Gerakan Nasional Menciptakan 1.000 Startup Dimulai

Gerakan Nasional 1.000 startup yang selalu digaungkan oleh pemerintah sejak kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sillicon Valley, hari ini (17/6) resmi dimulai. Gong yang ditabuh di Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi tanda dimulainya langkah awal pemerintah untuk menciptakan 1.000 perusahaan rintisan baru dengan total valuasi bisnis senilai $ 10 miliar hingga tahun 2020.

Gerakan Nasional 1.000 startup adalah gerakan yang diinisiasi oleh KIBAR dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menciptakan 1.000 perusahaan baru dengan total valuasi senilai $ 10 miliar. Gerakan ini akan menjadi langkah awal dalam mentransformasi Indonesia sebagai The Digital Energy of Asia dan menjadi negara maju dengan anak muda sebagai motor penggeraknya.

“Semua ini adalah manifestasi semangat gotong royong di era digital. Seluruh unsur masyarakat mulai dari pelaku startup, kreator, komunitas, akademisi, media, dan pemerintah, bergerak bersama mengembangkan ekosistem dan mendorong terciptanya generasi baru […] hingga menjadikan Indonesia sebagai The Digital Energy of Asia,” tutur Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Strategi yang dijalankan untuk mewujudkan mimpi ini yakni dengan mentoring dan pembinaan intensif melalui tahapan-tahapan sistematis di 10 kota pertama yang memiliki infrastruktur dan fondasi digital yang kuat. Peta jalannya akan dimulai dengan lima langkah, yakni Ignition, Workshop, Hackathon, Bootcamp, dan diakhiri dengan Incubation.

Tahap Ignition akan dimulai dengan seminar untuk menanamkan pola pikir entrepreneurship yang menargetkan 4.000 peserta setiap tahunnya. Kemudian, peserta akan dijaring kembali menjadi 2.000 peserta untuk maju ke tahap Workshop.

Di tahap Workshop ini peserta akan diberikan pembekalan keahlian yang dibutuhkan dalam membuat startup digital. Dari sini akan dijaring 1.000 peserta yang layak masuk ke tahap Hackathon untuk menghasilkan prototipe produk dan solusi ide.

Setelah itu, 500 peserta akan dijaring kembali untuk memasuki tahap Bootcamp yang merupakan sesi mentoring mendalam untuk menyiapkan strategi peluncuran produk. Terakhir, 200 peserta terpilih akan diinkubasi selama kurang lebih tiga bulan di setiap kota per tahun, sehingga diharapkan dalam lima tahun akan tercipta 1.000 startup digital.

Di tahap awalnya ini Gerakan Nasional 1.000 startup akan digelar di 10 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Malang, Medan Bali, Makassar, dan Pontianak. Masing-masing kota nantinya akan didirikan pusat inovasi sebagai titik kumpul komunitas teknologi, kreatif, dan budaya. Pusat inovasi tersebut juga menyediakan co-working space untuk memfasilitasi pelaku dan kreator lokal berkolaborasi dan menciptakan solusi bagi kebutuhan masyarakat.

Kemenkominfo Optimis 2019 Seluruh Kabupaten Kota Akan Terhubung Internet Cepat

Keberadaan dan manfaat internet untuk menyulut kemajuan di berbagai bidang sudah tak diragukan lagi. Banyak pembuktian yang sudah menunjukkan bagaimana transformasi cara tradisional ke modern dapat memberikan optimalisasi dan efisiensi bagi harkat hidup orang banyak. Meyakini akan hal itu, Kemenkominfo berambisi untuk memastikan seluruh kabupaten kota di Indonesia dapat terhubung ke internet broadband di tahun 2019. Tidak hanya sekedar terhubung, melainkan dengan kualitas yang baik.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menkominfo yang akrab dipanggil Chief RA. Dalam sebuah kesempatan kunjungan di Batam, Chief RA menegaskan visinya untuk membuat akses internet dapat dinikmati secara menyeluruh di Indonesia. Salah satu aksi nyata yang dipaparkan adalah pemerintah akan terjun langsung membangun dan mengawasi infrastruktur pitalebar dalam proyek Palapa Ring, yang sudah disinggung sejak tahun sebelumnya.

Menilik data Kemenkominfo, dari total 514 kabupaten kota di Indonesia, baru sekitar 400 yang telah terhubung ke akses internet cepat. Selain itu kecepatan pun tak merata. Chief RA mengambil contoh perbandingan konektivitas internet di Jakarta 20 kali lebih cepat dibanding dengan yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Terkait dengan persebaran harga pun demikian, di luar Jawa kebanyakan lebih mahal.

