OJK Gencar Dorong Penggunaan Tanda Tangan Elektronik untuk Keuangan Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) gencar mendorong penggunaan tanda tangan elektronik untuk memastikan keamanan dan keabsahan transaksi digital di sektor jasa keuangan yang cenderung memiliki risiko penipuan tinggi.

Dalam keterangan resminya, Kepala Departemen Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Khusus OJK Ahmad Nasrullah mengungkap tengah mengajak diskusi dengan Kominfo untuk membahas lebih lanjut penerapan Pasal 17 Ayat 2a UU ITE 2024 yang memuat penerapan tanda tangan elektronik.

Perlu diketahui, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memuat sejumlah pasal baru yang mengatur penggunaan tanda tangan elektronik.

Pasal 17 Ayat 2a memuat transaksi elektronik yang memiliki risiko tinggi bagi para pihak menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik. Salah satu transaksi elektronik berisiko tinggi adalah transaksi keuangan secara digital.

“Selanjutnya, OJK akan menindaklanjuti khususnya pengaturan P2P Lending. Dengan demikian, berkaitan dengan proses bisnis BNPL (Buy Now Pay Later) atau transaksi keuangan digital lain yang dilakukan tanpa tatap muka termasuk dalam kategori transaksi elektronik berisiko tinggi yang wajib menggunakan tanda tangan digital tersertifikasi,” tuturnya dalam Seminar Nasional Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) di Bali awal Maret ini.

Berdasarkan temuan Kominfo, terdapat 486.000 laporan masyarakat terkait tindak pidana informasi dan transaksi elektronik selama 2017–2022. Jumlah tersebut didominasi oleh transaksi daring dengan 405.000 laporan.

Sementara, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) menerima dan menangani 2.501 pengaduan pada 2023, juga didominasi laporan terkait penipuan.

Perkembangan ekosistem

Ekosistem penyedia tanda tangan elektronik tumbuh sejalan dengan berkembangnya layanan digital di Indonesia, dari layanan e-commerce, transportasi, hingga jasa keuangan. PrivyID adalah salah satu pemain awal yang menawarkan solusi tanda tangan digital.

Dalam wawancara dengan DailySocial.id di 2016, Founder dan CEO PrivyID Marshal Pribadi mengungkap bahwa saat itu awareness dan edukasi masih menjadi ganjalan utama adopsi tanda tangan elektronik, khususnya bagi segmen perorangan.

Kini, tanda tangan elektronik tersertifikasi telah diakui kekuatan hukumnya seperti tanda tangan basah karena telah disertai jaminan keabsahan identitas dari para penandatangan dokumen elektronik

Salah satu kelebihannya adalah dapat direkam dan disimpan secara digital sehingga sulit untuk dipalsukan dan dimanipulasi untuk meminimalkan risiko pembuatan dokumen palsu. Tanda tangan elektronik juga punya tracking waktu pembubuhan akurat yang penting untuk proses transaksi, hukum, hingga investasi.

Beberapa penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) di Kominfo dan tercatat di OJK sebagai Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital klaster Regtech E-Sign adalah Privy, Tilaka, Xignature, dan Vida.

Tunjuk Country Manager Baru, Privy Perkuat Kehadirannya di Australia

Startup pengembang layanan tanda tangan dan identitas digital Privy memperkuat ekspansinya di Australia dengan menunjuk Rob Hotchin sebagai Country Manager. Pengalaman kuat Rob di bidang penjualan dan pengembangan bisnis selama 15 tahun diharapkan bisa mendukung target pertumbuhan perusahaan.

Penunjukan Rob, serta pertumbuhan timnya di kantor berbasis di Sydney, menegaskan dedikasi Privy untuk menghasilkan produk yang disesuaikan yang memenuhi kebutuhan unik individu dan bisnis Australia. Ekspansi ke Negeri Kanguru tersebut direalisasikan setelah Privy menutup putaran pendanaan seri C $48 juta yang dipimpin KKR akhir 2022 lalu.

Privy berhasil melebarkan sayapnya berkat kerja sama dengan Katalis, program bilateral antara Indonesia dan Australia yang mendukung perdagangan dan investasi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Katalis didirikan berdasarkan perjanjian perdagangan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang berlaku sejak 5 Juli 2020.

“Rob memiliki keterampilan dan kemampuan untuk membangun hubungan yang luas dan tulus di Australia, dan mendukung visi kami untuk menjadi pemimpin global dalam bidang layanan identifikasi dan otorisasi elektronik,” ujar Co-Founder & CEO Privy Marshall Pribadi.

Marshall melanjutkan, “Selama delapan tahun terakhir, Privy telah mengembangkan keahliannya dalam membentuk dan meningkatkan lanskap identitas digital dan berinteraksi dengan pemerintah, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Sekarang, Privy ingin membawa keahliannya ke pasar Australia.”

Pasar tanda tangan digital di Australia

Secara global, market size platform tanda tangan digital ditaksirkan mencapai $5,9 miliar di 2023 dan diprediksi akan mencapai sekitar $129,82 miliar pada 2032, dengan pertumbuhan CAGR sebesar 40,98%. Meningkatnya permintaan akan dokumen elektronik, regulasi pemerintah, dan kebutuhan akan tanda tangan elektronik yang aman dan sah secara hukum, menjadi faktor yang mendorong permintaan pasar.

