On E-Commerce Tax: The Government Agrees Not To Require TIN for Online Sellers

Finance Minister Sri Mulyani agreed not to require online sellers to have Taxpayer Identification Number (NPWP). It’s a result of an agreement with Indonesian E-Commerce Association (IDEA) held this afternoon (16/1).

Sri Mulyani said this decision was taken after considering many sellers in marketplace platform have income below the Non-Taxable Income (PTKP) or Rp54 million per year. Therefore, TIN is not required in the policy.

“We’ve had a lot of discussion with them on what idEA said most sellers are students or housewives who want to start running business through marketplace platform. They don’t need to be requested for ID or TIN,” she said, quoted Katadata.

Further detail of the regulation will be issued by Directorate General of Taxation, said Sri Mulyani. However, she emphasized, the Financial Ministry Regulation (PMK 210) won’t change. The government’s enthusiasm as outlined in this policy is not merely a desire for a single tax. In fact, they’re encouraging a new industry growth with strict regulations.

“This PMK is not the one that collects online taxes but the procedures are implying that it requires ID or TIN. We announce that there’s no need for ID or TIN number. It’ll be in Directorate General Regulation (Perdirjen).”

The second decision is a commitment to maintain the level of playing field between marketplace platform organizer with social media. Sri Mulyani aware of the fear and committed to make an intensive discussion with all business players to maintain the ecosystem.

Last, is to make it easier to report for the marketplace platform organizers. In t erms of regulation, they’ve informed some data to Kemkominfo, BPS, and BI.

The government will make information distribution from the marketplace as simple as possible. If necessary, it’ll be made seamless or currently attached in the business model that wouldn’t require special effort.

“Therefore, they [marketplace platform] don’t need to feel bothered to go after institutions one by one. No special effort to deliver necessary information for institution because we’ll be the one to coordinate it,” she explained.

On the same occasion, Ignatius Untung is attended as the Chairman of IDEA. He appreciates Sri Mulyani’s response to their opinion.

“We, from idEA, are so glad. We have the same spirit, not to create fear for the business but otherwise. We [e-commerce] are very comply with the regulations and Finance Ministry to support other business model growing the same playing field,” he mentioned.

Previously, idEA showed its objection to the government after the PMK 210 was issued on (1/14).


Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

Soal Pajak E-Commerce, Pemerintah Sepakat Tak Wajibkan Pedagang Online Punya NPWP

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyetujui untuk tidak mewajibkan pedagang online memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Keputusan ini merupakan salah satu hasil kesepakatan dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) yang diadakan siang tadi, (16/1).

Sri Mulyani menjelaskan keputusan ini diambil setelah memperhatikan bahwa banyak pedagang di platform marketplace yang memiliki penghasilan di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau di bawah Rp54 juta per tahunnya. Dengan alasan itu, maka kewajiban NPWP tidak masuk dalam kebijakan tersebut.

“Kami sudah diskusi banyak dengan pelaku bahwa yang disampaikan idEA banyak pedagang dari mahasiswa, ibu rumah tangga yang ingin memulai bisnis lewat platform marketplace. Mereka tidak perlu dihalangi dengan menyerahkan NPWP maupun NIK,” terangnya dikutip dari Katadata.

Sri Mulyani menyebut aturan tersebut lebih detil akan diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Akan tetapi dia menegaskan bahwa PMK 210 tidak ada yang diubah isinya. Semangat pemerintah yang dituangkan dalam beleid ini bukan melulu keinginan untuk menarik pajak saja. Justru pemerintah ingin mendorong industri yang baru tumbuh dengan aturan-aturan agar lebih tertib.

“Bahwa PMK ini bukan PMK yang memungut pajak online, melainkan tata cara di dalamnya yang menimbulkan reaksi seperti adanya keharusan membuat NPWP atau NIK. Kita sampaikan bahwa tidak ada keharusan untuk sampaikan NPWP atau NIK. Nanti diatur dalam Perdirjen.”

Keputusan kedua yang akan ditindaklanjuti adalah komitmen untuk terus menjaga level of playing field antara penyedia platform marketplace dengan media sosial. Sri Mulyani memahami ketakutan tersebut dan memberikan komitmen untuk terus berdiskusi secara intensif dengan para pelaku usaha demi menjaga bentuk ekosistemnya.

Terakhir adalah memberi kemudahan untuk sisi pelaporan buat penyedia platform marketplace. Secara ketentuan, marketplace memang sudah menginformasikan beberapa data kepada Kemkominfo, BPS, dan BI.

Pemerintah tetap mengupayakan skema penyampaian informasi dari marketplace sesederhana mungkin. Bila perlu, skemanya dibuat seamless atau sudah ada di model bisnisnya sehingga tidak memerlukan upaya khusus.

“Sehingga mereka [platform marketplace] tidak perlu merasa direpotkan harus mendatangi kembali satu per satu instansi. Mereka tidak perlu effort khusus untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan tiap instansi karena dari kami yang akan koordinasikan,” pungkas Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, turut hadir Ketua idEA Ignatius Untung. Dia mengapresiasi respons Sri Mulyani atas masukan yang sudah mereka berikan.

“Kami dari idEA mengucapkan terima kasih. Semangatnya sama, ini bukan untuk membuat orang buat usaha jadi takut justru sebaliknya. Kita [e-commerce] paling comply dengan aturan dan Menkeu dukung model bisnis lain agar tumbuh playing field yang sama,” kata Untung.

Sebelumnya, idEA menunjukkan keberatannya kepada pemerintah pasca diterbitkannya PMK 210 pada Senin lalu (14/1).

