Daftar Startup Regtech Legaltech di Indonesia

Teknologi telah menjangkau berbagai sektor industri seperti finansial, transportasi, pembayaran, dan lain sebagainya. Kini saatnya teknologi menyentuh industri hukum.

Ada dua istilah yang digunakan yaitu Regtech, smart legal tool yang menggunakan teknologi inovatif untuk membantu masyarakat dan bisnis pada umumnya memahami dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sementara Legaltech mencakup segala jenis produk dan jasa yang berkaitan pada layanan inovatif berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan dalam hal legalitas.

Ada beberapa pemain startup yang bergerak di bidang ini, dengan fokus di antaranya tanda tangan digital, marketplace konsultasi hukum, pembuatan kontrak hukum, dan banyak lagi. Saat ini sudah ada Indonesian Regtech and Legaltech Association (IRLA) yang merupakan wadah bagi perusahaan berbasis teknologi yang bergerak di bidang hukum. Beberapa startup legaltech & regtech diantaranya juga sudah bernaung di bawah payung IRLA. Berikut daftar startup yang bergerak di bidang Regtech dan Legaltech:

PrivyID

Didirikan pada tahun 2016, PrivyID masuk dalam daftar startup regtech legaltech di Indonesia. Founder PrivyID bahkan menjadi ketua asosiasi legaltech Indonesia. Layanan identitas dan tanda tangan digital PrivyID juga telah digunakan oleh perusahaan ternama lainnya seperti Telkom, XL, Indosat, Unilever Indonesia, BCA Finance, Gramedia, Akulaku, dan Kredivo.

Sebagai perusahaan yang telah terdaftar dan diakui oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), PrivyID memiliki otoritas untuk menerima pendaftaran, memverifikasi, serta menerbitkan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik bagi warga negara Indonesia. Seluruh tanda tangan elektronik yang dibuat dengan aplikasi PrivyID memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah selayaknya tanda tangan basah. Keamanan informasi data pengguna aplikasi PrivyID terjamin melalui penggunaan teknologi asymmetric cyrptography.

Lawgo

Lawgo merupakan marketplace para Lawyers yang pertama kali di Indonesia yang dibuat dalam bentuk Aplikasi Mobile. Lawgo berdiri sejak November 2018 dengan Luki Amalah sebagai founder dan CEO. Lawgo merilis layanan mereka dalam bentuk aplikasi mobile sejak pertengahan tahun lalu. Aplikasi ini dapat digunakan pada smartphone dimana pengguna/klien dapat berhubungan langsung dan memilih Lawyer-nya sendiri – dengan biaya yang jelas di muka – secara real time. Layanan hukum yang disediakan oleh Lawgo di antaranya adalah: layanan Konsultasi Hukum (“Meet the Lawyer”), layanan memberikan Somasi dan Pendapat Hukum, Negosiasi/ Mediasi, serta layanan Pendampingan Klien di kantor polisi atau di muka pengadilan.

Lawgo pun hadir dengan solusi bagi mereka (yang bermasalah) dengan fitur Credit Settlement – dimana orang dapat dibantu oleh para Lawyer profesional di dalam menegosiasikan dan atau melakukan mediasi atas persyaratan NPL mereka dengan pihak pemberi pinjaman/ kreditur terkait.

Lexar

Lexar mulai beroperasi pada 2015 lalu dengan nama awal Startup Legal Clinic dan berganti nama seperti sekarang per April 2018. Keseriusan Lexar menatap bisnisnya seiring dengan keinginan pemerintah untuk mempermudah laju bisnis di Indonesia. Saat ini layanan Lexar dapat diakses melalui platform berbasis web.

Target utamanya kalangan UKM atau startup tahap awal yang masih awam mengenai hukum. Salah satu layanan utama mereka adalah pendirian perseroan terbatas (PT) secara online.

Pada dasarnya Lexar merupakan service provider, bukan marketplace. Dalam hal pendirian PT ini, mereka akan bekerja dengan mitra yang sudah terkurasi. Kecuali tanda tangan dokumen, pengerjaan dokumen, hingga pengurusan ke badan-badan pemerintah terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Pajak semua dilakukan oleh Lexar tanpa bertatap muka dengan pelanggannya.

Legalku

Legalku bergerak sebagai platform penyedia jasa legal secara online yang membantu para pengusaha untuk memulai usaha baik di lingkup mikro, kecil hingga menengah di wilayah Indonesia. Diririkan pada tahun 2017 di kota Bandung, Legalku telah menjadi mitra terpercaya dalam asosiasi pengusaha dan kamar dagang di kota tersebut. Hingga akhirnya Legalku berkembang pesat di 5 kota besar dan menjadi mitra dari berbagai Asosiasi Pengusaha, Dinas Pemerintahan dan Perusahaan Rintisan (Start-Up) di Indonesia.

Sebagai salah satu startup di bidang regtech legaltech di Indonesia, Legalku memiliki layanan yang membantu pengusaha untuk mendapatkan perizinan usaha, pendirian perusahaan, dan pendaftaran hak kekayaan intelektual. Didirikan pada Desember 2017, Legalku telah menjalin kemitraan dengan ratusan mitra yang beranggotakan konsultan hukum, notaris, inkubator, coworking space,virtual office, dan konsultan pajak.

eCLIS.id

eClis.id (eCLIS) adalah sebuah platform yang didesain untuk memudahkan pengguna menemukan peraturan perundang-undangan Indonesia. Nama eCLIS sendiri merupakan akronim dari “Electronic Codification dan Legal Information System”. Dikembangkan mulai tahun 2015, eCLIS.id hadir dengan sistem kodifikasi dan informasi hukum elektronik yang hadir untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem hukum nasional dengan impian agar akses hukum terbuka seluas-luasnya untuk semua dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam prosesnya.

Layaknya mesin pencari, startup regtech legaltech eCLIS mampu menampilkan hasil penelusuran berbasis kata kunci. Sistem eCLIS diklaim mampu melakukan content analysis sehingga penggunanya bisa mendapatkan kerangka hukum berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Tampilannya pun tidak hanya dalam bentuk tabel, tetapi juga x-mind map lengkap dengan komentar dan catatan para ahli hukum dan pengguna lainnya.

HukumOnline.com

Hukumonline didirikan pada tahun 1999 oleh sekelompok praktisi hukum termasuk salah satunya Ibrahim Assegaf. Selain portal informasi, kini mereka punya dua anak usaha di bidang yang sama dengan layanan berbeda. Pertama ada Justika, layanan konsultasi untuk berbagai permasalahan hukum. Berbentuk marketplace, mereka menghubungkan langsung klien dengan pengacara pilihannya. Dalam debutnya Justika dapatkan pendanaan pra-seri A dari Assegaf Hamzah & Partners. Kedua ada Easybiz, dikembangkan untuk membantu pebisnis urus berbagai hal terkait legal. Misalnya membuat PT baru, pembuatan izin usaha pariwisata, pendirian yayasan dan lain-lain.

transformasi hukumonline menjadi perusahaan regtech — Hukumonline bertransformasi menjadi regtech company yang menyediakan produk dan jasa hukum

Digagas untuk memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat tentang dunia hukum di Indonesia. Menghadapi era disrupsi, Hukumonline bertransformasi menjadi reg-tech company yang menyediakan produk dan jasa hukum paling lengkap, terintegrasi dan terpercaya dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi.

Izin.co.id

Izin.co.id telah berdirisejak tahun 2012

Berdiri sejak 2012, Izin.co.id telah membantu lebih dari 4000 pengusaha Indonesia untuk mendirikan perusahaan dan mengurus suluruh kebutuhan legalitas perusahaan. Izin.co.id adalah bagian dari vOffice Group, yang didirikan oleh Erwin Soerjadi, Albert Goh, dan Yuki Tukiaty. Memanfaatkan 30 lokasi virtual office, pemilik usaha bisa memanfaatkan jasa perizinan dan pendirian perusahaan melalui aplikasi. Perusahaan juga bisa membantu pengusaha yang belum memiliki tempat untuk domisili perusahaan, menggunakan Kantor Virtual dan Kantor Sewa.