Program besar Pitalebar Indonesia sendiri yang menginisiasi langkah tersebut sudah digaungkan pemerintah sejak pertengahan 2014. Melalui Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 pemerintah akan melakukan penataan ulang strategi pembangunan pitalebar secara nasional dan menyeluruh, tentu dengan harapan agar seluruh masyarakat Indonesia di seluruh penjuru dapat menikmati manfaat dari jaringan internet.

Pembangunan akses internet berkecepatan tinggi jelas merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari strategi bangsa Indonesia untuk mewujudkan jaringan internet yang merata. Selain bertujuan untuk persebaran informasi yang tak terbatas, perwujudan ini juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing masyarakat berkat internet.

Kebimbangan Seputar TKDN untuk Produk Smartphone Masih Berlanjut

Kembali lagi pemerintah menggegerkan kabar seputar TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) untuk ponsel 4G LTE, kali ini pemerintah membatalkan rencana penerapan lima skema persyaratan TKDN yang sebelum telah diajukan untuk ditaati oleh industri. Lima skema tersebut ialah seputar opsi persentase kandungan software dan hardware yang harus dipenuhi oleh pengusung perangkat smartphone dengan kapabilitas 4G LTE.

Seperti dikutip oleh Kompas, dikonfirmasi langsung oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), I Gusti Putu Suryawirawan, bahwa pembatalan ini lebih dikarenakan kebanyakan industri keberatan dengan skema tersebut, dan terus mendorong pemerintah untuk mengubahnya. Putu mengatakan bahwa supaya lebih tegas, investasi TKDN harus memiliki opsi yang lebih kuat, di bidang hardware saja atau software.

Sebelumnya pernyataan keberatan terhadap peraturan TKDN yang akan diterbitkan pemerintah dilontarkan oleh Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI). Melalui Wakil Ketua AIPTI Lee Kang Hyun disampaikan bahwa inti keberatan tersebut adalah soal keberadaan pilihan 100 persen software. Seperti diketahui lima skema yang ditawarkan pemerintah adalah (1) 100 persen hardware; (2) 75 persen hardware dan 25 persen software; (3) 50 persen hardware dan software; (4) 25 persen hardware dan 75 persen software; (5) 100 persen software.

Pembentukan skema baru, hanya dua opsi, 100 persen hardware atau software

Skema yang baru (100 persen hardware atau software) sampai tahap digodok di biro hukum perindustrian tersebut juga akan menentukan varian produk yang diperbolehkan beredar di pasaran berdasarkan rentang harga. Misalnya, bila investasi hanya di lingkungan software saja, maka vendor tersebut hanya diizinkan untuk mengimpor ponsel 4G LTE di kisaran harga Rp 8 juta. Namun saat ini tiga kementerian yang meliputi Kemenperin, Kementerian Perdagangan (Kemendag), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih terus merumuskan skema yang mampu menghasilkan keuntungan rata untuk berbagai pihak.

AIPTI siap menggugat melalui PTUN jika pemerintah tetap merilis pilihan 100 persen software untuk pemenuhan TKDN. Sementara pemerintah beranggapan, seperti disampaikan Menkominfo Rudiantara, bahwa bila industri hanya berkutat di investasi hardware, Indonesia bisa menjadi negara negara buruh. Yang diinginkan adalah tumbuhnya inovasi lokal dari kehadiran dan investasi para industri tersebut.

Kebijakan TKDN sendiri sampai saat ini juga sudah memakan “korban”. Beberapa vendor secara tegas menyatakan berat untuk menjual varian ponsel tertentu di Indonesia, seperti OnePlus dan Huawei misalnya.

LKPP Resmikan Kemitraan dengan Empat E-Commerce Indonesia

Kemudahan serta transparansi yang ditawarkan teknologi saat ini sudah mulai menyasar kalangan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan kemitraan strategis yang dilancarkan oleh pemerintah dengan kalangan e-commerce di Indonesia dalam hal penyediaan semua kebutuhan barang dan jasa khusus untuk pemerintahan.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP hari ini meresmikan penandatanganan Pakta Integritas dengan AnugrahPratama.com, Ayooklik, Bhineka dan Mbiz. Dengan perjanjian tersebut keempat e-commerce tersebut telah resmi bergabung ke dalam e-Katalog LKPP.