Kisruh Pajak E-Commerce, idEA Minta Penangguhan

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PML.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pemerintah menyebut peraturan ini hanya mempertegas tata laksananya saja.

Dalam pasal 2 PMK ini, menjelaskan sistem perpajakan di platform e-commerce meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPn).

“Ini bukan hal baru, tapi yang kami atur adalah tata laksananya,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dikutip dari CNN Indonesia.

Tata caranya juga terbilang serupa dengan badan usaha lain, yakni wajib memiliki NPWP, mau memungut PPN dan PPh terkait penjualan barang, dan penyediaan layanan platform marketplace, dan wajib melakukan rekapitulasi transaksi setiap periodenya.

Sri Mulyani juga menyatakan bahwa skema pajak yang diterapkan di platform e-commerce ini bertujuan untuk menjaga iklim investasi makanya disusun dengan sangat hati-hati. Meskipun demikian, dia mengaku masalah perpajakan ini memang sesuatu yang masih sensitif.

“Saya selaku Menteri Keuangan juga harus menjaga iklim investasi. Masalah perpajakan itu bukanlah hal mudah.”

Tak hanya mengatur platform e-commerce, beleid ini juga menyentuh pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online ritel, classified ads, daily deals, dan media sosial. Keseluruhannya wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai aturan yang berlaku.

idEA minta penangguhan

Pasca aturan ini terbit, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) langsung meminta kepada pemerintah untuk segera menangguhkan pelaksanaannya yang sudah ditetapkan pada 1 April 2019 mendatang. Keputusan yang diambil asosiasi tentunya secara tidak langsung demi kepentingan anggotanya dan pihak terkait.

Dalam konferensi pers yang diadakan idEA pada hari ini (14/1), Ketua Umum idEA Ignatius Untung mengkhawatirkan terjadinya perpindahan para pengusaha mikro yang sudah memanfaatkan platform e-commerce ke media sosial.

Pasalnya menurut hasil studi internal idEA, 95% pelaku UKM masih berjualan di platform media sosial dan hanya 19% yang sudah menggunakan marketplace.

“Seharusnya yang dikejar adalah yang 95% [yang berjualan di media sosial,” katanya.

Seperti yang disebutkan, aturan baru memang sudah menyentuh perpajakan di media sosial dan platform sejenis. Akan tetapi, masih sulit untuk pemerintah pungut pajaknya karena belum ada kajian konkret mengenai tata cara memajaki penjual yang memanfaatkan media sosial untuk berjualan. Apalagi, baik individu maupun pelaku usaha belum banyak yang sudah memiliki NPWP.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah infrastruktur penyedia marketplace untuk memungut pajak atau memverifikasi NPWP. Hingga kini belum ada integrasi dengan sistem Ditjen Pajak atau Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

“Kesiapan infrastruktur itu enggak akan kekejar sampai 1 April karena ini butuh koneksi dengan antar bagian pemerintah. Kalau NPWP-nya palsu bagaimana? kan verifikasinya repot.”

Dengan berbagai alasan inilah yang memutuskan untuk meminta penundaan implementasi PMK 210 hingga ada kajian lebih lanjut. Adapun saat ini idEA tengah melakukan kajian mengenai dampak pungutan pajak terhadap penjual, marketplace dan ekonomi negara. Karena studi ini bakal melibatkan lintas institusi, dia memprediksi hitungan kasar yang dibutuhkan sekitar satu tahun.

“Studinya enggak mungkin selesai dalam tiga bulan. Kami meminta untuk ditangguhkan penerapan pada 1 April ini sampai studi selesai. Dugaan kami harusnya tidak [selesai] di 2019 paling cepat di 2020, dengan catatan semua prosesnya lancar.”

“Kami sudah kirim surat untuk audiensi dengan Kemenkeu,” tutup Untung.

Penangguhan kurang beralasan

Pengamat Informasi Teknologi (IT) dan Siber dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Kun Arief Cahyantoro mengatakan pendapat idEA kurang beralasan. Menurutnya, di Pasal 3 Ayat 9 dan 10 telah menjelaskan bagaimana aturan terkait pedagang mikro tersebut (pada PMK-10 disebut sebagai pedagang kecil) bahwa pedagang mikro yang belum melewati batasan pengusaha kecil “dapat tidak dikukuhkan” sebagai PKP.

“Sehingga poin penting dalam PMK ini terkait pajak pedagang mikro bahwa pedagang mikro akan “sangat diuntungkan” karena mereka tidak akan dibebani pajak sama sekali,” terangnya kepada DailySocial.

Di sisi lain, sambungnya, sesuai PMK-10 Pasal 6, seluruh pedagang dan penyedia jasa “wajib memiliki NPWP” menjadi poinpenting yang menguntungkan pedagang mikro. Karena dengan aturan ini para pedagang akan dijamin usahanya terutama menghadapi persaingan usaha dengan pedagang-pedagang yang berasal dari luar negeri.

Lagipula, tujuan utama dari setiap pedagang punya NPWP adalah jaminan keamanan ekonomi bukan hanya lokal bahkan nasional. Ketiadaan data pedagang yang terdaftar, menjadi potensi pencucian uang seperti kejadian beberapa tahun lalu yang terjadi pada bisnis pulsa elektronik seluler. Di mana uang dicuci melalui pelapak-pelapak kecil dari penjual pulsa.

“Masalah shifting ke platform media sosial, PMK-10 pasal 3 ayat 1 (b) menjelaskan bahwa media sosial adalah salah satu platform yang juga menjadi pengawasan pajak,” tandasnya.

idEA Gelar idEA Works, Program Menyeimbangkan Suplai dan Permintaan Talenta Digital

Survei idEA menyebut sebuah startup paling tidak harus mengeluarkan biaya sebesar Rp210 juta sampai Rp1,1 miliar untuk merekrut C-level lewat headhunter. Tingginya biaya ini disebabkan kurangnya suplai SDM talenta digital di Indonesia.

