Smartfren Sediakan Kartu SIM Pengganti untuk Eks Pengguna Bolt

Smartfren mengambil alih eks pengguna Bolt, pasca pengumuman penutupan layanan Bolt pada 28 Desember 2018. Pengguna akan mendapat kartu SIM gratis yang berisi paket data sebagai penawaran awal sebelum berlangganan.

Modem Bolt akan di-unlock oleh teknisi Bolt secara gratis, agar tetap bisa digunakan pelanggan dengan kartu SIM operator lain. Pengguna Bolt cukup membawa mobile wifi yang ingin di-unlock.

Namun, menurut penuturan salah satu karyawan Bolt kepada DailySocial yang ditemui di Jakarta Timur, unlock modem baru bisa dilakukan pada 5 Januari 2019.

“Sistem baru siap sekitar tanggal 5, jadi untuk sementara di sini [Bolt Zone] baru proses untuk refund saja. Semua lokasi hampir sama seperti di sini, jadi ke sini lagi saja tanggal 5,” ujarnya pegawai Bolt yang namanya enggan disebutkan, Selasa (1/1).

Dari pantauan akun sosial media Bolt, ternyata ada beberapa tipe modem Bolt yang ternyata tidak bisa di-unlock. Dari unggahan salah satu pengguna Bolt bernama Agatha ke akun Twitter Bolt, menuturkan modem tipe MF90 tidak bisa di-unlock saat mendatangi Bolt Zone.

Hanya beberapa tipe tertentu saja yang bisa. Alhasil, dia hanya mendapat refund kuota dan mendapat kartu perdana Smartfren.

Kekosongan informasi ini tidak tercantum secara detail dalam keterangan resmi manajemen Bolt yang disampaikan lewat surel pengguna. Tentunya hal tersebut membuat mereka jadi bingung, kemudian melontarkan pertanyaan yang sama ke layanan pelanggan. Lantaran mereka harus mendatangi konter Bolt Zone untuk memproses seluruhnya.

Untuk mendapatkan fasilitas dari Smartfren, pengguna Bolt cukup mendatangi salah satu dari 28 lokasi Bolt Zone di Jabodetabek dan Medan dan mengikuti verifikasi dari Bolt. Jika lolos tahap verifikasi, layanan pelanggan Smartfren yang ada di lokasi Bolt Zone siap melayani penukaran kartu SIM lama dan aktivasi kartu perdana Smartfren Now+.

Dalam kartu perdana ini, pengguna akan mendapat benefit kuota sebesar 6GB yang terdiri atas 2,5GB kuota utama dan 3,5GB kuota malam.

“Kesepakatan ini kami lakukan sebagai bentuk dukungan kami terhadap pelanggan Bolt. [..] Tentunya selain tetap melanjutkan layanan internetnya, kini pelanggan Bolt dapat menikmati internet di wilayah yang lebih luas karena Smartfren hadir di lebih dari 200 kota Indonesia,” ucap Deputy CEO Smartfren Djoko Tata Ibrahim dalam keterangan resmi.

Adapun, menurut keterangan resmi manajemen Bolt, proses refund untuk seluruh pelanggan aktif prabayar dan pascabayar telah berlangsung sejak 31 Desember 2018 sampai 31 Januari 2019. Pengguna akan menerima pengembalian sisa pulsa dan/atau kuota yang belum terpakai, dan pengembalian pembayaran di muka sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Penutupan Bolt menjadi salah satu konsekuensi yang diterapkan pemerintah karena kelalaian manajemen dalam memenuhi kewajibannya membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio kepada negara. Selain Bolt, pemerintah juga mencabut izin dari PT First Media Tbk yang mengelola Bolt Home dan PT Jasnita.

Asia Pasifik Jadi Pasar Penting Bagi Ekosistem Aplikasi di Google Play

Google Play menjadi salah satu pasar aplikasi terbesar di dunia berkat popularitas platform Andorid yang terus meningkat dalam lima tahun belakangan. Perusahaan analisis data AppAnnie mengeluarkan laporan khusus menyambut usia 10 tahun Google Play. Dalam laporannya disebutkan, Asia Pasifik saat ini memegang peran penting dalam pertumbuhan ekosistem aplikasi.

