendorong kebangkitan ekosistem startup teknologi bersih (cleantech) di Indonesia yang ingin terlibat dalam upaya transisi energi, pengelolaan sampah, hingga dekarbonisasi.

Berdasarkan laporan teranyar New Energy Nexus Indonesia berjudul “Clean energy technology startups in Indonesia: How the government can help the ecosystem”, terdapat sekitar 300 startup cleantech di Tanah Air. Dari survei terhadap 50 startup cleantech Indonesia, laporan ingin merangkum sejumlah kendala terkait pengembangan produk dan bisnis di sektor tersebut.

Kendala finansial menjadi salah satu batu sandungan besar yang cukup disoroti. Laporan ini menyebutkan kendaraan investasi milik negara, baik Corporate Venture Capital (CVC) maupun dana kelolaan, masih fokus berinvestasi di sektor besar, seperti fintech, e-commerce, dan logistik.

Dalam temuannya, tiga CVC besar yang beroperasi saat ini, yakni MDI Ventures, MCI Ventures, dan BRI Ventures, belum memiliki rekam jejak portofolio di sektor cleantech. Selain itu, dana kelolaan khusus di sektor energi yang akan diluncurkan juga dinilai belum memiliki komitmen investasi dan implementasi yang jelas.

Laporan ini merekomendasikan agar pemangku kepentingan terkait dapat menjembatani fasilitas pinjaman bank lewat skema venture debut atau pinjaman lunak untuk startup cleantech tahap lanjutan (later stage). Dukungan finansial dari pemerintah daerah juga diperlukan.