ALAMI Tutup Pendanaan Tahap Lanjut, Perkuat Jajaran Kepemimpinan

Startup fintech syariah ALAMI Group mengumumkan penyelesaian putaran investasi growth-stage yang dipimpin oleh Intudo Ventures. Turut terlibat dalam putaran ini East Ventures (Growth Fund), AC Ventures, Quona Capital, Golden Gate Ventures, dan beberapa lainnya. Dana segar akan dioptimalkan untuk memperluas cakupan produk dan operasional bisnis ALAMI yang saat ini mengoperasikan layanan p2p lending dan bank digital.

Putaran ini berhasil dibukukan di tengah kondisi pasar yang sulit, membuktikan bahwa model bisnis yang diusung perusahaan cukup solid. Pada Q1 2023, lewat untuk fintech lending yang dimiliki perusahaan berhasil menyalurkan $367 juta pendanaan ke 11,4 ribu UMKM. Pada tahun 2021, perusahaan mengakuisisi bank syariah di Jakarta lalu mengubahnya menjadi Hijra Bank, sebuah entitas yang sepenuhnya digital dan memperoleh Klasifikasi Penyedia Jasa Pembayaran (“PJK Kategori 1”) dari Bank Indonesia.

Co-Founder & CEO ALAMI Group Dima Djani mengatakan, “Sejak kami meluncurkan aplikasi Hijra Bank pada Desember 2022, pertumbuhan volume transaksi mencapai 3x lipat dan basis pengguna 2x lipat. Pada tahun 2022, bank ini mencapai peningkatan laba 200% year-on-year, dengan peningkatan dana pihak ketiga sebesar 220% dan pertumbuhan aset hampir 200%. Selain itu, distribusi pembiayaan berkembang sebesar 200% dibandingkan dengan tahun 2021.”

Ia melanjutkan, “Dengan investasi ini, kami akan terus mempercepat pertumbuhan dan memperluas basis pengguna Hijra Bank, serta adopsi produk baru seperti Pembiayaan Rumah Hijra dan produk lainnya yang akan datang, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan perbankan sehari-hari pelanggan kami.”

Perkuat kepemimpinan

Bersamaan dengan pendanaan ini, ALAMI juga mengumumkan penunjukan Ade Fauzan sebagai Group COO. Ade adalah seorang banker berpengalaman, yang telah menghabiskan lebih dari 20 tahun di industri perbankan Islam Indonesia, dengan jabatan terakhirnya sebagai Anggota Dewan dan Kepala Pengembangan Bisnis BTPN Syariah, serta CEO BTPN Syariah Ventura.

Selain itu, Dr. Dian Triansyah Djani juga turut ditunjuk sebagai penasihat. Ia merupakan diplomat berpengalaman, yang telah mewakili Indonesia sebagai Duta Tetap untuk PBB, serta menjabat sebagai G20 Co-Sherpa. Jaringan globalnya akan bermanfaat saat ALAMI menjelajahi ekspansi internasional. Selain itu, Dan Bertoli dan Vincent Yunnaraga bergabung ke tim sebagai anggota dewan dan kepala keuangan.

“Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, konsumen Indonesia ingin solusi keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sensitivitas keagamaan mereka yang unik. Melalui rangkaian produk dan layanan perbankan dan keuangan syariah yang inovatif, ALAMI menawarkan cara yang andal dan aman bagi umat Islam untuk melindungi dan mengembangkan aset keuangan mereka. Kami sangat senang mendukung ALAMI dalam usaha mereka,” sambut Founding Partner Intudo Ventures Patrick Yip.

Sempat lakukan efisiensi

Guna meningkatkan capaian profitabilitas, awal September 2023 lalu ALAMI juga baru melakukan PHK. Manajemen berdalih langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Tidak disebutkan jumlah karyawan yang terdampak dan berlaku untuk divisi mana saja.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan manajemen, ini adalah pertama kalinya mengambil keputusan yang paling menantang tersebut. Selama pandemi di tiga tahun terakhir, perusahaan memastikan untuk mempertahankan karyawannya di saat banyak perusahaan sudah memangkas jumlah karyawan.

Sejauh ini ALAMI telah mengumpulkan beberapa putaran pendanaan, meliputi:

Putaran Pendanaan Nilai Investor
Seed $1,3 juta Golden Gate Ventures, RHL Ventures, Agaeti Ventures, dan Zelda Crown
Lanjutan (Ekuitas dan Debt) $20 juta AC Ventures, Golden Gate Ventures, dan Quona Capital
Pra-Seri B Undisclosed East Ventures, Quona Capital, FEBE Ventures, Capria Ventures
Lanjutan Undisclosed Paragon Beneva Investama
Seri B (sekarang) Undisclosed Intudo Ventures, East Ventures, AC Ventures, Quona Capital, Golden Gate Ventures
Application Information Will Show Up Here
Application Information Will Show Up Here

Startup Fintech Hijra Tempuh PHK Demi Jaga Pertumbuhan

Startup fintech Hijra (sebelumnya ALAMI) menempuh jalur PHK. Manajemen berdalih langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang perusahaan.

Tidak disebutkan jumlah karyawan yang terdampak dan berlaku untuk divisi mana saja. Hijra sendiri merupakan ekosistem grup fintech, terdiri dari p2p lending ALAMI, Hijra Bank, ARQAM Accelerator, dan ALAMI Institute.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan manajemen, ini adalah pertama kalinya mengambil keputusan yang paling menantang tersebut. Selama pandemi di tiga tahun terakhir, perusahaan memastikan untuk mempertahankan karyawannya di saat banyak perusahaan sudah memangkas jumlah karyawan.

“Namun, keadaan telah berubah. Didorong oleh komitmen kami terhadap keberlanjutan jangka panjang, kami dengan cermat menjajaki langkah-langkah penting, termasuk mengoptimalkan ukuran organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan,” ucap manajemen Hijra.

Mereka menilai, langkah strategis ini memungkinkan pihaknya untuk melanjutkan inovasi produk, memberikan layanan optimal kepada pengguna, dan menciptakan dampak yang lebih besar bagi masyarakat luas. Dipastikan pula bahwa keputusan PHK ini tidak akan memengaruhi produk atau layanannya.

Kepada karyawan terdampak, perusahaan menyiapkan dukungan finansial dan non-finansial yang komprehensif untuk menjadikan perjalanan karier yang lebih lancar.

Secara grup, sepanjang tahun lalu perusahaan mengantongi dua investasi berbentuk ekuitas dan satu berbentuk debt. Yakni, ParagonCorp dengan nominal dirahasiakan pada Desember 2022, pendanaan Pra-Seri B dari Growth Fund dan partisipasi dari Capria Ventures pada Oktober 2022, dan pendanaan debt senilai $30 juta dari Lendable pada April 2022.

Hijra didirikan pada 2018 dengan kantor pusat di Jakarta. Startup ini memegang lisensi untuk p2p lending syariah dan perbankan syariah digital. Pada kuartal I 2023, Hijra telah menyalurkan pembiayaan sekitar $300 juta kepada lebih dari 10,000 usaha UMKM di seluruh Indonesia.

Application Information Will Show Up Here

Riset AC Ventures-BCG: Semakin Matang, Industri Fintech Indonesia Tumbuh 6 Kali Lipat

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah mengalami peningkatan enam kali lipat pada jumlah pemain fintech, dari 51 pada 2011 menjadi 334 pada 2022. Hal terungkap dalam laporan berjudul “Indonesia’s Fintech Industry is A Sleeping Giant Ready to Rise” yang disusun oleh AC Ventures dan Boston Consulting Group (BCG).

Laporan tersebut mengungkap, pada awalnya, pertumbuhan sektor ini didorong oleh segmen pembayaran. Namun, lanskap fintech semakin beragam dan dinamis, diisi oleh sektor pinjaman, pembayaran, dan wealthtech yang menjadi industri menjanjikan di masa depan.