Mengamati pertumbuhan download dan consumer spend Google Play dari tahun 2012, AppAnnie mencatat terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan, paling tinggi pada tahun 2015 dan 2017. Terjadi lonjakan hampir 2 kali lipat. Di akhir 2018 ini diprediksikan consumer spend di Google Play senilai $27 miliar. Konsisten naik dari tahun ke tahun.

Asia Pasifik menjadi regional paling penting bagi kenaikan ini. Total sejak tahun 2015 regional tersebut menyumbang 51% dari total consumer spend yang didapatkan Google. Di tahun 2017, Asia Pasifik menyumbang lebih dari $11 miliar dari total $22 miliar pendapatan Google Play, dengan perbandingan untuk kategori games $10,1 miliar dan $0,9 miliar untuk aplikasi.

Sementara untuk download, sepanjang Google Play beroperasi, India, Amerika Serikat, dan Brazil menjadi tiga teratas dengan jumlah unduhan masing-masing 36 miliar, 55,1 miliar, dan 25,2 miliar. Sementara Indonesia berada di urutan ke lima dengan total unduhan mencapai 14,6 miliar.

Asia Pasifik juga berperan sebagai pengembang

Selain menjadi regional penyumbang terbesar untuk urusan download dan consumer spend, Asia Pasifik masuk dalam daftar pengembang aplikasi yang paling banyak digunakan. Seperti game Puzzle & Dragon (GungHo Online Entertainment) dan Monster Strike (mixi) dari Jepang yang menjadi game dengan consumer spend tertinggi sejauh ini.

Dalam jajaran 10 besar juga ada nama-nama seperti Fate/Grand Order (Sony / Japan), Lineage M (NCSOFT / Korea Selatan), Lineage 2 Revolution (Netmarble / Korea Selatan), dan Clash of Kings (Elex Techonology / Tiongkok).

Demikian juga untuk kategori aplikasi dengan consumer spend paling tinggi. Dari 10 besar ada 6 aplikasi berasal dari Asia Pasifik. Mereka adalah LINE (Jepang), LINE Manga (Jepang), KakaoTalk (Korea Selatan), LINE PLAY (Jepang), BIGO LIVE (Singapura), dan Pokecolo (Jepang).

Kementerian Kominfo Resmi Cabut Izin Frekuensi Bolt, First Media dan Jasnita

Kementerian Kominfo resmi mencabut izin penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz dari Bolt (PT Internux), PT First Media Tbk, dan PT Jasnita Telekomindo per hari ini (28/12), lantaran ketiganya tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio kepada negara.

“Pengakhiran penggunaan pita frekuensi radio 3.2 GHz tidak menghapuskan kewajiban Internux, First Media, dan Jasnita untuk melunasi BHP spektrum frekuensi radio terutang dan denda keterlambatan pembayarannya,” terang Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo Ismail, Jumat (28/12).

“Proses penagihan tunggakan tersebut selanjutnya akan dilimpahkan dan diproses lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan sesuai perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Ismail menerangkan, Kominfo menyerahkan sepenuhnya proses penagihan utang kepada Kemenkeu, sesuai dengan fungsi masing-masing kementerian. Kominfo bertugas untuk fungsi teknis, apabila Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi tidak dibayarkan operator dalam 24 bulan maka hak untuk pencabutan harus dilakukan.

Sementara, Kemenkeu bertugas untuk penagihan karena penggunaan pita frekuensi termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga kewenangannya ada di sana.

“Isi proposal [skema pembayaran dari Internux dan First Media] sudah kami konsultasikan ke teman-teman di Kemenkeu. Mereka tidak mendapatkan landasan regulasi yang cukup untuk merespons keringanan tersebut. Akhirnya harus dicabut.”

Untuk melaksanakan keputusan tersebut, khusus kepada Internux dan First Media, harus melakukan shutdown terhadap core radio network operation center (NOC) agar tidak dapat lagi melayani pelanggan menggunakan pita frekeuensi radio 2.3 GHz. Khusus Jasnita, perusahaan telah mengembalikan alokasi frekuensi radio pada 19 November 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal yang sama, Kominfo telah melarang kedua operator tersebut untuk menambah pelanggan baru dan meminta menghentikan aktivitas top up paket atau kuota data. Penghentian ini dimaksudkan agar Kominfo dapat memantau perkembangan kondisi pelanggan Internux dan First Media serta meminimalisir dampak dari kerugian pelanggan.

