Peran Aktif Pemerintah Indonesia Dukung Industri Startup dan Ekonomi Digital

Industri digital di Indonesia tengah berada dalam tahap fase berkembang, banyak aplikasi maupun layanan digital yang muncul dalam menghilang dalam kurun waktu sepuluh tahun belakang. Untuk terus menjaga ekosistem digital di Indonesia, perlu peran banyak pihak, salah satunya adalah pemerintah. Pemerintah sekarang mulai menunjukkan tanda-tanda sangat proaktif mendukung industri kreatif dan digital. Bukti nyatanya adalah didirikannya Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan beberapa kebijakan yang dikeluarkan pihak-pihak pemerintahan terkait, termasuk Presiden.

Jika ditengok ke belakang sudah banyak upaya dan komentar yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai industri digital, khususnya startup. Mulai dari kunjungannya ke markas startup ternama Amerika Serikat, Silicon Valley, menyempatkan diri hadir di pembukaan acara Fintech Festival yang digelar baru-baru ini, dan yang paling baru keputusannya menggelar rapat terbatas tentang perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Khusus untuk momen terakhir, Presiden Jokowi memberikan kabar menggembirakan bagi para startup tanah air. Pasalnya seperti diberitakan di berbagai media dalam rapat tersebut Presiden Jokowi meminta jajaran kabinetnya untuk memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan pelaku ekonomi digital di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari anggapan Jokowi yang menilai bahwa potensi pasar Indonesia bisa menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

“Potensi pasar yang sangat besar ini tidak boleh ditinggal begitu saja. Saya yakin potensi itu akan bisa menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara,” terang Presiden Jokowi.

Dalam rapat itu Presiden juga meminta ekonomi digital ini bisa membawa manfaat bagi rakyat, khususnya UMKM dan para pelaku startup. Salah satu yang diharapkan Presiden Jokowi adalah Indonesia bisa mengembangkan channel antara sistem platform logistik dunia dengan produk-produk yang berada di desa-desa. Kabar yang paling melegakan bagi penggiat startup adalah Presiden Jokowi meminta pelaku startup bisa diprioritaskan dan difasilitasi untuk mendapatkan akses permodalan agar bisnisnya bisa tetap tumbuh dan berkembang.

Masalah modal ini memang menjadi krusial bagi beberapa startup. Banyak startup yang tumbang bukan hanya tidak bisa mendapatkan pasar dan pengguna tetapi juga kehabisan modal. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi ini, jika bisa terealisasi, jelas menjadi kabar menggembirakan.

Presiden Jokowi juga mengingatkan pentingnya dukungan pemerintah dalam upaya memperkuat pelaku ekonomi digital dengan melakukan deregulasi dan juga memberikan pelatihan pengembangan kapasitas untuk berkompetisi. Ia juga meminta dilakukannya percepatan jangkauan infrastruktur telekomunikasi untuk membantu pelaku-pelaku industri e-commerce.

“Lakukan deregulasi besar-besaran untuk mendukung berkembangnya industri e-commerce. Satu hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah pelatihan untuk mengembangkan kapasitas bagi pelaku pemula e-commerce sehingga akan semakin mampu bersaing di dunia bisnis,” ungkap Presiden.

Banyak Inisiatif Baru Lahir di Indonesia Fintech Festival & Conference Hari Kedua

Selesai sudah perhelatan ajang terbesar bagi industri keuangan dan teknologi di Indonesia, hasil kerja sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Banyak tamu kehormatan yang hadir di sini, mulai dari Presiden RI Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Agus D Martowadojo, dan menteri lainnya.

Pemerintah secara terang-terangan mendukung perkembangan industri financial technology (fintech) dengan mengeluarkan berbagai aturan untuk mendorong perkembangan ekosistemnya. Presiden Joko Widodo mengatakan fintech bisa menjadi solusi untuk memperluas akses masyarakat Indonesia yang ada di pelosok daerah dan belum terjangkau oleh jasa keuangan dari perbankan.

“Misalnya untuk UKM, masih jarang ada catatan keuangannya karena mereka merasa ribet. Hal inilah yang membuat mereka sulit mengakses permodalan ke bank. Ini juga menandakan tingkat keuangan inklusi perlu ditingkatkan dari hal yang paling dasar yakni dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat,” kata Presiden, Selasa (31/8).