Ketua Umum idEA Ignatius Untung merinci lebih jauh, untuk level junior biaya yang harus dirogoh startup antara Rp13,2 juta sampai Rp29 juta. Level menengah Rp25 juta sampai Rp79 juta dan level senior Rp66 juta sampai Rp264 juta. Biaya ini belum termasuk gaji dan fasilitas lain untuk talenta.

Sudah menghabiskan biaya yang tinggi, rasio pegawai keluar masuk (turnover rate) cukup tinggi mencapai 19,22%. Rasio ini cukup tinggi dibandingkan perusahaan konvensional di bawah 10%.

“Karena suplainya yang kecil, jadinya ada tren bajak membajak talenta. Pastinya kalau pindah perusahaan yang dilihat adalah gajinya pasti naik. Ini yang membuat biaya tinggi,” ujarnya, Kamis (8/11).

Profesi talenta digital dengan gaji termahal di Indonesia adalah di sektor IT, seperti programmer, developer, dan engineer. Kemudian disusul product manager, data (business intelligent), digital marketing, brand manager, dan sales. Kelima profesi tersebut sekaligus dinobatkan memiliki turn over rate tertinggi dibandingkan pekerjaan lainnya.

Survei juga menyebut tahun depan diprediksi kebutuhan talenta digital bakal naik 35,1%. Pada tahun ini pertumbuhan rekrut talenta digital mencapai 76,8%. Perusahaan berpotensi rugi minimal Rp20 juta perbulan untuk setiap posisi yang mengalami kekosongan.

Padahal, setiap kali perusahaan mendapat talenta dan bertahan antara 2 sampai 3 tahun, dia dikategorikan sebagai pegawai yang baik. Sebab setiap talenta memiliki life time value secara rerata lebih dari Rp720 miliar.

Dari hasil survei dilihat, posisi terbesar talenta hanya bertahan di satu perusahaan antara 1 sampai dua tahun. Talenta yang bekerja lebih dari 5 sampai 6 tahun jumlahnya terkecil.

“Karena aset terbesar startup ada SDM. Beda dengan perusahaan besar yang punya aset tetap seperti tanah, gedung, dan sebagainya. SDM juga bukan aset yang susut secara nilainya.”

Untuk menyelesaikan soal ini, idEA akan membuat panduan soal gaji yang bisa menjadi acuan buat para perusahaan startup demi memperbaiki kondisi. Bagaimana sebaiknya gaji yang harus diberikan untuk setiap profesi sebab selama ini tidak ada sumber data yang valid dalam penentuannya.

“Sehingga, meski status sudah unicorn jadi perlu tahu seberapa besar gaji yang pantas diberikan ke pegawainya. Jangan karena sudah unicorn, uangnya banyak jadi bisa seenaknya [menggaji]. Meski ini nantinya hanya bersifat panduan saja, tidak diwajibkan harus dipatuhi.”

Tidak hanya melakukan survei soal rekrutmen saja, idEA juga menyelidiki dari sisi suplai di lapangan. Hasilnya, sebanyak 87% calon mahasiswa memilih jurusan bukan dengan alasan ideal, kemudian sebanyak 50,55% calon mahasiwa memutuskan jurusan karena faktor eksternal.

Lalu, fakta lain memperlihatkan 65,55% calon mahasiswa hampir tidak tahu pekerjaan dari jurusan yang dipilih. Kondisi ini mengakibatkan lulusan yang dihasilkan oleh universitas adalah biasa-biasa saja. Bisa dijadikan sebagai salah satu penyebab angka pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi hingga semester I/2018 mencapai 800 ribu orang.

“Ini merupakan akibat dari contextless learning di Indonesia. Hasilnya kebanyakan lulusan universitas ditempatkan sebagai lulusan yang pas-pasan atau mediocre graduates,” tambah Ketua Bidang Human Capital Development idEA Sofian Lusa.

Survei idEA ini dilakukan terhadap startup, pelajar SMA, dan guru yang berlokasi di tiga kota, Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Masing-masing ketegori responden di tiap kota diambil 500 orang responden.

Gelar idEA Works

Atas hasil survei internal asosiasi, ditambah survei yang disadur dari lembaga lain, memutuskan untuk menggelar program pelatihan SDM “idEA Works.” Program ini bakal digelar pada Februari 2019 dengan menggandeng pelaku industri, kampus, dan sekolah menengah atas, berikutnya akan jadi agenda tahunan rutin idEA untuk kedepannya.

Ada dua turunan program dari IdEA Works ini. Ada idEA Works Edu sebagai expo informasi sekolah dan karir yang menyasar anak sekolah sebelum masuk ke perguruan tinggi dan idEA Works Pro untuk forum pengembangan karier profesional.

“Program yang bakal kami jalankan ini ternyata beriringan dengan pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan pemerintah. Selanjutnya kami membangun dari sisi SDM,” ucap Untung.

Asosiasi akan melakukan canvassing ke berbagai sekolah menengah atas di Jakarta untuk presentasi ke pelajar, orang tua, dan guru memberikan mereka edukasi secara menyeluruh tentang pekerjaan di era digital.

Bakal ada materi soal profil pekerjaan, kisaran gaji yang diterima, bagian dalam bagaimana perusahaan digital bekerja, hingga suasana kantor. Seluruh informasi tersebut akan tersedia dan bisa diakses materinya oleh para orang tua. Sehingga ada gambaran soal minat, bakat, dan jurusan yang tepat dan nantinya bisa memberi profesi yang berdampak.