Dari pantauan Kominfo pada 20 November 2018, terdapat 10.169 pelanggan aktif dengan nilai kuota data di atas Rp100 ribu dari kedua operator ini. Lalu pada 25 November 2018 hanya tertinggal 5.056 pelanggan aktif, turun drastis dalam kurun waktu sebulan saja.

Kondisi ini, sambungnya, dianggap sebagai saat yang tepat untuk mengakhiri penggunaan spektrum frekuensi 2.3 GHz untuk meminimalisir dampak kerugian bagi pelanggan kedua operator.

“Pengembalian pulsa dan hak pelanggan akan terus kami pantau sehingga tetap terpenuhi. Maksimal dalam satu bulan ke depan [akhir Januari 2019] semua hak pelanggan telah selesai.”

Janji penuhi hak pelanggan

Pada saat yang sama, pihak Bolt merilis pernyataan resmi terkait pemberitaan ini. Direktur Utama Bolt Dicky Mochtar memastikan meski layanan 4G LTE perusahaan telah berhenti, namun hak pelanggan akan tetap dipenuhi. Per 21 November 2018, Bolt tidak lagi menerima pembelian pulsa (top up).

“Bolt pastikan akan memenuhi kewajibannya kepada seluruh pelanggan aktif Bolt, baik prabayar maupun pascabayar,” ucap Dicky.

Pelanggan akan menerima pengembalian sisa pulsa dan/atau kuota yang belum terpakai dan pengembalian pembayaran dimuka. Untuk itu, perusahaan telah menyiapkan 28 gerai Bolt yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan Medan untuk melayani proses pemenuhan hak pelanggan ini.

Sementara, khusus pelanggan aktif Bolt Home yang ada di cakupan jaringan homes passed Fixed Broadband Cable Internet Firs Media dari PT Link Net akan mendapatkan penawaran ke produk lain.

Dalam keterangan resmi ini, Dicky tidak menyinggung sama sekali bagaimana komitmen perusahaan dalam membayar utangnya kepada pemerintah dan kreditur lainnya.

Sebagaimana diketahui, ketiga perusahaan ini telah menunggak BHP dari tahun 2016 sampai 2018 kepada Kominfo. Untuk Bolt, BHP yang mestinya dibayar Rp343,5 miliar. Sementara First Media sebesar Rp364,8 miliar. Jasnita menunggak utang Rp2,1 miliar.

Nasib alokasi frekuensi 2.3 GHz

Terkait nasib berikutnya alokasi frekuensi yang sebelumnya dipakai tiga perusahaan, Ismail mengaku belum memikirkan lebih detail apakah akan di-tender-kan lagi ke perusahaan yang berminat. Namun idealnya, pita frekuensi ini adalah sumber daya alam terbatas milik negara yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan industri telekomunikasi dan masyarakat luas.

“Belum ada skenario detailnya akan seperti apa. Nanti mau dibahas lagi karena ini kan kembali ke negara.”

Dia tidak menampik apabila di kemudian hari, ketiga perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya, dapat mengajukan kembali pita frekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku. Perlakuan yang sama tetap akan didapat seperti perusahaan lainnya.

“Enggak ada aturan [yang melarang] tentang masalah itu [pengajuan kembali pita frekuensi],” pungkas Ismail.

Aplikasi SIPMI Diluncurkan untuk Penuhi Kebutuhan Pekerja Migran

Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (SIPMI). Aplikasi ini selain sebagai bentuk peningkatan pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh pemerintah, juga memberikan akses mudah bagi keluarga untuk saling terhubung.

Aplikasi yang sudah tersedia untuk platform Android dan iOS ini memiliki fitur utama yang memungkinkan penggunanya untuk mendapat informasi dengan mudah dan saling terhubung satu sama lain dengan fitur obrolan atau chat yang disematkan di dalamnya. Baik obrolan pribadi hingga grup.

Informasi yang dimaksud meliputi prospek dan risiko menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri, hak dan kewajiban, ketrampilan, hingga prosedur bekerja di luar negeri secara aman. Termasuk di dalamnya terdapat fitur agenda hingga poling yang bisa digunakan.

SIPMI juga menyediakan fitur untuk tetap terhubung dengan keluarga. Mulai dari berbagi lokasi terkini ke anggota keluarganya hingga melihat tinjauan keuangan. Untuk kondisi darurat, PMI juga bisa menginformasikannya melalui fitur darurat yang tersedia untuk bisa dengan cepat terhubung dengan rekan atau orang di sekitar yang memungkinkan untuk dapat memberikan pertolongan cepat.