Presiden juga ingin mengajak semua masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi, terutama anak muda yang bergerak di fintech agar dapat terus menghasilkan terobosan seperti aplikasi digital yang berguna dalam meningkatkan inklusi keuangan.

Presiden Joko Widodo menghadiri Indonesia Fintech Festival & Conference 2016

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan pemerintah akan membuat formulasi kebijakan, pengaturan, dan kerangka aturan untuk mendorong industri fintech bisa lebih berkembang. Bahkan, sambung dia, apabila diperlukan akan ada insentif dan fasilitas tertentu yang bisa dinikmati fintech agar industri tersebut ke depannya bisa menjadi kekuatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dampak lanjutnya, akan dapat mengurangi pengangguran, menambah lapangan pekerjaan, dan akhirnya dapat memecahkan masalah kemiskinan dan kesejahteraan. “Oleh karena itu, saya bersedia untuk duduk bersama agar kita semua bisa mengidentifikasi kerangka kebijakan apa saja yang diperlukan sehingga Indonesia bisa dengan cepat menumbuhkan fintech yang dapat memperluas kesempatan,” terang Sri.

Regulator akan terbitkan aturan

BTPN adalah salah satu bank yang melihat adopsi teknologi sebagai masa depan perbankan. BTPN baru saja meluncurkan Jenius

Sebagai bank sentral, Gubernur BI Agus D Martowadojo mengatakan bulan depan BI akan menerbitkan Peraturan BI (PBI) terkait fintech, yakni mengenai pemrosesan transaksi pembayaran. Beberapa poin yang akan dimasukkan oleh BI, mulai dari perusahaan fintech harus berbadan hukum, wajib melakukan transaksi dalam mata uang Rupiah, dan wajib menyimpan likuiditasnya di bank. “Kami ingin berikan arahan umum kalau seandainya ada pelaku fintech dari internasional yang masuk ke Indonesia. Kemudian, melakukan transaksi harus dalam Rupiah, dan penyimpanan dananya harus di bank,” kata Agus.

Secara umum BI membedakan perusahaan fintech ke dalam empat kelompok utama. Pertama, kelompok deposit, lending, dan capital rising. Dalam kelompok ini juga mencakup model bisnis crowdfunding dan peer-to-peer lending.

Kedua, kelompok payments, clearing, dan settlement, termasuk pembayaran melalui situs mobile dan desktop. Terakhir, kelompok market provisioning dan investasi, dan manajemen risiko.

BI, lanjut dia, akan membangun fintech office, suatu pendampingan khusus dalam mengembangkan bisnisnya. Lalu, akan diberikan pandangan mengenai kebijakan moneter dan makroprudensial Indonesia agar lebih mengenal iklim usaha. Lalu, BI juga akan berinisiatif meluncurkan inkubator.

Berikutnya, OJK akan menerbitkan aturan untuk dua segmen fintech. Pertama, untuk peraturan fintech akan lebih diarahkan ke perusahaannya. Sementara, untuk fintech startup akan diberikan kelonggaran.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan peraturan akan dibuat sederhana guna menghindari startup fintech jadi sulit berkembang. “Peraturan sedang kita matangkan supaya pas, kalau kebanyakan aturan akan mati,” ujarnya.

Untuk fintech baru, ada dua segmen yang akan diatur OJK yaitu crowdfunding dan pembayaran digital. Crowdfunding dalam kerangka aturan OJK, akan mengatur dan mengawas aspek pendanaan dari angle investor yang harus tunduk terhadap regulasi terkait (BI, BKPM, dan DJP) disclosure, prudential, dan keamanan data personal.

Pembayaran digital akan diatur mengenai pengawasan terhadap aspek disclosure, prudential terkait produk yang ditawarkan, keamanan data personal, dan keamanan deposit dana dalam bentuk digital. Lalu pengaturan koordinasi dan pengawasan dengan BI dan Kemkominfo atas aspek dana digital.

Sementara itu, OJK juga akan menerbitkan aturan baru untuk IKNB yang bertransformasi fintech. Ada tiga segmen industri yang akan diatur, pembiayaan & ventura menjadi marketplace lending, asuransi menjadi specialist insurance market, dan agen & broker IKNB fintech advisor.