“Kami melihat saat ini kehadiran e-commerce sudah banyak membantu menyediakan barang dengan cepat, lengkap dan tentunya transparan, untuk itu kerja sama dengan 4 e-commerce ini diharapkan bisa membantu LKPP untuk menyediakan barang yang tepat untuk instansi pemerintah,” kata Kepala LKPP Agus Prabowo.

Bergabungnya e-commerce B2B dan B2G dalam sistem e-Katalog LKPP diharapkan juga bisa mengakselerasi katalogisasi produk yang akan dibeli pemerintah. Pemanfaatan e-Katalog dapat memangkas waktu dan biaya belanja pemerintah karena harga yang tercantum adalah harga yang terbaik dan sudah diverifikasi.

“Saya tentunya berharap dengan bergabungnya 4 e-commerce ini bisa membantu kinerja LKPP untuk lebih baik menyediakan semua kebutuhan instansi pemerintah dengan cepat dan tentunya transparan,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, yang turut hadir saat acara peresmian kerja sama tersebut hari ini.

Sepanjang periode Januari hingga Mei 2016 tercatat 13 ribu lebih paket pengadaan dengan nilai transaksi lebih dari 9 triliun dilakukan melalui e-Purchasing. Angka ini tentunya akan bertambah seiring dengan proses belanja pemerintah. Total belanja pemerintah melalui e-Purchasing tahun 2015 adalah Rp 31 triliun.

Melalui e-Katalog instansi pemerintah bisa membeli semua barang dan jasa yang dibutuhkan tanpa melalui proses tender dan batasan nilai. Bergabungnya B2B dan B2G saat ini telah menambah jumlah produk dalam e-Katalog menjadi 57.329 item. Target dari LKPP adalah untuk terus memperbesar jumlah barang dan jasa agar dapat mengakomodir kebutuhan pemerintahan yang beragam.

“Tentunya menjadi tugas Kemenkominfo untuk menyediakan infrastruktur koneksi broadband yang cepat khususnya untuk daerah-daerah di luar Jakarta yang masih membutuhkan pengadaan barang dengan bantuan LKPP, dengan demikian dapat memangkas lebih banyak lagi biaya APBN,” tuntas Menkominfo Rudiantara.

Menkominfo Resmikan Program Solusi Desa Broadband Terpadu 2016

Pada hari Jumat (15/4) lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) secara resmi membuka program Solusi Desa Broadband Terpadu (SDBT). Dibuka langsung oleh Menkominfo Rudiantara, disampaikan tujuan program ini adalah untuk membantu percepatan pembangunan desa tertinggal melalui pendekatan berbasis teknologi. SDBT sendiri merupakan serangkaian program yang mengajak inovator digital muda untuk berkreasi dan menerapkan hasil kreasinya di sektor riil untuk menghadirkan impact kemakmuran di masyarakat pedesaan tertinggal.

Sebagai salah satu rangkaian dari program SDBT, Kemenkominfo mengajak kepada inovator muda di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam program ini. Sebagai langkah awal, tanggal 15 April 2015 bertepatan dengan pembukaan acara turut dibuka formulir untuk submisi ide, yang diterbitkan melalui website resmi SDBT. Pembukaan kanal submisi ini akan diakhiri pada tanggal 21 Mei 2016, dan akan dipilih 50 ide terbaik untuk masuk dalam tahap selanjutnya.

Sebelumnya tahun 2015 program ini juga sudah bergulir, hingga saat ini sudah ada 50 desa percontohan yang terus diupayakan kemakmurannya dengan pendekatan berbasis teknologi. Namun sedikit berbeda dengan yang diadakan pada tahun 2015, jika saat itu program difokuskan pada pengembangan infrastruktur (khususnya broadband), di tahun ini program SDBT mengajak inovator untuk menghadirkan layanan digital yang didesain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa tertinggal.

Dalam sambutannya Menkominfo Rudiantara memaparkan, “Peralihan aktivitas ekonomi tradisional ke ekonomi digital dipastikan akan meningkatkan efisiensi proses ekonomi. Oleh sebab itu masyarakat harus sesegera mungkin dikondisikan untuk menyambut era ekonomi digital tersebut.”

Lebih jauh, Rudiantara juga menekankan bahwa jangan sampai aspek sosial dilupakan dalam program ini karena pola pikir masyarakat desa dan kota terhadap teknologi sangat berbeda. Pria yang akrab disapa Chief RA tersebut menekankan bahwa perlu ada pendampingan untuk masyarakat desa agar mereka bisa menggunakan solusi digital terkait.