“Ini bisa memberikan benefit kepada kampus karena mereka bisa dipertemukan dengan bibit mahasiswa yang bagus dan dorong anak-anak untuk tertarik merintis karir di perusahaan digital.”

Sementara itu, untuk idEA Works Pro merupakan jembatan untuk orang-orang yang baru merintis karir atau sudah level profesional dan ingin meningkatkan kemampuan dirinya agar lebih baik. Atau bisa juga mencari kesempatan baru di perusahaan digital.

“Ini [idEA Works Pro] bukan job fair. Bisa buat cari kerja, namun juga dipakai untuk orang-orang yang mau perbagus kariernya dengan insight dari pakar-pakarnya karena juga ada seminar.”

Konsep mencari kerja yang diusung disebut Elevator Pitch. Jadi kandidat melakukan pitching selama dua menit di depan perusahaan apa kemampuan pribadi yang diunggulkan sehingga bisa bermanfaat buat perusahaan. Ada juga Win Job Competition dengan menyelesaikan case study yang ditantang oleh perusahaan, lalu kandidat akan pitching, dan kalau terpilih dialah yang berhak mendapat pekerjaan tersebut.

“Melalui idEA Works kami berkomitmen untuk membantu kampus, dan talenta muda untuk menjadi lulusan berkualitas yang bisa memberikan kontribusi pada ekonomi digital Indonesia,” pungkas Untung.

Mengungkap Layanan E-Commerce Terpopuler di Indonesia

Melati sering berbelanja secara online. Untuk keperluan pribadi, terutama membeli aksesoris smartphone, grocery, dan lainnya ia mempercayai layanan asal Tiongkok, JD.id. Alasannya cukup sederhana, ia percaya dengan tagline #Dijaminori, yaitu hanya menjual produk original. Soal harga atau cepatnya pengiriman ternyata bukan menjadi pilihan pertama.

Di sisi lain, bagi Adel, bebas ongkos kirim justru menjadi pemicu utama. Tak heran jika ia memilih Shopee Indonesia sebagai layanan e-commerce favorit.

Semua alasan tersebut mengerucut pada bagaimana layanan e-commerce menangkap kebutuhan dan keinginan konsumen. Tidak lagi tergoda dengan diskon atau promo, konsumen lebih mencari kepuasan personal, karena dimudahkan untuk membeli produk yang diinginkan.

Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee melesat

iPrice Group, pengusung layanan metasearch engine yang beroperasi di Asia Tenggara, baru-baru ini menghadirkan The Map of E-commerce Indonesia yang mengupas peta layanan e-commerce berdasarkan average quarterly traffic, mobile application ranking, social media followers dan jumlah pegawai. Hasil data terkini berdasarkan data Q2 2018.

Hal menarik yang menjadi highlight adalah melajunya Tokopedia dan Bukalapak sebagai layanan e-commerce dengan traffic tertinggi, di atas Lazada yang selama ini merajai pasar Asia Tenggara. Memang metrik yang digunakan hanya menghitung traffic di browser (desktop dan mobile) dan tidak menghitung penggunaan aplikasi, tetapi data ini menunjukkan pergeseran tentang bagaimana konsumen Indonesia memilih layanan e-commerce favoritnya.

Statistik kunjungan dan ranking aplikasi mobile untuk e-commerce Indonesia
Statistik kunjungan dan ranking aplikasi mobile untuk e-commerce Indonesia

Kepada DailySocial, Head of Corporate Communications Tokopedia Priscilla Anais mengungkapkan, Tokopedia dikunjungi lebih dari 73 juta masyarakat (unique visit) Indonesia per bulannya (situs dan aplikasi), dengan total kunjungan dalam sebulan mencapai 332 juta (total visit), pada bulan Mei 2018.

Hal menarik yang menjadikan Tokopedia mengalami lonjakan pengunjung di kuartal kedua 2018 adalah festival belanja online Ramadhan Ekstra. Program ini menghadirkan ratusan produk eksklusif, flash sale, dan potongan harga yang sangat menarik untuk berbagai kebutuhan Ramadhan.

Disebutkan penggunaan layanan Tokopedia 80% berbasiskan mobile, sejalan dengan perilaku konsumen Indonesia yang mobile first dan harga smartphone yang semakin terjangkau.

Sementara Chief Strategy Officer Bukalapak Teddy Oetomo, kepada DailySocial, mengungkapkan, pihak Bukalapak tidak dapat membenarkan atau menyalahkan hasil perhitungan iPrice tersebut.

Teddy merinci, berdasarkan data yang dimiliki Bukalapak, traffic di Q2 2018 naik hampir 3 kali lipat dibandingkan Q2 2017, sementara jumlah active user meningkat hingga 2 kali lipat. Sepanjang Q2 2018, Bukalapak mencatat jumlah pengguna terbanyak menggunakan platform Android, disusul mobile web dan desktop.

Informasi enam layanan e-commerce terbesar di Indonesia
Informasi enam layanan e-commerce terbesar di Indonesia

Hal yang tak kalah menarik adalah berjayanya Shopee sebagai layanan yang menduduki posisi pertama di ranah aplikasi mobile, baik untuk Android maupun iOS. Angka ini cukup mengejutkan, mengingat Shopee baru tiga tahun hadir bersaing di Indonesia.

Country Brand Manager Shopee Indonesia Rezki Yanuar kepada DailySocial mengatakan, sesuai data yang dikumpulkan iPrice, Shopee selama ini fokus kepada inovasi aplikasi mobile. Menurut data yang dikumpulkan Shopee, saat ini Shopee telah diunduh lebih dari 61 juta kali dengan rata-rata tiap bulannya mencapai 110 juta kunjungan. Lebih dari 95% pengguna Shopee melakukan transaksi melalui smartphone.