Di Australia, Privy akan berhadapan dengan sejumlah pemain lokal dan internasional yang memberikan layanan serupa. Untuk pemain lokal salah satunya adalah Annature; sementara pemain internasional yang telah mulai membangun basis bisnis di sana juga ada DocuSign, HelloSign, PandaDoc, SignNow dan beberapa lainnya.

“Privy siap untuk mendefinisikan kembali kepercayaan digital dan membantu warga Australia untuk mendapatkan kembali kendali atas aset autentik mereka yang paling berharga, yaitu identitas mereka,” ujar Rob.

Ia melanjutkan, “Saat ini, warga Australia terpaksa menyerahkan identitas dan data pribadi mereka – baik itu untuk check-in di hotel, menyewa properti, atau alasan lainnya – dan mempercayakan bahwa itu akan aman. Dengan munculnya pelanggaran keamanan siber yang tampaknya tak ada habisnya, dan bocornya informasi pribadi ke dark web, warga Australia seharusnya bisa menuntut lebih banyak. Sekarang mereka bisa, dengan mengetahui bahwa Privy telah menyelesaikan tantangan-tantangan ini sebelumnya dan akan mencoba untuk menyelesaikannya lagi di Australia.”

Application Information Will Show Up Here

Privy Realisasikan Ekspansi ke Australia Pasca-Putaran Seri C

Startup penyedia layanan tanda tangan digital dan identitas digital Privy mengungkapkan akan ekspansi ke Australia. Negara ini adalah tujuan pertama perusahaan pasca-perolehan putaran seri C sebesar $48 juta yang diumumkan pada November 2022.

Kabar ini diumumkan langsung oleh Co-Founder dan CEO Privy Marshall Pribadi dalam unggahan di laman LinkedIn-nya. “Thanks IA-CEPA ECP Katalis for supporting Privy’s expansion to Australia. Looking forward to working together with you guys!,” tulisnya, kemarin (13/12).

Dihubungi terpisah oleh DailySocial.id, Marshall tidak merespons seluruh pertanyaan yang dikirimkan hingga berita ini diturunkan.

Ekspansi ini disebut terealisasi berkat kerja sama Privy dengan IA-CEPA ECP Katalis (Katalis). Katalis adalah program kerja sama ekonomi bilateral yang mendukung perdagangan dan investasi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif antara Indonesia dan Australia. Program ini didirikan berdasarkan perjanjian perdagangan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang berlaku sejak 5 Juli 2020.

Katalis bekerja sama dengan pelaku bisnis dan pemerintah untuk mengimplementasikan IA-CEPA, melengkapi kegiatan pembangunan Australia yang ada, menghadirkan pendekatan yang berorientasi komersial, bilateral, dan gender serta inklusif secara sosial untuk semua yang dilakukan.

Pembentukan IA-CEPA memiliki beberapa latar belakang. Indonesia dan Australia merupakan mitra perdagangan yang strategis sehingga dibentuknya IA-CEPA dapat menciptakan kerangka kerja bagi Australia dan Indonesia untuk membuka potensi besar kemitraan ekonomi bilateral, mendorong kerja sama ekonomi antara bisnis, komunitas, dan individu.

Rencana ini sebelumnya sudah disebutkan oleh Marshall saat memperoleh pendanaan seri C yang diumumkan pada November 2022. Ia menyampaikan dengan dukungan dan pengalaman global KKR & Co Inc.,, dikombinasikan dengan dukungan investor MDI Ventures, GGV Capital, dan TMI yang memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan perusahaan sejauh ini.

“Privy berada di posisi tepat untuk berinovasi lebih jauh dengan penawaran dan kemampuan lebih kuat, serta membangun fondasi yang kuat untuk ekspansi ke luar negeri,” ucapnya.

Pernyataannya didukung oleh Louis Casey sebagai Growth Technology Lead KKR di Asia Tenggara. Dia bilang, “Privy telah membangun platform terdepan di industri yang menggabungkan fitur-fitur utama, desain yang ramah pengguna, serta infrastruktur yang aman dan kuat. Kami ingin memanfaatkan jaringan global dan keahlian operasional KKR untuk membawa Privy ke tingkat pertumbuhan berikutnya dan memperluas kepemimpinannya dalam kepercayaan digital bagi individu dan perusahaan di Indonesia dan sekitarnya.”

Perkembangan Privy

Didirikan pada 2016, Privy menawarkan berbagai layanan termasuk identitas digital, tanda tangan digital, verifikasi digital, dan produk dan layanan manajemen dokumen di berbagai sektor termasuk layanan keuangan, kesehatan, dan pendidikan.

Dalam perkembangannya di 2018, Privy menjadi lembaga non-pemerintah pertama yang mendapatkan lisensi sebagai Otoritas Sertifikat (CA) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Setahun kemudian, menjadi penyedia layanan e-KYC pertama yang terdaftar di OJK.

Diklaim, saat ini Privy adalah pemimpin pasar dengan lebih dari 30 juta pengguna terverifikasi dan 1.800 konsumen perusahaan pada produk tanda tangan digital, verifikasi digital, dan langganannya, serta memproses lebih dari 40 juta tanda tangan digital per tahun.

