OJK Gencar Dorong Penggunaan Tanda Tangan Elektronik untuk Keuangan Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) gencar mendorong penggunaan tanda tangan elektronik untuk memastikan keamanan dan keabsahan transaksi digital di sektor jasa keuangan yang cenderung memiliki risiko penipuan tinggi.

Dalam keterangan resminya, Kepala Departemen Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Khusus OJK Ahmad Nasrullah mengungkap tengah mengajak diskusi dengan Kominfo untuk membahas lebih lanjut penerapan Pasal 17 Ayat 2a UU ITE 2024 yang memuat penerapan tanda tangan elektronik.

Perlu diketahui, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memuat sejumlah pasal baru yang mengatur penggunaan tanda tangan elektronik.

Pasal 17 Ayat 2a memuat transaksi elektronik yang memiliki risiko tinggi bagi para pihak menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik. Salah satu transaksi elektronik berisiko tinggi adalah transaksi keuangan secara digital.

“Selanjutnya, OJK akan menindaklanjuti khususnya pengaturan P2P Lending. Dengan demikian, berkaitan dengan proses bisnis BNPL (Buy Now Pay Later) atau transaksi keuangan digital lain yang dilakukan tanpa tatap muka termasuk dalam kategori transaksi elektronik berisiko tinggi yang wajib menggunakan tanda tangan digital tersertifikasi,” tuturnya dalam Seminar Nasional Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) di Bali awal Maret ini.

Berdasarkan temuan Kominfo, terdapat 486.000 laporan masyarakat terkait tindak pidana informasi dan transaksi elektronik selama 2017–2022. Jumlah tersebut didominasi oleh transaksi daring dengan 405.000 laporan.

Sementara, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) menerima dan menangani 2.501 pengaduan pada 2023, juga didominasi laporan terkait penipuan.

Perkembangan ekosistem

Ekosistem penyedia tanda tangan elektronik tumbuh sejalan dengan berkembangnya layanan digital di Indonesia, dari layanan e-commerce, transportasi, hingga jasa keuangan. PrivyID adalah salah satu pemain awal yang menawarkan solusi tanda tangan digital.

Dalam wawancara dengan DailySocial.id di 2016, Founder dan CEO PrivyID Marshal Pribadi mengungkap bahwa saat itu awareness dan edukasi masih menjadi ganjalan utama adopsi tanda tangan elektronik, khususnya bagi segmen perorangan.

Kini, tanda tangan elektronik tersertifikasi telah diakui kekuatan hukumnya seperti tanda tangan basah karena telah disertai jaminan keabsahan identitas dari para penandatangan dokumen elektronik

Salah satu kelebihannya adalah dapat direkam dan disimpan secara digital sehingga sulit untuk dipalsukan dan dimanipulasi untuk meminimalkan risiko pembuatan dokumen palsu. Tanda tangan elektronik juga punya tracking waktu pembubuhan akurat yang penting untuk proses transaksi, hukum, hingga investasi.

Beberapa penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) di Kominfo dan tercatat di OJK sebagai Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital klaster Regtech E-Sign adalah Privy, Tilaka, Xignature, dan Vida.

Tunjuk Country Manager Baru, Privy Perkuat Kehadirannya di Australia

Startup pengembang layanan tanda tangan dan identitas digital Privy memperkuat ekspansinya di Australia dengan menunjuk Rob Hotchin sebagai Country Manager. Pengalaman kuat Rob di bidang penjualan dan pengembangan bisnis selama 15 tahun diharapkan bisa mendukung target pertumbuhan perusahaan.

Penunjukan Rob, serta pertumbuhan timnya di kantor berbasis di Sydney, menegaskan dedikasi Privy untuk menghasilkan produk yang disesuaikan yang memenuhi kebutuhan unik individu dan bisnis Australia. Ekspansi ke Negeri Kanguru tersebut direalisasikan setelah Privy menutup putaran pendanaan seri C $48 juta yang dipimpin KKR akhir 2022 lalu.

Privy berhasil melebarkan sayapnya berkat kerja sama dengan Katalis, program bilateral antara Indonesia dan Australia yang mendukung perdagangan dan investasi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Katalis didirikan berdasarkan perjanjian perdagangan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang berlaku sejak 5 Juli 2020.

“Rob memiliki keterampilan dan kemampuan untuk membangun hubungan yang luas dan tulus di Australia, dan mendukung visi kami untuk menjadi pemimpin global dalam bidang layanan identifikasi dan otorisasi elektronik,” ujar Co-Founder & CEO Privy Marshall Pribadi.