“Ini merupakan platform berbasis komunitas di mana dunia yang terkait dengan pekerja migran bisa terintegrasi langsung melalui sebuah platform berbasis digital,” terang Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Ia juga menjelaskan bahwa aplikasi SIPMI memiliki tiga prioritas utama. Pertama untuk menunjang kebutuhan pekerja migran Indonesia dalam hal komunikasi. Kedua menunjang informasi yang dibutuhkan para pekerja migran baik dari sesama pekerja maupun dari pemerintah. Dan yang ketiga sebagai proteksi diri bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Untuk bisa menggunakan aplikasi SIPMI pengguna diminta untuk meregistrasikan diri terlebih dahulu baik sebagai pekera migran maupun sebagai keluarga dengan mengisikan informasi yang dibutuhkan.

“Aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk berinteraksi dan berkomunikasi, baik dengan sesama PMI, keluarga, maupun dengan komunitas PMI yang ada di negara tempat mereka bekerja,” jelas Hanif.

Application Information Will Show Up Here

Pemprov NTB Luncurkan Samsat Delivery, Mudahkan Pengurusan Pajak Kendaraan dengan Aplikasi

Implementasi teknologi selalu menghadirkan sesuatu yang baru dengan tujuan untuk lebih memudahkan atau menyederhanakan sebuah proses. Seperti yang dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB yang meluncurkan aplikasi Samsat Delivery. Sebuah aplikasi berbasis Android yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Aplikasi ini diresmikan hari Minggu, (23/12).

Dengan Samsat Delivery, masyarakat hanya perlu memasang aplikasi dan mengisi informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya akan ada petugas pajak yang mendatangi kediaman atau alamat yang diinformasikan sebelumnya untuk melayani pembayaran pajak.

Inovasi yang dilakukan pemerintah Provinsi NTB ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah utamanya pada pajak kendaraan bermotor. Kehadiran Samsat Delivery juga merupakan jawaban bagi pemilik kendaraan bermotor yang kesulitan meluangkan waktu hadir ke kantor Samsat.

“Sekarang ada Samsat Delivery, bagi yang punya kesibukan boleh menggunakan ponsel Android-nya untuk meminta petugas pajak datang ke rumah masing-masing,” terang Kepala Bappenda NTB Ir. H. Iswandi seperti dikutip dari laman resmi Provinsi NTB.

Terobosan untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan motor sebelumnya juga dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat dengan menggandeng Bukalapak. Sistem yang dinamai E-Samsat tersebut disediakan untuk masyarakat dalam hal pembayaran pajak. Di tahap awal, fitur baru ini akan mulai melayani masyarakat di wilayah Jawa Barat dan akan meluas di beberapa daerah lainnya.

Application Information Will Show Up Here

Pendanaan untuk Startup Mulai Ambil Porsi Signifikan Industri Modal Ventura Lokal

Kinerja industri modal ventura Indonesia kini tembus Rp8,13 triliun hingga Oktober 2018 atau tumbuh 18,12% secara year on year. Penyertaan modal sektor konvensional masih menjadi primadona, meski terjadi tren peningkatan dari sektor jasa pendukung bisnis dan sektor lain-lain yang di dalamnya terdapat pendanaan untuk startup dan industri kreatif.

Bila dilihat berdasarkan sektor ekonomi, penyertaan modal untuk sektor perdagangan restoran, dan hotel mendominasi secara keseluruhan sebesar Rp3,61 triliun. Kemudian diikuti sektor lain-lain Rp1,07 triliun dan jasa pendukung bisnis Rp827 miliar (sekitar 20-an persen dari total kucuran dana).

Jasa pendukung bisnis mengalami kenaikan paling drastis dibandingkan lainnya yakni 50% secara year on year. Padahal pada Oktober 2017, sektor ini baru menyumbang Rp551 miliar.

Dikutip dari Kontan, CEO Mandiri Capital Eddi Danusaputro menjelaskan, sektor jasa pendukung bisnis dan sektor lain-lain meliputi perusahaan teknologi seperti fintech, kesehatan, pendidikan, agrikultur, dan e-commerce. Selain itu, ada perusahaan konsultan, desain, dan digital kreatif. Dia pun memprediksi, penyertaan modal di sektor ini akan terus tumbuh pada tahun depan.