Selain itu, segmen baru di sektor fintech, seperti SaaS dan insurtech yang kian bermunculan, menunjukkan bahwa industri fintech di Indonesia semakin matang dan bergerak menuju produk dan layanan yang lebih canggih.

Gelombang pertama fintech yang diisi oleh sektor pembayaran kini memiliki lebih dari 60 juta pengguna aktif pada 2020. Sektor ini diperkirakan mencapai tingkat CAGR sebesar 26% pada 2025. Sementara di sektor pinjaman, terdapat lebih dari 30 juta akun peminjam p2p yang aktif pada 2021.

Sumber: Indonesia’s Fintech Industry is A Sleeping Giant Ready to Rise Report

Secara transaksi, nilai transaksi terus bertumbuh dengan lebih dari $20 miliar transaksi e-wallet selama 2017-2021. Adapun sektor pinjaman mencapai lebih dari $17 miliar yang disalurkan selama 2017-2022.

Selanjutnya, sektor wealthtech memiliki lebih dari 9 juta investor ritel pada 2022, mencapai nilai CAGR 56% sepanjang 2018-2022. Terakhir, adopsi platform SaaS juga semakin meningkat, dengan 6 juta UMKM menggunakannya dengan pertumbuhan 26 kali lipat dari tahun sebelumnya.

Sentimen investor

Laporan ini juga mengungkapkan bahwa sentimen investor tetap bullish terhadap sektor ini, terlihat dari kenaikan pendanaan ekuitas tahunan dari $353 juta pada 2020 menjadi $1,51 miliar pada 2021. Meskipun signifikan, sebagian dari pendanaan digunakan untuk menyuntik sektor pembayaran dan pinjaman.

Kemudian, tahun 2021 juga merupakan tahun pelarian bagi pemain wealthtech yang menerima dana lebih dari $500 juta. Ketika tahun 2022 menujukan sedikit penurunan dari total nilai pendanaan—dengan kekhawatiran makro-ekonomi global yang memengaruhi sentimen investor—Indonesia masih menarik pendanaan hampir $1,4 miliar yang menunjukkan ketahanan ekosistem.

“Investasi ke fintech di Indonesia pada periode 2020–2022 mencapai $3,2 miliar. Sebesar 4,6x lipat pertumbuhan pendanaan di periode 2017–2019 menunjukkan investor dengan komitmen kuat. Sebagian besar dana telah mengalir untuk perusahaan yang lebih matang di mana 60% dari volume kesepakatan masuk ke perusahaan tahap awal. Ini menunjukkan keinginan yang kuat untuk berinvestasi dalam inovasi baru,” tulis laporan tersebut.

Sumber: Indonesia’s Fintech Industry is A Sleeping Giant Ready to Rise Report

Managing Partner AC Ventures Helen Wong menyampaikan, AC Ventures telah melihat bahwa beberapa vertikal di industri fintech, termasuk perusahaan pembayaran dan bank digital, lebih matang daripada yang lain.

“Ke depannya, kami akan berinvestasi di lebih banyak vertikal. Misalnya, kami telah melakukan satu investasi dalam pembiayaan mobil, pembiayaan properti, dan mungkin juga beberapa pendukung untuk penilaian kredit dan investasi di KYC,” kata Wong dalam paparan laporan ACV-BCG, kemarin (29/3).

Embedded finance

Poin menarik lainnya yang disampaikan dalam laporan tersebut adalah potensi besar yang dari embedded finance dan akan menjadi game changer di industri keuangan di regional ini.

Managing Director & Partner BCG Sumit Kumar menyampaikan regulasi dari Bank Indonesia mengenai BI FAST dan SNAP menjadi dorongan penting dalam menciptakan inovasi berikutnya di industri fintech, yakni embedded finance. Hal ini mempermudah bank agar tidak perlu buka cabang, memperbanyak kerja sama dengan banyak pemain, termasuk B2C yang biasa digunakan masyarakat umum, dengan memasukkan aktivitas keuangan dan perbankan secara lebih mudah.

“Sebagai masukan, regulasi ini tidak boleh terdiktasi karena ke depannya ada lebih banyak hal yang akan berubah,” kata Kumar.

Sumber: Indonesia’s Fintech Industry is A Sleeping Giant Ready to Rise Report

Banyak contoh implementasi dari open banking yang sukses di berbagai negara, misalnya inovasi UPI (Unified Payments Interface) di India. UPI memungkinkan pemegang rekening di seluruh bank untuk mengirim dan menerima uang dari smartphone mereka hanya dengan menggunakan nomor identitas unik Aadhaar (sebutan E-KTP di India), nomor ponsel, atau alamat pembayaran virtual tanpa memasukkan detail rekening bank.

Juga inovasi yang dihadirkan oleh GCash, pemain e-wallet asal Filipina. Startup unicorn ini mendapat popularitas yang sangat besar karena mereka masuk ke pasar ritel dengan nilai transaksi yang receh. Di pasar ritel, artinya konsumen lebih suka membeli produk dalam kemasan yang lebih kecil dan terjangkau daripada membeli dalam jumlah besar.

Jadi ketika GCash mulai mengembangkan dan memperluas layanan keuangannya (dengan open banking), GCash mempertimbangkan ekonomi sachet dan memperhatikan kebutuhan konsumen di pasar.

“Sebesar 30% dari estimasi aktivitas perbankan di regional akan masuk ke embedded finance. Jadi bank konvensional harus mengikuti tren tersebut atau [bakal] tertinggal. Lalu pada 10 tahun mendatang, seluruhnya akan masuk ke embedded finance.”

CEO ALAMI Group Dima Djani yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa kehadiran SNAP dan BI-FAST ini sangat dibutuhkan industri fintech karena dapat menekan berbagai biaya. Misalnya, saat menghadirkan fitur transfer bank gratis, yang kini menjadi fitur yang harus ada di setiap aplikasi bank digital.

“Dari commercial finance ke social finance dan kebalikannya, open banking bisa menjadi salah satu solusi terjangkau yang bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan kredit produktif ke sektor yang membutuhkan. Hal ini melandasi kami untuk masuk ke pembiayaan KPR dan segera masuk ke umroh dan haji.” Tutupnya.

ALAMI Kantongi Pendanaan dari ParagonCorp

Setelah mengantongi pendanaan pra-seri B yang dipimpin East Ventures pada Oktober lalu, platform p2p lending syariah ALAMI kembali mendapatkan investasi. Kali ini dari Paragon Beneva Investama, yang merupakan sebuah perusahaan investasi di bawah ParagonCorp. Tidak disebutkan nilai investasi yang diberikan.

Seperti diketahui, ParagonCorp merupakan perusahaan yang memiliki brand kosmetik popular di Indonesia yaitu Wardah.

Melalui pendanaan ini, ALAMI  akan memanfaatkan dana segar untuk membangun produk teknologi finansial inovatif dan memperluas akses pembiayaan syariah yang beretika, adil, transparan, dan berkelanjutan.

Co-Founder & CEO ALAMI Dima Djani, investasi tersebut membantu perusahaan menjangkau lebih banyak UMKM untuk mengakses pembiayaan berbasis syariah. Hal itu menyusul dengan peluncuran Bank Hijra awal bulan Desember ini, yang akan mampu melayani ratusan juta umat Islam Indonesia.

“Kami yakin potensi industri halal akan terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan yang signifikan adopsi dari sektor keuangan syariah di Indonesia dan dunia. Ini terlihat dari statistik konsumsi produk halal oleh 1,9 miliar Muslim di seluruh dunia mencapai $2 triliun, dan pertumbuhan aset keuangan syariah sebesar 7,8%, setara dengan $3,6 triliun pada tahun 2021.”

Sementara itu menurut President Director Paragon Beneva Investama Sari Chairunnisa, sinergi ini dapat mendukung Indonesia menjadi pusat industri halal dunia, ekonomi riil dan sektor keuangan bersama menggerakkan ekonomi syariah.