Menurut laporan Statista, pasar solusi identitas digital secara global diproyeksikan tumbuh dari $23,3 miliar pada 2020 menjadi $49,5 miliar pada 2026. Pertumbuhan pasar yang sangat cepat ini didorong oleh meningkatnya kasus penipuan identitas, pelanggaran data, dan peraturan pemerintah baru.

Privy Kantongi Pendanaan Seri C Sebesar 744 Miliar Rupiah Dipimpin KKR

Startup penyedia layanan tanda tangan digital dan identitas digital Privy mengumumkan pendanaan seri C senilai $48 juta atau sekitar 744 miliar Rupiah yang dipimpin perusahaan investasi global KKR. Putaran ini diikuti oleh investor terdahulu, yakni MDI Ventures, GGV Capital, dan Telkomsel Mitra Inovasi (TMI), serta investor baru Singtel Innov8.

Sebelumnya, GGV Capital memimpin putaran seri B di Privy dengan nilai $17,5 juta pada Oktober 2021.

Privy akan menggunakan dana segar untuk memperkuat posisinya sebagai penyedia tanda tangan digital dan identitas digital di Indonesia, mempercepat transformasi digital, serta mendukung pengembangan produk konsumen agar masyarakat dan pelaku bisnis dapat mengakses layanan lebih luas secara aman. Selain itu, perusahaan juga berencana ekspansi ke luar negeri untuk mempercepat pertumbuhan dengan dukungan jaringan investornya.

Dalam keterangan resminya, Co-founder dan CEO Privy Marshall Pribadi mengatakan pihaknya senang menyambut KKR sebagai salah satu investor baru di Privy. Dukungan KKR dan investor sebelumnya merupakan bukti kemajuan yang telah dibuat selama ini dan keyakinan pada visi jangka panjang Privy untuk membangun kepercayaan dan mendorong potensi transformasi digital di Indonesia.

“Dengan dukungan dan pengalaman global KKR, dikombinasikan dengan dukungan investor MDI Ventures, GGV Capital, dan TMI yang telah memainkan peran penting dalam membantu kami mencapai kesuksesan kami sejauh ini, Privy berada di posisi tepat untuk berinovasi lebih jauh dengan penawaran dan kemampuan lebih kuat, serta membangun fondasi yang kuat untuk ekspansi ke luar negeri,” ucap Marshall.

Sementara, Partner dan Head of Growth Equity Asia Pacific KKR Mukul Chawla mengatakan, “Privy telah memantapkan dirinya sebagai pelopor dalam ruang kepercayaan digital Indonesia dengan ambisi yang kuat. Kami sangat antusias dengan potensi pertumbuhan Privy dan peluang untuk memajukan transformasi digital dan kemakmuran Indonesia.”

Growth Technology Lead KKR di Asia Tenggara Louis Casey menambahkan, “Privy telah membangun platform terdepan di industri yang menggabungkan fitur-fitur utama, desain yang ramah pengguna, serta infrastruktur yang aman dan kuat. Kami ingin memanfaatkan jaringan global dan keahlian operasional KKR untuk membawa Privy ke tingkat pertumbuhan berikutnya dan memperluas kepemimpinannya dalam kepercayaan digital bagi individu dan perusahaan di Indonesia dan sekitarnya.”

Investasi di Privy merupakan bagian dari strategi KKR “Asia Next Generation Technology”. Privy menjadi portofolio investasi terbaru KKR pada kategori software di Asia Tenggara, menambah deretan portofolio di kawasan ini setelah platform e-commerce B2B asal Filipina GrowSari dan platform untuk merchant UKM asal Vietnam KiotViet.

Di kawasan Asia Pasifik, KKR juga menambah portofolionya, termasuk Education Perfect (Selandia Baru), dataX (Jepang), NetStars (Jepang), dan Livspace (India dan Singapura).

Mempercepat transformasi digital

Marshall melanjutkan, investasi terbaru ini dilandasi atas komitmen kuat pemerintah Indonesia untuk mempercepat transformasi digital pada empat sektor strategis, yakni infrastruktur digital, tata kelola digital, ekonomi digital, dan kewarganegaraan digital yang berkontribusi pada pengembangan komunitas digital di Asia Tenggara.

Adapun, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai $146 miliar pada 2025, dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai lebih dari $300 miliar pada 2030.

Menurut laporan Statista, pasar solusi identitas digital secara global diproyeksikan tumbuh dari $23,3 miliar pada 2020 menjadi $49,5 miliar pada 2026. Pertumbuhan pasar yang sangat cepat ini didorong oleh meningkatnya kasus penipuan identitas, pelanggaran data, dan peraturan pemerintah baru.

Didirikan pada 2016, Privy menawarkan berbagai layanan termasuk identitas digital, tanda tangan digital, verifikasi digital, dan produk dan layanan manajemen dokumen di berbagai sektor termasuk layanan keuangan, kesehatan, dan pendidikan.

Dalam perkembangannya di 2018, Privy menjadi lembaga non-pemerintah pertama yang mendapatkan lisensi sebagai Otoritas Sertifikat (CA) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Setahun kemudian, menjadi penyedia layanan e-KYC pertama yang terdaftar di OJK.

Diklaim, saat ini Privy adalah pemimpin pasar dengan lebih dari 30 juta pengguna terverifikasi dan 1.800 konsumen perusahaan pada produk tanda tangan digital, verifikasi digital, dan langganannya, serta memproses lebih dari 40 juta tanda tangan digital per tahun.