Justika

Anak usaha dari media online HukumOnline ini banyak menangani permasalahan mengenai soal keluarga, individu, dan bisnis skala UKM. Sejak berdiri di Juni 2018, Justika telah melayani klien yang berada di berbagai lokasi, seperti Gresik, Sumatera, Lombok, hingga Papua. Kebanyakan mereka berada di level ekonomi menengah. Diklaim hingga kini terjadi peningkatan pengguna hingga 10 kali lipat. Justika memang menyasar konsumen yang ada di level ekonomi menengah karena menurut pihaknya, konsumen level atas sudah menjadi klien dari law firm besar

Salah satu startup regtech legaltech Justika menjadi media atau platform bagi masyarakat dan konsultan hukum untuk bisa saling bertemu, berkomunikasi, berdiskusi, mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi dengan jauh lebih efektif dan efisien tanpa dibatasi ruang dan waktu.

KontrakHukum

KontrakHukum sendiri merupakan platform digital yang didirikan oleh Rieke Caroline. Dengan latar belakang dan pengalaman hukum yang dimiliki founder-nya, KontrakHukum mengusung misi untuk mengedukasi pengusaha kecil menengah dan startup agar mengenal hukum sejak dini.

Beberapa jasa hukum yang ditawarkan KontrakHukum antara lain pembuatan kontrak, pembuatan badan usaha, pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, perizinan usaha, konsultasi hukum, jasa notaris dan lainnya. Jasa tersebut bisa diakses melalui platform KontrakHukum secara online. Sejauh ini KontrakHukum sudah melayani ratusan klien.

Lawble

Startup regtech legaltech yang dipimpin oleh Charya Rabindra Lukman selaku CEO, berada di bawah naungan PT Karya Digital Nusantara, memiliki visi untuk membantu firma hukum, bisnis hingga masyarakat umum mencari dan memahami masalah hukum dan regulasi lebih mendalam.

“Lawble sebagai situs regtech pertama di Indonesia, menyadari masih banyak bisnis hingga masyarakat umum yang kesulitan menemukan peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam satu situs semua informasi tersebut dengan mudah bisa ditemukan,” kata Charya.

Lawble juga menggantikan kebiasaan publik hingga praktisi hukum menggunakan kertas untuk mencetak peraturan yang ada, dengan fitur penanda hingga sticky notes dalam situs dan mobile browser.

Legal Go

Menjadi startup regtech legaltech untuk masalah legal — Legalgo menjadi layanan hukum berbasis teknologi yang berekspansi ke bidang keuangan dan perpajakan

Didirikan oleh Rahmat Dwi Putranto, S.H, LegalGo adalah penyedia layanan hukum secara online bagi kebutuhan bisnis. Mulai dari pendirian PT, pendaftaran merek, hingga pembuatan perjanjian. LegalGo juga hadir dengan tiga layanan utama, yaitu pendirian perusahaan (company establishment), pendaftaran merek (trademark registration), dan pembuatan perjanjian (agreement).

Tidak hanya menjadi platform urusan legal, Startup regtech legaltech LegalGo kini menjadi mitra kerja untuk bisnis klien kami dengan ekspansi layanan ke bidang finansial dan perpajakan.

PopLegal

PopLegal merupakan sebuah layanan yang bisa membantu penggunanya mendapatkan dokumen perjanjian bisnis dan legal, memperoleh for administrasi, dan mengolahnya secara real time. Fungsi-fungsi tersebut dihadirkan khusus dalam paket layanan PopLegal. Berbalut teknologi terkini khas bisnis rintisan atau startup PopLegal menjanjikan akses informasi dan dokumen tentang legal dan hukum secara mudah.

PopLegal sendiri bekerja layaknya platform yang menyajikan penyederhanaan proses pembuatan dokumen bisnis dan legal melalui fitur-fitur yang mereka miliki. Selain itu startup regtech legaltech ini juga akan bertindak sebagai penyedia informasi normatif terkait permasalahan hukum umum yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dengan mengutamakan kebutuhan terhadap pengguna individu dan UMKM

OnlinePajak

Didirikan pada 2015, OnlinePajak menghadirkan aplikasi terintegrasi berbasis web yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan hitung, setor, dan lapor pajak. Aplikasi ditujukan untuk penggunaan pribadi maupun institusi.

OnlinePajak mengadopsi teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi pada sistem pembayaran pajak di Indonesia. Menjadi startup perpajakan pertama yang telah mengimplementasikan teknologi blockchain. Sejak diluncurkan pada 2015, OnlinePajak telah dipercaya lebih dari 900 ribu pengguna.

Bagaimana Layanan Startup Membantu UMKM

Jumlah UMKM di Indonesia saat ini lebih dari 60 juta. Kendati untuk ukuran bisnis mereka masih tergolong kecil, tetapi secara bersama mereka mendukung ekonomi Indonesia. Dalam lima tahun terakhir kita lihat bersama bagaimana startup teknologi mencoba membantu UMKM bertumbuh dan berkembang cepat. Potensi ini terus belanjut, bahkan memasuki babak selanjutnya.

Di awal meledaknya implementasi teknologi digital, banyak startup yang menawarkan serangkaian solusi untuk membantu bisnis UMKM berkembang. Bulakapak, Tokopedia, dan Gojek adalah tiga dari banyak startup dengan semangat tersebut.

Tokopedia dan Bukalapak saat ini telah berhasil mengubah kebiasaan banyak masyarakat Indonesia dalam hal belanja online. Di sisi lainnya, efek meledaknya volume transaksi di dua layanan e-commerce top Indonesia tersebut adalah banyaknya penjual, yang kebanyakan UMKM, menikmati hasilnya. Platform Bukalapak dan Tokopedia terbukti menjadi etalase bisnis digital yang mampu menjangkau jutaan orang sekaligus.

Selain etalase online, Tokopedia dan Bukalapak juga menawarkan pengelolaan bisnis, integerasi dengan layanan logistik, dan sistem pembayaran yang sekarang semakin banyak pilihannya. Jadi tidak berlebihan jika menyebut Tokopedia dan Bukalapak adalah salah satu alasan UMKM bertahan dan berkembang, bahkan memicu banyak munculnya pebisnis baru.

Di periode yang sama Gojek berinovasi dengan GoFood. Layanan ini kemudian meledak, memicu pesaingnya Grab, meluncurkan layanans serupa, GrabFood. Meledaknya penggunaan layanan pesan antar makanan ini adalah berkah bagi mereka yang berjualan makanan. Tak hanya melayani pelanggan yang mampir ke warung, kini mereka bisa melayani pelanggan dari mana saja, asalkan terjangkau cakupan layanan pengiriman makanan.

Modal dan digitalisasi yang lebih baik

Setelah banyak bukti startup bisa bersinergi dengan UMKM, kemudian ramai-ramai bermunculan layanan dengan niat baik serupa. Mereka menghadirkan berbagai macam layanan yang ditujukan untuk membantu UMKM untuk “naik kelas”. Salah satu yang paling krusial adalah akses permodalan yang lebih mudah.

Nama-nama seperti KoinWorks, Investree, Modalku, Akseleran, Amartha adalah beberapa di antaranya. Mereka menawarkan akses ke pinjaman produktif. Tren mengembangkan layanan permodalan pun juga masuk ke area peternakan dan pertanian. Semuanya melalui kanal digital.

Modal adalah salah satu bagian penting perjalanan bisnis. Tidak hanya untuk memulai bisnis, modal juga diperlukan untuk melakukan inovasi lanjutan–ekspansi misalnya. Lahirnya banyak startup yang membantu UMKM mengakses permodalan ini penting untuk menyelesaikan salah satu permasalahan klasik UMKM secara digital.

Di fase ini juga muncul banyak bentuk layanan yang ditujukan untuk membantu UMKM. Misalnya, munculnya penyedia dashboard yang mampu mengelola beragam toko online di media sosial, lahirnya berbagai macam bentuk chatbot, pengleola stok, dan semacamnya.

Menyasar UMKM lebih banyak lagi

Tak berhenti pada pemodalan, masih banyak startup yang muncul untuk bisa memberikan solusi bagi bisnis UMKM untuk berkembang. Tidak hanya UMKM Go Online, tetapi terkait dengan manajemen dan pengelolaan. WarungPintar, Wahyoo, Mitra Bukalapak, Mitra Tokopedia, dan GrabKios lahir di fase ini.