Marshall melanjutkan, “Selama delapan tahun terakhir, Privy telah mengembangkan keahliannya dalam membentuk dan meningkatkan lanskap identitas digital dan berinteraksi dengan pemerintah, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Sekarang, Privy ingin membawa keahliannya ke pasar Australia.”

Pasar tanda tangan digital di Australia

Secara global, market size platform tanda tangan digital ditaksirkan mencapai $5,9 miliar di 2023 dan diprediksi akan mencapai sekitar $129,82 miliar pada 2032, dengan pertumbuhan CAGR sebesar 40,98%. Meningkatnya permintaan akan dokumen elektronik, regulasi pemerintah, dan kebutuhan akan tanda tangan elektronik yang aman dan sah secara hukum, menjadi faktor yang mendorong permintaan pasar.

Di Australia, Privy akan berhadapan dengan sejumlah pemain lokal dan internasional yang memberikan layanan serupa. Untuk pemain lokal salah satunya adalah Annature; sementara pemain internasional yang telah mulai membangun basis bisnis di sana juga ada DocuSign, HelloSign, PandaDoc, SignNow dan beberapa lainnya.

“Privy siap untuk mendefinisikan kembali kepercayaan digital dan membantu warga Australia untuk mendapatkan kembali kendali atas aset autentik mereka yang paling berharga, yaitu identitas mereka,” ujar Rob.

Ia melanjutkan, “Saat ini, warga Australia terpaksa menyerahkan identitas dan data pribadi mereka – baik itu untuk check-in di hotel, menyewa properti, atau alasan lainnya – dan mempercayakan bahwa itu akan aman. Dengan munculnya pelanggaran keamanan siber yang tampaknya tak ada habisnya, dan bocornya informasi pribadi ke dark web, warga Australia seharusnya bisa menuntut lebih banyak. Sekarang mereka bisa, dengan mengetahui bahwa Privy telah menyelesaikan tantangan-tantangan ini sebelumnya dan akan mencoba untuk menyelesaikannya lagi di Australia.”

Application Information Will Show Up Here

Privy Resmi Akuisisi AyoPajak, Dorong Administrasi Perpajakan Digital

Startup penyedia tanda tangan elektronik Privy mengumumkan akuisisinya terhadap PT Garda Bina Utama, penyedia jasa aplikasi perpajakan AyoPajak, yang diresmikan pada Kamis (1/2) lalu. Tidak disebutkan nilai yang dikucurkan Privy pada akuisisi pertamanya ini.

Melalui keterangan resminya, akuisisi menjadi strategi Privy untuk memperkuat bisnis identitas digital dan tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi sekaligus mempercepat digitalisasi administrasi perpajakan. Di samping itu, akuisisi ini bertujuan untuk mempermudah pelaporan dokumen perpajakan serta memenuhi unsur keamanan dan keabsahan para Wajib Pajak.

Sebelumnya, pada September 2022, Privy telah ditunjuk sebagai Penyelenggara Sertifikat Noninstansi Dalam Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Elektronik berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 454/KM.03/2022.

“Kami menyambut baik bergabungnya AyoPajak menjadi bagian dari keluarga besar Privy. Ke depannya, AyoPajak diharapkan dapat berkembang menjadi pemimpin pasar di sektor adminsitrasi perpajakan digital di Indonesia yang menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi para Wajib Pajak,” tutur CEO Privy Marshall Pribadi.

Sekilas informasi, AyoPajak adalah platform online yang dirancang khusus Wajib Pajak di segmen individu, perusahaan (badan), dan konsultan pajak untuk melakukan administrasi perpajakan secara online, seperti pembuatan, pelaporan dan revisi SPT Pajak (e-Filing), pembuatan ID Billing (e-Billing), pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak (e-Faktur), Bukti Potong Pajak (e-Bukpot), yang terhubung langsung ke sistem Dirjen Pajak Kemenkeu.

Sementara, Privy didirikan pada 2016 dan telah bermitra dengan lebih dari 3.300 klien perusahaan serta telah melakukan verifikasi identitas digital untuk lebih dari 46 juta pengguna individu.