Selain Privy, saat ini juga muncul startup dengan layanan serupa, misalnya TekenAja, Verihub, dan Vida.

Vida Confirms Series A Funding, Focusing to Ampllify System Security and Technology

Digital signature provider VIDA has confirmed its series A funding. In the release, there was no mention of the company’s fresh funding. However, this news confirms DailySocial.id’s previous reports regarding the funding.

From our sources, VIDA managed to raise fresh funds of $50.5 million or around 691 billion Rupiah. However, his party refused to comment on the nominal funding obtained.

The investors announced were actually less than what we’ve been informed. In an official statement, investors participating are include Alpha JWC Ventures, DST Global Ventures, Breyer Capital, Future Shape, AC Ventures, and Endeavor Catalyst.

Several investors will also hold advisory positions, including Jim Breyer (Breyer Capital) and Tony Fadell (Principal Future Shape LLC, known as the inventor of the iPod and iPhone and Founder & CEO of Nest Labs).

VIDA will use this new capital to deepen its expertise in information security and machine learning. Moreover, continuing the educational process to encourage  public trust in digital interaction and transaction.

“We will use this funding to continue investing in products and talent to provide a seamless verification and authentication experience for all users. In addition, we will continue to encourage acceleration of the company’s vision to deepen our position in various strategic industrial sectors, such as financial services, e-commerce, and also health services,” VIDA’s Founder & Group CEO, Niki Luhur said, yesterday (6/6).

VIDA’s Co-founder CEO Sati Rasuanto also said that this funding marks a new phase for the company’s growth, with the presence of experienced partners in the world-class digital industry. “Not only providing ammunition for VIDA to continue to grow but also strategic direction and support for VIDA’s business can push our position wider in the digital signature industry,” Sati said.

The investor’s representative also provide a statement. One of them is Jim Breyer of Breyer Capital. He said, “VIDA’s founders have demonstrated a solid understanding of the complexities and opportunities of the ever-growing digital signature market, and VIDA has deepened its expertise in artificial intelligence and cybersecurity to be able to produce reliable authentication and verification products. We believe VIDA will continue to disrupt new frontiers in Indonesia and globally, and provide world-class digital signature services and products to the customers.”

Founded in 2018 by Niki Luhur, Sati Rasuanto, and Gajendran Kandasamy, VIDA provides secure digital signature services for businesses and the public. Armed with a full license as an Electronic Certificate Operator (PSrE) under the Ministry of Communication and Informatics and various other global accreditations, VIDA provides world-class services such as certified electronic signatures, and online identity verification services (e-KYC), and other authentication services.

VIDA products have been used by millions of Indonesians through various popular digital services from various industries such as financial services, e-commerce, transportation, telecommunications, and health. Utilizing deep expertise in terms of information security, VIDA plays an important role in assisting business partners in reducing fraud, increasing trust in online transactions, and providing a secure digital environment for users to do business.

In order to make VIDA a world-class cybersecurity company, the management also announced the appointment of Hamilton-Turner as CTO. Turner is an Assistant Professor of Computer Science at Vanderbilt University, USA, with 12 years of experience in cybersecurity, authentication, distributed systems, cryptography, and optimization algorithms.

The development of digital signature industry

VIDA, Privy, TekenAja, and Digisign are currently capturing the huge market potential of digital/electronic signature products. According to Fortune Business Insight, the market size for digital signature services has reached $3 billion by 2021. This year it is expected to increase to $4.05 billion and grow to $35.03 billion by 2029 at a CAGR of 36.1%.

Meanwhile, according to DocuSign’s analysis, the total addressable market in Indonesia is still very wide open. The potential could be as high as $25 trillion. This is due to the use cases are getting wider. Moreover, crucial sectors such as banking have also adopted this service to support its online banking services. In addition, related services have also received attention from regulators, for example, digital signature products penetration in the PSrE at Kominfo and e-KYC’s implementation in the OJK regulatory sandbox.

The innovations carried out by TekenAja, for example, are developing E-Stamp integrated with API and to add up for business transactions process. Both are complementing the existing legal digital signature solutions.


Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

Application Information Will Show Up Here

VIDA Konfirmasi Pendanaan Seri A, Fokus Perkuat Teknologi dan Keamanan Sistem

Startup pengembang layanan tanda tangan digital VIDA mengumumkan perolehan pendanaan seri A. Dalam rilis, tidak disebutkan dana segar yang direngkuh perusahaan. Namun demikian, kabar ini mengonfirmasi pemberitaan DailySocial.id sebelumnya mengenai pendanaan tersebut.

Dari informasi yang kami dapat, VIDA berhasil mengumpulkan dana segar $50,5 juta atau sekitar 691 miliar Rupiah. Kendati demikian pihaknya enggan memberikan komentar terkait nominal perolehan pendanaan.

Nama-nama investor yang diumumkan pun lebih sedikit dari informasi yang kami terima. Dalam keterangan resmi, investor yang berpartisipasi dalam putaran ini di antaranya Alpha JWC Ventures, DST Global Ventures, Breyer Capital, Future Shape, AC Ventures, dan Endeavor Catalyst.

Pasca-pendanaan, beberapa investor akan memegang posisi sebagai advisor, di antaranya Jim Breyer (Breyer Capital) dan Tony Fadell (Principal Future Shape LLC, dikenal sebagai penemu iPod dan iPhone dan Founder & CEO Nest Labs).