“Dengan dana investasi tersebut, ALAMI optimis mampu menciptakan teknologi keuangan berbasis syariah kelas dunia, menjangkau komunitas muslim dan masyarakat luas, melalui platform digital yang memenuhi kebutuhan layanan keuangan mereka dan menjadi bagian dari gaya hidup mereka.”

Pertumbuhan positif ALAMI

Perusahaan mencatat hingga saat ini telah menyalurkan Rp3,8 triliun kepada lebih dari 10.000 Proyek UMKM dengan dukungan dari 111.000 penyandang dana.

ALAMI memiliki beberapa produk pembiayaan, di antaranya Account Receivable (AR) Financing, Account Payable (AP) Financing, dan Ecosystem Financing.

Ekosistem ALAMI mencakup 482 kota dan kabupaten di 34 provinsi Indonesia, baik dari segi pemberi dana maupun penerima manfaat melalui proyek komersial dan sosial yang sedang berlangsung.

Tim ALAMI kini mencapai lebih dari 484 orang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, juga di luar negeri, seperti Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat yang seluruhnya berkebangsaan Indonesia. Pada awal berdiri tim ALAMI diisi oleh 38 orang.

Application Information Will Show Up Here

Bank Hijra Resmikan Kehadiran, Transformasi Jadi BPRS Digital

PT BPRS Hijra ALAMI (Hijra Bank), anak usaha dari ALAMI Group, meresmikan kehadiran secara publik lewat peluncuran aplikasi kemarin (06/12). Bank Hijra menjadi bank perkreditan (BPR) digital pertama di Indonesia dari kelompok non-bank umum.

Peluncuran aplikasi berlangsung di Jakarta, dihadiri oleh Co-Founder & CEO ALAMI Group Dima Djani; Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 1, DKI Jakarta & Banten, Roberto Akyuwen; Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Ita Rulina; dan Ahli Ekonomi dan Keuangan Syariah Mulya Siregar.

Dalam paparannya, Dima  menyampaikan peluncuran resmi Bank Hijra membutuhkan waktu setidaknya dua tahun sejak resmi diakuisisi. Tak hanya persiapan pengembangan produk, tapi juga sosialisasi dan perizinan dari Bank Indonesia dan OJK sebagai institusi jasa keuangan yang diregulasi penuh.

“Kami ingin patuh terhadap ketentuan karena aturan dari regulator dibuat bertujuan untuk melindungi masyarakat. Dan kami ini for good untuk jangka panjang, mungkin akan ada puluhan atau ratusan tahun jadi harus buat fondasi yang benar, namun prosesnya tidak cepat,” ujarnya.

Sementara itu Roberto mengatakan, OJK sebagai regulator terus mendorong perbankan untuk melakukan transformasi digital agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Hal ini selaras dengan perwujudan dari roadmap pengembangan perbankan 2021-2025 di Indonesia yang menginginkan BPR dan BPRS dapat tumbuh sehat, berkesinambungan, dan memberikan kontribusi lebih nyata bagi perekonomian dan masyarakat.

Menurutnya, saat pandemi masuk ke fase pemulihan, tantangan dari industri perbankan pada umumnya adalah membangkitkan sisi permintaan. Meski bisnis masih kokoh, tapi tanpa permintaan dari sisi pembiayaan dan menempatkan DPK (dana pihak ketiga) pada akhirnya bisnis akan terkendala.

“Sehingga perlu berbagai upaya inovatif agar BPR bersiap-siap lari cepat. Bagi orang yang paham industri perbankan, yang dilakukan Bank Hijra hari ini adalah pencapaian fundamental yang sangat luar biasa, dalam konteks BPR dan BPRS. Saya berharap Bank Hijra dapat terus menjawab tantangan dengan terus tumbuh dengan stabil, semangat dijaga, dan keinginan untuk berinovasi tidak boleh berhenti sehingga dapat menciptakan daya saing yang lebih tinggi lagi ke depannya,” kata Roberto.

Ahli Ekonomi dan Keuangan Syariah Mulya E Siregar menjelaskan dalam mentransformasi BPR menuju go digital perlu waktu lama sehingga sangat membutuhkan keberpihakan dari regulator. Baik OJK dan Bank Indonesia akhirnya mengeluarkan berbagai stimulus untuk mempermulus jalan BPR/S untuk go digital.

“Regulasi yang ada sekarang lebih market friendly. Dengan regulasi yang dinamis dan customer experience oriented akhirnya mempercepat inovasi perbankan, termasuk Bank Hijra,” ujar Mulya.

Produk Bank Hijra

Dima melanjutkan, dengan menjadi BPRS Digital, Bank Hijra bisa melayani masyarakat lebih luas dibanding dengan BPRS konvensional. BPR/S memiliki layanan yang lebih terbatas dari bank umum. Bank jenis ini tidak boleh memberikan layanan giro dan transaksi valuta asing, lalu tidak bisa buka cabang di luar wilayahnya tergantung tingkat modalnya.

Namun dengan digitalisasi, BPRS bisa memperluas layanan sehingga dampak yang dihasilkan juga lebih luas. “Dengan menjadi bank digital, kami tidak perlu bukan cabang di setiap provinsi di Indonesia, hanya perlu satu kantor pusat, tetapi bisa melayani masyarakat lebih luas. Dengan digital kini bisa onboard langsung hanya lewat gadget,” kata Dima.

Bank Hijra akan difokuskan menggarap segmen urban Muslim usia muda sekitar 25-35 tahun yang sudah berkeluarga atau baru menikah. Namun pada dasarnya produk Bank Hijra diperuntukkan untuk semua orang, non-Muslim sekalipun.

Produk pertamanya adalah tabungan. Untuk menarik nasabah untuk menaruh dana simpanannya sebagai DPK, perusahaan membuat strategi khusus dengan memberikan proposisi yang berbeda. Perbankan ingin mengajak nasabah pada misi kebaikan. Salah satunya, menghadirkan fitur Sedekah Sign Up, yakni program sedekah cahaya sebagai ajakan kepada masyarakat untuk berbagi kebaikan dengan dana yang disubsidi oleh perbankan.

Kemudian, Tabungan Wadi’ah, Transfer, Hijra Box untuk membantu nasabah mengatur keuangan lebih cermat sesuai dengan tujuannya. Misalnya, untuk menabung, umroh, atau naik haji. Nasabah dapat rutin top up saldo ke dalam kotak-kotak tersebut sampai target dana terpenuhi. Terakhir, Hijra Lifestyle yang menghadirkan sesi kajian ilmu dari para ahli dengan topik menarik dan bermanfaat, seperti parenting, kehidupan rumah tangga, dan kesehatan mental.

“Selama ini di Indonesia produk keuangan syariah ada banyak, tapi literasinya yang kurang. Kita tidak hanya memperkenalkan produk tapi juga memperkuat sisi literasinya dengan fitur-fitur yang bersifat edukasi.”

Pendekatan tersebut, didukung dengan inovasi lainnya yang sedang dipersiapkan tim, diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan DPK terutama dari nasabah individu. Adapun pada tahap awal, perbankan masih mengandalkan dana dari korporasi untuk menempatkan dananya di Bank Hijra.

“Ketika focus only on consumer bisa dapat DPK yang besar. Karena ada demografi baru, yakni digital native yang belum bisa didekati bank besar secara 100%. Kita pun punya diferensiasi. Ketika DPK individu meroket, maka cost of fund kita semakin kompetitif dari bank-bank lainnya.”

Kemudian dari sisi pembiayaan produktif, perbankan akan masuk yang berbeda dari ALAMI, yakni pembiayaan produktif dengan agunan. Ini adalah ranah yang sebelumnya yang tidak bisa dimasuki pemain lending. Kemudian, bekerja sama dengan institusi perbankan lain untuk melakukan channeling.