Fokusnya tidak hanya bagaimana bisnis bisa dipasarkan lebih luas, tapi lebih ke bagaimana pengelolaan bisnis UMKM itu sendiri. Selain “menyulap” bisnis dengan tampilan yang kekinian, Platform ini menyediakan aplikasi yang bisa membuat pengusaha offline, dalam hal ini warung makan atau retail perorangan, untuk bisa berdaya.

Mitra Bukalapak, Mitra Tokopedia, dan Grab Kios misalnya. Mereka membuat para pedagang retail tak hanya menjual barang dagangannya, tetapi juga menjual tiket, pulsa, paket data, dan pembayaran lainnya. Wahyoo dan Warung Pintar pun demikian, hanya fokus ke kategori UMKM yang berbeda.

Inovasi selanjutnya tampaknya akan mengarah pada perbaikan disribusi pasokan barangnya atau supply chain. Jadi semua barang yang dijual akan mampu dipesan melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Akan menjadi rantai pasok distribusi yang efisien jika startup-startup ini mampu menyediakan gudang atau tempat pemasok yang terjangkau. Tentunya dengan rantai pasokan yang lebih efisien harga juga bisa menjadi lebih baik. Belum lagi penawaran-penawaran menarik lainnya, seperti pilihan pembayaran dan semacamnya.

Yang terbaru, Ula, startup yang mencoba memberikan disrupsi di sektor supply chain, berhasil mendapatkan pendanaan awal sebesar Rp148 miliar dari sejumlah investor.

Hubungan Erat Pandemi dan Masa Depan Teknologi Pengenal Wajah

Merebaknya corona virus disease 2019 (Covid-19) menuntut perubahan perilaku masyarakat di aspek kesehatan. Salah satunya yang paling sederhana dan juga paling penting adalah penggunaan masker ketika berada di luar rumah.

Masker adalah kebutuhan utama umat manusia selama pandemi saat ini. Tentu saja di mana-mana masih ada saja orang yang abai soal ini. Seperti yang disampaikan World Health Organization (WHO), keberadaan masker begitu esensial sehingga mereka merekomendasikan semua orang memakainya. Rekomendasi itu berubah dari sebelumnya hanya untuk tenaga kesehatan dan pasien saja.

Penggunaan masker yang masif saat ini ternyata berimbas terhadap perkembangan teknologi, khususnya teknologi pengenal wajah. Maklum, penggunaan masker ini artinya pekerjaan rumah baru bagi perusahaan visual artificial intelligence yang harus menciptakan pembaruan untuk mengenali wajah di balik masker.

Masker tak lagi masalah

Masker ternyata bukan masalah rumit untuk ditembus oleh perusahaan produsen visual artificial intelligence. Sebagai perusahaan di negara dengan populasi kamera pengawas terbanyak di seluruh dunia, Hanwang menemukan teknologi untuk menembus masker sepertinya bukan perkara sulit bagi mereka.

Hanwang adalah salah satu perusahaan pencipta teknologi pengenal wajah terkemuka di Tiongkok. Program pengenal wajah mereka dapat mengidentifikasi wajah tanpa masker hingga 99,5%. Pada pertengahan Maret lalu Hanwang mengungkap mereka sudah bisa mengenali wajah di balik masker. Akurasinya pun tidak main-main–hingga 95%. Lebih canggih lagi, teknologi ini bisa terhubung dengan sensor temperatur agar sistem bisa mengidentifikasi sehat atau tidaknya seseorang.

Algoritma teknologi pengenal wajah biasanya bekerja dengan memindai dan mengumpukan sejumlah data points dari wajah seseorang. Bagian-bagian krusial wajah yang dapat dikenali itu ada di jarak antarmata serta struktur hidung dan dagu. Tutupi bagian itu, maka algoritma akan sulit mengidentifikasi wajah.

Teknologi Hanwang terhubung dengan foto dari 1,2 miliar orang dari pangkalan data kepolisian Tiongkok. Sistem mereka dengan menebak seperti apa wajah seseorang yang ada di pangkalan data jika menggunakan masker. Teknologi Hanwang ini memang masih terus berkembang, tapi perusahaan percaya diri permintaan produk mereka ini akan datang dari seluruh dunia menyusul situasi pandemi.

Hanwang tentu bukan satu-satunya yang punya kemampuan tersebut. Ada Facewatch asal Inggris yang mengklaim punya teknologi serupa. Ada juga SAFR yang berasal dari Amerika Serikat. Namun sejauh ini sepertinya hanya Hanwang teknologinya sudah digunakan di publik. Produk Hanwang dikabarkan dipakai oleh otoritas Hong Kong untuk mengidentifikasi peserta aksi protes di sana.

Berlomba untuk mengelabui

Meningkatnya kecerdasan visual AI dalam memindai wajah orang-orang bermasker tentu membawa manfaat di situasi pandemi seperti sekarang. Contoh paling mudah adalah untuk mengawasi dan melacak keberadaan orang-orang yang berpotensi terjangkit virus.

Namun kemajuan teknologi ini jelas punya efek samping bagi pemegang kekuasaan. Perlu diingat dalam situasi pandemi ini, selalu ada peluang bagi negara otoritarian melebarkan cengkeramannya terhadap hak-hak sipil. Human Rights Watch sudah mencatat hal itu sudah terjadi di Tiongkok, Thailand, Turki, Kamboja, Venezuela, dan Mesir.

Potensi yang tak diinginkan itu bisa terjadi dari teknologi pengenal wajah yang memakai masker tadi. Bayangkan potensi di sebuah negara dengan aparatus yang represif menghadapi aksi protes. Dengan teknologi semacam ini, mereka dapat dengan mudah melakukan profiling peserta aksi protes yang sudah mengikuti aturan berlaku. Di tangan kekuasaan yang represif, masker dapat dianggap salah satu penghalang untuk menjinakkan gelombang perlawanan.

Itu sebabnya berbagai pihak memutar akal untuk mengalahkan kepintaran visual AI tadi. Dari sejumlah perlawanan terhadap bentuk surveilans berlebih itu ada perempuan bernama Kate Rose. Rose punya latar belakang cukup unik yakni analis keamanan siber sekaligus desainer fesyen. Kombinasi keduanya memungkinkan Rose mendirikan Adversarial Fashion, lini busana anti-surveilans.

Adversarial Fashion punya banyak produk untuk membantu pelanggannya terhindar dari kamera pengawas. Mereka punya masker dengan pola khusus untuk menangkis kamera pengenal wajah hingga kaos dengan gambar pelat nomor kendaraan untuk mengelabui kamera pemindai pelat nomor.

“Hak-hak privasi harus lebih ditegakkan, dalam hal melindungi hak Anda atas data yang dikumpulkan tentang Anda yang memerlukan surat perintah,” kata Rose.

Rose hanya salah satu yang punya inisiatif tersebut. Jika Rose memadukan pengetahuannya di bidang fesyen untuk membuat penangkal kamera pengenal wajah, beberapa yang lain menggunakan riasan. Ada teknik riasan yang mencegah kamera melihat wajah dan ada juga riasan yang justru memperbanyak wajah.

Namun teknik riasan ini tak akan berdaya di sistem pengenalan wajah berbasis sinar inframerah seperti yang dipakai di iPhone. Itu sebabnya muncul teknik lain berbentuk topi LED. Topi ini bisa memproyeksikan sinar inframerah untuk mengacaukan algoritme pengenal wajah.

Para inovator teknologi pengenal wajah pun tak akan tinggal diam melihat beragam teknik anti-surveilans di atas. Mereka akan menganggapnya sebagai tantangan yang perlu ditaklukkan sebagaimana Hanwang menaklukkan masker. Maka bukan mustahil, wabah Covid-19 ini justru akan mempercepat inovasi-inovasi tingkat lanjut dari teknologi pengenal wajah.

Menakar Rencana IPO Startup Indonesia di 2020

Perkembangan bisnis yang terus melaju tiap tahunnya membuat beberapa startup di Indonesia mulai melihat initial public offering (IPO) sebagai salah satu strategi exit untuk startupnya. Mulai dari mendapatkan dana dengan jumlah yang cukup besar hingga dapat melakukan akselerasi lanjutan dalam pengembangan produk menjadi salah satu keunggulan dalam melakukan IPO bagi startup.