Survei ke masyarakat

Untuk mendukung data ini, DailySocial melakukan survei, bekerja sama dengan JakPat, untuk mengetahui layanan e-commerce favorit versi responden. Survei dilakukan terhadap 2026 responden di seluruh Indonesia.

Berdasarkan survei ini, Shopee ternyata menjadi layanan e-commerce yang paling sering digunakan oleh responden (34%). Posisi berikutnya berturut-turut diikuti Tokopedia (28%), Bukalapak (17,5%) dan Lazada (14%). Blibli menduduki posisi juru kunci dalam hal popularitas di masyarakat.

Berdasarkan survei DailySocial dan JakPat, Shopee kini jadi layanan e-commerce terpopuler
Berdasarkan survei DailySocial dan JakPat, Shopee kini jadi layanan e-commerce terpopuler

 

Lebih lanjut, hasil survei ini mengungkapkan bahwa sebuah layanan e-commerce dianggap favorit dengan alasan harga yang lebih terjangkau (31%), promo diskon (26%), variasi pilihan produk (19%), dan pengiriman gratis (15%).

Urusan harga masih jadi faktor penting yang mendorong preferensi layanan e-commerce
Urusan harga masih jadi faktor penting yang mendorong preferensi layanan e-commerce

Potensi masa depan

Studi McKinsey pada tahun 2016 memprediksi bahwa di tahun 2025 dampak ekonomi digital bagi Indonesia bisa meningkatkan GDP hingga $35 miliar dan menambah 3,7 juta lapangan pekerjaan baru.

Menurut Ketua Umum idEA Ignatius Untung, ke depannya persaingan antara layanan e-commerce akan semakin sengit. Dibutuhkan dana yang besar agar bisnis bisa berjalan. Mereka yang tidak memiliki strategi akan terancam merger, diakuisisi atau terpaksa gulung tikar. E-commerce yang masih berusaha mencari dan membangun pembeli yang loyal dengan memberikan harga murah, akan mengalami kesulitan.

Dari enam besar pemain industri ini, tiga layanan e-commerce di Indonesia memiliki investor yang terafiliasi dengan Alibaba, yaitu Lazada (akuisisi penuh), Tokopedia, dan Bukalapak (melalui Ant Financial). Sementara dua layanan lainnya terafiliasi dengan Tencent, yaitu Shopee dan JD.id. Hanya Blibli yang murni dimiliki konglomerasi lokal melalui GDP Venture.

“Karena pada akhirnya produk yang dijual sama, hari ini brand A bisa lebih murah, tapi hari lain bisa gantian. Untuk itu kemungkinan pemain akan mulai fokus ke area yg lebih unik. Tidak cuma sekedar asal lebih murah, karena semua juga bisa murah dengan promo,” kata Untung.

Resmikan Kepengurusan Baru, idEA Fokus ke Pengembangan Ekonomi Digital

Pasca terpilihnya Country General Manager Rumah123 Ignatius Untung sebagai  Ketua Umum idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia) untuk masa bakti 2018-2020, idEA secara resmi memperkenalkan kepengurusan yang baru dan menyampaikan sejumlah rencana yang akan dijalankan.

Salah satu fokus utama idEA saat ini adalah mengubah konsep asosiasi yang dulunya hanya fokus ke layanan e-commerce. Kini mereka memfasilitasi semua bisnis ekonomi digital, bahkan di luar layanan e-commerce. Termasuk yang dicakup adalah sharing economy, on demand service, health technology, agriculture, internet of things, game, content. Istilah yang nantinya akan diterapkan adalah Digital Economy Association.

Perubahan tersebut dianggap relevan dilakukan idEA untuk kebutuhan yang akan datang. Di kepengurusan kali ini, Asosiasi e-commerce Indonesia memiliki visi mengakselerasi keberpihakan terhadap industri ekonomi digital.

“Secara khusus idEA ingin mengajak stakeholder untuk berpihak kepada teknologi digital. Bukan cuma fokus kepada layanan e-commerce, tapi juga semua pihak terkait yang masuk dalam ekonomi digital,” kata Untung.

Kepengurusan periode ini akan lebih comprehensive mendorong kedaulatan ekonomi yang bertumpu pada ekonomi digital, meliputi pendampingan pemerintah dalam penciptaan aturan dan iklim bisnis yang mendukung tumbuh kembang industri ekonomi digital.

Membuat portal komunitas

Fokus lain yang akan dilancarkan idEA adalah membentuk sebuah wadah berbentuk komunitas, agar perusahaan teknologi, termasuk di dalamnya pekerja, bisa bertemu dan melakukan diskusi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kompetisi sengit antar perusahaan. Di sisi lain, startup juga bisa dengan mudah menemukan talenta yang dibutuhkan berdasarkan rekomendasi sesama pekerja.

“Dari pengalaman saya pribadi bekerja di portal properti, banyak sekali benturan dan persaingan bisnis. Melalui komunitas ini harapannya semua bisa didiskusikan, agar persaingan bisa berjalan lebih positif,” kata Untung.

idEA juga secara khusus akan melakukan consumer research, market education, public relation dan market research. Harapannya kegiatan ini bisa membantu regulator mengumpulkan data dan melakukan sosialisasi ke pelaku usaha.

“Tentunya tantangan kami dari idEA adalah mengumpulkan data transaksi yang akurat dan lengkap dari layanan e-commerce. Bersama BPS diharapkan hal tersebut bisa memberikan hasil lebih cepat,” kata Untung.