Application Information Will Show Up Here

ALAMI Kantongi Pendanaan Pra-Seri B, Dipimpin East Ventures

Startup platform p2p lending syariah ALAMI Group mengumumkan perolehan pendanaan pra-seri B yang dipimpin oleh East Ventures, melalui growth fund. Tidak disebutkan nominal yang diterima perusahaan dalam putaran ini. Sejumlah investor dari putaran sebelumnya turut berpartisipasi, di antaranya AC Ventures, Quona Capital, dan FEBE Ventures.

Terdapat investor baru yang masuk, yakni Capria Ventures, VC berbasis Amerika Serikat. Investasi yang mereka kucurkan ini menandai debut perdananya untuk kawasan Asia Pasifik.

ALAMI akan menggunakan dana segar tersebut untuk memperkuat basis bisnisnya dengan memberikan akses layanan pembiayaan dan keuangan yang lebih baik dan mengikuti prinsip-prinsip Islam di Indonesia. Caranya dengan terus menciptakan teknologi keuangan berbasis syariah kelas dunia.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan hari ini (10/10), Founder dan CEO ALAMI Group Dima Djani menyampaikan putaran pra-seri B ini menjadi validasi dan dukungan yang kuat dari para investor atas dampak positif yang diciptakan ALAMI di Indonesia. Terdapat potensi jangka panjang yang dilakukan ALAMI Group dengan membuka akses perbankan dan pembiayaan syariah, salah satunya melalui Bank Hijra untuk menghubungkan 230 juta umat Muslim dan UMKM di Indonesia.

“Kami akan berkomitmen dengan terus memberikan lebih banyak energi dan sumber daya ke depannya. Besar keyakinan kami akan potensi pasar yang dapat terlayani oleh produk dan layanan produk-produk kami,” kata Dima.

Managing Partner East Ventures Roderick Purwana turut mengatakan, keuangan syariah adalah salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat dalam industri keuangan dan perbankan. “Kami sangat percaya bahwa keahlian dan integritas yang kuat dari Dima dan tim, dibuktikan melalui pertumbuhan positif perusahaan dan target yang terlampaui, akan terus mengembangkan dan memberdayakan industri perbankan di Indonesia, menggerakkan laju inklusi keuangan menuju keberlanjutan,” ucapnnya.

Dima melanjutkan, UMKM Indonesia telah berangsur-angsur pulih dari pandemi, namun nyatanya masih terdapat kebutuhan pembiayaan dan akses pembiayaan bagi UMKM mencapai $108 miliar. P2P lending menawarkan solusi pinjaman keuangan yang cepat dan mudah sebagai solusi baru.

Pertumbuhan bisnis ALAMI

Sejak didirikan pada 2019, ALAMI telah menyalurkan Rp3,5 triliun dengan NPF sebesar 0% dan Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB90) mencapai 100%. ALAMI memiliki lebih dari 111 ribu investor p2p lending yang terlibat pada 10 ribu proyek UMKM, yang berfokus pada pertumbuhan eksponensial bagi UMKM Indonesia.

Kinerja yang ciamik ini diklaim karena didukung oleh rangkaian produk pembiayaan di ALAMI yang mampu menekan laju NPF dan kerja sama dengan BPRS untuk pembiayaan channeling maupun referral.

Kolaborasi antara ALAMI dengan BPRS dapat menjadi peluang bagi BPRS untuk menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM ke berbagai sektor dengan metode account receivable (AR) financing, purchase order (PO) Financing, maupun ecosystem financing, tentunya menggunakan akad syariah. Menejkan laju NPF ini adalah salah satu tantangan di BPRS. Berdasarkan data statistik perbankan syariah OJK per Februari 2022, NPF BPRS berada di level 7,27%.

Dari 165 BPRS yang ada di Indonesia, perusahaan sudah bekerja sama dengan 11 BPRS untuk pembiayaan dengan skema channeling dan referral dengan total plafon sebesar Rp108 miliar. Pembiayaan tersebut disalurkan ke berbagai industri, seperti human resources, logistik, healthcare, halal food, dan IT.

ALAMI memiliki beberapa produk pembiayaan, di antaranya Account Receivable (AR) Financing, Account Payable (AP) Financing, dan Ecosystem Financing. Dalam metode AR Financing, pembiayaan ditujukan bagi UMKM yang menyelesaikan proyek/pekerjaan dan telah melakukan penagihan pada pemberi kerja (klien), namun belum dilakukan pembayaran. Melalui produk ini, UMKM tersebut tetap mampu memastikan cash flow dan dapat mengerjakan pekerjaan lainnya tanpa khawatir atas keterlambatan pembayaran.

Sedangkan dalam metode AP Financing, pembiayaan diberikan berdasarkan invoice financing yang diterbitkan oleh supplier kepada penerima pembiayaan. ALAMI juga menyalurkan pembiayaan dengan metode Ecosystem Financing, yaitu pembiayaan berbasis ekosistem kepada anggota dari suatu ekosistem.

Anggota ekosistem merupakan pihak perorangan yang menjalankan aktivitas usaha tertentu untuk kemandirian ekonomi. Proses pengajuan hingga pencairan pembiayaan secara end to end dilakukan melalui platform digital, sehingga proses yang dilalui oleh calon penerima pembiayaan menjadi lebih cepat dan mudah.

Tim ALAMI kini mencapai lebih dari 484 orang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, juga di luar negeri, seperti Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat yang seluruhnya berkebangsaan Indonesia. Pada awal berdiri tim ALAMI diisi oleh 38 orang.

ALAMI Raih Dukungan “Loan Channeling” 431 Miliar Rupiah dari Lendable [UPDATED]

Startup p2p lending syariah ALAMI mengumumkan dukungan loan channeling alias fasilitas pembiayaan dari Lendable, institusi penyedia pinjaman untuk negara berkembang asal Inggris. Lendable akan menyediakan plafon pinjaman hingga $30 juta (lebih dari 431 miliar Rupiah) sebagai fasilitas jaminan senior di bawah akad Wakalah bil Istithmar.

Kesepakatan ini akan memperkuat posisi ALAMI sebagai platform fintech yang menyediakan pembiayaan produktif berbasis syariah untuk UMKM. Diklaim, fasilitas dari Lendable ini menjadikan ALAMI sebagai startup fintech syariah pertama di Indonesia. Dalam portofolio Lendable, sebelumnya sudah menyalurkan pinjaman untuk KoinWorks dan Amartha.

Dalam keterangan resmi, Co-Founder & CEO ALAMI Group Dima Djani mengatakan, fasilitas ini akan disalurkan ke proyek-proyek UMKM di Indonesia melalui platform ALAMI, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengisi kesenjangan pembiayaan produktif.

“Saat ini, ada kebutuhan pembiayaan dari UKM sekitar $165 miliar, namun baru $57 miliar yang terpenuhi, menyisakan celah yang cukup besar untuk diisi. Dengan fasilitas ini kami bertujuan untuk merangsang dan merevitalisasi sektor UKM, sebagai tulang punggung perekonomian nasional kita,” kata Dima.

Mengutip dari berbagai riset, dikatakan bahwa potensi industri halal sangat menjanjikan. Pada 2019, nilainya diperkirakan mencapai $2,2 triliun, termasuk sektor kuliner, farmasi, kosmetik, fesyen, dan pariwisata. Industri ini diproyeksikan meningkat menjadi $3 triliun pada 2023.

Selain itu, peringkat global Indonesia terus membaik, mencapai posisi ke-4 yang diukur oleh Global Islamic Economy Indicator (GIEI), setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Industri halal Indonesia merupakan peluang yang semakin menarik bagi investor internasional karena meningkatnya kesadaran para pemain ekosistemnya termasuk menyediakan pembiayaan untuk mendukung modal kerja dan belanja modal untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.

Pembiayaan untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan belanja modal para inovator fintech seperti ALAMI membantu memenuhi permintaan yang terus meningkat akan solusi berbasis syariah yang berdampak.