“Privy dan AyoPajak dapat bersinergi ekspansi bisnis untuk proses administrasi perpajakan digital dan memenuhi unsur kepatuhan. Semoga akuisisi ini menjadi langkah awal kami mewujudkan ekosistem digital, di mana pengguna dapat memakai layanan one-stop-service yang dilengkapi dengan TTE tersertifikasi. Ini juga menjadi model baru administrasi perpajakan di mana sebelumnya identik dengan serangkaian proses non-digital dengan menggunakan dokumen fisik,” tambah CEO AyoPajak Andreas Saryadi.

Lebih lanjut, kolaborasi AyoPajak dengan Privy yang merupakan PSrE yang berinduk pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), disebutkan dapat membuat administrasi pelaporan pajak digital lebih terjamin dalam segi legalitas dan keabsahannya. Posisi Privy sebagai PSrE diharapkan dapat menambah kepercayaan para Wajib Pajak dalam proses administrasi perpajakan digital.

Diketahui, kepastian hukum TTE tersertifikasi telah diwajibkan untuk semua transaksi elektronik berisiko tinggi mengacu pada UU No.1 Tahun 2024, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah.

Going Global: Privy’s Expansion Gets a Boost from New Strategic Investors

Privy has announced its collaboration with strategic partner Okta Ventures to strengthen its international market expansion. Okta Ventures participated in a $48 million Series C funding round for Indonesia’s digital trust company, led by global investment firm KKR. The investment and strategic engagement will enable Privy and Okta to expand their global reach.

Privy’s partnership with Okta and Auth0, which share its vision of a world where secure access to any technology is available to everyone, will provide certified digital identity with verified electronic certificates at the highest level of verification for Indonesian citizens. This will enhance the security of Okta and Auth0’s customers’ authentication and offer more seamless services.

A secure and reliable digital infrastructure is becoming increasingly important in today’s rapidly developing digital economy. Due to their anonymous and borderless nature, digital transactions demand trustworthy digital infrastructures such as a private cloud database, data encryption, digital identity verification, and certified digital signature. To minimize threat, digital identities should be verified independently by a trusted third party like Privy.

Privy’s CEO and Co-Founder, Marshall Pribadi, said, “Privy’s certified digital identity and digital signature with Okta and Auth0’s solution in managing secured yet seamless digital identity authentication will be a powerful tool in providing trust for parties who conduct their business digitally.”

Senior Director of Okta Ventures, Austin Arensberg stated that Okta Ventures is delighted to support Privy’s goal of ensuring the safety and legality of all electronic business and personal transactions. “We couldn’t be more excited to support the Privy team as they continue to innovate in customer identity and leverage Okta’s expanding Asia presence,” he added.

Starting in Australia, Privy will expand worldwide, following in the footsteps of its large verified user base of over 37 million in Indonesia as of December 2022. Privy is quickly becoming the most important strategic partner in Indonesia, thanks to its rapidly expanding user base. Privy’s partnership with Okta Ventures will help the company achieve its goal of going global and giving everyone secure access to any kind of technology.

Privy Realisasikan Ekspansi ke Australia Pasca-Putaran Seri C

Startup penyedia layanan tanda tangan digital dan identitas digital Privy mengungkapkan akan ekspansi ke Australia. Negara ini adalah tujuan pertama perusahaan pasca-perolehan putaran seri C sebesar $48 juta yang diumumkan pada November 2022.

Kabar ini diumumkan langsung oleh Co-Founder dan CEO Privy Marshall Pribadi dalam unggahan di laman LinkedIn-nya. “Thanks IA-CEPA ECP Katalis for supporting Privy’s expansion to Australia. Looking forward to working together with you guys!,” tulisnya, kemarin (13/12).

Dihubungi terpisah oleh DailySocial.id, Marshall tidak merespons seluruh pertanyaan yang dikirimkan hingga berita ini diturunkan.

Ekspansi ini disebut terealisasi berkat kerja sama Privy dengan IA-CEPA ECP Katalis (Katalis). Katalis adalah program kerja sama ekonomi bilateral yang mendukung perdagangan dan investasi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif antara Indonesia dan Australia. Program ini didirikan berdasarkan perjanjian perdagangan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang berlaku sejak 5 Juli 2020.

Katalis bekerja sama dengan pelaku bisnis dan pemerintah untuk mengimplementasikan IA-CEPA, melengkapi kegiatan pembangunan Australia yang ada, menghadirkan pendekatan yang berorientasi komersial, bilateral, dan gender serta inklusif secara sosial untuk semua yang dilakukan.