Dari data yang dihimpun Kemkominfo, di Indonesia saat ini terdapat 74.094 desa dengan 26 persen di antaranya (sekitar 19.386 desa) merupakan kategori desa tertinggal dan lokasi prioritas. Di antara desa tertinggal tersebut, 43 persennya (sejumlah 8.447 desa) merupakan desa tertinggal dengan akses sinyal telekomunikasi yang baik. Kondisi tersebut yang coba dimaksimalkan pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan desa dengan pendekatan digital lewat program SDBT.

Program SDBT sendiri terbuka untuk umum, baik itu inovator dengan startup atau inovator yang baru punya gagasan. Pendaftaran sudah dibuka, dari 15 Juli sampai 21 Mei 2016, untuk mencari 50 gagasan terbaik yang berhak mengikuti rangkaian program SDBT seperti bootcamp dan mentoring dari para ahli.

Sasaran dari program SDBT ini adalah desa dengan status 3T (tertinggal, terluar, dan terjauh) yang meliputi desa nelayan, desa pedalaman, dan desa pertanian. Gagasan yang diusulkan diharapkan dapat menjadi solusi untuk mata pencaharian, kesehatan, keselamatan, dan keamanan sehingga dapat meningkatkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Masyarakat yang berminat mengikuti program ini dapat mengunggah video berdurasi tiga menit yang berisi gagasan pribadi. Nantinya, panitia akan memilih 50 ide terbaik untuk maju ke tahap selanjutnya dan akan disaring kembali menjadi 25 tim yang berhak mengikuti fase bootcamp. Di presentasi final, akan dipilih enam aplikasi dengan solusi terbaik.

Selain mendapat bimbingan dari para mentor ahli di berbagai bidang untuk penyempurnaan solusi, para partisipan juga akan mendapat kesempatan benchmarking ke negara yang sudah sukses dalam pengembangan ekosistem startup. Kesempatan untuk promosi aplikasi melalui kerja sama pemerintah dan operator juga akan didapatkan oleh peserta.

Mendorong Industri Digital dan E-Commerce Indonesia ke Titik Tertinggi

Rabu (24/4) gelaran konferensi terbesar di Indonesia yang menyoroti panasnya dinamika industri e-commerce, Indonesia E-Commerce Summit & Expo (IESE) 2016, resmi digelar. Dengan membawa tema “Welcoming The New Digital Energy of Asia”, IESE ingin membahas tuntas dinamika e-commerce di Indonesia agar bisa mencapai titik tertingginya dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di hari pertamanya, perspektif yang dilihat adalah dari sisi pemerintah.

Tumbuh kembang industri digital sudah tak terbendung lagi dan di Indonesia industri e-commerce adalah yang paling hangat saat ini. Meski selalu diprediksi akan menjadi besar, pada kenyataannya industri e-commerce dan digital di Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutan pembukaan IESE 2016 meminta agar para pelaku terkait segera bertindak dan mengejar ketertinggalan itu.

Jokowi mengatakan, “Dalam era digital ini perubahannya cepat sekali […] dan saya betul-betul kaget waktu masuk [berkunjung] ke Sillicon Valley. Begitu masuk, saya merasakan kita [Indonesia] tertinggal sangat jauh sekali dan saat itu juga saya memutuskan […] secepatnya kita harus bergerak. Tidak ada waktu lagi, kalau gak kita betul-betul ditinggal.”

Membentuk ekosistem dan menata lewat regulasi untuk percepatan pertumbuhan industri digital

Workshop Stage IESE 2016 / DailySocial — Workshop Stage IESE 2016

Ketertinggalan yang dialami oleh Indonesia tersebut coba dikejar melalui pemmbentukan ekosistem yang lebih cepat. Beberapa program pemerintah pun dicanangkan, seperti 1000 startup, palapa ring, dan Desa Brodaband Terpadu. Tak lupa juga urusan regulasi mulai giat digodok untuk menata dan memberi koridor bagi tiap sektor agar bisa tumbuh lebih cepat.

Menkominfo Rudiantara menjelaskan, “Kalau mau jalankan [industri digital], semua harus berada dalam [satu kesatuan] ekosistem, network, device, dan application. […] Dari sisi aplikasi […] ini akan berkembang cepat dan bergantung pada regulator. […] Bukan untuk membuka atau menutup [bisnisnya], tetapi menata sektornya agar manfaatkan perkembangan teknologi. Makin agresif sektornya […] makin maju sektor itu.”

