Pemerintah Targetkan Kebijakan Pajak E-Commerce Rampung Tahun Ini

Pemerintah terus mengkaji kebijakan pajak yang akan diterapkan bagi industri e-commerce dan pemain di bidang Over The Top (OTT). Peraturan yang akan diterbitkan dalam sebuah Peraturan Pemerintah (PP) tersebut ditargetkan rampung di tahun ini. Tak bisa disama ratakan dengan pemungutan pajak bagi UKM atau industri pada umumnya, karena pemain di dunia maya memang memiliki berbagai pendekatan yang berbeda. Continue reading Pemerintah Targetkan Kebijakan Pajak E-Commerce Rampung Tahun Ini

Menkominfo Tangguhkan Rencana Pajak E-Commerce

Beberapa waktu lalu tersiar kabar bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memberlakukan pajak kepada setiap transaksi e-commerce. Setelah mendapatkan sejumlah masukan dari berbagai pihak mengenai roadmap industri e-commerce di tanah air Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengemukakan akan menangguhkan penerapan kebijakan terkait pajak di bisnis e-commerce.

Continue reading Menkominfo Tangguhkan Rencana Pajak E-Commerce

Pelaku Industri E-Commerce Pertanyakan Pajak Apalagi yang Ingin Dikenakan Pemerintah

Rencana pemerintah untuk memberlakukan kewajiban pajak pada pemain e-commerce rupanya tidak main-main. Pemerintah saat ini tengah mematangkan rencana tersebut dengan berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait. Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika, mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan perihal rencana aturan tersebut. Bahkan menurutnya, tidak hanya e-commerce, tetapi juga pemain over the top (OTT) yang memiliki transaksi juga akan dikenai pajak.

Continue reading Pelaku Industri E-Commerce Pertanyakan Pajak Apalagi yang Ingin Dikenakan Pemerintah

William Tanuwijaya: Ada Kesalahpahaman Persepsi Soal Investasi Asing di Tokopedia

Baru-baru ini dunia industri digital Indonesia menjadi ramai dengan adanya pemberitaan mengenai rencana pemerintah untuk menjadikan layanan e-commerce besar sebagai target pajak, khususnya e-commerce yang dimiliki pihak asing atau yang mendapat suntikan dana dari investor asing dalam jumlah besar. Salah satu yang dibidik adalah layanan marketplace Tokopedia yang tahun lalu mendapatkan pendanaan $100 juta dari anak perusahaan Softbank Jepang dan Sequoia Capital yang berbasis di Silicon Valley.

Continue reading William Tanuwijaya: Ada Kesalahpahaman Persepsi Soal Investasi Asing di Tokopedia

Sistem OnlinePajak Mudahkan Kegiatan Pajak untuk UKM

Pencatatan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang dilakukan setahun sekali merupakan momok bagi semua orang, baik perusahaan, Usaha Kecil Menengah (UKM), bahkan perorangan. Khusus untuk UKM dengan pendapatan tahunan di atas $450 ribu, pelaporan pajak bisa menjadi mimpi buruk karena keterbatasan sumber daya, baik untuk membayar tenaga keuangan maupun meluangkan waktu untuk me-review semua transaksi dan pajak yang harus dibayarkannya. OnlinePajak berusaha menjadi jembatan untuk memudahkan kegiatan perpajakan untuk UKM dengan sistem yang dijalankan secara online.

Continue reading Sistem OnlinePajak Mudahkan Kegiatan Pajak untuk UKM

Kementerian Perdagangan Temukan Cara Kenakan Pajak untuk Transaksi E-Commerce

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengaku telah menemukan cara untuk mengenakan pajak bagi transaksi e-commerce. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menyebutkan pihaknya menggandeng perusahaan piranti lunak raksasa, yang belum disebutkan namanya, untuk melacak semua transaksi online di Indonesia.

Continue reading Kementerian Perdagangan Temukan Cara Kenakan Pajak untuk Transaksi E-Commerce

Tidak Hanya di Indonesia, Dunia Internasional Pun Masih Belum Jelas Soal Aturan Pajak Transaksi Online

Di tengah pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia, muncul kabar yang kini ramai dibicarakan, bahkan bisa dibilang meresahkan bagi sebagian orang. Yakni, rencana bahwa bisnis online akan segera dikenai pajak. Tidak hanya di Indonesia, penerapan pajak pada transaksi online di pasar internasional pun masih termasuk hal yang relatif baru.
(null)

Kesiapan Indonesia Menghadapi Rencana Pajak E-Commerce

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bakal segera memberlakukan pajak bagi toko online. Seperti dikutip dari Kontan, nantinya setiap transaksi online akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dari nilai jual. Rencana ini sudah disampaikan oleh pihak Ditjen Pajak dalam pertemuan dengan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII). Ini merupakan langkah lanjutan Ditjen Pajak menggenjot pendapatan negara, setelah sebelumnya juga menarget sektor Usaha Kecil Menengah (UKM, yang bernilai 1%) dan pengusaha properti.

(null)

Ide Aneh : Kenakan Pajak untuk Situs dan Blog Komersil UPDATE VIDEO

Melihat sebuah berita di website Bisnis Indonesia (thx Hanny for the link) membuat saya berpikir keras, berpikir keras untuk berusaha memikirkan apa yang dipikirkan para pejabat di Depkominfo. Rumit? Pasti! Sayangnya dengan pemikiran yang rumit itu sama sekali tidak menghasilkan solusi yang efektif selain mencoba menguras uang dari rakyat dengan istilah keren … PAJAK!

Kusmayanto Kardiman, Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menrsitek) kemarin menyatakan bahwa pertumbuhan blog pribadi sebagai sarana jual-beli cukup tinggi dan merupakan potensi positif.

Pemerintah melihat itu sebagai suatu potensi pemasukan baru dari pajak – Kusmayanto Kardiman

Saya melihat data yang sama dengan yang dilihat menristek, data pertumbuhan blog pribadi sebagai sarana jual beli memang meningkat cukup banyak tahun 2008 kemarin. Sebuah sentimen positif yang merupakan indikasi kemajuan bangsa kita di bidang internet. Meskipun dengan data yang sama ini, saya justru lebih memilih untuk melihatnya sebagai sebuah potensi untuk memanfaatkan para pengangguran – pengangguran yang berjubel itu dengan media internet yang memang dikenal sebagai media yang murah dan efektif. Atau minimal, maksimalkan pengetahuan tentang blog dan internet (yang juga sudah dilakukan beberapa pihak) demi kemajuan bangsa, dan menarik pajak dari hal tersebut adalah ide yang tolol dan justru mematikan niat para calon-calon nentreprenuer untuk memulai usaha via internet.

Memang sih, ide ini hanya baru rencana dan belum ada planning untuk realisasi dalam waktu dekat, namun rasanya pemikiran-pemikiran seperti ini harus dihilangkan. Terlepas dari bagaimana cara implementasinya (ini juga menarik) ide sepertinya sudah cukup absurd untuk saya.

Intinya yang ingin saya sampaikan : Kalau memang ada potensi positif, ya seharusnya didukung supaya berkembang, bukannya malah dikenakan pajak yang justru membuat calon netpreneur mengurungkan niatnya. Apakah masih kurang pajak yang kami setor ke pemerintah secara ikhlas dan tanpa mengharapkan adanya timbal balik?? Kalau ada yang memiliki argumen dan alasan yang kuat bagi pemerintah untuk mengenakan pajak, saya ingin sekali mendengarnya, silahkan tinggalkan komentar.

Simak diskusinya disini (thread saya) dan disini (thread hanny).