Pembentukan IA-CEPA memiliki beberapa latar belakang. Indonesia dan Australia merupakan mitra perdagangan yang strategis sehingga dibentuknya IA-CEPA dapat menciptakan kerangka kerja bagi Australia dan Indonesia untuk membuka potensi besar kemitraan ekonomi bilateral, mendorong kerja sama ekonomi antara bisnis, komunitas, dan individu.

Rencana ini sebelumnya sudah disebutkan oleh Marshall saat memperoleh pendanaan seri C yang diumumkan pada November 2022. Ia menyampaikan dengan dukungan dan pengalaman global KKR & Co Inc.,, dikombinasikan dengan dukungan investor MDI Ventures, GGV Capital, dan TMI yang memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan perusahaan sejauh ini.

“Privy berada di posisi tepat untuk berinovasi lebih jauh dengan penawaran dan kemampuan lebih kuat, serta membangun fondasi yang kuat untuk ekspansi ke luar negeri,” ucapnya.

Pernyataannya didukung oleh Louis Casey sebagai Growth Technology Lead KKR di Asia Tenggara. Dia bilang, “Privy telah membangun platform terdepan di industri yang menggabungkan fitur-fitur utama, desain yang ramah pengguna, serta infrastruktur yang aman dan kuat. Kami ingin memanfaatkan jaringan global dan keahlian operasional KKR untuk membawa Privy ke tingkat pertumbuhan berikutnya dan memperluas kepemimpinannya dalam kepercayaan digital bagi individu dan perusahaan di Indonesia dan sekitarnya.”

Perkembangan Privy

Didirikan pada 2016, Privy menawarkan berbagai layanan termasuk identitas digital, tanda tangan digital, verifikasi digital, dan produk dan layanan manajemen dokumen di berbagai sektor termasuk layanan keuangan, kesehatan, dan pendidikan.

Dalam perkembangannya di 2018, Privy menjadi lembaga non-pemerintah pertama yang mendapatkan lisensi sebagai Otoritas Sertifikat (CA) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Setahun kemudian, menjadi penyedia layanan e-KYC pertama yang terdaftar di OJK.

Diklaim, saat ini Privy adalah pemimpin pasar dengan lebih dari 30 juta pengguna terverifikasi dan 1.800 konsumen perusahaan pada produk tanda tangan digital, verifikasi digital, dan langganannya, serta memproses lebih dari 40 juta tanda tangan digital per tahun.

Menurut laporan Statista, pasar solusi identitas digital secara global diproyeksikan tumbuh dari $23,3 miliar pada 2020 menjadi $49,5 miliar pada 2026. Pertumbuhan pasar yang sangat cepat ini didorong oleh meningkatnya kasus penipuan identitas, pelanggaran data, dan peraturan pemerintah baru.

Privy Kantongi Pendanaan Seri C Sebesar 744 Miliar Rupiah Dipimpin KKR

Startup penyedia layanan tanda tangan digital dan identitas digital Privy mengumumkan pendanaan seri C senilai $48 juta atau sekitar 744 miliar Rupiah yang dipimpin perusahaan investasi global KKR. Putaran ini diikuti oleh investor terdahulu, yakni MDI Ventures, GGV Capital, dan Telkomsel Mitra Inovasi (TMI), serta investor baru Singtel Innov8.

Sebelumnya, GGV Capital memimpin putaran seri B di Privy dengan nilai $17,5 juta pada Oktober 2021.

Privy akan menggunakan dana segar untuk memperkuat posisinya sebagai penyedia tanda tangan digital dan identitas digital di Indonesia, mempercepat transformasi digital, serta mendukung pengembangan produk konsumen agar masyarakat dan pelaku bisnis dapat mengakses layanan lebih luas secara aman. Selain itu, perusahaan juga berencana ekspansi ke luar negeri untuk mempercepat pertumbuhan dengan dukungan jaringan investornya.

Dalam keterangan resminya, Co-founder dan CEO Privy Marshall Pribadi mengatakan pihaknya senang menyambut KKR sebagai salah satu investor baru di Privy. Dukungan KKR dan investor sebelumnya merupakan bukti kemajuan yang telah dibuat selama ini dan keyakinan pada visi jangka panjang Privy untuk membangun kepercayaan dan mendorong potensi transformasi digital di Indonesia.