Tak jauh berbeda, Mendag Thomas Lembong menyebutkan bahwa saat ini pemerintah memang sangat mendukung perkembangan sektor digital dan e-commerce. Ini karena potensi sepenuhnya industri digital dan e-commerce memerlukan lintas kementerian, lembaga, dan institusi terkait.

Thomas optimis industri digital dan e-commerce harusnya dapat menjadi katalis dalam mendorong semangat pemangkasan hambatan birokrasi, seperti memangkas regulasi agar lebih efisien. Pun begitu, ditekankan juga olehnya bahwa pemertintah juga harus hati-hati dalam menerbitkan regulasi baru.

“Pelajari sejarah. […] Kenapa industri internet di Amerika begitu berhasil? Karena dua prinsip kebijakan utama, yaitu light touch regulation dan safe harbor. Light touch, [pemerintah] jangan buru-buru masuk mau mengatur, itu akan dapat merusak kreatifitas, inovasi, dan fleksibilitas pelaku. […] Inovasi itu membutuhkan eksperimen sedangkan eksperimen ada yang gagal dan berhasil, malah mayoritasnya gagal,” ujar Thomas.

Thomas melanjutkan, “Harus ada frameworks supaya minimal pelaku mengerti prinsip-prinsip mendasar [regulasi yang sudah ada], tetapi jangan sampai sistem dibikin kaku penuh aturan. Safe harbor, [intinya] kita [stakeholder] harus bisa lindungi inovator, jangan dihajar saat gagal.”

Dukungan pemerintah terhadap industri digital yang sering menjadi perhatian adalah melalui penerbitan paket kebijakan. Paling hangat, roadmap atau peta jalan e-commerce yang menyoroti tujuh poin utama dalam industri e-commerce seperti Logistik, Pendanaan, Perlindungan Konsumen, Infrastruktur Komunikasi, Pajak, Keamanan Siber, hingga Pendidikan dan Sumber Daya Manusia.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan dan tim Kemenko Perekonomian Mira Tayyiba mengatakan, “Platform digital buka peluang semua orang. […] Kami ingin jadikan gerakan ini inklusif nasional. Pemerintah hanya satu bagian, pelakunya adalah dunia usaha dan masyarakat. Peta jalan [e-commerce] ini ingin pastikan ekosistemnya itu [siap] terbangun dan kuat. Itu [peta jalan e-commerce] juga ditujukan untuk sinkronkan program kementerian.”

Fokus Industri E-commerce Indonesia pada UMKM

Area pameran startup e-commerce di IESE 2016 / DailySocial — Area pameran startup e-commerce di IESE 2016

Ada satu hal yang diharapkan dengan menggelitanya industri digital di Indonesia ini, yaitu dapat memberi kontribusi peningkatan GDP Indonesia hingga dua persen. Terutama dengan keterlibatan sektor UMKM secara digital. Tapi, yang menjadi hambatan saat ini adalah tidak meratanya kesempatan UMKM Indonesia untuk terlibat secara digital.

Co-Founder Nurbaya Initiative Andy Sjarif mengatakan, “Untuk pertama kalinya UMKM terancam, karena tidak nyambung [dengan industri digital]. […] Kalau lihat transaksi sekarang, menyedihkan, UMKM besar tetapi transaksi online masih di bawah lima persen. […] Jika Indonesia melibatkan UMKM ke digital, kita [Indonesia] dapat dua persen tambahan GDP. […] Jalannya sudah ada, sekarang bagaimana secepat mungkin UMKM punya akses ke pasar online.”

Rudiantara pun menekankan bahwa e-commerce harus difokuskan untuk UMKM, pemain besar didorong tetapi UMKM juga harus dapat difasilitasi karena lebih dari setengah GDP disumbangkan oleh UKM. Lebih jauh, ia juga ingin inisiatif KUR (Kredit Usaha Rakyat) menjadi pendanaan bagi startup dapat direalisasikan agar bisa bantu mendorong UKM ke digital. Untuk e-commerce sendiri, Rudiantara optimis tahun ini bisa menyentuh $ 30 miliar (sekitar Rp 394 triliun).

Dari sisi pemerintah, kebijakan seperti Palapa Ring dan Desa Broadband terpadu terus digenjot demi memberikan akses digital yang lebih merata. Selain itu masih ada aturan mengenai TKDN. Harapannya, tahun 2019 nanti semua ibu kota kabupaten sudah terhubung jaringan broadband dan harga device untuk akses sudah lebih terjangkau.