“Kami tetap bullish untuk tahun depan. Kami [Mandiri Capital] masih fokus di fintech dan juga agritech. Untuk fintech, sektor yang diminati sekarang itu adalah insurtech, wealth management, dan big data,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) Jefri R. Sirait menambahkan, kenaikan penyertaan modal memang diikuti pertumbuhan di sektor pendukung wisata, seperti restoran dan hotel. Di samping itu, kondisi infrastruktur dan perubahan gaya hidup juga memengaruhi tumbuhnya usaha pendukung wisata lainnya, misalnya industri kreatif yang bergerak di bidang makanan, fesyen, dan kerajinan tangna.

“Kondisi ini membuat kebutuhan investasi dan modal kerja para pengusaha jadi lebih besar,” terang Jefri.

Berdasarkan data OJK, bila melihat kinerja modal ventura berdasarkan jenis kegiatan usaha, pembiayaan bagi hasil mendominasi dengan nilai sebesar Rp6,25 triliun dan pertumbuhan secara year on year mencapai 26,06%. Lalu diikuti penyertaan saham sebesar Rp1,38 triliun dan obligasi konversi Rp484 miliar.

Dengan Aturan Baru, Pemerintah Regulasi Tarif Taksi Online dan Perlindungan Pengemudi

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengesahkan aturan terbaru Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, aturan tersebut menggantikan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan Direktur Angkutan dan Multimoda Ahmad Yani menyatakan bahwa pihak Kemenhub tetap mengutamakan keselamatan dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penerapan batas tarif, serta penerapan suspensi.

Poin-poin yang tertera dalam beleid ini antara lain pemerintah melarang perusahaan aplikasi menetapkan tarif dan memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan. Ahmad Yani menjelaskan, tarif batas bawah dan atas tidak berubah kendati aturan baru terbit.

Tarif batas ini dibagi jadi dua wilayah. Wilayah I meliputi Jawa, Sumatera, Bali dengan tarif batas bawah Rp3.500 per km dan batas atas Rp6.000 per km. Wilayah II meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tarif batas bawah Rp3.700 dan batas atas Rp6.500.

“Artinya promo enggak bisa langsung di bawa tarif batas minimal, enggak boleh. Itu saja prinsip dasarnya. [..] Tarif Rp3.500 itu sudah kita hitung, batas minimal ada keuntungannya driver supaya dia sustain,” terang Yani.

Poin berikutnya, perusahaan angkutan sewa khusus dapat menyelenggarakan aplikasi di bidang transportasi secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan aplikasi. Oleh karenanya, perusahaan angkutan sewa khusus wajib memiliki izin.

Beberapa persyaratan yang harus dipatuhi diantaranya, mereka harus berbadan hukum Indonesia, mengutamakan keselamatan dan keselamatan transportasi, memberikan akses digital dashboard kepada menteri perhubungan atau gubernur sesuai kewenangan, dan sebagainya.

Selanjutnya, poin mengenai perlindungan untuk pengemudi taksi online yang kini tidak bisa diberhentikan oleh perusahaan aplikasi sesuka hati. Perlindungan tersebut meliputi layanan pengaduan dan penyelesaian masalah pengemudi, pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka, kriteria pengenaan penonaktifan akun, dan pemberitahuan sebelum dinonaktifkan.

Lalu, perlindungan mencakup klarifikasi, hak sanggah beserta pendampingan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) kemitraan, dan pendaftaran ulang dalam hal pengemudi dikenai penonaktifan.

“Kemhub sudah meminta aplikator untuk membagi suspend ke dalam beberapa kriteria yaitu ringan, sedang, berat, dan sangat berat,” terang Yani.

Sementara itu, perlindungan buat penumpang juga tercantum dalam beleid ini. Meliputi keselamatan dan keamanan, kenyamanan, serta layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang. Ditambah, kepastian mendapat angkutan dan kepastian tarif sewa khusus sesuai tarif yang telah ditetapkan per kilometer.

Budi Setiyadi menambahkan aturan ini akan terus disosialisasikan ke seluruh operator transportasi online dan para pengemudinya di Indonesia sampai akhir Mei 2019 mendatang. Hal tersebut gencar dilakukan sebelum resmi berlaku pada awal Juni 2019.