Rencana IPO Startup Indonesia

Akan tetapi, salah satu tantangan yang akan ditemukan startup saat ingin melakukan IPO adalah proses yang panjang dan tidak sederhana serta biaya yang dibutuhkan cukup besar. Untuk itu, perlu perencanaan yang matang agar proses pengajuan IPO dapat lebih lancar dan terlaksana tanpa banyak kendala.

Menurut laporan DailySocial Startup Report 2019, setidaknya tercatat tiga startup besar yang sedang merencanakan upaya IPO mulai tahun 2020. Berikut beberapa rencana IPO startup Indonesia yang akan dimulai tahun ini.

1. Gojek

Salah satu startup yang kini telah berstatus decacorn ini juga sudah mulai melakukan perencanaan untuk melakukan penawaran publik. Meski begitu, sampai saat ini belum ada keterangan waktu resmi kapan mereka akan mulai melantai di bursa saham.

Gojek sendiri diperkirakan memiliki peluang untuk memulai debut IPO-nya dengan melakukan pencatatan di dua tempat atau disebut juga sebagai dual listing. Mereka juga telah memastikan bursa efek Indonesia (BEI) akan menjadi satu dari dua pilihan sebagai tempat melakukan pencatatan saham tersebut. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong pemain lain di kalangan startup untuk melakukan pencatatan pertamanya di BEI.

2. Tokopedia

Kabar tentang perencanaan IPO juga datang dari raksasa digital lainnya, Tokopedia. Melalui Founder & CEO Tokopedia, William Tanuwijaya, Tokopedia saat ini sedang menyiapkan rencana untuk melakukan pre-IPO meski juga belum bisa memastikan kapan akan dimulai. Pre-IPO adalah fase penawaran saham dimana perusahaan melakukan penawaran saham kepada investor individu sebelum resmi melantai di bursa dengan nilai saham yang ditawarkan biasa lebih rendah dibandingkan saat resmi IPO.

Saat ini, mereka tengah fokus untuk mengupayakan agar neraca keuangan perusahaan terus dalam kondisi positif sebagai persiapan dari rencana IPO tersebut. Selain itu, rencana IPO ini juga disebut akan tetap mengutamakan aksi listing di pasar lokal sesuai dengan fokus Tokopedia yang terpusat pada lokal dalam pengembangan bisnisnya.

3.Traveloka

Kabar terakhir mengenai rencana IPO startup Indonesia datang dari Traveloka. Saat ini mereka sudah mengabarkan tentang rencana IPO yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2-3 tahun yang akan datang. Isu rencana go-public ini juga dibarengi dengan pemberitaan bahwa adanya kemungkinan Traveloka melakukan listing akan terlebih dahulu dilakukan di Amerika Serikat terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan melakukan listing di BEI.

Sebagai bagian dari upaya melakukan akselerasi pertumbuhan bisnisnya, saat ini Traveloka sedang fokus untuk terus melakukan penggalangan dana yang juga diharapkan dapat membantu mereka melakukan pengembangan baru di dua vertikal, yaitu gaya hidup dan teknologi finansial.

Selain tiga perusahaan besar di atas, sudah ada beberapa startup yang memiliki valuasi lebih rendah seperti Pigijo dan Cashlez telah melakukan pencatatan saham melalui papan akselerasi dari BEI tahun ini. Selain itu, beberapa startup lain juga memilih aksi merger dan akuisisi sebagai strategi exit. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa banyak cara dan kesempatan yang saat ini sudah terbuka untuk startup dalam menentukan strategi exit-nya.

Saat memilih IPO, startup harus siap melakukan berbagai perencanaan dan proses yang panjang sebelum benar-benar resmi melantai di bursa saham. Untuk mengetahui lebih lanjut seputar rencana IPO startup Indonesia di tahun 2020 serta catatan industri startup Indonesia sepanjang tahun 2019 lalu, silahkan download DailySocial Startup Report 2019 melalui link berikut ini.

Menilik Merger dan Akuisisi Startup Indonesia Sepanjang 2019

Selain melakukan initial public offering (IPO), salah satu cara exit yang cukup populer untuk dilakukan oleh startup dalam melakukan pengembangan skala bisnisnya adalah melalui merger dan akuisisi (M&A). Dengan melakukan merger dan akuisisi, masing-masing startup dapat saling mengintegrasikan produk maupun operasional perusahaan untuk mencapai keuntungan dan menciptakan produk-produk baru.

Aksi Merger dan Akuisisi Sepanjang 2019

Banyak hal yang menjadi alasan sebuah startup melakukan merger dan akuisisi, mulai dari memaksimalkan efisiensi, meredam potensi disrupsi bisnis, hingga mendapatkan sumber daya manusia yang diinginkan dari perusahaan lain yang diakuisisi. Menurut catatan DailySocial Startup Report 2019, di Indonesia sendiri sudah mulai banyak startup yang memilih M&A sebagai cara exit mereka. Berikut beberapa startup yang tercatat melakukan merger dan akuisisi sepanjang tahun 2019 lalu.

1. Warung Pintar

Di awal tahun 2019 lalu, startup yang menyediakan solusi transformasi digital terhadap operasional toko kelontong, Warung Pintar, resmi melakukan akuisisi terhadap Limakilo dengan nilai yang tidak disebutkan. Kedua startup ini merupakan startup yang sama-sama dibawah naungan portofolio East Ventures. Melalui akuisisi ini, Warung Pintar akan memanfaatkan platform Limakilo untuk memperoleh suplai produk makanan pokok kepada mitra mereka langsung dari para petani.

Selain bisa mendapatkan harganya yang lebih murah, para mitra Warung Pintar juga dapat melakukan pemantauan inventori makanan pokok melalui solusi teknologi yang diberikan oleh Limakilo. Bagi Limakilo sendiri, hal ini dapat membantu mereka untuk mencapai target peningkatan pasokan beras dari petani yang terdaftar di platform mereka serta menambah jangkauan distribusi yang dapat dilakukan.

2. CT Corp

Aksi akuisisi juga dilakukan oleh CT Corp dalam mengakuisisi Female Daily Network tahun lalu. Layanan yang fokus untuk memberikan informasi seputar dunia kecantikan ini tetap akan beroperasi secara independen, para pendiri pun masih akan tetap memiliki kendali terhadap perusahaan. Akuisisi ini sendiri sejalan dengan kebutuhan Female Daily Network yang mencari mitra strategis dalam mendukung rencana perusahaan yang salah satunya adalah memasuki industri e-commerce yang sesuai dengan audience mereka.

3. Tokopedia

Salah satu startup unicorn Indonesia, Tokopedia, juga melakukan aksi akuisisi pada bulan Juni tahun lalu. Mereka melakukan akuisisi terhadap platform Bridestory dan Parentstory. Melalui aksi ini, Tokopedia akan mengambil alih seluruh aset yang dimiliki oleh kedua platform tersebut, termasuk sumber daya manusianya. Founder & CEO Bridestory, Kevin Mintaraga, sendiri saat ini sudah menjabat sebagai Vice President dari Tokopedia.

Meski begitu, Bridestory dan Parentstory sendiri tetap akan beroperasi dan menciptakan produk secara independen walau telah mengintegrasikan platformnya dengan Tokopedia untuk memperluas jangkauan. Bagi Tokopedia, kehadiran Bridestory sendiri dapat membantu mereka dalam menciptakan kemitraan strategis untuk merangkul bisnis offline dalam mengoptimalkan bisnisnya dengan bantuan inovasi teknologi.

4. Carro

Setelah mendapatkan pendanaan lanjutan dari penggalangan seri B, penyedia layanan marketplace otomotif, Carro, turut melakukan kegiatan akuisisinya terhadap Jualo. Akuisisi ini dilakukan sebagai bagian dari strategi mereka dalam melakukan ekspansi di Asia Tenggara khususnya terhadap pasar otomotif di Indonesia.