“Dengan dukungan dan pengalaman global KKR, dikombinasikan dengan dukungan investor MDI Ventures, GGV Capital, dan TMI yang telah memainkan peran penting dalam membantu kami mencapai kesuksesan kami sejauh ini, Privy berada di posisi tepat untuk berinovasi lebih jauh dengan penawaran dan kemampuan lebih kuat, serta membangun fondasi yang kuat untuk ekspansi ke luar negeri,” ucap Marshall.

Sementara, Partner dan Head of Growth Equity Asia Pacific KKR Mukul Chawla mengatakan, “Privy telah memantapkan dirinya sebagai pelopor dalam ruang kepercayaan digital Indonesia dengan ambisi yang kuat. Kami sangat antusias dengan potensi pertumbuhan Privy dan peluang untuk memajukan transformasi digital dan kemakmuran Indonesia.”

Growth Technology Lead KKR di Asia Tenggara Louis Casey menambahkan, “Privy telah membangun platform terdepan di industri yang menggabungkan fitur-fitur utama, desain yang ramah pengguna, serta infrastruktur yang aman dan kuat. Kami ingin memanfaatkan jaringan global dan keahlian operasional KKR untuk membawa Privy ke tingkat pertumbuhan berikutnya dan memperluas kepemimpinannya dalam kepercayaan digital bagi individu dan perusahaan di Indonesia dan sekitarnya.”

Investasi di Privy merupakan bagian dari strategi KKR “Asia Next Generation Technology”. Privy menjadi portofolio investasi terbaru KKR pada kategori software di Asia Tenggara, menambah deretan portofolio di kawasan ini setelah platform e-commerce B2B asal Filipina GrowSari dan platform untuk merchant UKM asal Vietnam KiotViet.

Di kawasan Asia Pasifik, KKR juga menambah portofolionya, termasuk Education Perfect (Selandia Baru), dataX (Jepang), NetStars (Jepang), dan Livspace (India dan Singapura).

Mempercepat transformasi digital

Marshall melanjutkan, investasi terbaru ini dilandasi atas komitmen kuat pemerintah Indonesia untuk mempercepat transformasi digital pada empat sektor strategis, yakni infrastruktur digital, tata kelola digital, ekonomi digital, dan kewarganegaraan digital yang berkontribusi pada pengembangan komunitas digital di Asia Tenggara.

Adapun, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai $146 miliar pada 2025, dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai lebih dari $300 miliar pada 2030.

Selain Privy, saat ini juga muncul startup dengan layanan serupa, misalnya TekenAja, Verihub, dan Vida.

Lewat Regulatory Technology, Privy Bidik Kontribusi Positif Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi menjadi agenda penting pasca ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Berbagai macam sektor industri tak luput mengalami tekanan ekonomi. Untunglah industri digital justru kian kokoh, pasalnya digital transformasi dengan segala adaptasinya malah menjadi esensial tatkala kemampuannya mengakselerasi bisnis di masyarakat. Alhasil, digitalisasi dianggap memegang kunci bagi upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Seperti halnya bagi Privy, startup Regulatory Technology (Regtech) yang mengemban misi membawa pemanfaatan teknologi identitas digital untuk mendorong pemulihan ekonomi industri multisektor tanah air.
Sekilas mengenai identitas digital. Di masa yang semestinya tak jauh lagi, teknologi ini dipercaya punya peranan yang penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi secara luas. Pasalnya, teknologi identitas digital memiliki tendensi dalam memangkas proses verifikasi dan identifikasi data secara signifikan. Harapannya keperluan verifikasi bisa menjadi lebih mudah, karena tidak perlu lagi menyertakan identitas fisik seperti KTP, kartu vaksin, dan lain sebagainya.

Premis tersebut yang diusung oleh Privy. Sebagai perusahaan penyedia tanda tangan digital dan identitas digital terbesar di Indonesia, Privy baru saja meresmikan produk identitas digital yang dibalut dalam perhelatan soft launching beberapa waktu lalu di Bali. Dalam keterangan resmi yang kami terima, Privy mengenalkan pengalaman menggunakan identitas digital yang komprehensif mulai dari verifikasi keabsahan identitas pengguna, seperti KTP (bagi WNI) dan passport (bagi WNA), nomor telepon, alamat email, hingga foto wajah yang terhubung secara resmi ke basis data Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI. Fitur tersebut termasuk dalam layanan PrivyPass yang dapat dijadikan validasi atas identitas diri pemegang PrivyID di dunia maya.