VIDA akan memanfaatkan dana segar ini untuk memperdalam keahliannya di bidang keamanan informasi dan machine learning. Serta, melanjutkan proses edukasi untuk mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat dalam berinteraksi dan bertransaksi secara digital.

“Kami akan menggunakan hasil pendanaan ini untuk terus berinvestasi pada produk dan talenta demi hadirkan pengalaman verifikasi dan autentikasi yang seamless bagi para seluruh pengguna. Tak hanya itu, kami akan terus mendorong akselerasi dari visi perusahaan untuk perdalam posisi kami di berbagai sektor industri strategis, seperti jasa keuangan, e-commerce, dan juga layanan kesehatan,” terang Founder & Group CEO VIDA Niki Luhur, kemarin (6/6).

Co-founder CEO VIDA Sati Rasuanto menambahkan, pendanaan ini menandai fase pertumbuhan baru bagi perusahaan, dengan kehadiran mitra yang berpengalaman di industri digital kelas dunia. “Tidak hanya menyediakan amunisi bagi VIDA terus tumbuh, tetapi juga arahan dan dukungan strategi bagi bisnis VIDA dapat mendorong posisi kami lebih luas di industri identitas digital,” ujar Sati.

Perwakilan dari investor juga turut memberikan pernyataannya. Salah satunya Jim Breyer dari Breyer Capital. Dia bilang, “Para founders di VIDA telah menunjukkan pemahaman yang kuat mengenai kompleksitas serta peluang yang ada dalam pasar identitas digital yang terus tumbuh, dan VIDA telah memperdalam keahlian mereka dalam artificial intelligence dan keamanan siber untuk dapat menghasilkan produk verifikasi dan autentikasi yang meyakinkan. Kami percaya VIDA akan terus mendisrupsi batas-batas baru di Indonesia dan global, serta menyediakan layanan dan produk identitas digital kelas dunia bagi para pelanggan mereka.”

Didirikan pada tahun 2018 oleh Niki Luhur, Sati Rasuanto, dan Gajendran Kandasamy, VIDA menyediakan layanan identitas digital yang aman bagi bisnis dan masyarakat. Berbekal lisensi penuh sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) berinduk di bawah Kementerian Kominfo serta beragam akreditasi global lainnya, VIDA hadirkan layanan kelas dunia seperti tanda tangan elektronik tersertifikasi, layanan verifikasi identitas online (e-KYC), dan layanan autentikasi lainnya.

Produk VIDA telah digunakan oleh jutaan masyarakat Indonesia melalui berbagai layanan populer digital dari berbagai industri seperti jasa keuangan, e-commerce, transportasi, telekomunikasi dan juga kesehatan. Memanfaatkan keahlian yang mendalam dari sisi keamanan informasi, VIDA berperan penting membantu para partner bisnis dalam mengurangi tindak penipuan (fraud), meningkatkan rasa percaya (trust) dalam transaksi online, hingga menyediakan digital environment yang aman untuk para penggunanya melakukan bisnis.

Dalam rangka menjadikan VIDA sebagai perusahaan yang memiliki keamanan siber kelas dunia, manajemen sekaligus mengumumkan penunjukan Hamilton Turner sebagai CTO. Turner merupakan Asisten Profesor Ilmu Komputer di Universitas Vanderbilt, AS, dengan pengalaman 12 tahun di dunia keamanan siber, autentikasi, sistem terdistribusi, kriptografi, dan algoritma optimasi.

Perkembangan startup layanan tanda tangan digital

VIDA, Privy, TekenAja, hingga Digisign tengah merebutkan potensi pasar yang besar dari produk tanda tangan digital/elektronik. Menurut Fortune Business Insight, ukuran pasar untuk layanan tanda tangan digital telah mencapai $3 miliar pada 2021. Tahun ini diperkirakan akan meningkat menjadi $4,05 miliar dan bertumbuh hingga $35,03 miliar pada 2029 dengan CAGR 36,1%.

Sementara di Indonesia, menurut analisis DocuSign, total addressable market masih terbuka sangat luas. Potensinya bisa mencapai $25 triliun. Hal ini dikarenakan use case penggunaan yang semakin luas. Terlebih sektor krusial seperti perbankan juga sudah mengadopsi untuk mendukung layanan perbankan online-nya. Selain itu, layanan terkait juga sudah mendapatkan perhatian dari regulator, misalnya untuk produk tanda tangan digital masuk ke PSrE di Kominfo dan e-KYC masuk di regulatory sandbox OJK.

Inovasi yang dilakukan TekenAja misalnya, yang mengembangkan E-Materai yang terintegrasi dengan API dan E-Stamp untuk melengkapi kebutuhan dalam melakukan transaksi bisnis. Keduanya melengkapi solusi tanda tangan digital yang legal yang sudah hadir.