Dia menilai, Lendable memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan perusahaan, yaitu membantu UKM memiliki akses pembiayaan dan fokus pada dampak sosial. Ia pun optimistis untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan mempercepat pertumbuhan kinerja ALAMI tahun ini.

Chief Investment Officer Lendable Hani Ibrahim menambahkan, “Kami bangga telah menyelesaikan fasilitas pertama kami yang sesuai dengan syariah dan merasa terhormat telah bekerja dengan tim ALAMI pada pencapaian ini. Fasilitas Lendable akan memberi ALAMI skala dan kapasitas untuk tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan melalui kerja yang inovatif dan didukung teknologi. Solusi modal untuk sejumlah besar penerima manfaat yang kurang terlayani dan berdampak besar di seluruh Indonesia.”

ALAMI menargetkan setidaknya dua kali lipat volume pencairannya dari Rp 2,1 triliun, dan meningkatkan jumlah proyek UKM yang didanai, yang saat ini mencapai lebih dari 8.500 proyek. Adapun, per Maret 2022, perusahaan mencatatkan akumulasi penyaluran pinjaman sebesar Rp2,19 triliun. Angka tersebut melonjak dari September 2021 sebesar Rp1 triliun.

Penyaluran pembiayaan terbesar disokong oleh sektor telekomunikasi sebesar 18,2% dari total penyaluran, diikuti oleh kuliner 14,6%, dan energi 13,2%. Sementara, untuk pendana (lender) ALAMI tumbuh sebesar 370% secara tahunan (year on year) dan jumlah pengguna aplikasi ALAMI mencapai lebih dari 83 ribu tersebar di seluruh Indonesia.

Kinerja positif ini masih tetap diikuti dengan kualitas pembiayaan yang baik, dengan TKB90 berada di level 100%, atau jika dianalogikan pada perbankan syariah dikenal dengan Non-Performing Financing (“NPF”) berada di level 0%.

Pendanaan debt di Indonesia

Lendable sebelumnya menjadi lender institusi di Amartha menggelontorkan fasilitas pinjaman sebesar $50 juta, sementara di KoinWorks sebesar $40 juta, yang terbagi menjadi dua tahap. Selain Lendable, ada beberapa lembaga lainnya yang juga memberikan dana serupa bagi fintech lending di Indonesia, misalnya Accial Capital untuk Pintek, Awan Tunai, dan Investree. Selain itu ada GMO Payament Gateway (Investree), Partners for Growth (Kredivo), dll.

Sebenarnya ada dua skema yang banyak diaplikasikan untuk menyalurkan dana dari institusi, yakni loan channeling dan venture debt. Skema pertama memang ditujukan bagi institusi seperti perbankan untuk menyalurkan dana kreditnya kepada UMKM melalui fintech lending. Banyak perbankan lokal yang mulai mengumumkan masuk ke ekosistem fintech lewat kerja sama ini. Terbaru ada BCA yang salurkan dana lewat iGrow.

Sementara venture debt/pendanaan debt sebenarnya sifatnya lebih strategis seperti untuk membiayai operasional dan growth – umumnya masuk berbarengan dengan pendanaan ekuitas dari pemodal ventura. Tapi tidak sedikit yang menggunakan dana yang diberikan untuk kembali disalurkan.

Selain yang sudah disebutkan, fintech lain yang sudah menerima pendanaan debt adalah Digiasia, Kredivo, Modalku, UangTeman, Akseleran, dan Modal Rakyat.

Application Information Will Show Up Here

Membaca Arah Startup Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat (Bagian I)

Rasanya cukup meragukan jika anak-anak muda zaman sekarang mengenal BPR alias Bank Perkreditan Rakyat. Mereka kini lebih mengenal istilah bank digital karena berseliweran di berbagai platform digital yang mereka gunakan sehari-hari. Rata-rata bank digital ini menawarkan kemudahan proses yang sepenuhnya ada di genggaman nasabah sebagai nilai jual.

Meskipun demikian, anggapan tersebut dibantah survei mini yang digelar DailySocial melalui platform media sosial. Sebanyak 90% responden menjawab dengan benar kepanjangan BPR. Sebagian besar juga mampu membedakan bank umum dengan BPR, baik dari cakupan operasi maupun kegiatan usaha. Sebanyak 61% responden tahu bahwa BPR hanya boleh beroperasi di satu provinsi.

Berikutnya sebanyak 66% responden mampu menjawab dengan benar kegiatan usaha BPR itu adalah menyalurkan kredit usaha dan menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Terakhir, sebanyak 68% responden mampu menjawab perbedaan bank umum dan BPR, yakni tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing atau melayani jasa cek/giro dan asuransi.

Survei ini tentu saja tidak mewakili pendapat mayoritas generasi muda di Indonesia, hany sebuah perspektif yang diikuti 39 responden, sebagian besar berusia 25-35 tahun (66%) dan sisanya berusia di bawah 25 tahun (31%).

Eksistensi BPR diatur dalam Undang-Undang (UU) Perbankan yakni UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. UU tersebut menyebutkan bahwa bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan tidak jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Hanya saja, hiruk pikuk digitalisasi yang terjadi belakangan, justru tidak bisa dirasakan oleh industri BPR. Hanya segelintir BPR, yang memiliki aset di atas rata-rata, yang mampu memanfaatkan teknologi digital dalam proses bisnisnya. Dalam pantauan DailySocial, setidaknya hanya 64 BPR se-Indonesia (lihat infografis) yang merilis aplikasi. Fiturnya baru sekadar untuk permudah pekerjaan account officer di lapangan atau nasabah untuk melakukan pembayaran tagihan PPOB (Payment Point Online Banking).

Meski demikian, kemampuan tersebut nyatanya belum mampu menarik nasabah generasi muda untuk bergabung. Agar dapat bertahan di era digital seperti sekarang, inovasi layanan dan teknologi menjadi hal wajib jika BPR tidak ingin tersingkir dari peta bisnis perbankan. Sayangnya, tak semua BPR memiliki infrastruktur digital yang memadai. Banyak BPR bermodal cekak sehingga sulit  membangun infrastruktur digital yang relatif membutuhkan biaya tinggi.

Sudah harus bersaing di dunia digital, jalan yang ditapaki BPR pun kian hari kian sulit. Segmen mikro yang selama ini jadi lahan bisnis utama mereka terus tergerus dengan hadirnya berbagai pesaing. Perlawanan terjadi, mulai dari bank umum yang punya kekuatan lebih besar ketimbang BPR, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), koperasi, agen laku pandai, hingga pesaing baru namanya fintech lending. Belum lagi, penurunan suku bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) menjadi 6% tentu bertabrakan dengan bisnis BPR.

Kendati persaingan bisnis sangat ketat, bank-bank pedesaan ini memiliki keunggulan lantaran karakteristik bisnisnya yang berbeda. Kelokalan dan keeratan hubungan emosionalnya dengan para nasabah menjadi nilai lebih bagi BPR. Mengatasi kelemahannya, sekaligus mengandalkan kelebihannya, akan membuat daya tarik BPR makin kinclong. Dengan begitu, fungsi BPR untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat makin besar.

Tren startup akuisisi BPR

Belakangan ini ada fenomena menarik, yakni ketertarikan startup fintech untuk mengakuisisi BPR. Dari pantauan DailySocial, setelah ALAMI Group dengan BPRS Cempaka Al Amin yang rebranding jadi Hijra Bank, berikutnya Xendit  mengambil saham di BPR Arthakelola Cahayatama dan kini dikenal sebagai BPR Xen. Diikuti petinggi Fazz Financial Group yang mengambil kepemilikan saham di BPR Sentral Mandiri dan akuisisi penuh BPR Prima Dadi Arta oleh Komunal, sebuah startup peer to peer lending. Seluruh aksi korporasi ini tidak disebutkan nominal transaksinya kepada publik.