Dalam perhelatan tersebut, Privy mencontohkan implementasinya pada sektor industri pariwisata. Pengguna Privy dikatakan dapat menikmati kemudahan proses check-in di bandara serta hotel hanya cukup dengan melalui scan QR Code. Fitur ini memungkinkan pengguna tak perlu lagi menunjukkan KTP fisik dan data-data diri lainnya. Data-data yang dibutuhkan oleh hotel, maskapai penerbangan, dan pengelola objek wisata bisa langsung dibagikan secara online dan real time dengan adanya user consent dari pengguna, seperti identitas pribadi, foto KTP, nomor HP, email, hingga status vaksinasi.
Marshall Pribadi, CEO Privy mengungkapkan, layanan Privy dikembangkan tak hanya bagi sisi customer, namun juga bagi pengelola bisnis. “Aktivitas kita dalam berwisata tidak lepas dari menunjukkan dokumen identitas diri dan menandatangani formulir misalnya ketika check-in di hotel. Aplikasi Privy mendigitalkan proses tersebut yang mempermudah pengunjung maupun pengelola bisnis.” ungkapnya.

Di sisi lain, Henky Hotma Parlindungan Manurung, Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf optimis, teknologi identitas digital dari Privy secara spesifik mampu memberikan kontribusi positif bagi pemulihan ekonomi, terlebih bagi industri pariwisata.

“Kami mengapresiasi langkah Privy dalam percepatan transformasi digital di Indonesia. Pemanfaatan teknologi sangat membantu para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk dapat menjalankan berbagai kegiatan dan menjadi solusi selama masa pandemi dan pemulihan. Kami mendukung langkah yang dilakukan Privy untuk memperluas penggunaan identitas digital di tempat wisata, diharapkan dapat meningkatkan kembali jumlah kunjungan wisatawan dan mampu memberikan kontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional.” ujar Henky.

Pengadopsian teknologi identitas digital semestinya mampu berkembang lebih pesat di masa mendatang. Di tengah pertumbuhan perekonomian digital tanah air yang diprediksi bakal menyentuh angka US$ 70 miliar, bukan hal yang mustahil bagi regtech untuk memiliki prospek yang gemilang di tahun-tahun mendatang. Saat ini, Privy sendiri telah melayani 23,5 juta pengguna terverifikasi dan 1.500 perusahaan yang berasal dari berbagai macam bisnis dan skala.

Advertorial ini didukung oleh Privy.

Privy Gencarkan Transaksi Dokumen Elektronik Lewat Peluncuran E-meterai

Startup penyedia tanda tangan digital Privy resmi meluncurkan layanan e-meterai yang dapat dibubuhkan pada dokumen elektronik. Layanan ini telah tersedia di web app Privy dan dapat diperoleh melalui koneksi API.

Founder & CEO Privy Marshall Pribadi mengatakan, fitur ini untuk mendukung pemerintah yang tengah menggencarkan pemakaian e-meterai sejalan dengan meningkatnya transaksi dengan dokumen elektronik.

Berdasarkan catatannya, Privy telah memproses hingga 400 ribu tanda tangan setiap harinya. Apabila separuh dari tanda tangan tersebut memakai e-meterai, Privy dapat berkontribusi terhadap pendapatan negara sebesar Rp2 miliar per hari.

“Dengan terintegrasinya e-meterai di sistem Privy, pengguna akan lebih mudah dokumen elektronik yang memerlukan bukti bayar pajak atas dokumen berupa meterai,” tutur Marshall dalam siaran persnya.

Selain layanan e-meterai, Privy juga mengumumkan telah memperoleh akreditasi WebTrust for Certification Authority (CA) untuk memperkuat jaminan kekuatan pembuktian tanda tangan digital Privy dan keamanan data para penggunanya.

Sekadar informasi, WebTrust seal diberikan kepada penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) yang lolos audit mengikuti standar dari Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) dan American Institute of Chartered Public Accountants (AICPA).

Adapun standar-standar ini meliputi aspek privacy, security, business practices/transaction integrity, availability, dan confidentiality or non-repudiation.

Marshall menyebutkan bahwa akreditasi ini menjadi pembuktian Privy dalam mengelola layanan dengan mengacu pada standar internasional. Apalagi di era digital, validasi atau kebenaran terhadap identitas menjadi aspek penting dalam berkomunikasi maupun bertransaksi, baik individu maupun korporasi.

Dunia digital juga rentan terhadap serangan siber di mana potensi pencurian data pribadi dan perusahaan sangat besar. Siapa pun dapat menjadi siapa saja tanpa adanya sebuah identitas digital yang terverifikasi.