Masih ada juga inisiatif untuk melahirkan 1000 startup hingga tahun 2020 nanti. CEO Kibar Yansen Kamto berharap melalui gerakan ini startup tidak akan menjadi hype lagi namun menjadi sesuatu yang biasa. Ia juga menggarisbawahi, dengan pembinaan yang tepat ekosistem startup akan tumbuh dan berkelanjutan.

Di hari pertama turut hadir juga Ketua Umum idEA Daniel Tumiwa, CEO Blilli Kusumo Martanto, CEO Bank Mandiri Kartika Wiroatmodjo, Board of Advisor idEA Mahendra Siregar, Proferos Ekonomi Internasional FEBUI Mari Elka Pangestu, Board Member ICT Ashwin Sasongko, CEO DailySocial Rama Mamuaya, Techinal Advisor TNS Indonesia Suresh Subramanian, Chairman of Indonesia Digital Association Edi Taslim, dan Senior Director Alibaba Guru Growrappan.

Gelaran IESE 2016 akan berlangsung selama tiga hari, dari 27 April-29 April 2016 yang mengambil tempat di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tanggerang. IESE akan membahas tuntas dinamika e-commerce dan industri digital di Indonesia dengan mengusung topik “ Welcoming The New Digital Energy of Asia”.

Menkominfo Targetkan Rencana Pitalebar Indonesia Rampung 1 Januari 2019

Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) ditargetkan akan rampung pada 1 Januari 2019. Kementerian Komunikasi dan Informasi di halaman resminya bahkan menargetkan semua ibukota kabupaten dan kota seluruh Indonesia terhubung serat optik. Kurang lebih mencakup 514 wilyah.

Dijelaskan dalam Rapat Kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menjelaskan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan para operator telekomunikasi, terutama Telkom untuk membangun infrastruktur broadband ini.

Diungkapkan Rudiantara, operator telekomunikasi, terutama Telkom, telah menyampaikan data tambahan ibukota kabupaten dan kota yang belum terhubung dengan infrastruktur telekomunikasi. Wilayah tersebut termasuk wilayah yang dinilai tidak memiliki nilai ekonomis bagi operator, namun menjadi kewajiban negara.

“Contoh misalkan daerah Natuna yang merupakan daerah strategis dari sisi geopolitik bagi negara tapi secara bisnis itu tidak feasible. Siapapun yang membangun infrastruktur fiber optik disana tidak akan mendapatkan rate of return dari sisi keuangan sehingga bank pun tidak akan memberikan pinjaman,” jelasnya.

Rudiantara juga menambahkan, di situlah nantinya peran pemerintah untuk menghubungkan jangan infrastruktur fiber optik yang tidak terlihat secara keuangan bagi operator. Pemerintah bisa menetapkan wilayah yang belum tersentuh operator untuk dibangun proyek Palapa Ring.

Selain infrastruktur, dalam dokumen RPI juga direncanakan pengembangan beberapa aspek teknologi yang coba diakselerasi pemerintah, seperti jaringan dan pusat data terpadu dan juga program pengembangan SDM dan Industri TIK Nasional. Khususnya untuk poin-poin e-pemerintahan, e-kesehatan, e-pendidikan, e-logistik, dan e-pengadaan.

RPI ini dibutuhkan Indonesia, terutama dalam rangka mengejar ketertinggalan Indonesia perihal kualitas dan jangkauan internet. Bappenas menargetkan dapat mendapatkan 49% konsumen dari pedesaan dan 71% konsumen di wilayah perkotaan dalam kurun waktu lima tahun (2014-2019).

Mengenai Paket Barat dan Paket Tengah Palapa Ring yang sudah ditandatangani Menkominfo menjelaskan, Paket Barat Palapa Ring akan mencakup Provinsi Riau dan Kepualauan Riau. Sedangkan Paket Tengah Palapa Ring mencakup Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

“Sudah selesai ditandatangani kontraknya dengan nilai total Paket Barat sebesar Rp3,48 Triliun dan Paket Tengah sebesar Rp3,51 Triliun. Begitu juga dengan Paket Timur Palapa Ring yang mencakup Provinsi NTT dan Maluku dengan total nilai Rp12,04 Triliun,” papar Rudiantara.