Application Information Will Show Up Here

Lewat Regulatory Technology, Privy Bidik Kontribusi Positif Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi menjadi agenda penting pasca ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Berbagai macam sektor industri tak luput mengalami tekanan ekonomi. Untunglah industri digital justru kian kokoh, pasalnya digital transformasi dengan segala adaptasinya malah menjadi esensial tatkala kemampuannya mengakselerasi bisnis di masyarakat. Alhasil, digitalisasi dianggap memegang kunci bagi upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Seperti halnya bagi Privy, startup Regulatory Technology (Regtech) yang mengemban misi membawa pemanfaatan teknologi identitas digital untuk mendorong pemulihan ekonomi industri multisektor tanah air.
Sekilas mengenai identitas digital. Di masa yang semestinya tak jauh lagi, teknologi ini dipercaya punya peranan yang penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi secara luas. Pasalnya, teknologi identitas digital memiliki tendensi dalam memangkas proses verifikasi dan identifikasi data secara signifikan. Harapannya keperluan verifikasi bisa menjadi lebih mudah, karena tidak perlu lagi menyertakan identitas fisik seperti KTP, kartu vaksin, dan lain sebagainya.

Premis tersebut yang diusung oleh Privy. Sebagai perusahaan penyedia tanda tangan digital dan identitas digital terbesar di Indonesia, Privy baru saja meresmikan produk identitas digital yang dibalut dalam perhelatan soft launching beberapa waktu lalu di Bali. Dalam keterangan resmi yang kami terima, Privy mengenalkan pengalaman menggunakan identitas digital yang komprehensif mulai dari verifikasi keabsahan identitas pengguna, seperti KTP (bagi WNI) dan passport (bagi WNA), nomor telepon, alamat email, hingga foto wajah yang terhubung secara resmi ke basis data Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI. Fitur tersebut termasuk dalam layanan PrivyPass yang dapat dijadikan validasi atas identitas diri pemegang PrivyID di dunia maya.

Dalam perhelatan tersebut, Privy mencontohkan implementasinya pada sektor industri pariwisata. Pengguna Privy dikatakan dapat menikmati kemudahan proses check-in di bandara serta hotel hanya cukup dengan melalui scan QR Code. Fitur ini memungkinkan pengguna tak perlu lagi menunjukkan KTP fisik dan data-data diri lainnya. Data-data yang dibutuhkan oleh hotel, maskapai penerbangan, dan pengelola objek wisata bisa langsung dibagikan secara online dan real time dengan adanya user consent dari pengguna, seperti identitas pribadi, foto KTP, nomor HP, email, hingga status vaksinasi.
Marshall Pribadi, CEO Privy mengungkapkan, layanan Privy dikembangkan tak hanya bagi sisi customer, namun juga bagi pengelola bisnis. “Aktivitas kita dalam berwisata tidak lepas dari menunjukkan dokumen identitas diri dan menandatangani formulir misalnya ketika check-in di hotel. Aplikasi Privy mendigitalkan proses tersebut yang mempermudah pengunjung maupun pengelola bisnis.” ungkapnya.

Di sisi lain, Henky Hotma Parlindungan Manurung, Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf optimis, teknologi identitas digital dari Privy secara spesifik mampu memberikan kontribusi positif bagi pemulihan ekonomi, terlebih bagi industri pariwisata.

“Kami mengapresiasi langkah Privy dalam percepatan transformasi digital di Indonesia. Pemanfaatan teknologi sangat membantu para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk dapat menjalankan berbagai kegiatan dan menjadi solusi selama masa pandemi dan pemulihan. Kami mendukung langkah yang dilakukan Privy untuk memperluas penggunaan identitas digital di tempat wisata, diharapkan dapat meningkatkan kembali jumlah kunjungan wisatawan dan mampu memberikan kontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional.” ujar Henky.

Pengadopsian teknologi identitas digital semestinya mampu berkembang lebih pesat di masa mendatang. Di tengah pertumbuhan perekonomian digital tanah air yang diprediksi bakal menyentuh angka US$ 70 miliar, bukan hal yang mustahil bagi regtech untuk memiliki prospek yang gemilang di tahun-tahun mendatang. Saat ini, Privy sendiri telah melayani 23,5 juta pengguna terverifikasi dan 1.500 perusahaan yang berasal dari berbagai macam bisnis dan skala.

Advertorial ini didukung oleh Privy.

E-Materai dan E-Stamp, Inovasi TekenAja Dukung Penerapan Tanda Tangan Elektronik

Di era digitalisasi ini, tanda tangan digital kian digandrungi karena dinilai dapat menghemat waktu dan biaya sebab proses penandatanganannya dapat dilakukan dari mana pun dan kapan pun. TekenAja menjadi salah satu pemain tanda tangan digital di Indonesia terus berinovasi mengembangkan solusi di luar tanda tangan digital.

Dalam wawancara bersama DailySocial.id, CEO TekenAja Alwin J. Kiemas menjelaskan, setelah lebih dari satu tahun beroperasi, saat ini platformnya telah mengembangkan E-Materai yang terintegrasi dengan API dan E-Stamp untuk melengkapi kebutuhan dalam melakukan transaksi bisnis. Keduanya melengkapi solusi tanda tangan digital yang legal yang sudah hadir.

E-Materai dan E-Stamp

Sebenarnya, kebutuhan tersebut muncul dipicu karena adanya Covid-19 yang membuat pemerintah mengikuti fenomena transformasi digital dengan memproduksi e-materai. Materai kerap digunakan untuk dokumen-dokumen karena dapat memberi kekuatan hukum dan dianggap sebagai dokumen penting.