“Kami targetkan seluruh aturan ini dapat terbit paling cepat Oktober mendatang atau paling lambat sebelum akhir tahun ini,” kata Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Firdaus Djaelani.

Bentuk kolaborasi

Dari kalangan pelaku usaha, di hari kedua IFFC telah meresmikan beberapa kerja sama strategis. Pertama, antara portal investasi digital Bareksa dengan penyedia pembayaran elektronik DOKU. Kerja sama ini memungkinkan pengguna DOKU bisa menginvestasikan uangnya ke instrumen reksadana.

Kemudian, kerja sama antara Bank Danamon dengan Investree untuk tujuan sistem cash management. Terakhir, antara Bank Sinarmas dengan Dimo Pay dan Cashlez.

Dari hasil survey Deloitte Consulting, lebih dari 70 fintech di Indonesia sangat berharap adanya kolaborasi dengan lembaga keuangan. Lebih dari separuh menyebut kolaborasi menjadi sangat penting untuk mengembangkan potensi industri keuangan Indonesia di masa mendatang.

Lebih detil diterangkan dalam survey, mayoritas fintech ingin berkolaborasi dengan institusi keuangan lokal (66,2%), fintech lokal (47,1%). Mereka juga ingin membentuk kolaborasi dengan korporasi atau konglomerasi lokal (44,1%) dan perusahaan teknologi startup lokal dari industri lain (44,1%).

–
Disclosure: DailySocial adalah salah satu anggota komite Indonesia Fintech Festival & Conference 2016

Mendorong Industri Digital dan E-Commerce Indonesia ke Titik Tertinggi

Rabu (24/4) gelaran konferensi terbesar di Indonesia yang menyoroti panasnya dinamika industri e-commerce, Indonesia E-Commerce Summit & Expo (IESE) 2016, resmi digelar. Dengan membawa tema “Welcoming The New Digital Energy of Asia”, IESE ingin membahas tuntas dinamika e-commerce di Indonesia agar bisa mencapai titik tertingginya dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di hari pertamanya, perspektif yang dilihat adalah dari sisi pemerintah.

Tumbuh kembang industri digital sudah tak terbendung lagi dan di Indonesia industri e-commerce adalah yang paling hangat saat ini. Meski selalu diprediksi akan menjadi besar, pada kenyataannya industri e-commerce dan digital di Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutan pembukaan IESE 2016 meminta agar para pelaku terkait segera bertindak dan mengejar ketertinggalan itu.

Jokowi mengatakan, “Dalam era digital ini perubahannya cepat sekali […] dan saya betul-betul kaget waktu masuk [berkunjung] ke Sillicon Valley. Begitu masuk, saya merasakan kita [Indonesia] tertinggal sangat jauh sekali dan saat itu juga saya memutuskan […] secepatnya kita harus bergerak. Tidak ada waktu lagi, kalau gak kita betul-betul ditinggal.”

Membentuk ekosistem dan menata lewat regulasi untuk percepatan pertumbuhan industri digital

Workshop Stage IESE 2016 / DailySocial — Workshop Stage IESE 2016

Ketertinggalan yang dialami oleh Indonesia tersebut coba dikejar melalui pemmbentukan ekosistem yang lebih cepat. Beberapa program pemerintah pun dicanangkan, seperti 1000 startup, palapa ring, dan Desa Brodaband Terpadu. Tak lupa juga urusan regulasi mulai giat digodok untuk menata dan memberi koridor bagi tiap sektor agar bisa tumbuh lebih cepat.

Menkominfo Rudiantara menjelaskan, “Kalau mau jalankan [industri digital], semua harus berada dalam [satu kesatuan] ekosistem, network, device, dan application. […] Dari sisi aplikasi […] ini akan berkembang cepat dan bergantung pada regulator. […] Bukan untuk membuka atau menutup [bisnisnya], tetapi menata sektornya agar manfaatkan perkembangan teknologi. Makin agresif sektornya […] makin maju sektor itu.”

Tak jauh berbeda, Mendag Thomas Lembong menyebutkan bahwa saat ini pemerintah memang sangat mendukung perkembangan sektor digital dan e-commerce. Ini karena potensi sepenuhnya industri digital dan e-commerce memerlukan lintas kementerian, lembaga, dan institusi terkait.