Setelah diakuisisi, Jualo sendiri saat ini tengah fokus dalam menambah jumlah tim dan mempercepat pertumbuhan bisnis di sektor otomotif. Selain itu, akuisisi ini juga mendatangkan pertumbuhan positif dan terus inovasi-inovasi baru di platform Jualo.

5. Ovo

Perusahaan layanan keuangan digital yang juga saat ini telah berstatus unicorn, Ovo, juga turut meramaikan aksi akuisisi tahun lalu. Tidak tanggung-tanggung, Ovo langsung melakukan akuisisi terhadap dua platform, Bareksa dan Taralite. Akuisisi ini dilakukan untuk memperluas jangkauan dan penggunaan layanan Ovo pada kedua platform tersebut.

Ovo sendiri juga merupakan investor tunggal di Bareksa pada pendanaan seri B mereka dengan nilai yang dirahasiakan. Kolaborasi yang dilakukan oleh Bareksa dan Ovo hadir dalam bentuk produk reksadana yang saat ini bisa dibeli melalui aplikasi Ovo.

Hal ini dapat mempermudah investor untuk melakukan pembelian melalui layanan keuangan digital. Untuk Taralite sendiri, akuisisi ini membantu mereka untuk meningkatkan pemerataan akses dalam penggunaan platform pinjaman online mereka. Salah satu bentuk kerjasama yang telah dilakukan tahun lalu adalah hadirnya produk Ovo Pay Later sebagai salah satu bentuk metode pembayaran di Tokopedia pada tahun lalu.

Masih banyak lagi kegiatan akuisisi yang melibatkan startup-startup Indonesia pada tahun lalu seperti yang dilakukan oleh Yummy Corp, iCarAsia, hingga CekAja. Menurut DailySocial Startup Report 2019, terdapat 11 kegiatan merger dan akuisisi sepanjang tahun lalu. Jumlah ini hampir menyamai catatan pada tahun sebelumnya yang menurut Startup Report 2018 mencatatkan sebanyak 12 perusahaan.

Meski begitu, aksi perusahan ini juga mendatangkan tantangan tersendiri dalam proses melakukannya, mulai dari proses menggabungkan dua budaya perusahaan hingga membutuhkan proses yang tidak sebentar. Untuk mengetahui lebih lanjut seputar kegiatan merger dan akuisisi serta catatan industri startup Indonesia sepanjang tahun 2019 lalu, silahkan download DailySocial Startup Report 2019 melalui link berikut ini.

Mempertanyakan Efektivitas Kelas-kelas Daring Program Kartu Prakerja

Program kartu prakerja adalah salah satu kebijakan pemerintah yang paling mencuat selama pandemi Covid-19 berlangsung. Program ini awalnya dibuat murni untuk penduduk usia muda yang butuh kemampuan tambahan agar sesuai kebutuhan kerja. Komposisi pelatihan ini awalnya dirancang dilakukan secara tatap muka dan daring.

Namun wabah menempatkan pemerintah ke posisi dilematis sehingga mengubah komposisi tersebut menjadi sepenuhnya pelatihan daring dengan tambahan insentif tunai kepada peserta. Sejak program berlangsung, kritik meluncur deras terhadapnya. Selain dianggap tak tepat secara momentum, efektivitas program ini pun dipertanyakan.

Program kartu prakerja ini menggandeng sejumlah perusahaan digital mulai dari Ruangguru, MauBelajarApa, Sisnaker, Tokopedia, Bukalapak, HarukaEdu, PijarMahir, dan Sekolah.mu. Dari delapan mitra itu, hanya Sisnaker dan PijarMahir yang tercatat sebagai penyelenggara pelatihan dari pemerintah. Keberadaan nama-nama perusahaan teknologi sebagai penyelenggara lantas tak otomatis membuat seluruh konten di dalam program tersebut berkualitas.

Konten-konten ganjil

Ada beberapa konten pelatihan yang dinilai cukup absurd oleh banyak orang. Kesampingkan dulu soal urgensi program ini, sejumlah kelas pelatihan malah cenderung memperlihatkan program ini hanya hanya untuk mencari cuan semata.

Kita bisa menengok paket pelatihan ojek online yang dihargai Rp1 juta oleh SkillAcademy milik Ruangguru. Paket ini mencakup kelas perencanaan keuangan, teknik pelayanan, percakapan bahasa Inggris, teknik mengelola stres, hingga manajemen waktu agar lebih produktif dalam bekerja. Kelas-kelas tersebut dinilai mengada-ada ketika mayoritas gig worker seperti pengemudi transportasi online tak bisa lagi mengaspal karena minimnya permintaan.

Pelatihan lain yang tak kalah absurd seperti kelas membuat kroket ayam keju dari MauBelajarApa. Kelas seperti ini dihargai Rp400 ribu. Yang satu ini begitu absurd sehingga konten-konten memasak gratis ala Sobat Dapur dan William Gozali di YouTube seakan tak pernah ada.

Handini (25) merupakan salah satu peserta yang berhasil diterima dalam kebijakan kartu prakerja ini. Ia memilih paket sukses kerja sampingan dari SkillAcademy senilai Rp1 juta. Handini mengaku kecewa akan materi pelatihannya karena levelnya sangat basic. Hal itu jauh dari harapannya dari video pelatihan dengan banderol sebesar itu.

“Pelatihannya basic banget. Sepertinya saya bisa banyak menemukannya juga di beberapa situs lain secara gratis,” aku Handini.

Kedangkalan materi juga dirasakan oleh Anjas (21). Pemuda asal Depok ini mengambil paket pelatihan bahasa Inggris untuk menambah modal keahliannya ketika nanti kembali bekerja di industri perhotelan. Meskipun kualitas konten cukup baik, Anjas merasa jumlahnya jauh dari cukup. Ia pun berharap jumlah bantuan tunai dari program ini dapat lebih besar dari Rp600.000.

“Karena kalau lagi seperti ini yang lebih dibutuhkan tunainya dan skema jadwal pencairan dana insentifnya jangan terlalu lama,” tukas Anjas.

Aplikator terlalu diuntungkan

Kritik atas kebijakan kartu prakerja ini memang banyak. Namun sedikit yang dapat menerjemahkannya sebagai solusi alternatif. Muhammad Faiz Ghifari mungkin salah satunya. Pendiri startup Bubays ini punya tiga alasan mengkritik keberadaan kebijakan kartu prakerja. Pertama karena dana Rp5,6 triliun dari APBN untuk program ini kurang tepat ketika banyak kebutuhan lebih mendesak selama pandemi berlangsung.

Kritik kedua Faiz adalah label harga pelatihan di program ini. Faiz membandingkan program ini dengan kelas-kelas daring dari Coursera, edX, hingga Udacity yang sama sekali tak memungut biaya alias gratis. Ia ragu kualitas konten berbayar seperti di program kartu prakerja lebih baik dari kelas-kelas daring yang ia sebut tadi. “Saya pernah ambil course di beberapa startup platform yang bekerja sama dengan prakerja dan jujur cukup kecewa, materinya benar-benar seperti satu arah dan ceramah, padahal di edX/Coursera/Udacity forumnya sangat hidup,” ujar Faiz.

Kedua poin kritik di atas kemudian berujung pada timpangnya insentif yang diperoleh yang diterima oleh mitra penyelenggara dengan para peserta. Berbekal produksi video rekaman yang ia yakini sekitar Rp20 jutaan saja, Faiz meyakini mitra platform digital terlalu diuntungkan dalam kasus ini. Maka dari itu, Faiz dan seorang kawannya menciptakan inisiatif Gratisin Belajar. Padahal menurutnya tujuan kartu prakerja adalah mempersiapkan pekerja hingga benar-benar diterima industri, yang mana tak dilakukan oleh para mitra penyelenggara.

“Jadi di Gratisin Belajar kami coba cover tiga poin tersebut. Kita buat gratis, berkualitas, dan align antara kami sebagai platform dan industri,” ujar Faiz.

Tiba di momen yang salah

Meski menuai banyak kritik, kebijakan kartu prakerja bukannya sama sekali salah. Baik Anjas, Handini, maupun Faiz sama-sama menangkap niat baik dari program ini. Hanya saja eksekusi yang diburu-buru dan sensitivitas akan urgensi yang keliru membuat citra program ini lebih seakan blunder semata.