Sementara, stempel biasanya digunakan untuk melengkapi bubuhan tanda tangan pada bagian penutup dokumen atau berkas resmi. Penggunaan stempel untuk mengidentifikasi suatu badan usaha maupun lembaga non-profit berperan penting dalam memvalidasi suatu dokumen atau berkas tertentu. Stempel berkembang dari waktu ke waktu dalam hal bentuk maupun fitur-fitur yang dimiliki.

Keduanya, memiliki dasar hukum yang absah. Misalnya, untuk e-materai tertera dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Bea Materai yang menyebutkan, dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetak, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.

Didukung dengan UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) pada Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Sehingga, kedudukan dokumen elektronik disamakan dengan dokumen kertas. Hal tersebut membuat perlunya equal treatment antara dokumen kertas dengan elektronik.

Dokumen yang dimaksud di antaranya adalah surat perjanjian; surat pernyataan; akta notaris; surat berharga; dokumen transaksi surat berharga; dokumen lelang; dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari Rp5 juta; dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

“Kami merupakan penyedia E-Materai pertama dan satu-satunya yang terintegrasi dengan API. Kami juga sudah resmi tercatat sebagai Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital di OJK pada klaster Regtech E-Sign. TekenAja memberikan solusi yang menggantikan stempel konvensional sebagai pelengkap tanda tangan digital,” ucap Alwin.

Dia melanjutkan, baik E-Materai dan E-Stamp yang diterbitkan TekenAja merupakan produk yang diterbitkan oleh PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik) pertama dengan “Berinduk” di Indonesia yang memiliki kekuatan hukum. “Layanan kami memungkinkan pengguna untuk melakukan tanda tangan pada dokumen setelah ditandatangani oleh PSrE lain.”

Secara keseluruhan, perusahaan memiliki 12 fitur lain yang membuat proses transaksi jadi lebih praktis. Beberapa di antaranya, Bulk Signing yang memungkinkan pengguna untuk menandatangani 10 dokumen sekaligus; Self Registration yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan dan membagikan tautan kepada penandatanganan lain dan melakukan registrasi sendiri.

Berikutnya, Role Management untuk menetapkan, serta mengatur akses dokumen digital sesuai dengan peranan penandatanganan, dan terakhir, Registrasi WNA yang memungkinkan solusi TekenAja tidak hanya bisa digunakan oleh WNI (Warga Negara Indonesia) saja, tapi juga WNA (Warga Negara Asing). Sehingga, perusahaan multi-nasional tetap dapat mengimplementasikan tanda tangan digital dari TekenAja.

“Sehingga mempermudah proses layanan kita tidak terbatas pada kewarganegaraan seseorang dan memiliki payung hukum yang sah. Tentunya, dilengkapi dengan modul keamanan yang jelas dengan layanan on-premise pada tanda tangan digitalnya.”

Sayangnya, Alwin enggan merinci lebih lanjut mitra perusahaan yang telah memanfaatkan solusi dari perusahaannya. Dia hanya bilang, pihaknya telah menjalin kemitraan dengan berbagai lini bisnis, seperti perusahaan jasa keuangan dan sektor lainnya. Beberapa waktu lalu, perusahaan meresmikan kerja sama dengan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) untuk membantu para anggota AFPI dalam menyediakan infrastruktur dan ekosistem pengguna industri fintech yang sehat dan aman.

Progress perkembangan bisnis kami sangat pesat. Situasi pandemi ini juga menjadi keuntungan bagi kami karena hal tersebut mendorong digitalisasi pada banyak aspek bisnis. Tanda tangan elektronik membuat proses berbisnis menjadi lebih efisien, menghemat biaya dan lebih aman. Hal tersebut sangat membantu proses berbisnis sehingga dapat dilakukan dari mana pun dan kapan pun.”

Ikuti standarisasi global

Alwin melanjutkan, bahwa semua solusi dari TekenAja akan memberikan manfaat keamanan bagi proses transaksi pelaku Fintech dengan para konsumennya terutama dalam perjanjian peminjaman.

Tingkat autentikasi yang digunakan oleh TekenAja diakui di global sebagai autentikasi  level 4 – tolok ukur tingkat kepercayaan tertinggi yang menggunakan 2 FA (Factor Authentications). Yakni, what you have, yaitu data demografis dari database ID nasional (database e-KTP); dan what you are, yaitu diverifikasi menggunakan teknologi face recognition biometric.

Saat ini, TekenAja telah mengembangkan teknologi yang memanfaatkan data kependudukan DUKCAPIL untuk autentikasi biometrik dan verifikasi data demografis yang akurat, berguna dan bernilai tambah di berbagai sektor bisnis, baik swasta maupun pemerintah.

Menstandardisasi platformnya agar setara dengan standar global tak luput dari perhatian TekenAja demi memenuhi berbagai persyaratan demi memenuhi standarisasi tingkat internasional. Langkah tersebut tentunya perlu sejalan dengan edukasi di pasar, agar semakin familiar dengan tanda tangan digital karena punya keamanan, keabsahan, dan kekuatan hukum.

“Kami juga memastikan bahwa seluruh layanan kami telah sesuai dan mengikuti aturan PP No 71 Tahun 2019 agar sah secara hukum. Memenuhi e-KYC yang baik juga menjadi faktor penting untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.”

Alwin mengaku sejauh ini perusahaan belum membutuhkan penggalangan dana segar demi mengejar posisi dominan di pasar. Pihaknya cukup percaya diri dapat tumbuh melalui pertumbuhan organik. “Untuk saat ini raise funding belum terlalu dibutuhkan. Kami mengelola cash flow sendiri untuk segala perkembangan yang kami butuhkan,” pungkasnya.