“Tanda tangan digital, didukung sertifikat digital yang berinduk ke Kementerian Kominfo RI dengan akreditasi Webtrust for CA serta e-meterai, menghadirkan layanan penandatanganan dokumen elektronik dengan kekuatan pembuktian dan kepatuhan hukum yang penuh,” ucap Marshall.

Implementasi tanda tangan elektronik

Data Statista melaporkan pasar solusi identitas digital secara global diestimasi sekitar $23,3 miliar pada 2020, dan diproyeksi mencapai $49,5 miliar pada 2026. Di Indonesia selain Privy, ada sejumlah startup lainnya yang sajikan layanan serupa, sebut saja Vida, TekenAja, hingga Digisign.

Pertumbuhan industri ini juga didorong oleh meningkatnya kasus penipuan identitas, pelanggaran data, dan kebijakan pemerintah terkait Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Untuk mendorong implementasi ini, Privy telah berkolaborasi dengan sejumlah pihak dalam memudahkan proses verifikasi data, mulai dari pembukaan rekening tabungan bank dan rekening sekuritas, pengajuan kartu kredit dan pinjaman fintech, polis asuransi, hingga penandatanganan kontrak sewa.

Sebelum ini, Privy sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Privy dipercaya mengolah dan memanfaatkan informasi untuk melakukan verifikasi data secara digital.

Privy juga merambah sektor perbankan dengan menjalin kerja sama strategis ke beberapa bank besar, di antaranya Bank Mandiri, BRI, BNI, BNI Syariah, Bank CIMB Niaga, dan Bank Mega untuk mempermudah proses pengajuan kartu kredit dengan memanfaatkan tanda tangan digital.

Application Information Will Show Up Here

Privy Kantongi Pendanaan Seri B 240 Miliar Rupiah Dipimpin GGV Capital

Startup penyedia layanan tanda tangan digital dan identitas digital Privy mengumumkan pendanaan seri B sebesar $17,5 juta atau sekitar 240 miliar Rupiah. Pendanaan tersebut dipimpin oleh GGV Capital, diikuti Endeavor Catalyst, Buana Sejahtera Group, dan sebagian besar investor sebelumnya yaitu MDI Ventures, Telkomsel Mitra Inovasi, Mandiri Capital, dan Gunung Sewu Group.

Dana segar akan dimanfaatkan untuk memperluas cakupan infrastruktur TI dan keamanannya. Privy memproyeksikan transaksi harian akan meningkat drastis dari 100.000 per hari menjadi 800.000 per hari hanya dalam dua tahun. Sejak 2017, pelanggan korporasi Privy tumbuh 17,5x, pengguna individu tumbuh 30x lipat, dan jumlah dokumen yang ditandatangani tumbuh 58x.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan tanpa henti dari investor, karyawan, dan klien kami yang ada, kami tidak akan sampai sejauh ini tanpa mereka. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada GGV Capital dan Endeavour karena mempercayai kami, selamat datang di keluarga Privy. Mulai hari ini, kami memiliki mitra baru yang luar biasa untuk membawa Privy ke panggung global,” kata Co-Founder & CEO Privy Marshall Pribadi.

Sebagai pionir tanda tangan digital di Indonesia dan menjadi satu-satunya yang lolos program Regulatory Sandbox Bank Indonesia (BI), Privy telah bermitra dengan bank-bank besar, seperti BRI, Mandiri, CIMB Niaga, BNI, Danamon, Nobu Bank, dan Panin Bank . Dari jumlah transaksi yang ditangani dan profil pelanggannya, menunjukkan bahwa Privy telah lulus uji kualitas, keandalan, dan keamanan layanan yang paling ketat.

“Kemitraan kami dengan Privy didukung oleh komitmen kami untuk bekerja sama dengan pendiri lokal yang menunjukkan semangat nyata dalam memecahkan tantangan besar di era ini – salah satunya adalah meningkatkan akses masyarakat luas ke berbagai layanan digital,” kata Managing Partner di GGV Capital, VC global Jenny Lee.

Fajrin Rasyid, Direktur Digital Business Telkom dan Presiden Komisaris MDI Ventures mengatakan, “Telkom Group sangat percaya pada Privy sejak awal perjalanannya. Kami berkomitmen untuk memberikan dukungan kami kepada Privy untuk membantu mereka memungkinkan masyarakat Indonesia melakukan tanda tangan digital dengan aman dan nyaman, seperti misi kami untuk mendigitalkan Indonesia.”