“Masa sosialisasi berlaku sampai enam bulan ke depan, sekarang masih masa peralihan. Kalau enggak salah, sampai bulan lima [Mei]] 2019. Artinya, semua orang harus mengetahui bahwa itu [Permenhub 118/2018] akan kami berlakukan nanti [setelah] Mei 2019.”

Aturan yang dihapus

Tidak hanya menambah poin-poin di atas, ada aturan yang dihapus oleh pemerintah dalam beleid terbaru ini. Aturan yang dihapus ini adalah ketentuan yang tidak dibatalkan Mahkamah Agung, termasuk penghapusan ketentuan pemasangan stiker pada kendaraan taksi online. Stiker tersebut memuat informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum, dan latar belakang logo Perhubungan.

Namun, pengemudi harus memiliki Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang memuat nomor surat keputusan, nomor induk pelayanan, nama perusahaan, nama pimpinan perusahaan, masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan, wilayah operasi, tanda nomor kendaraan bermotor, daya angkut, dan riwayat pemeliharaan kendaraan sesuai standar APM.

Selanjutnya, ketentuan untuk uji KIR khusus, penyediaan pool, dan bengkel untuk taksi online juga dihapus.

Aturan mengenai Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang membahas mengenai ojek online saat ini masih digarap oleh pihak Kemhub. Yani memastikan pihaknya tetap tidak melegalkan ojek online sebagai angkutan umum.

“Pihak Kemhub tetap tidak melegalkan ojol sebagai angkutan umum, tetapi hanya ingin menjaga keamanan di angkutan karena dinilai sangat perlu diterapkan. Mengingat penyumbang angka kecelakaan terbesar adalah sepeda motor dengan jumlah persentase sebesar 70%,” tutupnya.

Gandeng SCG Trading, Ralali “Go Regional” dengan Proyek “ASEAN B2B Marketplace”

Ralali menutup tahun ini dengan lembaran baru. Mereka mengesahkan kerja sama dengan SCG Trading Thailand untuk menghadirkan platform marketplace B2B dalam proyek “ASEAN B2B Marketplace” sebagai pembuka jalan Ralali menapaki bisnis di regional Asia Tenggara. Proyek ini akan dimulai di Thailand pada awal tahun 2019 dengan tujuan membantu para UKM di Asia Tenggara.

“Proyek ASEAN B2B Marketplace ini berkolaborasi dengan SCG Trading dan akan dimulai di Thailand pada bulan Januari 2019 mendatang. Kami sangat bersemangat untuk menjalanan proyek yang berfokus pada kemajuan sektor UMKM se-Asia Tenggara melalui portal bisnis online,” terang CEO Ralali Joseph Aditya.

Ralali sebelumnya berhasil mendapatkan pendanaan Seri B senilai $7 juta dari beberapa investor. Salah satunya AddVentures yang merupakan perusahaan ventura milik SCG. Ekspansi ke Thailand merupakan langkah telah direncanakan sejak tahun ini.

Ralali dan SCG Trading Thailand disebut memiliki visi yang sama dalam mengembangkan dan memperkuat sektor ekonomi mikro. Dengan kerja sama ini keduanya akan memaksimalkan pengalaman masing-masing untuk memudahkan proses supply chain antara distributor dan para pelaku usaha.

“Sebagai bisnis yang telah lama berdiri di Thailand, kami tidak hanya terus menciptakan bahan bangunan yang berkualitas tinggi untuk kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, namun kami juga akan membangun perubahan nyata menuju perilaku berbelanja yang semakin terintegrasi dan mudah melalui portal online, sehingga akan memacu semangat melahirkan banya startup baruyang semakin inovatif dan relevan dengan perubahan zaman. Dengan tujuan besar ini SCG Trading merangkul Ralali.com yang juga pada pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia, sebagai partner dalam proyek ASEAN B2B Marketplace,” terang Head Digital Transformation SCG Trading Co., Ltd Nopporn Latthitham.

Nantinya proyek “ASEAN B2B Marketplace” ini akan menyasar UKM yang tengah berkembang di Thailand, terutama bisnis makanan dan otomotif.

Kedua industri tersebut dipercaya sedang “naik daun” di Thailand. Industri makanan disebut memiliki market value sebesar $32 miliar (sekitar 463 triliun Rupiah), sedangkan industri otomotif disebut memiliki market value $46 miliar atau setara dengan 521 triliun Rupiah.