Rudiantara lebih jauh menjelaskan, saat ini pembangunan infrastruktur Palapa Ring masih terhalang kendala teknis. Pemerintah masih belum bisa memutuskan infrastruktur apa yang digunakan untuk pembangunan di Papua Tengah. Meski demikian Menkominfo menegaskan bahwa Kementerian Kominfo akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Rencananya pembangunan fiber optik akan terintegrasi dengan pembangunan jalan ke seluruh wilayah Papua.

Selain infrastruktur fiber optik pemerintah juga tengah berusaha menjangkau wilayah terpencil melalui jangkauan balon udara. Melalui kerja sama dengan INSITEK, Kominfo sedang mengembangkan balon udara yang bisa membawa konektivitas internet.

Kemkominfo Tantang Inovator Muda Lewat Program Solusi Desa Broadband Terpadu

Pada Jumat (15/4) silam, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) secara resmi membuka program Solusi Desa Broadband Terpadu (SDBT). Program ini bertujuan untuk membantu percepatan pembangunan bagi desa tertinggal lewat solusi teknologi yang berasal dari gagasan para inovator muda. Pendaftarannya sendiri sudah dibuka, mulai dari 15 April sampai 21 Mei 2016, untuk mencari 50 gagasan terbaik yang berhak mengikuti rangkaian program SDBT.

Sebelumnya pemerintah telah menjalankan program Desa Broadband Terpadu pada tahun 2015 yang kini jumlahnya diklaim sudah mencapai 50 desa percontohan. Namun fokus utamanya saat itu lebih ke penyediaan infrastruktur jaringan, bukan solusi digital.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, “Peralihan aktivitas ekonomi tradisional ke ekonomi digital dipastikan akan meningkatkan efesiensi proses ekonomi. Oleh sebab itu masyarakat harus sesegera mungkin dikondisikan untuk menyambut era ekonomi digital tersebut.”

Lebih jauh, Rudiantara juga menekankan bahwa jangan sampai aspek sosial dilupakan dalam program ini kerena pola pikir masyarakat desa dan kota terhadap teknologi sangat berbeda. Pria yang akrab disapa Chief RA tersebut menekankan bahwa perlu ada pendampingan untuk masyarakat desa agar mereka bisa menggunakan solusi digital terkait.

Pilot program rencananya akan diimplementasikan di Desa Jangkang (Riau), Desa Panca Karsa (Gorontalo), dan Kecamatan Atambua (NTT). Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi situs resmi program Solusi Desa Broadband Terpadu melalui tautan berikut.

IESE 2016 Akan Bahas Tuntas Dinamika E-Commerce di Indonesia

Kurang dari dua minggu lagi Indonesian E-commerce Summit & Expo (IESE) 2016 akan segera digelar. Acara yang akan berlangsung selama tiga hari ini akan menghadirkan berbagai sesi diskusi, workshop dan pameran yang akan berfokus pada bahasan seputar teknis dan bisnis e-commerce. Pemateri dari berbagai kalangan turut dihadirkan, mulai dari kalangan pemerintah, pelaku usaha dan juga investor, baik lokal maupun internasional.

Salah satu topik yang menarik bertema “disrupt or to be disrupted” yang akan dibawakan Co-Founder & Managing Partner East Ventures Willson Cuaca di sesi dan hari pertama workshop. Membahas bisnis yang mulai “mengganggu” tatanan model konvensional memang selalu menarik, terlebih e-commerce menjadi salah satu model bisnis yang begitu menggoyah.

Head of Performace Marketing MatahariMall Timothius Martin akan hadir menyampaikan seputar strategi untuk beradaptasi dengan konsumen online yang beragam. Bahasan ini juga akan dipertajam di sesi hari kedua oleh tim Verisign yang akan mengangkat strategi pemasaran untuk pangsa pasar dengan segmentasi tertentu. Menarik untuk dihadiri mengingat saat ini persaingan bisnis online sudah makin beringas dan tanpa batas, Butuh kombinasi strategi segar untuk menyiasatinya.

Bahasan lain seperti O2O (Online to Offline), marketplace, mobile commerce, big data hingga platform teknologi penyokong sistem e-commerce akan dibahas tuntas oleh para pembicara berkelas. Pada tiga hari tersebut, akan terdapat tiga sesi di tempat terpisah. Peserta workshop dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti sesi sesuai materi yang relevan dengan kebutuhan.