Memang jumlahnya ini baru sedikit, namun tren ini selaras ketika para pemain teknologi mulai mencari peluang bisnis baru di bidang pembiayaan, yang memiliki margin terempuk di dunia perbankan. Bila dijabarkan, hampir semua bank umum beraset mini telah bersiap diakuisisi para perusahaan teknologi. Bank umum dan BPR saat ini sama-sama dikejar waktu oleh OJK untuk memenuhi modal minimum.

Aturan permodalan untuk BPR tertuang di POJK No. 5 tahun 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum. Menurut aturan ini, BPR wajib memenuhi modal inti minimum yang ditetapkan sebesar Rp3 miliar pada 2020 dan Rp6 miliar paling lambat 2024 mendatang. Di tengah kehimpitan tersebut, muncul perusahan teknologi dengan kapital besar untuk menggarap BPR.

Menurut data Biro Riset Infobank (birl), pada 2020 masih ada sekitar 700 BPR yang belum memenuhi ketentuan modal Rp6 miliar. Nah, dengan asumsi yang sama, dalam hal ini ROE per tahun 20%, berarti pada akhir 2024 masih ada sekitar 50% BPR yang tak sanggup tumbuh secara organik. Jika pemilik tidak menambah modal, pilihannya adalah merger, dijual, atau turun takhta menjadi lembaga keuangan mikro (LKM). Diperkirakan akan ada 300 sampai 400 BPR yang bakal turun kelas menjadi LKM.

“Melihat kebutuhan akan adaptasi teknologi dan keterbatasan modal dan layanan, BPR menjadi menarik bagi startup fintech. Mereka bisa mengembangkan layanan ke perbankan dengan layanan digital, namun modalnya relatif kecil dibandingkan akuisisi perbankan umum atau membuat bank digital. Jadi bagi startup fintech diuntungkan dengan modal pengembangan yang relatif kecil,” ujar Ekonom Indef Nailul Huda.

Bagi startup, memiliki bisnis perbankan artinya pangsa pasar mereka akan lebih luas, karena ada layanan di BPR yang tidak mereka miliki. Startup bisa lebih inovatif mengembangkan produk, tak hanya sekadar simpanan dan penyaluran kredit, tapi juga mengintegrasikan layanan startup ke BPR.

“Misalnya untuk Xendit, bisa memperluas layanan payment gateway-nya melalui BPR. Atau masuk ke lending dengan skema p2p lending juga bisa dengan berbagai persyaratan, seperti radius layanan BPR. Masih sangat dinamis kerja sama antara BPR dengan fintech ini.”

Pernyataan Nailul ada benarnya. Pasalnya, setelah dikabarkan mengakuisisi BPR, kini Xendit melanjutkan langkahnya dengan mengakuisisi saham Bank Sahabat Sampoerna, untuk memuluskan langkahnya di bank digital. Aplikasi ini sendiri masih diuji coba secara internal dan sudah membuka daftar tunggu. Fitur awal yang ditawarkan adalah bunga tahunan 6% yang dibayar setiap hari untuk tabungan, bebas biaya admin dan transfer, dan kemudahan kirim dan menerima dana. Penawaran yang rata-rata ditawarkan oleh bank digital kekinian.

Belum banyak informasi yang bisa digali dari Xendit terkait aksinya tersebut. Namun, menurut pandangan Huda, langkah ini dilihat sebagai cara Xendit membagi segmentasi pasarnya. Kekurangan di BPR bisa dikembangkan atau diimplementasikan di Bank Sahabat Sampoerna. Secara geografis ruang lingkup BPR ini terbatas, jadi Xendit pasti perlu sesuatu yang lebih besar mengingat mereka juga sudah memiliki valuasi unicorn.

“Ya bisa dikatakan juga sebagai lab atau batu loncatan juga. Soalnya layanan perbankan di BPR dan bank umum kan beda ya, jadi saya rasa lebih kepada pengembangan layanan dengan jangkauan yang lebih luas secara demografis dan layanan.”

Mengacu ke data OJK, BPR Xen (PT Bank Perkreditan Rakyat Xen) sebelumnya bernama BPR Arthakelola Cahayatama yang terletak di Depok, Jawa Barat. Co-Founder Xendit Theresa Sandra Wijaya (Tessa Wijaya) masuk sebagai pemegang saham di BPR Xen dengan kepemilikan 0,68% pada Juni 2021. Pemegang saham mayoritas dikuasai oleh PT Indo Digital Raya (99,32%). Theresa meningkatkan kepemilikannya menjadi 1% pada Desember 2021.

Tidak banyak informasi yang bisa didapat mengenai PT Indo Digital Raya ini. Namun bisa dipastikan berkaitan dengan Xendit karena selokasi dengan kantor pusat Xendit. Sebelumnya, perusahaan sudah melayangkan penyangkalannya terlibat dengan BPR Xen.

Mereka mengaku masih dalam tahap eksplorasi bagaimana kemitraan tersebut dapat membawa dampak yang baik buat UMKM.

Sumber: Pixabay

Secara terpisah, hasil wawancara yang dimuat Convectus Law pada November 2021 bersama Mikiko Steven, Head of Consumer Solutions Xendit, mungkin bisa memberikan gambaran arah Xendit ke depannya dalam memperluas solusinya di gerbang pembayaran di kancah perbankan dengan meningkatkan kapabilitasnya di Open API (Application Programming Interface).

Dia menjelaskan bahwa bank sentral sejauh ini telah berjuang menuju ruang perbankan digital yang lebih ramping, sembari memperkuat peran fintech dalam mendukung transaksi digital. Menurutnya, saat ini Bank Indonesia telah mengelompokkan semua penyedia layanan pembayaran ke dalam tiga kategori, mengurangi jumlah lisensi yang sebelumnya harus dimiliki oleh operator. Ketiga kategori tersebut adalah kategori izin satu, kategori izin dua, dan kategori izin tiga.

Aturan lebih detail ini tertuang dalam PBI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Inti dari regulasi termutakhir ini adalah membuat PJP tidak lagi perlu ribet-ribet urus banyak perizinan. Dalam pengurusan izinnya dibagi menjadi tiga kategori izin, yang setiap izinnya memiliki perbedaan ketentuan modal disetor.

“Misalnya, Xendit berada dalam kategori kedua, yang memungkinkan kami menyediakan produk yang diklasifikasikan sebagai layanan informasi akun (account information services/AInS) dan layanan perolehan dan inisiasi pembayaran (payments acquiring and initiation services/PIAS). Sebelumnya, masing-masing produk ini membutuhkan aplikasi yang berhasil sebelum penyedia layanan pembayaran dapat mulai menyediakannya,” terang Mikiko.

Selain itu, BI juga mengumumkan semua bank harus mengadopsi API universal untuk pembayaran pada 2025 yang ia nilai akan menjadi game changer. “Ketika Xendit pertama kali ingin menawarkan layanan keuangan dasar pada tahun 2017, yaitu membantu pedagang menerima pembayaran digital. Kami harus mendekati banyak bank yang berbeda. Ini berarti kami harus menyatukan semua API perbankan mereka yang berbeda, yang memakan waktu dan mahal.”

Mendorong adopsi Open API perbankan harus memastikan bahwa produk perbankan digital dapat diluncurkan ke pasar lebih cepat dan ke khalayak yang lebih luas. Menurutnya, perbankan digital menghilangkan hambatan logistik bagi mereka yang berada di luar daerah perkotaan dan mendemokratisasikan proses perbankan.

Sementara itu, saham BPR Sentral Mandiri kini dikuasai dua bersaudara Hendra Kwik (CEO Fazz Financial Group) dan Hendoko Kwik (Co-founder dan CEO Modal Rakyat). Keduanya tercatat membeli saham dari pemilik sebelumnya dan menguasai saham dengan komposisi: Hendra (79%), Hendoko (3,5%), dan Ong Tek Tjan (17,5%). Ong adalah eks direksi Bank Sahabat Sampoerna yang kini menjadi Founder startup e-grocery Titipku.