Mengeluarkan standarisasi layanan e-commerce

Ketua Umum idEA Ignatius Untung
Ketua Umum idEA Ignatius Untung

Meneruskan program yang diusung sejak kepemimpinan Daniel Tumiwa, yaitu standarisasi layanan e-commerce, layanan e-commerce bisa mendapatkan peringkat atau grade berdasarkan rekomendasi dan standarisasi yang dikeluarkan idEA, termasuk soal pembelian dan pengantaran.

Masih dalam tahapan sosialisasi dan diskusi, peringkat atau grade tersebut akan terbagi menjadi grade A, B, C.

“Misalnya ketika pembeli melakukan pembelian hingga pengiriman, seberapa cepat respon dari penjual hingga barang tiba di rumah. Semua proses tersebut bisa masuk dalam standarisasi idEA,” kata Untung.

Layanan e-commerce bisa mengajukan standarisasi tersebut kepada idEA, namun mereka tidak memaksa semua layanan e-commerce untuk comply dengan standarisasi yang nantinya akan serupa konsep ISO (International Organization for Standardization). Targetnya hingga tahun 2020, sosialisasi dan pembagian kategori standarisasi tersebut bisa final.

Hal lain yang menjadi fokus idEA adalah penerapan tarif bawah. idEA akan memonitor adanya pemberian subsidi dari layanan e-commerce terkait penjualan produk impor dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga aslinya di pasaran.

Jika terbukti memberikan subsidi, layanan tersebut akan diperiksa, apakah masih memberikan keuntungan atau merugi. Di sisi lain, kegiatan ini bisa meminimalisir kegiatan pemberian subsidi yang makin masif di kalangan layanan e-commerce di Indonesia.

“Pada dasarnya tidak ada layanan e-commerce hingga transportasi online yang ingin memberikan subsidi. Namun semakin ketatnya persaingan menjadikan kegiatan ini tidak bisa dihindari. Untuk itu idEA akan melakukan monitoring dan memastikan semua bisnis tetap mendapatkan keuntungan dan tentunya tidak merugi dengan memberikan subsidi tersebut,” kata Untung.

Country General Manager Rumah123 Ignatius Untung Jadi Ketua Umum idEA yang Baru

Country General Manager Indonesia REA Group / Rumah123 Ignatius Untung terpilih menjadi Ketua Umum idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia) untuk masa bakti 2018-2020 di Musyarawarah Anggota hari ini. Di pemungutan suara tahap akhir, Untung mengungguli President Bukalapak M. Fajrin Rasyid.

Untung menggantikan Aulia E. Marinto, mantan CEO Blanja yang kini ditarik kembali untuk berkiprah di Telkom Group. Di kepemimpinan idEA sebelumnya, Untung menjadi Ketua Bidang Ekonomi dan Bisnis.

Sesuai dengan kampanyenya, fokus Untung di kepengurusan mendatang adalah meningkatkan manfaat idEA bagi para anggotanya dan meningkatkan kontribusi industri e-commerce secara umum untuk pertumbuhan ekonomi.

Untung memiliki pengalaman kerja di berbagai agensi periklanan sebelum lanjut berkiprah di sejumlah perusahaan teknologi. Ia menjabat sebagai Country General Manager Indonesia untuk REA Group / Rumah123 sejak tahun 2015.

DStour #37: Menikmati Kantor Baru Rumah123

Terletak di kawasan perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan, kantor baru Rumah123 didesain dengan menggabungkan unsur korporasi REA Group dan sentuhan khas Indonesia. Sengaja didesain untuk membuat pegawai betah bekerja di kantor, ruang kerja Rumah123 juga dilengkapi lounge room yang lumayan banyak dan kursi pijat canggih yang bisa digunakan untuk melepas kepenatan usai bekerja.

Simak liputan DStour di kantor baru Rumah123 berikut ini.

Optimisme Penggiat Layanan Iklan Baris Online di Indonesia

Ken Research baru saja merilis sebuah laporan terkait perkembangan layanan iklan baris online di Indonesia. Kesimpulannya di tahun 2021 diperkirakan pendapatan para pemain di sektor ini akan melewati angka $80 juta (lebih dari 1 triliun Rupiah) di tahun 2021.

Ken Research menyebutkan peningkatan penggunaan iklan baris akan dipengaruhi beberapa segmen khusus, seperti iklan pencarian pekerja terampil, perumahan, dan mobil bekas.

Laporan ini juga memprediksikan pertumbuhan industri (CAGR) sepanjang periode tersebut akan mencapai angka 23%.

Tanggapan pemain industri

COO OLX Indonesia Doan Siscus Lingga kepada DailySocial menyampaikan dalam lima tahun ke depan akan banyak perubahan dalam industri e-commerce. Sinergi antara pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur teknologi, dan kesediaan masyarakat mengadaptasi gaya hidup online menjadi bahan bakar industri untuk terus berkembang.

“OLX mendukung hal tersebut. Kami melihat semakin banyak masyarakat Indonesia yang mulai mengadaptasi gaya hidup berbelanja online, terutama dalam menjual barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini akan terus menciptakan kondisi pasar e-commerce yang semakin matang dan stabil,” terang Doan.

Hal senada diungkapkan Country General Manager Rumah123 Ignatius Untung dan Managing Director Lamudi Indonesia Mart Polman.

Ignatius memaparkan bisnis iklan baris online untuk vertikal properti diprediksi akan terus tumbuh mengingat penetrasinya sekarang baru mencapai angka 4% di Indonesia. Disebutkan pertumbuhan di negara-negara lain di Asia Tenggara sudah menyentuh double digit.