Thomas optimis industri digital dan e-commerce harusnya dapat menjadi katalis dalam mendorong semangat pemangkasan hambatan birokrasi, seperti memangkas regulasi agar lebih efisien. Pun begitu, ditekankan juga olehnya bahwa pemertintah juga harus hati-hati dalam menerbitkan regulasi baru.

“Pelajari sejarah. […] Kenapa industri internet di Amerika begitu berhasil? Karena dua prinsip kebijakan utama, yaitu light touch regulation dan safe harbor. Light touch, [pemerintah] jangan buru-buru masuk mau mengatur, itu akan dapat merusak kreatifitas, inovasi, dan fleksibilitas pelaku. […] Inovasi itu membutuhkan eksperimen sedangkan eksperimen ada yang gagal dan berhasil, malah mayoritasnya gagal,” ujar Thomas.

Thomas melanjutkan, “Harus ada frameworks supaya minimal pelaku mengerti prinsip-prinsip mendasar [regulasi yang sudah ada], tetapi jangan sampai sistem dibikin kaku penuh aturan. Safe harbor, [intinya] kita [stakeholder] harus bisa lindungi inovator, jangan dihajar saat gagal.”

Dukungan pemerintah terhadap industri digital yang sering menjadi perhatian adalah melalui penerbitan paket kebijakan. Paling hangat, roadmap atau peta jalan e-commerce yang menyoroti tujuh poin utama dalam industri e-commerce seperti Logistik, Pendanaan, Perlindungan Konsumen, Infrastruktur Komunikasi, Pajak, Keamanan Siber, hingga Pendidikan dan Sumber Daya Manusia.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan dan tim Kemenko Perekonomian Mira Tayyiba mengatakan, “Platform digital buka peluang semua orang. […] Kami ingin jadikan gerakan ini inklusif nasional. Pemerintah hanya satu bagian, pelakunya adalah dunia usaha dan masyarakat. Peta jalan [e-commerce] ini ingin pastikan ekosistemnya itu [siap] terbangun dan kuat. Itu [peta jalan e-commerce] juga ditujukan untuk sinkronkan program kementerian.”

Fokus Industri E-commerce Indonesia pada UMKM

Area pameran startup e-commerce di IESE 2016 / DailySocial — Area pameran startup e-commerce di IESE 2016

Ada satu hal yang diharapkan dengan menggelitanya industri digital di Indonesia ini, yaitu dapat memberi kontribusi peningkatan GDP Indonesia hingga dua persen. Terutama dengan keterlibatan sektor UMKM secara digital. Tapi, yang menjadi hambatan saat ini adalah tidak meratanya kesempatan UMKM Indonesia untuk terlibat secara digital.

Co-Founder Nurbaya Initiative Andy Sjarif mengatakan, “Untuk pertama kalinya UMKM terancam, karena tidak nyambung [dengan industri digital]. […] Kalau lihat transaksi sekarang, menyedihkan, UMKM besar tetapi transaksi online masih di bawah lima persen. […] Jika Indonesia melibatkan UMKM ke digital, kita [Indonesia] dapat dua persen tambahan GDP. […] Jalannya sudah ada, sekarang bagaimana secepat mungkin UMKM punya akses ke pasar online.”

Rudiantara pun menekankan bahwa e-commerce harus difokuskan untuk UMKM, pemain besar didorong tetapi UMKM juga harus dapat difasilitasi karena lebih dari setengah GDP disumbangkan oleh UKM. Lebih jauh, ia juga ingin inisiatif KUR (Kredit Usaha Rakyat) menjadi pendanaan bagi startup dapat direalisasikan agar bisa bantu mendorong UKM ke digital. Untuk e-commerce sendiri, Rudiantara optimis tahun ini bisa menyentuh $ 30 miliar (sekitar Rp 394 triliun).

Dari sisi pemerintah, kebijakan seperti Palapa Ring dan Desa Broadband terpadu terus digenjot demi memberikan akses digital yang lebih merata. Selain itu masih ada aturan mengenai TKDN. Harapannya, tahun 2019 nanti semua ibu kota kabupaten sudah terhubung jaringan broadband dan harga device untuk akses sudah lebih terjangkau.