Belum terlihat ke mana arah BPR Sentral Mandiri di bawah pemegang saham barunya. Kabar terakhir UpBanx, platform fintech untuk kreator, bakal menggunakan lisensi perbankan untuk kegiatan operasionalnya. Belum ada pembaruan informasi lebih lanjut terkait ini. Manajemen UpBanx menolak untuk menjawab pertanyaan DailySocial. UpBanx sendiri terafiliasi dengan Fazz pasca memperoleh pendanaan pra-awal senilai $5,2 juta yang turut diikuti  Hendra dan Hendoko.

Cerita digitalisasi Hijra Bank

Bukti konkret sejauh ini yang bisa kita kulik adalah Hijra Bank yang berhasil bertransformasi digital. Co-founder dan CEO ALAMI Group Dima Djani bersedia menceritakan pengalamannya tersebut dalam wawancara bersama DailySocial. Satu poin utama yang ia tekankan adalah bagaimana implementasi teknologi dapat menjadi DNA utama di Hijra Bank. Proses transisi tersebut dilakukan dengan menempatkan talenta ALAMI di dalam tubuh bank.

“Banyak bank yang menggunakan teknologi tapi enggak paham. Maka dari itu, kita perbarui SDM-nya dengan menempatkan orang-orang ALAMI untuk transfer ilmu. Saat kami akuisisi, BPRS Cempaka Al Amin ini sudah ada situs dan teknologi sederhana, lalu kami perbarui dari sisi tech stack, tampilan mobile banking-nya,” papar Dima.

Jajaran direksi ALAMI / ALAMI

Perekrutan talenta teknologi menjadi langkah berikutnya untuk mendukung Hijra Bank. Menariknya, perusahaan melakukan standarisasi proses onboarding dan pelatihan juga sudah disamakan dengan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh tim teknologi ALAMI. “Kita investasi talenta terbaik. Tidak hanya untuk teknologinya saja, tapi juga staf lain agar bisa mumpuni. Fokus ke fondasi ini akan permudah langkah kami untuk pengembangan berikutnya.”

Penyegaran identitas dan memindahkan kantor ke lokasi yang lebih strategis dari Ulujami ke Pondok Indah turut mendukung upaya perusahaan dalam membentuk DNA baru. Ia menyadari mengubah mindset digitalisasi itu bukan barang mudah. Dengan pemilik sebelumnya, fondasi ini belum terbentuk sama sekali karena mereka belum memiliki arah ke sana. Hanya seperti BPR pada umumnya yang melayani kebutuhan lokal.

“Apalagi ada peraturan kenaikan modal, ditambah pandemi, pemiliknya kesulitan mencari pendanaan, juga tidak melakukan investasi digital dan SDM yang ada tidak mumpuni. Cara kerja dan kultur bank yang kita akuisisi tersebut lumayan lama di-run secara tradisional. Ini menjadi catatan kami bagaimana menyatukan kultur dan mindset digital agar bisa lari kencang.”

Poin penting lainnya yang turut menjadi perhatian adalah memperkenalkan Hijra Bank ke publik. Pihaknya pun terbantu dengan branding ALAMI sebagai platform p2p lending syariah yang mampu meningkatkan antusiasme publik terhadap kehadiran BPRS digital. Persona BPR sendiri sejauh ini sudah dikenal sebagai bank pasar yang sangat lokal.

Apabila persona tersebut ditambahkan dengan unsur digital, banyak pihak yang menerka-nerka apakah bentuknya bakal mirip dengan bank umum atau tidak. Berkat arahan regulator, Dima mengaku cukup terbantu dalam eksekusinya karena arahannya sudah tepat dan mampu mendongkrak BPR jadi institusi yang bisa naik kelas dan bisa bersaing. Ditambah lagi pengawasannya yang kini principal-based supervision, jadinya tidak kaku lagi.

“Dari sisi regulasi sudah cukup terbantu. Tapi memang kendalanya lebih ke SDM. Manpower untuk tech developer itu susah mencarinya, belum lagi persaingannya yang cukup ketat.”

Mengikuti regulasi yang ada, bisnis utama Hijra Bank akan menerima simpanan dana dan menyalurkan pembiayaan ke UMKM, termasuk terhubung dengan ekosistem ALAMI Group. Agar punya daya saing lebih baik, Hijra Bank terbuka dengan kemitraan dengan perusahaan teknologi lainnya agar bisa memberikan produk keuangan tambahan, seperti top up saldo e-wallet, PPOB, penerbitan kartu, termasuk fitur seputar pengelolaan keuangan.

Pain point masyarakat terkait keuangan syariah itu sendiri masih banyak yang belum di-solve. Kami terus menerus melakukan evaluasi seperti apa customer demand, apa dan bagaimana impact-nya.”

Konsumer masih perlu menunggu sampai Hijra Bank ini resmi dirilis. Kata Dima, pihaknya masih melakukan product-market fit dan terus melakukan kajian sampai akhirnya yakin untuk dirilis. “Harapannya bisa di second half this year.”

Cerita Komunal

Hendry Lieviant, Co-Founder dan CEO Komunal, mengaku langkah akuisisi BPR Prima Dadi Arta adalah bagian dari keinginan besar perusahaan untuk membuat operasional sehari-hari industri BPR dapat lebih efisien. Komunal, dengan posisinya sebagai platform p2p lending, seringkali kesulitan mendapat umpan balik dari OJK dan industri BPR tiap kali ingin menjelaskan suatu inovasi baru.

“Sebelum kita punya BPR, ketika mau memperkenalkan inovasi ke OJK itu [membutuhkan waktu lama]. Posisi kita bukan sebagai BPR, melainkan sebagai [platform] fintech. Banyak pihak yang harus kita yakinkan dan tidak bisa dipaksa. Namun ketika posisinya sudah menjadi BPR, kita bisa lebih mudah presentasi di depan OJK dan bisa sharing ke BPR lain juga,” katanya saat dihubungi DailySocial.

Menurut Bisnis.com, Komunal mengakuisisi 100% saham BPR Prima Dadi Arta atas nama direktur dan pendirinya, yakni Hendry Lieviant (34%), Rico Tedyono (33%), dan Kendrick Winoto (33%). Ketiganya mengambil alih kepemilikan saham BPR yang sebelumnya digenggam Peter Lumanpauw, Arthur Lumanpau, Elsye Susana, dan Fendy dengan total nominal saham Rp2,7 miliar.

Komunal bakal menjadikan BPR Prima Dadi Arta ini sebagai BPR percontohan sekaligus lab inovasi. Nantinya, apabila perusahaan merilis suatu inovasi, BPR inilah yang menjadi kendaraannya. Jika sukses, akan digulirkan ke industri BPR melalui ekosistemnya.

Co-Founder Komunal: Rico Tedyono, Hendry Lieviant, Kendrick Winoto / Komunal

Area inovasi digital yang dilakukan Komunal untuk BPR ini tidak ingin jauh-jauh dari DNA BPR sebagai spesialis di bisnis simpan pinjam dan kredit. Penambahan solusi digital diharapkan membuat BPR jadi tumbuh secara efisien, aman, dan mendorong masyarakat untuk menaruh dananya di bank jenis ini.

“Ini jadi cycle. Masyarakat mau simpan dana di BPR, BPR-nya jadi tumbuh lebih besar, ekonomi lokal pun akan semakin terbantu. Kami percaya di daerah itu semua harus jalan bareng-bareng. Fintech lending jalan, bank digital jalan. Dengan demikian inklusi keuangan akan berjalan jauh lebih cepat.”

Salah satu implementasi yang akan dilakukan lewat BPR Prima Dadi Arta adalah e-bilyet. Hendry menuturkan, penerbitan bilyet kini sudah tidak relevan dengan perkembangan di era digital. Bilyet itu merupakan dokumen fisik untuk membuktikan keabsahan deposito yang dimiliki seseorang itu adalah asli.