Jumlah pendaftar yang sudah lebih dari 9 juta orang mencerminkan sambutan masyarakat terhadap kebijakan ini. Anggaran pemerintah yang disedot pun membengkak pun membengkak menjadi Rp20 triliun untuk mengakomodasi jutaan peserta.

Kebijakan kartu prakerja ini memang salah satu agenda besar Presiden Joko Widodo di periode kedua menjabat. Kondisi darurat membuat pemerintah mengutak-atik program ini agar penyaluran insentif tunai bisa lebih besar dari rencana awal yang hanya Rp550.000.

Hal ini tak bisa menjadi alasan bagi pemerintah dan penyelenggara atas buruknya kualitas konten pelatihan serta nihilnya tolok ukur keberhasilan program ini.

“Bagaimana bisa mengukur program ini efektif atau enggak? Misalnya dari 160 ribu orang yang lolos tahap pertama, berapa persen yang bisa mendapatkan kesempatan kerja karena skill-nya ter-update?” ucap Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) Ajib Hamdani seperti dikutip dari Tempo.

Konsumsi Digital, Antara Pembajakan dan Konten Berbayar

Pembajakan karya masih terus menghantui kreator di Indonesia. Meski teknologi digital mulai berkembang, pertempuran dengan pembajak masih terus berlanjut hingga sekarang. Beberapa platform mulai muncul dengan beragam solusi mengatasi hal ini. Tidak menghabiskan tenaga melawan pembajakan, tetapi memudahkan mekanisme agar kreator bisa dihargai lebih layak.

Penyelesaian kasus pembajakan di Indonesia layaknya benang kusut yang tak ada ujungnya. Kasus terbaru yang ramai jadi perbincangan adalah kasus penutupan situs ilegal streaming film. Kejadian ini membagi masyarakat internet menjadi dua kubu, mereka yang menyayangkan dan mereka yang menyambut positif. Saya pribadi cukup yakin situs streaming film ilegal menjadi salah satu penyebab berdarah-darahnya kelangsungan platform video on demand (legal) di Indonesia.

Internet berkembang di Indonesia bersama dengan pemikiran bahwa semua yang ada di dalamnya adalah gratis, termasuk foto, video, gambar, teks, dan lainnya. Masih banyak orang beranggapan bahwa semua yang diletakkan di internet adalah menjadi milik umum. Dengan kata lain bisa dimanfaatkan siapa saja dan untuk apa saja.

Pandangan keliru ini sayangnya masih dipercaya banyak orang, bahkan para pengguna internet baru. Hal ini mengakibatkan tugas mengedukasi perihal lisensi dan hak cipta semakin berat.

Pokok permasalahannya adalah keengganan membayar konten digital. Tembok penghalang bernama sistem pembayaran sudah mulai runtuh berkat adanya platform uang elektronik dan integrasi dengan banyak sistem. Permasalahan “malas ke ATM untuk transfer” atau “tidak punya kartu kredit” perlahan-lahan menghilang.

Akhirnya kita kembali ke pertanyaan klasik “kalau ada yang gratis ngapain bayar”. Padahal di dalam sebuah konten digital terdapat usaha keras sang pembuat karya yang harus tetap hidup dan menghidupi keluarganya.

Founder Karyakarsa Ario Tamat mengungkapkan, kecenderungan masyarakat membajak atau enggan membayar untuk sebuah karya disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap dampak.

“Menurut saya, kesadaran soal hak cipta itu belum ada seiring dengan persepsi dampak. Misalnya, mungkin kebanyakan dari kita ringan saja men-torrent sebuah film seri yang memang tidak tersedia di Indonesia, karena tidak terlihat dampaknya untuk pembuat konten. Malah ‘Ah, kan Disney udah kaya, salah sendiri nggak rilis di Indonesia’ misalnya atau ‘nggak papalah Taylor Swift duitnya udah banyak’. Konsekuensi untuk pembajak pun tidak jelas,” terang Ario.

Membayar untuk konten digital sebenarnya sudah berjalan jika konteks yang dibahas adalah game. Mobile Legends, PUBG Mobile, dan game mobile populer lainnya telah menjadi pengalaman pertama bagi banyak pemain game untuk membayar item pertama mereka. Bentuk pembayaran Google Play yang semakin luwes membuat para pemain game tak ragu menukarkan uang miliknya dengan diamonds atau coins dalam permainan.

Pendekatan yang berbeda

Saat ini, untuk menjangkau pengguna, kebanyakan platform mengusung pendekatan freemium dengan konsep berlangganan. Pengguna ditawari banyak konten gratis, namun beberapa konten dikunci dan hanya bisa diakses bila pengguna membayar.

Strategi ini cukup banyak digunakan berbagai jenis konten digital. Tak hanya platform streaming musik atau film, Berlangganan seperti ini juga bisa dijumpai untuk konten komik, foto, dan lainnya.

Pada dasarnya cara ini menarik minat pengguna terlebih dahulu dengan koleksi konten yang ada. Selanjutnya, ketika keterikatan dengan pengguna sudah terjalin, akan ada konten-konten khusus atau konten lanjutan yang dijajakan secara berbayar. Jika pengguna menikmati pengalamannya dalam menggunakan konten secara gratis, biasanya tidak susah mengubahnya menjadi pengguna berbayar. Sebaliknya, jika pengalaman yang dihadirkan buruk, mereka akan lari.

Platform Storial.co yang menyediakan konten fiksi dalam bentuk buku digital sudah menerapkan strategi ini. Dengan total 50.000 judul buku dan 15.000 penulis, Storial mengkaim menggaet jutaan pembaca. Konten fiksi di dalamnya banyak yang naik cetak bahkan diadaptasi dalam bentuk lain, seperti film dan web series.

CEO StorialSteve Wirawan kepada DailySocial menceritakan bahwa sebelum pandemi ini ada pengguna mereka bisa membaca sekitar 30 bab per minggu. Angka ini naik dua kali lipat di masa pandemi seperti sekarang. Waktu luang disinyalir menjadi salah satu penyebabnya.

“Menurut saya, kaum milenial di Indonesia ini kebanyakan bucin [budak/butuh cinta -Red], pasti banyak kan yang nonton drama korea di masa pandemi ini. Begitu juga dengan konten fiksi yang sukses bikin pembaca baper itu sangat digemari oleh pengguna kami yang kebanyakan perempuan berusia di bawah 20 tahun,” terang Steve.

Menurut Steve, kunci untuk bisa membuat orang membayar untuk konten digital ada pada konten itu sendiri. Selama konten dekat dan diterima pengguna, tingkat konversi dari pembaca gratis ke pembaca berbayar cukup tinggi.

“Konten yang menarik adalah kuncinya. Saya kira selama kontennya engage dengan pembaca, karakter dalam ceritanya kuat dan nyata yang membuat orang bisa relate dengan diri mereka, jalan cerita yang membuat mereka baper dan penasaran untuk tahu kelanjutannya, pasti membuat mereka mau bayar,” lanjut Steve.

Ario menambahkan, setidaknya ada dua hal yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi atau menekan angka pembajakan karya. Dengan memanfaatkan teknologi atau memanfaatkan pendekatan yang baru, dukungan langsung penikmat karya ke pembuat karya.

“Pertama dengan menciptakan teknologi hiburan yang perlindungan HKI-nya sudah jadi satu, seperti Spotify atau Netflix yang kontennya tidak bisa dinikmati di luar aplikasi masing-masing. Yang kedua menawarkan konten dengan model bisnis yang tidak terlalu tergantung ke proteksi, tapi ke partisipasi penikmat karya, seperti KaryaKarsa,” jelas Ario.

Semua bisa berkarya, semua berhak didukung

Platform yang menjembatani konten kreator dengan para penikmat karyanya akan menjadi masa depan bagi pembuat dan penikmat konten digital. Kehadiran platform ini selain memangkas jarak idola dengan para penggemarnya juga menghapus bias, mana penikmat karya dan mana yang orang penikmat konten gratis.