“Sejak berdiri, kami berkomitmen menyediakan solusi bagi mereka yang akan menjalankan bisnisnya, terutama para pelaku usaha yang baru memulai perjalanan bisnisnya. Dengan menyediakan produk dan peralatan yang berkualitas, juga sistem keuangan yang transparan, Ralali fokus untuk memudahkan dan menyederhanakan proses bisnis yang panjang. Melalui tujuan tersebut, kami akan terus memberikan inovasi-inovasi terbaik kepada para customer maupun supplier di Ralali,” terang Joseph.

Application Information Will Show Up Here

Sudah Tidak Diblokir Lagi, Kominfo Normalisasi 8 DNS Tumblr

Sejak Senin (24/12) siang, Kominfo telah membuka kembali akses ke layanan Tumblr. Mereka melakukan normalisasi ke 8 DNS yang diblokir, setelah menerima surat resmi dari pihak Tumblr yang menyatakan komitmennya untuk membersihkan platform dari konten pornografi.

Sebelumnya Tumblr resmi diblokir sejak 5 Maret 2018. Kominfo menilai, tidak ada upaya untuk penyaringan konten negatif dan/atau kanal khusus untuk melakukan pengaduan.

Tumblr sendiri juga belum lama ini telah mengubah kebijakan, pihaknya mulai menghilangkan konten bermuatan pornografi di platformnya. Saat ini Tumblr melakukan pemblokiran untuk semua jenis konten dewasa yang terpampang secara eksplisit, termasuk foto, video, dan gambar GIF.

Selain itu dalam rilisnya Kominfo juga mengatakan, Tumblr sudah menangani konten-konten pornografi yang pernah dilaporkan oleh masyarakat kepada Kementerian pada bulan Maret 2018 lalu.

Application Information Will Show Up Here

Bisnis Digital Dominasi Iklan Televisi, Layanan Marketplace Belanjakan Hampir 5 Triliun Rupiah Tahun Ini

Jika sering menonton stasiun televisi swasta lokal beberapa waktu terakhir, mungkin Anda akan menjadi akrab dengan iklan bergenre aksi yang diperankan Dian Sastro. Sebelumnya “demam” grup musik wanita asal Korea Selatan Blackpink juga cukup mendominasi sela-sela acara televisi. Keduanya adalah iklan untuk mempromosikan agenda pesat belanja akhir tahun yang diadakan layanan marketplace di Indonesia.

Intensitas pemasaran iklan televisi yang besar oleh pemain marketplace di Indonesia tervalidasi dalam catatan hasil pengamatan Adstensity. Per 16 Desember 2018, belanja iklan perusahaan marketplace mencapai 4,97 triliun Rupiah. Diproyeksikan menjelang penutupan tahun angkanya akan menembus 5 triliun lebih, mengingat hype pesta belanja belum usai.

Lebih detailnya, di antara perusahaan marketplace tersebut Bukalapak dan Shopee yang paling mendominasi. Total belanja iklan televisi Bukalapak mencapai 814 miliar Rupiah. Sementara Shopee mencapai 765 miliar Rupiah. Rival keduanya, Tokopedia, tercatat baru menggelontorkan 395 miliar Rupiah untuk iklan di televisi tahun ini.

Belanja iklan di televisi adalah satu dari strategi pemasaran yang dilakukan brand marketplace — lainnya termasuk di media sosial, media online, YouTube, hingga kanal offline seperti billboard.

CEO Adstensity A. Sapto Anggoro menerangkan, salah satu faktor yang membuat biaya periklanan tersebut menjadi sangat besar karena gaya belanja masyarakat sedang beralih dari offline ke online. Para pemain marketplace seperti tidak mau kehilangan momentum, pasalnya televisi masih dianggap sebagai kanal efektif untuk menjangkau banyak kalangan masyarakat — terutama menengah ke bawah, dengan pola konsumtif cukup tinggi.

Sektor digital lain yang turut memanfaatkan medium televisi untuk beriklan adalah OTA. Tercatat pemain yang paling banyak menggelontorkan biaya iklan adalah Traveloka. Nilainya mencapai 460 miliar Rupiah tahun ini.

Penggelontoran biaya iklan yang besar dilakukan para perusahaan di tengah persaingan akuisisi pengguna dan dukungan permodalan yang terus mengalir. Para brand terus menjangkau saluran paling efektif untuk merangkul target pasarnya – didukung kegiatan promo dan kolaborasi antara brand digital.