Akhir tahun 2019 lalu Privy telah mengantongi investasi tahapan seri A2 dari Telkomsel Mitra Inovasi (TMI). Tidak disebutkan berapa nominal investasi yang digelontorkan, namun bentuk kerja sama dan integrasi nantinya juga akan dihadirkan oleh kedua belah pihak. Sebelumnya PrivyID telah mengantongi pendanaan Pra-Seri A yang dipimpin oleh MDI Ventures dan Mandiri Capital Indonesia pada pertengahan tahun 2017 lalu. Gunung Sewu dan Mahanusa Capital juga terlibat dalam pendanaan ini.

Pertumbuhan bisnis Privy

Sebagai bagian dari strategi ekspansi globalnya, bertepatan dengan ulang tahun ke-lima, Privy juga mengubah nama dari PrivyID menjadi Privy. Tahun ini, Privy juga memperluas bisnis tanda tangan digitalnya ke negara-negara Uni Eropa dengan bermitra dengan Zettabyte, penyedia SaaS pendidikan tinggi.

Hingga saat ini jumlah tanda tangan yang telah ditandatangani melalui layanan Privy juga meningkat pesat menjadi lebih dari 69 juta tanda tangan per Oktober 2021. Perkembangan ini banyak dipengaruhi oleh kebijakan work-from-home yang diterapkan berbagai perusahaan selama masa Covid- 19 pandemi. Pada tahun 2021, Privy juga mendapatkan pengakuan tertinggi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai Penyedia Sertifikat Elektronik (PSrE) Berinduk, sehingga meningkatkan kepercayaan dari berbagai perusahaan besar di Indonesia.

Menurut data dari Statista, total potensi pasar dari solusi identitas digital secara global diproyeksikan tumbuh dari $23,3 miliar pada 2020 menjadi $49,5 miliar pada 2026. Pertumbuhan pasar yang sangat cepat ini didorong oleh meningkatnya kasus penipuan identitas, pelanggaran data, dan peraturan pemerintah baru.

Privy telah membantu jutaan pengguna untuk membuka rekening tabungan bank, pembukaan rekening sekuritas, pengajuan kartu kredit, polis asuransi, pembelian kendaraan bermotor, penandatanganan invoice, mengajukan pinjaman dari fintech, menandatangani kontrak sewa, dan melakukan banyak pekerjaan serta transaksi lainnya tanpa perlu bepergian dan menandatangani berkas dokumen secara fisik.

Selain Privy, saat ini juga muncul startup dengan layanan serupa, misalnya TekenAja, Verihub, dan Vida.

Application Information Will Show Up Here

PrivyID Secures Series A2 Funding from Telkomsel Mitra Inovasi

After being rumored to raise fresh funds, PrivyID, the digital identity service, announced Series A2 investment from Telkomsel Mitra Inovasi (TMI). The number is still undisclosed but there will be collaboration and integration later.

Previously, PrivyID has secured Pre Series A funding led by MDI Ventures and Mandiri Capital Indonesia on Mid 2017. Gunung Sewu and Mahanusa Capital also involved in this round.

Strategic partnership

PrivyID’s CEO, Marshall Pribadi said to DailySocial, the collaboration is to involve PrivyID’s digital signature in the platform. TMI invests on PrivyID as the first step to build a platform that capable of moving the identity verification service market and to provide a more effective and integrated platform for consumers.

“We, besides getting an essential insight foundation, also gain necessary networks to carve our name in the industry board. Partnership with Telkomsel adds up to our optimism for financial inclusion and opens up a room for digital economy potential in Indonesia.

They did not mention further details on what technology or product to be developed by PrivyID with Telkomsel in it. However, he said that it will be the latest technology, such as AI-based liveness detection, facial recognition, infrastructure encryption and smart authentication gateway.

The service, under top security, can identify users through credit assessment algorithm combined with other methods, such as digital signature and verified identity, to process submission within minutes. The integration result will create an opportunity to accelerate financial inclusion in Indonesia.

“PrivyID’s product application program interface (API) technology and workflow allow an effective and efficient operational process for its users. The service has grown significantly, also to accelerate financial inclusion. The collaboration between PrivyID and Telkomsel’s assets and resources will produce various innovations in the industry within the next few years,” TMI’s CEO, Andi Kristianto said.

–
Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

Application Information Will Show Up Here