“Dengan semakin banyak aplikasi dan jasa yang ditawarkan secara online, dalam kategori apa pun, secara langsung akan mengedukasi konsumen untuk semakin familiar melakukan banyak hal secara online, sehingga bisnis classified untuk properti pun akan tumbuh,” ungkap Ignatius.

Secara terpisah, Polman melihat potensi yang cukup besar untuk pasar Lamudi. Jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 132,7 juta orang (versi APJII tahun 2016) adalah salah satu faktornya.

“Angka pertumbuhan ini pun juga terjadi pada sasaran target pasar kami yaitu agen properti dan developer, yang berdasarkan data kami mengalami kenaikan sebesar 10 persen untuk menggunakan portal properti dalam membantu menjual produk mereka,” ungkap Polman.

Faktor penghambat

Meski diprediksikan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, industri iklan baris tidak terlepas dari sejumlah hambatan.

Lamudi, disampaikan Polman, memandang kerja sama menjadi sesuatu yang sentral dalam bisnis iklan baris online. Untuk Lamudi, kerja sama itu dengan profesional di sektor real estate, seperti agen properti dan pengembang.

Menurut Polman, dibutuhkan waktu mendidik mereka tentang bagaimana merespon calon konsumen yang tertarik dengan iklan online. Sesuatu yang berbeda dibandingkan cara tradisional menjual properti.

“Jika semua bekerja sama untuk meningkatkan tingkat profesionalisme dalam berurusan dengan user yang menggunakan iklan baris online untuk menemukan rumah impian mereka, saya sangat percaya kita bisa dengan sangat cepat mengatasi hambatan ini demi keuntungan para pencari properti,” terang Polman.

Ignatius, di sisi lain, menilai yang menghambat industri iklan baris online adalah ide bisnis para pemain yang belum terbukti, tapi malah merusak atau mengganggu pasar yang yang ada.

“Pesaing yang mencoba disrupt namun malah merusak dengan business model baru yang belum terbukti jalan. Idenya ingin men-disrupt market dengan berbagai cara, namun kurang mempertimbangkan faktor scalability. sehingga merusak atau setidaknya men-distract market. Model bisnis baru yang sedang diuji coba pada akhirnya terbukti tidak scalable, namun keburu merusak dinamika pasar yang existing,” ujar Ignatius.

Untuk OLX, mereka menilai waktu adalah tantangan tersendiri. Banyak yang berubah dalam rentang waktu singkat, termasuk kebutuhan pengguna dan evolusi produk.

Inovasi selanjutnya

Inovasi adalah kunci untuk memastikan masa depan (tetap) baik-baik saja. Ketiga narasumber sepakat bahwa inovasi diperlukan untuk mengusahakan pertumbuhan di tahun-tahun mendatang. Rumah123 sejak beberapa tahun terakhir aktif dalam pengembangan VR, big data, dan penerapan-penerapan teknologi termutakhir lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas sistem dan meningkatkan pengalaman pengguna.

Perhatian yang sama juga ditunjukkan Lamudi. Selain pengalaman pengguna, Lamudi juga berusaha meningkatkan kualitas agen dan mitra pengembang untuk memudahkan mereka merespon dan mengontrol kualitas properti yang dijual.

Sementara OLX masih berusaha meningkatkan kualitas dengan terus menganalisis kualitas produk yang dimiliki.

“Analisis tersebut menjadi basis bagi OLX untuk menciptakan pengembangan fitur-fitur baru pada produk yang relevan, serta mampu meningkatkan kualitas dan performa platform kami. (Sehingga) Aktivitas jual-beli barang bekas di Platform OLX menjadi lebih convenient dan fun bagi pengguna,” pungkas Doan.

Langkah Rumah123 Tahun Depan dan Potensi Bisnis Teknologi di Bidang Properti yang Belum Banyak Dilirik

Sepanjang tahun 2016 ini, kita menyaksikan geliat pertumbuhan dan pergerakan yang luar biasa dari bisnis startup teknologi  di Indonesia. Pendanaan, akuisisi, draft regulasi, inovasi, hingga meledaknya pertumbuhan salah satu sektornya, yakni fintech. Namun, di tengah hingar bingar itu rupanya ada satu sektor yang menyimpan ‘kecantikannya’ sendiri dan masih belum banyak dilirik, yaitu bidang properti. Kami berkesempatan berbincang dengan Country General Manager Rumah123 Ignatius Untung terkait dengan potensi bisnis properti dan langkah apa yang akan diambil Rumah123 untuk 2017 nanti.

Bisnis teknologi di bidang properti belum mendapat lirikan dalam beberapa tahun belakangan ini bukan tanpa sebab. Sektor properti sendiri secara umum memang sedang dalam fase perlambabatan. Contohnya di sektor perkantoran.

Menurut pemberitaan Marketeers, penyerapan ruang kantor di kawasan Central Business District (CFD) dalam semester pertama hanya mencapai 29.000 m2, atau melorot 30 persen dari penyerapan sepanjang 2015 lalu. Hal yang sama terjadi di luar kawasan CFD yang mencapai 84.000 m2, atau hanya 65 persen dari yang dicapai tahun lalu.

Meski demikian, tidak sedikit pula yang optimis bahwa tahun depan akan menjadi siklus baru bagi bisnis properti. Alasannya sederhana, karena pembangunan infrastruktur di daerah urban yang semakin marak, insentif dan kebijakan pemerintah yang semakin probisnis, dan juga suksesnya program tax amnesty dinilai dapat menjadi pendorong dalam mempercepat pemulihan di sektor ini. Pendapat tak jauh berbeda pun datang dari Untung.