Application Information Will Show Up Here

Laporan DSInnovate: Membangun “Digital Trust” di Indonesia

Ekonomi digital di Indonesia diperkirakan akan mencapai $146 miliar pada tahun 2025, meningkat sampai 2x lipat dibandingkan perolehan di tahun 2021 yakni $70 miliar. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, diperlukan inovasi untuk memastikan lalu-lintas data dan transaksi yang semakin besar ini berada di lajur yang aman.

Dari hipotesis tersebut, terminologi “digital trust” kemudian muncul menjadi sebuah persyaratan mendasar bagi bisnis yang ingin mengadopsi teknologi. Hal ini juga seiring dengan kesadaran masyarakat tentang privasi dan keamanan data, mendorong pengembang untuk menghadirkan sebuah sistem aplikasi yang aman dan terjamin.

Sebagai upaya untuk memperkenalkan lebih dalam tentang konsep digital trust tersebut, DSInnovate meluncurkan laporan bertajuk “Building Trust in Indonesia’s Digital Economy”. Di dalamnya membahas tiga topik utama, meliputi:

  1. Pengenalan digital trust; memaparkan definisi, urgensi, sampai dengan perspektif industri mengenai digital trust. Turut dibahas juga tentang standar internasional yang banyak dijadikan acuan para pelaku industri dalam menerapkan digital trust.
  2. Prinsip dasar digital trust; menjelaskan tentang tiga prinsip utama digital trust meliputi kecepatan, skalabilitas, dan keamanan yang disuguhkan.
  3. Perkembangan digital trust di Indonesia; mengulas tentang digital trust di Indonesia beserta studi kasus yang sudah ada sejauh ini.

Terdapat beberapa temuan menarik, salah satunya dari hasil interview dengan sejumlah pemain industri yang mengatakan bahwa peningkatan digital trust dapat meningkatkan ketertarikan konsumen dengan layanan yang disuguhkan. Selain itu adopsi prinsip-prinsip digital trust juga dikatakan menjadi langkah preventif yang efisien untuk menghindarkan bisnis dari risiko seperti fraud dan kejahatan lain terkait pemalsuan identitas.

Untuk ulasan dan berbagai temuan selengkapnya dari riset tersebut, unduh laporan tersebut melalui tautan berikut: “Building Trust in Indonesia’s Digital Economy“.


Disclosure: DSInnovate bekerja sama dengan VIDA dalam penyusunan laporan ini

Sejumlah Investor Baru Masuk di Pendanaan Seri A VIDA, Kini Bukukan 738 Miliar Rupiah (UPDATE)

*Update: Ada penambahan investor di putaran ini, yakni Orion Advisors dengan dana segar $2,5 juta.

Pendanaan seri A VIDA masih berlangsung, setelah sebelumnya kumpulkan dana $41,2 juta dari Alpha JWC Ventures, Endeavor Catalyst, dan sejumlah lainnya; kini beberapa investor baru meliputi SEA Frontier Fund, YTL Utilities Finance, dan Olympus Capital turut menambahkan investasi dalam putaran tersebut senilai $6,8 juta atau 98 miliar Rupiah.

Dengan demikian, menurut data yang telah diinput ke regulator, dari putaran teranyar tersebut VIDA berhasil mengumpulkan dana segar $50,5 juta atau sekitar 691 miliar Rupiah.

Ketika dihubungi DailySocial.id, pihak terkait masih enggan memberikan komentar terkait adanya putaran pendanaan ini.

Masih dari sumber yang sama, total dana investasi keseluruhan yang telah dihimpun VIDA mencapai hampir $60 juta, mendongkrak valuasi VIDA mendekati $300 juta. Ini sekaligus menjadi pendanaan terbesar yang pernah didapatkan oleh startup digital signature di Indonesia.

Startup sejenis lain yang terakhir membukukan pendanaan seri B adalah Privy. Invetasi yang dipimpin GGV Capital tersebut membawa dana segar 240 miliar Rupiah. Dari data yang kami himpun, dari semua putaran pendanaannya, Privy berhasil mengumpulkan dana ekuitas sekitar hampir $24 juta.

Momentum layanan tanda tangan digital

VIDA, Privy, TekenAja, hingga Digisign tengah merebutkan potensi pasar yang besar dari produk tanda tangan digital/elektronik. Menurut Fortune Business Insight, ukuran pasar untuk layanan tanda tangan digital telah mencapai $3 miliar pada 2021. Tahun ini diperkirakan akan meningkat menjadi $4,05 miliar dan bertumbuh hingga $35,03 miliar pada 2029 dengan CAGR 36,1%.

Sementara di Indonesia, menurut analisis DocuSign, total addressable market masih terbuka sangat luas. Potensinya bisa mencapai $25 triliun.

Hal ini dikarenakan use case penggunaan yang semakin luas. Terlebih sektor krusial seperti perbankan juga sudah mengadopsi untuk mendukung layanan perbankan online-nya. Selain itu, layanan terkait juga sudah mendapatkan perhatian dari regulator, misalnya untuk produk tanda tangan digital masuk ke PSrE di Kominfo dan e-KYC masuk di regulatory sandbox OJK.

Application Information Will Show Up Here