Masih ada juga inisiatif untuk melahirkan 1000 startup hingga tahun 2020 nanti. CEO Kibar Yansen Kamto berharap melalui gerakan ini startup tidak akan menjadi hype lagi namun menjadi sesuatu yang biasa. Ia juga menggarisbawahi, dengan pembinaan yang tepat ekosistem startup akan tumbuh dan berkelanjutan.

Di hari pertama turut hadir juga Ketua Umum idEA Daniel Tumiwa, CEO Blilli Kusumo Martanto, CEO Bank Mandiri Kartika Wiroatmodjo, Board of Advisor idEA Mahendra Siregar, Proferos Ekonomi Internasional FEBUI Mari Elka Pangestu, Board Member ICT Ashwin Sasongko, CEO DailySocial Rama Mamuaya, Techinal Advisor TNS Indonesia Suresh Subramanian, Chairman of Indonesia Digital Association Edi Taslim, dan Senior Director Alibaba Guru Growrappan.

Gelaran IESE 2016 akan berlangsung selama tiga hari, dari 27 April-29 April 2016 yang mengambil tempat di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tanggerang. IESE akan membahas tuntas dinamika e-commerce dan industri digital di Indonesia dengan mengusung topik “ Welcoming The New Digital Energy of Asia”.

Presiden Joko Widodo Batalkan Kunjungan ke Silicon Valley

Presiden Joko Widodo membatalkan kunjungannya ke Silicon Valley yang dijadwalkan hari ini waktu setempat. Seperti yang diinformasikan akun Twitter Sekretariat Kabinet RI, pembatalan tersebut dilakukan setelah menimbang dibutuhkannya kehadiran Presiden di tanah air terkait makin meluasnya asap di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Continue reading Presiden Joko Widodo Batalkan Kunjungan ke Silicon Valley

Pro Kontra Industri Telekomunikasi Tanggapi Inisiatif Presiden Boyong Project Loon Google

Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo berkunjung ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi dengan beberapa perusahaan teknologi penting dunia. Salah satunya Presiden bertemu dengan pimpinan Google membahas persebaran akses internet untuk wilayah terpencil di Indonesia. Ide dasar yang menjadi rujukan ialah dengan meluncurkan balon Internet Google (Project Loon). Continue reading Pro Kontra Industri Telekomunikasi Tanggapi Inisiatif Presiden Boyong Project Loon Google

Pemerintah Dukung Kebebasan Terima Investasi untuk Startup Indonesia

Saat ini semakin banyak startup Indonesia yang memasuki tahap pertumbuhan atau growth-stage. Hal krusial di sini adalah perlunya kebebasan dari pemerintah untuk penerimaan funding atau dana segar dari investor, baik lokal atau luar negeri, agar startup bisa berkompetisi di kelas internasional. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo menyatakan persetujuannya.

Continue reading Pemerintah Dukung Kebebasan Terima Investasi untuk Startup Indonesia

Indonesia Partners with South Korea to Implement E-Government

Apparently, Indonesia is still steps behind in implementing the e-government technology within its governance system that it’s even unable to keep up with other fellow Southeast Asian countries. According to E-Government Survey 2014 by the UN, Indonesia is ranked 106th out of 193 countries. Given the fact, the establishment of partnership of e-government enhancement between Indonesia and South Korea became the main topic of the E-Government Partnership Forum Workshop which was held by both governments last Thursday.

Continue reading Indonesia Partners with South Korea to Implement E-Government

Tech Industry Players Positively Welcome Rudiantara to Lead MCI

“Why do we need a fast internet access?”. Maybe this tricky question would be best answered by Rudiantara, our newly appointed Minister of Communication and Information (MCI). Considering the fact that he has tons of experience in the industry, including being appointed as the current Indosat’s commissioner, it’s clear that President Joko Widodo has made the correct appointment. Continue reading Tech Industry Players Positively Welcome Rudiantara to Lead MCI

Internet Industry is Predicted to Contribute US$ 26 billion to Indonesia’s GDP in 2016

In the midst of government’s attempts to level up Indonesia’s internet ecosystem, internet-based businesses are predicted to be major contributor of the country’s revenue in the future. This is in line with the Indonesia Internet Provider Association’s (IIPA) prediction which stated that in two years, the business will contribute up to US$ 26 billion (around Rp 314 trillion) to the country’s GDP. Continue reading Internet Industry is Predicted to Contribute US$ 26 billion to Indonesia’s GDP in 2016