“Potensi startup teknologi bidang properti di tahun 2017 itu menarik sekali karena market properti yang mengalami perlambatan dari tahun 2014 sudah menunjukkan sinyal rebound di akhir 2016 ini. Perlambatan itu sendiri adalh siklus 8 tahunan yang selalu terjadi ketika market sudah over heat. Setelah dua tahun melambat, sudah saatnya untuk mulai berakselerasi lagi, lebih banyak transaksi, artinya volume bisnis yang makin besar,” ujar Untung.

Sayangnya, bisnis properti masih dianggap sebagai sesuatu yang serius sehingga kecantikan yang dimiliki pun seolah-olah menjadi tidak seksi lagi. Tidak seseksi ketika membicarakan makanan, mode, gawai, atau bahkan mobil. Apalagi bila melihat bisnis e-commerce dengan subjek mode, gawai, makanan, atau transportasi yang selalu didukung biaya promosi yang besar sehingga magnitude brand exposure pun lebih besar.

Untung menjelaskan, “Padahal, properti adalah salah satu dari sedikit bisnis yang situsnya sudah bisa dimonetisasi, bahkan [memiliki] belanja iklan yang jauh lebih kecil dari kategori lain. Market-nya pun challenging, penuh strategi. Tidak hanya online, tetapi juga offline karena properti masih termasuk high involvement product yang proses transaksinya masih harus melibatkan offline engagement.”

“Tidak heran raksasa e-commerce yang hebat di bidang marketplace sekalipun ternyata tidak bisa memimpin di pasar properti ketika masuk ke bisnis portal properti. Selain itu, salah satu pemain classified horizontal yang gelontoran uang promosinya bisa mencapai ratusan milyar per tahun pun sampai rela masuk ke bisnis ini yang masuk kategori classified vertical. Ini membuktikan bahwa bisnis portal properti amatlah seksi, menantang, dan menuntut kemampuan bisnis yang tinggi, bukan sekedar adu kuat budget pemasaran,” lanjutnya.

Langkah Rumah123 di tahun 2017

Di tahun 2017, Rumah123 akan berupaya tetap menjadi market leader dengan menempatkan produk dan marketing sebagai tool untuk mencapainya / Pixabay
Di tahun 2017, Rumah123 akan berupaya tetap menjadi market leader dengan menempatkan produk dan marketing sebagai tool untuk mencapainya / Pixabay

Dengan potensi yang masih terbuka lebar untuk digali, adalah hal yang wajar bila persaingan akan semakin ketat ke depannya. Untung juga menyebutkan bahwa tahun depan jumlah pendatang baru pemain bisnis teknologi di bidang properti akan semakin bertambah, terutama dari luar Indonesia. Pun begitu, Untung lebih senang menyambut mereka sebagai rekan untuk membesarkan pasar ketimbang sebagai pesaing.

Kalaupun ada ancaman, menurut Untung, pemain-pemain yang lebih kecil dulu yang akan merasakan dampaknya. Lain ceritanya dengan Rumah123 yang sudah menjadi bagian dari REA Group. Untung pun menegaskan bahwa pihaknya sudah IPO dan sebagai grup sudah memiliki positive cash flow.

“Kami punya financial back-up yang cukup untuk menghadapi persaingan. Kami [juga] merekrut talenta-talenta terbaik di industri. […] Secara teknologi, kami sudah melakukan banyak inovasi jauh lebih awal dari pemain lainnya, bukan hanya sebagai portal properti, tetapi juga e-commerce player secara keseluruhan. Contohnya, VR/AR, big data, machine learning, bot, dan lainnya,” ucap Untung.

Untung melanjutkan, “Di Indonesia sendiri, dalam hal revenue, kami punya 85% market share di kategori property developer dan 90% market share di kategori nonproperty [termasuk mortgage product]. Kami juga menerapkan mental inovasi, termasuk dengan menyelenggarakan 4X hack-day competition per tahunnya dan puluhan training per tahunnya. Sebagai bagian perusahaan media terbesar di dunia, News Corp, kami juga bisa memanfaatkan teknologi dan resource dari sister company kami.”

Rumah123 sendiri sudah sejak tiga tahun silam menawarkan  bisnis mediasi KPR yang dijalankan sendiri dan diklaim Untung market share-nya mencapai 90% in term of revenue di kategori yang sama. Di tahun 2016 juga, Untung mengklaim telah memiliki lebih dari 520 ribu listing di portalnya, terbesar untuk portal berbayar. Sementara jumlah transaksi yang tercatat di website diperkirakan mencapai 700 triliun per tahunnya.

Di samping itu, menurut Untung pihaknya telah berhasil meng-capture lebih dari 1,5 juta dataset dari pencarian, listing, inquiry, hingga transaksi. Semua data tersebut nantinya diolah untuk meningkatkan personalisais dan relevansi yang lebih tepat untuk menjangkau audience yang lebih tepat.

Untung mengatakan, “Dari situ kami memiliki market leadership yang telak dalam hal revenue, karena kami bisa mendorong performance para pengiklan dengan lebih baik dibanding pesaing. Ketika pemain lain masih sibuk adu banyak traffic kami sudah berbicara mengenai relevansi yang artinya performa yang lebih baik.”

“Tahun 2017 diyakini sebagai tahun kebangkitan properti. Dari sisi bisnis, kami ingin setidaknya mempertahankan kepemimpinan kami di pasar dan ini hanya bisa dilakukan dengan inovasi produk yang fit market, strategi marketing yang tepat sasaran, dan sales mentality yang berorientasi pada helping instead of selling. Kami memastikan betul concern consumer dan customer kami menjadi prioritas dengan produk dan marketing ditempatkan sebagai tools untuk mencapainya, bukan sebaliknya yang menempatkan produk menjadi center dari segalanya,” tandasnya.