Selain sesi workshop juga akan diisi dengan diskusi (summit) dan pameran. Sesi diskusi menghadirkan para regulator dan pemain penting di bidang e-commerce. Chairman idEA Daniel Tuwima, Menkominfo Rudiantara, Mendag Thomas Lembong, Ketua Bekraf Triawan Munaf dan para pakar termasuk dari Dirjen Pajak akan menyampaikan insight seputar dinamika e-commerce di Indonesia.

Sesi pameran juga tak kalah menarik. Beberapa startup dan perusahaan e-commerce siap unjuk gigi di dalamnya. Mulai dari Veritrans, Espay, CBNCloud, Kudo, VADS dan beberapa perusahaan lain akan turut meramaikan pagelaran pemeran bisnis ini. Diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi para pengunjung seputar kesiapan bisnis dan sub-bisnis e-commerce yang berkembang di Indonesia.

IESE 2016 akan dihelat di Indonesia Convention Exhibition (Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1 BSD City Tangerang) pada tanggal 27-29 April 2016. Pembelian tiket saat ini masih dibuka dengan penawaran paket sesuai jadwal workshop yang dapat diikuti. Tiket dapat dibeli melalui halaman resmi IESE 2016 dan beberapa promo juga dapat dinikmati untuk mendapatkan penawaran yang lebih kompetitif.

–
Disclosure: DailySocial adalah media partner IESE 2016

F8 Meetup untuk Komunitas Developer untuk Pertama Kalinya Digelar di Jakarta

Kemarin malam (13/4) Facebook Indonesia bekerja sama dengan Kejora menggelar acara F8 Meetup di Kejora Headquarter, Jakarta. Acara ini merupakan yang pertama kali digelar di Indonesia dengan tujuan untuk memperkenalkan produk-produk baru dari Facebook yang diumumkan pada konferensi tahunan F8 di San Francisco. Acara serupa juga digelar oleh Facebook di 26 negara lainnya.

Lebih dari 70 persen pengembang digital yang memanfaatkan platform Facebook berada di luar Amerika Serikat. Dalam upaya menjangkau merekan agar mendapatkan apa yang diumumkan pada konferensi tahunan Facebook F8 di San Francisco, Facebook menggelar pertemuan di 27 negara (F8 Meetup) dan Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat kesempatan untuk menggelar F8 Meetup ini.

Head of Growth and Partnership Facebook Indonesia Daud Aditirto mengatakan, “Ini adalah pertama kalinya F8 Meetup digelar di Indonesia. […] Kenapa? Karena Indonesia adalah salah satu pasar paling penting bagi Facebook, […] F8 Meetup itu event untuk developer dan banyak pengembang di Indonesia yang memanfaatkan produk-produk dari Facebook. Tidak hanya iklan, tetapi juga produk seperti sharing button, messaging, Facebook login, dan lainnya.”

“Maka dari itu, kami merasa bahwa sanga t perlu bagi komunitas developer ini juga belajar mengenai program-program baru Facebook [yang diumumkan pada konferensi F8]. Seperti produk-produk baru dan juga rencana Facebook ke depan,” lanjut Daud.

Dalam acara F8 Meetup Jakarta ini, para pengembang lokal yang berpartisipasi mendapat kesempatan untuk menyaksikan video keynote dari Mark Zuckerberg mengenai rencana dan produk-produk baru dari Facebook. Selain itu, terdapat juga sesi berbagai dari para developer startup yang telah sukses memanfaatkan produk-produk Facebook, seperti Qerja dan Cupslice.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara juga turut hadir dalam acara ini dan berbagi mengenai program-program pemerintah yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekosistem teknologi digital di Indonesia. Para developer yang hadir juga mendapat kesempatan untuk melemparkan pertanyaan kepada Rudiantara yang disambut dengan antusias oleh beliau.

F8 Meetup Jakarta yang digelar pertama kali di Indonesia ini terselenggara atas kerja sama Facebook Indonesia dengan Kejora. Daud mengungkap bahwa tujuan dari gelaran pertama ini hanyalah untuk memperkenalkan produk-produk baru Facebook dan juga apa itu F8 pada pengembang lokal. Namun, ke depannya ia ingin dapat membawa developer Indonesia yang sukses memanfaatkan produk-prodk Facebook ke konferensi F8 di San Francisco.

“Kami juga mencari opportunity untuk membawa pengembang lokal itu untuk bisa kami show case-kan di acara F8 berikutnya yang digelar di Amerika Serikat,” tandasnya.

–
Disclosure: DailySocial adalah API partner F8 2016