Kecanggihan teknologi dan perangkat lunak telah melahirkan banyak bentuk turunan konten digital yang baru. Tak hanya buku, film, dan musik tetapi juga streaming game, pelatihan olahraga online, webinar, stand up comedy, podcast, dan ragam bentuk lainnya. Kendati bukan barang yang berbentuk, karya digital sudah selayaknya dihargai.

Metode pembayaran kini semakin murah. Akses ke konten digital pun semakin mudah. Platform yang menjembatani sudah banyak bentuknya, tergantung konten seperti apa yang diminati, dan permasalahan kini tinggal pada kesadaran masing-masing. Yang paling ditunggu adalah regulasi dan sanksi pasti bagi setiap pelanggaran yang ada.

Kartu Prakerja dan Kesempatan Startup Pendidikan Buktikan Diri

Di situs resmi Kemenaker disebutkan bahwa Kartu Prakerja merupakan program pemerintah untuk pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk para pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Setiap pemegang kartu ini bakal disuntik dana secara bertahap. Dana ini nantinya harus digunakan untuk mengakses pelatihan melalui mitra yang ditunjuk.

Menariknya, dikutip dari situs resminya, pemerintah menggandeng banyak statup digital sebagai tempat untuk “menukarkan” insentif yang ada di dalam Kartu Prakerja dengan beragam bentuk pelatihan.

Kabar terbaru, pemerintah disebut akan menaikkan anggaran untuk Program Kartu Prakerja ini yang semula Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Nilai manfaat yang diterima peserta juga meningkat, totalnya mencapai Rp3.550.000 dengan rincian Rp1.000.000 hanya bisa dicairkan untuk biaya pelatihan, Rp600.000 per bulan selama 4 bulan untuk insentif penuntasan pelatihan, dan Rp150.00 untuk insentif survei kebekerjaan.

“[Kartu] Prakerja itu menyiapkan mereka agar bisa masuk ke lapangan kerja. Tapi harus ikut pelatihan dulu. Jadi bukan unemployment benefit, tapi benar-benar menyiapkan orang ke pasar kerja,” terang Menristek / BRIN Bambang Brodjonegoro.

Keikutsertaan banyak platform digital di dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja ini sedikit banyak membawa angin segar. Pertama perkara kepercayaan yang mulai tumbuh, mulai dari pemerintah dan perlahan-lahan ke masyarakat, dan yang kedua transaksi dari penerima manfaat ini bisa jadi momen yang tepat untuk mendorong pertumbuhan bisnis, memperbaiki kualitas dan show off untuk lebih dikenal dengan baik masyarakat luas.

Kesempatan startup edtech buktikan diri

MauBelajarApa dan Skill Academy, bersama dengan Tokopedia, Bukalapak, Pintaria, SekolahMu, dan Pijar Mahir, adalah platform yang dipilih pemerintah sebagai tempat para penerima manfaat Kartu Prakerja untuk memilih pelatihan yang mereka minati.

Founder MauBelajarApa Jourdan Kamal berkisah, pihaknya dihubungi Kantor Staff Presiden pada pertengahan tahun lalu. Pemerintah disebut mencari sebuah platform yang menyediakan pelatihan, MauBelajarApa menjadi salah satu yang dihubungi karena konsep yang diusung cocok dengan kebutuhan pemerintah.

MauBelajarApa merupakan platform online semacam e-commerce, khususnya untuk pelatihan, baik yang diselenggarakan secara online maupun offline.

Singkat cerita kesepakatan terjalin, pemerintah dan MauBelajarApa memutuskan untuk berkolaborasi dan menjadikan MauBelajarApa sebagai salah satu platform tempat para penerima manfaat Kartu Prakerja mendapatkan pelatihannya.

“Jadi [mekanismenya] lebih ke kita menjalankan bisnis seperti biasa saja. Cuma yang berbeda kelas-kelas yang buat Kartu Prakerja harus di-approve sama kurasi dulu oleh pemerintah. Jadi kalau sudah di-approve, nanti orang-orang pemegang Kartu Prakerja diarahin ke landing page maubelajarapa.com/karturprakerja untuk ikut kelas-kelas yang sudah di-approve tadi,” cerita Jourdan.

Saat ini MauBelajarApa menyediakan kurang lebih 1000 kelas tiap bulannya, dalam bentuk offline maupun online, dengan total pengguna 20.000.

Sementara itu Ruangguru, startup teknologi pendidikan yang sedang naik daun, juga terlibat dalam penyediaan pelatihan bagi penerima manfaat Kartu Prakerja ini melalui salah satu layanan mereka, Skill Academy. Sedikit berbeda dengan MauBelajarApa, Skill Academy menyediakan berbagai macam pilihan kursus dalam bentuk online.

“Penunjukan dan pengumuman Skill Academy sebagai mitra resmi Kartu Prakerja adalah kehormatan yang amat besar bagi kami. Sudah menjadi misi kami di Ruangguru untuk bisa memudahkan akses terhadap pendidikan seumur hidup. Skill Academy kami luncurkan sebagai unit usaha di Ruangguru yang fokus membantu profesional dan calon pekerja untuk bisa meningkatkan kompetensinya agar bisa relevan dengan kebutuhan industri saat ini,” ujar Co-Founder Ruangguru Iman Usman.

Ini adalah waktu yang tepat bagi startup di sektor pendidikan membuktikan bahwa mereka siap menjadi alternatif untuk meningkatkan keterampilan masyarakat di Indonesia.

Startup pendidikan lainnya, misalnya yang memiliki fokus khusus bahasa seperti Cakap dan Bahaso, Hacktiv8 untuk solusi teknologi, dan lainnya juga bisa mengambil kesempatan ini.

Dengan jumlah penerima manfaat mencapai 5.6 juta orang, hal ini bisa jadi waktu yang tepat untuk berkontribusi terhadap negara sambil membuktikan edtech di Indonesia sudah cukup mumpuni untuk jadi pilihan belajar.

Bagaimana Sebaiknya Pembelajaran Jarak Jauh (UPDATED)

Wabah virus corona memaksa sejumlah pemangku kepentingan mengambil kebijakan untuk mengurangi penyebarannya. Salah satu yang diambil adalah meliburkan seluruh sekolah dan “memaksa” berlangsungnya kegiatan belajar online atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sesuatu yang kini bukan hal yang mustahil tapi masih banyak yang harus dibenahi, yang paling utama adalah bagaimana memaknai pembelajaran jarak jauh itu sendiri.

Pertama kita harus angkat topi atas apa yang dilakukan startup pendidikan di Indonesia. Seperti Ruangguru misalnya, menggratiskan layanannya dan bekerja sama dengan operator seluler untuk memberikan subsidi kuota sehingga berdampak pada banyaknya murid yang mengakses dan belajar menggunakan dulu.

Ada juga Zenius, dengan komitmen membantu pendidikan Indonesia, Zenius juga melakukan hal yang kurang lebih sama. Bahkan yang terbaru mereka memperkenalkan Zenius Live, sebuah fitur yang bisa dimanfaatkan oleh para siswa belajar secara mandiri.

Sederhannya Zenius live ini merupakan kelas online yang di dalamnya ada pengajar dari Zenius mengajar secara langsung. Kelas ini dijadwalkan dari Senin sampai Jum’at dengan dua kali sesi sehari. Sesi pertama ada materi yang disampaikan oleh pengajar dari Zenius, dan sesi kedua adalah sesi membahas pertanyaan yang paling banyak ditanyakan.

Kemudian ada juga Kelase, solusinya pada akhirnya bisa jadi jalan keluar bagi mereka yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

Tentunya dengan banyak provinsi di Indonesia yang mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah pengguna dan trafik kunjungan di banyak startup pendidikan membeludak, ini bisa jadi momen yang tepat bagi startup pendidikan untuk mengevaluasi kualitas layanan mereka, sambil terus memberikan yang terbaik bagi pendidikan Indonesia.

Selanjutnya, berbicara mengenai pendidikan jarak jauh, infrastruktur Indonesia sebenarnya sudah cukup siap. Terlebih provinsi yang memberlakukan kebijakan belajar jarak jauh sudah hampir seluruhnya dijangkau oleh konektivitas yang memadai. Permasalahan kuota, sinyal, dan keberadaan perangkat teknologi tentu jadi permasalahan yang cukup minor. Ibarat kata bagi siapa pun yang mau berusaha selalu ada jalan.