Dicontohkan, BPR di Bali harus mengirimkan bilyet fisik ke deposan yang berlokasi di Jakarta. Begitu pun sebaliknya saat deposan ingin menarik dananya. Akibatnya biaya logistik harus ditanggung konsumen. Pihaknya sedang mengajukan proses perizinan untuk e-bilyet di OJK.

“Banyak cara lain untuk memecahkan masalah itu. Tapi kan kegiatan tersebut sudah dijalankan oleh BPR yang sudah puluhan tahun beroperasi. Kita mau dobrak inovasi e-bilyet. Begitu sukses di BPR Prima Arta Dadi kita mau ajak yang lain.”

Langkah awal Komunal untuk masuk ke industri BPR ini adalah melalui produk DepositoBPR. Semangatnya adalah menghubungkan berbagai BPR dan nasabah di seluruh Indonesia yang ingin melakukan pembukaan DepositoBPR secara online. Produk ini dirintis melalui anak usaha Komunal (PT Komunal Finansial Indonesia), yakni PT. Komunal Sejahtera Indonesia, yang telah tercatat di OJK sebagai penyelenggara inovasi keuangan digital (IKD).

BPR yang dapat meraup dana pihak ketiga lewat produk ini akan disortir terlebih dahulu oleh Komunal. Satu hal yang pasti, mereka harus terdaftar di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena setiap deposito yang ada di platform harus dijamin LPS hingga Rp2 miliar.

Berbagai akuisisi dan kolaborasi di atas membawa perubahan lanskap bisnis BPR di berbagai daerah sejalan dengan masuknya berbagai perusahaan teknologi. BPR akan semakin terpapar dengan teknologi dan inovasi dalam proses bisnisnya sehingga semakin dekat dengan nasabah dan dapat bersaing dengan bank umum.

ALAMI Reportedly Bags 252 Billion Rupiah Series B Funding Led by Quona Capital

ALAMI P2p lending startup is reportedly received $17.5 million (approximately 252 billion Rupiah) series B funding led by Quona Capital through the Accion Quona Inclusion fund.

According to DailySocial’s source, some Middle East venture capitalists and angel investors are participated in this round. It was also backed by East Ventures, AC Ventures, and K9 Industries.

We tried to contact ALAMI’s representative, however, they declined to comment on the matter.

Quona Capital is ALAMI’s existing investor of a $20 million funding round in equity and debt earlier this year. The round was led by AC Ventures and Golden Gate Ventures.

Quona has also led and been involved in several fundings for other local startups, including KoinWorks (2019, 2020), Julo (2019), Ula (2020, 2021), and BukuWarung (2020).

Developing digital bank

In a previous interview with DailySocial, ALAMI’s Co-Founder Dima Djani explained that the group is preparing to launch Bank Hijra to the public. Currently, the waiting list still open for interested prospective customers.

ALAMI’s existing customers will be the main target of Bank Hijra’s early market acquisition. They can make savings easier and the integration process more seamless. The yield offered is claimed to be higher for the average fixed income instruments such as sharia deposits, state sukuk, and sharia P2P.

In terms of SME banking segment, Bank Hijra and ALAMI will synergize business, from financing channeling and cross selling other Islamic financial products. The synergy is in compliance with OJK’s regulation and guidance. Therefore, Bank Hijra is not just ALAMI’s institutional lender for SME.

Statistically, based on OJK’s data, the market share of Islamic banking in Indonesia is still around 5.99%. Many believe that the large Muslim population can offer big potential in the future.

Sharia banking market share in Indonesia / OJK

Performance-wise, ALAMI users grew by 1,000% year-on-year (yoy) with total distribution of Rp200 billion in the first quarter of 2021. The distribution rate is claimed to be positive with the ratio of loss or default at 0%.

The company has collaborated with eFishery and BukaPengadaan to widen the range of its credit distribution. In addition to individual lenders, ALAMI is supported by a range of institutional lenders, such as Bank Syariah Indonesia (BSI), BPR Syariah, and seven other BPRs.

OJK noted that as of April 2021, out of 381 licensed and registered fintechs in Indonesia, only 17 of those adopted the sharia economic system. Ten fintechs are engaged in p2p lending and the rest are in digital financial innovation (IKD).

With the current limited number, the opportunity is quite large for sharia-based fintech to grow and develop. Supported by the rapid development of fintech, the Islamic economic system could be the trend in Indonesia.


Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

Application Information Will Show Up Here

ALAMI Dikabarkan Terima Pendanaan Seri B 252 Miliar Rupiah Dipimpin Quona Capital

Startup p2p lending ALAMI dikabarkan memperoleh pendanaan seri B senilai $17,5 juta (sekitar 252 miliar Rupiah) yang dipimpin Quona Capital melalui fund Accion Quona Inclusion.

Menurut informasi yang diperoleh DailySocial, sejumlah pemodal ventura dan angel investors asal Timur Tengah turut berpartisipasi dalam putaran tersebut. Putaran ini turut didukung East Ventures, AC Ventures, dan K9 Industries.

Saat dihubungi, perwakilan ALAMI menolak untuk berkomentar soal kabar tersebut.

Quona Capital adalah investor existing di ALAMI dalam putaran pendanaan senilai $20 juta dalam bentuk ekuitas dan debt pada awal tahun ini. Putaran tersebut dipimpin oleh AC Ventures dan Golden Gate Ventures.

Quona juga sempat memimpin dan terlibat di beberapa pendanaan ke startup lokal lain, termasuk KoinWorks (2019, 2020), Julo (2019), Ula (2020, 2021), dan BukuWarung (2020).

Siapkan bank digital

Sebelumnya, dalam wawancara bersama DailySocial, Co-Founder ALAMI Dima Djani menjelaskan ALAMI Group tengah mempersiapkan peluncuran Bank Hijra untuk publik. Saat ini masih membuka waiting list untuk calon nasabah yang berminat.

Nasabah existing ALAMI akan menjadi target utama akuisisi nasabah Bank Hijra pada tahap awal. Mereka dapat membuat tabungan dengan mudah dan proses integrasi yang lebih seamless. Imbal hasil yang ditawarkan diklaim lebih tinggi untuk rerata instrumen fixed income seperti deposito syariah, sukuk negara, dan P2P syariah.

Untuk segmen SME banking, Bank Hijra dan ALAMI akan bersinergi bisnis, dimulai dari financing channeling dan cross selling produk-produk keuangan syariah lainnya. Sinergi tersebut sesuai dengan arahan panduan yang disampaikan OJK. Jadi Bank Hijra tidak hanya sekadar lender institusi untuk ALAMI dalam penyaluran pinjaman ke UKM.

Secara statistik, menurut data OJK, market share perbankan syariah di Indonesia masih berkisar 5,99%. Banyak pihak meyakini bahwa populasi muslim yang besar dapat menghadirkan potensi di kemudian hari.

Market share perbankan syariah di Indonesia / OJK

Secara kinerja, pengguna ALAMI pertumbuhan pengguna ALAMI naik 1.000% secara year-on-year (yoy) dan total penyaluran sebesar Rp200 miliar pada kuartal I 2021. Kualitas penyaluran diklaim baik dengan rasio macet atau gagal bayar masih berada di angka 0%.

Perusahaan telah berkolaborasi dengan eFishery dan BukaPengadaan untuk memperlebar jangkauan penyaluran kredit. Selain pendana individu, ALAMI didukung jajaran pendana institusi, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), BPR Syariah, dan tujuh BPR lainnya.

OJK mencatat per April 2021, dari 381 fintech berizin dan terdaftar di Indonesia, hanya 17 di antaranya yang mengadopsi sistem ekonomi syariah. 10 fintech bergerak di ranah p2p lending dan sisanya bergerak di inovasi keuangan digital (IKD).

Meski jumlahnya masih terbatas, masih ada ruang yang lebar untuk fintech berbasis syariah untuk tumbuh dan berkembang. Didukung dengan perkembangan fintech yang pesat, sistem perekonomian syariah bisa lebih populer di Indonesia.

Application Information Will Show Up Here