Masalah besar yang timbul dari kebijakan belajar dari rumah justru lahir dari pemahaman mengenai konsep “belajar jarak jauh” itu sendiri. Karena banyak yang memahami bahwa belajar jarak jauh sama dengan distribusi tugas. Kondisi yang sudah dikeluhkan oleh banyak murid dan orang tua.

Belajar jarak jauh bisa dilakukan dengan banyak bentuk. Pertama pembelajaran langsung atau live menggunakan teknologi livestream. Bisa menggunakan layanan conference call seperti Hangout, Zoom, Skype, atau YouTube Live. Cara ini bisa ditempuh untuk menjaga murid tetap terjaga di dalam rumah, sekaligus tetap memiliki waktu khusus untuk belajar. Namun sayangnya tantangan untuk penerapan pembelajaran ini cukup banyak. Yang cukup jamak adalah kuota dan kualitas sinyal, juga penguasaan teknologi.

Alternatifnya pembelajaran on demand. Jadi sekolah dan guru menyusun silabus dan materi yang diunggah online lengkap dengan sumber daya pendukungnya. Kemudian bisa ditentukan apakah materi dibuka berdasarkan jadwal atau langsung dibuka semuanya atau menerapkan model self-paced learning. Metode ini bisa jadi solusi cukup efektif jika guru dan orang tua aktif melakukan kontrol terhadap perkembangan belajar anak.

Solusi lainnya, yang paling gampang dari semua, adalah memanfaatkan teknologi media sosial. Semacam WhatsaApp, Telegram, atau Facebook. Guru bisa menjelaskan materi melalui pesan teks yang dilengkapi dengan voice note, video, tangkapan layar, dan sebagainya. Solusi ini relatif cukup mudah dilakukan dalam kondisi susah belajar teknologi baru.

Teknologi adalah alat, sistem jadi penggerak

Pendidikan Indonesia saat ini sangat tergantung pada teknologi untuk keberlangsungan proses belajar mengajar. Kebijakan dua minggu (untuk sementara dan kemungkinan bisa diperpanjang) belajar di rumah memaksa menjadikan teknologi sebagai tulang punggung. Tapi, teknologi pada dasarnya adalah alat, yang lebih penting dari semua itu tetaplah sistem dan konten pembelajaran.

Untuk itu semua agar proses belajar tetap berjalan semestinya dan tidak terganggu karena prosesnya dipindahkan di rumah, yang perlu diperhatikan tidak hanya teknologi, tetapi sistem dan konten di dalamnya. Termasuk dalam bagian sistem adalah sekolah, guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Menumbuhkan kesadaran itu tetap belajar meski tidak diawasi langsung oleh guru, meski melalui jarak jauh.

Saya pribadi percaya bahwa jika kondisi saat ini digunakan untuk sekaligus mengevaluasi dan menguji teknologi, sistem, dan konten pendidikan yang ada. Setelah ini selesai pendidikan Indonesia tidak hanya kembali sedia kala, tetapi juga mengalami perbaikan dan evolusi, menjadi lebih matang, menjadi lebih siap dengan perubahan.

update: penambahan informasi mengenai Zenius Live

Produk Digital Bisa Jadi Pendukung Ekonomi Syariah di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah memiliki master plan ekonomi syariah 2019-2024. Di dalamnya terdapat gambaran, tantangan, peluang, dan hal lain pendukung pertumbuhan perekonomian syariah. Yang menarik, ekonomi digital dan produk syariah digital masuk dalam kategori yang berpeluang merangsang pertumbuhan.

Pada 2019 silam, Cambridge Institute of Islamic Finance dalam laporan bertajuk Global Islamic Finance Report (GIFR) 2019 menempatkan Indonesia di posisi teratas dalam hal kepemimpinan dan potensinya dalam perbankan dan keuangan islam global. Mengalahkan dominasi Malaysia sejak tahun 2011.

Di laporan State of Global Islamic Economy Report 2019/2020, Indonesia berada di posisi 5 (skor 49) dari total 73 negara. Penilaian laporan ini dihitung dari sejumlah sektor pendukung ekonomi syariah, seperti keuangan syariah, makanan halal, wisata ramah muslim, fesyen, media dan rekreasi, hingga farmasi dan kosmetik.

Keseriusan pemerintah Indonesia juga ditandai dengan adanya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan program-program yang dijalankannya. Lembaga ini ditugasi untuk menjadi katalisator dalam upaya mempercepat, memperluas dan mengembangkan ekonomi syariah.

Posisi digital di ekonomi syariah

Dalam dokumen master plan ekonomi syariah yang dikeluarkan pemerintah industri digital diposisikan sebagai sesuatu yang bisa memberikan dampak positif. E-commerce misalnya, bisa dinilai menjadi satu hal yang mengakselerasi pertumbuhan UKM syariah, baik itu untuk produk halal, wisata halal, fesyen muslim, dan semacamnya.

Termasuk juga produk keuangan syariah, dalam hal ini produk/layanan teknologi finansial. Baik itu produk pinjaman, pembiayaan, atau lainnya.

Fintech syariah di Indonesia menyimpan potensi sendiri di Indonesia. Tentu tidak hanya karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, tetapi sistem atau nilai-nilai yang ditawarkan cukup banyak diminati masyarakat Indonesia.

Berkaca pada produk finansial syariah yang lebih dulu hadir produk syariah bisa diposisikan sebagai pilihan lain dari produk-produk yang ada. Masyarakat bisa dengan bebas menimbang, memperhatikan, dan memilih produk yang dirasa cocok dan sesuai. Produk perbankan misalnya, tidak sedikit yang memilih produk perbankan syariah karena akad, perhitungan, dan sistem yang ada di dalamnya.

Industri fintech dalam lima tahun ke belakang memang terus mengalami pertumbuhan. Selain ditandai dengan banyaknya masyarakat yang mulai akrab dengan layanannya pertumbuhan ini juga ditandai dengan berbagai macam bentuk produk dan layanan yang hadir. Kini tak hanya soal pinjaman dan investasi, tetapi juga merambah sistem pembayaran, e-money, POS system, dan lainnya.

Di Indonesia sendiri sudah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). Berdiri sejak tahun 2017 asosiasi ini terdiri dari kalangan startup, institusi, akademisi, dan pakar yang memiliki tujuan mendorong pertumbuhan teknologi keuangan syariah.

Di samping itu produk digital lainnya juga mulai muncul dan semakin siap menggarap peluang. Sebut saja industri travel umroh digital, industri makanan halal, layanan pembayaran, hingga produk gaya hidup. Tercatat beberapa nama yang mulai menghadirkan layanan produk atau layanan syariah antara lain Qazwa, Waqara, Investree, LinkAja, Akulaku, Alami, Duha Syariah, Bsalam, Syarfi, GoHalalGo, Umra, Hijup, PergiUmroh, Hijabenka, dan lainnya.

Langkah pemerintah

Ada tiga langkah quick wins yang disusun pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital, khususnya dalam sumbangsihnya dalam ekonomi digital. Yang pertama adalah mengembangkan online marketplace dan sistem pembayaran halal. Dalam hal ini berupaya untuk mengembangkan marketplace yang secara spesifik menjual produk baik itu barang maupun jasa halal, lengkap dengan transaksi menggunakan sistem pembayaran halal.

Yang kedua, menyediakan panduan usaha digital dan panduan kepatuhan syariah yang da[at diakases oleh publik. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi sebuah produk sekaligus mendorong pengusaha yang ingin mengembangkan produk atau jasa yang mengikuti nilai-nilai syariah.

Yang terakhir adalah meningkatkan literasi digital terkait dengan industri halal dan halal value chain bagi pelaku ekonomi syariah melalui beberapa kegiatan.

Jika dilihat dari segi peluang bisnis Ini bisa jadi waktu yang tepat bagi startup atau perusahaan teknologi untuk masuk ke pasar syariah dan mengisi peluang yang sudah mulai bermunculan. Industri yang semakin matang, masyarakat mulai terbiasa dengan produk keuangan digital, dan dukungan komunitas atau asosiasi bisa jadi kendaraan untuk bersama-sama mengembangkan industri.