DStour #63: Memanfaatkan Ruang Terbatas di Kantor Akseleran

Meskipun memiliki ruangan kantor dengan luasan terbatas, kantor pusat Akseleran mampu mengakomodasi kebutuhan kerja yang dilengkapi fasilitas pendukung untuk pegawai. Kuncinya adalah menempatkan tim yang relevan dalam satu area dan memanfaatkan semua ruangan untuk bekerja.

Dipandu CEO Akseleran Ivan Tambunan, berikut liputan #DStour DailySocial selengkapnya.

KTA Online Julo Expands to Ambon, Gorontalo, and Tarakan

The Unsecured loans service organizer, Julo, is officially expanding to Ambon, Gorontalo, and Tarakan. Those cities are part of Julo’s plan to penetrate all over Indonesia.

“We start from big cities, it’s where the largest internet penetration, however, Julo will extend throughout Indonesia,” Julo’s Head of Product, Kenneth Kou said.

Currently, Julo is now accessible in some cities in Java, including Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Malang, and Yogyakarta. In addition, it also available in Medan, Deli Serang, Riau Islands, East Borneo, Manado, Bali, Gorontalo, Tarakan, and Ambon.

Julo representative said on this expansion, aside to facilitate more borrowers, it also expected to support OJK (Financial Service Authority) target for financial inclusion, particularly outside Java.

Under PT Julo Teknologi Indonesia, Julo has listed in OJK’s official fintech provider. They’re also supported by East Ventures, Skystar Capital, Convergence Ventures, and some angel investors.

Julo is a service that offers loan without collateral (KTA) starts from Rp500,000 to Rp5,000,000 with 3-4% interest.

As an online KTA service, Julo offers some other loan products, such as Julo Cicil as a loan product with limit ranging from Rp2,000,000 up to Rp8,000,000 with due date around 3 to 6 months, and 4% interest per month. There’s also Julo Mini, an unsecured loan product up to Rp1,000,000 and 10% interest per month.

–
Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

Application Information Will Show Up Here

Layanan KTA Online Julo Ekspansi Ke Ambon, Gorontalo dan Tarakan

Perusahaan penyedia layanan KTA (Kredit Tanpa Agunan) online Julo telah resmi memperluas jangkauan layanannya. Wilayah baru tersebut meliputi Kota Ambon, Gorontalo, dan Tarakan. Tiga kota baru ini menjadi salah satu bagian dari rencana Julo untuk bisa hadir merata ke seluruh Indonesia.

“Kami mulai dengan kota-kota besar karena penetrasi internet di kota besar jauh lebih tinggi, namun ke depannya Julo juga akan menjangkau Indonesia secara keseluruhan,” terang Head of Product Julo Kenneth Kou.

Sejauh ini layanan pinjaman Julo sudah bisa diakses di beberapa kota di Indonesia. Untuk pulau Jawa, Julo sudah hadir di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Malang, dan Yogyakarta. Sementara untuk wilayah di luar pulau Jawa Julo sudah hadir di Medan, Deli Serang, Kepulauan Riau, Kalimantan TImur, Manado, Bali, Gorontalo, Tarakan dan Ambon.

Disampaikan pihak Julo, ekspansi mereka kali ini selain berupaya untuk bisa membantu lebih banyak peminjam di berbagai kota, juga diharapkan bisa mendukung target Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk peningkatan inklusi keuangan terutama di luar pulau Jawa.

Julo di bawah naungan PT Julo Teknologi Indonesia sudah masuk dalam daftar penyelenggara teknologi finansial resmi milik OJK. Julo juga didukung sejumlah investor seperti East Ventures, Skystar Capital, Convergence Ventures, dan sejumlah angel investor.

Julo merupakan layanan yang menawarkan pinjaman tanpa agunan dengan limit mulai dari Rp500.000 hingga Rp5.000.000. Bunga yang ditawarkan berkisar 3-4%.

Sebagai sebuah layanan KTA online, Julo juga menawarkan beberapa produk pinjaman lain, seperti Julo Cicil yang merupakan produk pinjaman dengan batas Rp2.000.000 hingga Rp8.000.000 dengan durasi pengembalian mulai dari 3 sampai dengan 6 bulan dan bunga 4% per bulan. Ada juga Julo Mini, produk pinjaman tanpa agunan dengan maksimal pinjaman Rp1.000.000 dengan bunga mencapai 10% per bulan.

Application Information Will Show Up Here

Tokopedia Is Now Provide Virtual Credit Card “Ovo PayLater”

Tokopedia is to broaden partnership with Ovo in improving services by releasing Ovo PayLater, virtual credit card for Tokopedia transaction.

In DailySocial observation, since first established in early January 2768019, it hasn’t reached all users. Tokopedia has nothing to say regarding this issue.

In its website, Ovo PayLater is described as a new payment method in a form of credit limit to pay for transaction on Tokopedia app or website. The credit limit provided by fintech lending startup, Taralite.

However, it is not to be used for credit installment, credit card bill, gift card, e-money, donation, alms, mutual funds, and gold. In order to use this facility users need to upload ID Card and take a selfie with it. The result will be in 1×24 hrs.

In case the submission approved, users will get credit limit and it’s available for minimum transaction of Rp10 thousand. There is 5% administration fee for every transaction using Ovo PayLater.

It will be collected on the 27th every month. Users can choose for partial or full payment. This concept is familiar with credit card transaction in general. There will be 0,1% interest per day past the due date.

Ovo PayLater is currently available for Tokopedia users in Jabodetabek, Bandung, and Surabaya for minimum 4 months registered account.

Taralite, before Ovo PayLater, also partnered up with tech company, such as Tokopedia, Lazada, Doku, Hacktiv8, and Jurnal. However, this service intends to be used for productive business development.

Previously, Ovo’s CPO, Albert Lucius has declared to broaden financial services, from insurance, online installment without credit card, and online loan. All those will be introduced in parallel in 2019’s first quarter.

In other words, Ovo has announced two partnerships, with Taralite for online installment without credit card, and Do-It for online loan.

–
Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

Application Information Will Show Up Here

Tahun Ini AFPI Ingin Benahi “Code of Conduct” Penyelenggaraan P2P Lending

Setelah resmi ditunjuk sebagai asosiasi yang mewadahi penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (p2p lending) oleh OJK, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) saat ini tengah bersiap untuk melancarkan lima hal yang menjadi fokus utama. Hal pertama yang menjadi perhatian dari AFPI adalah persoalan Code of Conduct untuk anggota dan penyelenggara p2p lending pada khususnya.

Kepada DailySocial Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi menyebutkan, nantinya akan ada standardisasi yang tertata terkait dengan cara penagihan, pricing dan disclosure information. Dengan demikian AFPI sebagai mitra resmi OJK bisa mengawasi dan menegur jika adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota.

“Sebenarnya selama ini Code of Conduct sudah ada, hanya enforcement-nya tidak berjalan dengan efektif karena memang belum ada asosiasi yang ditunjuk secara resmi oleh OJK untuk menjalankan Code of Conduct,” kata Adrian.

Selain Code of Conduct, selama tahun 2019 ini, AFPI juga mulai fokus untuk memberikan edukasi bukan hanya kepada masyarakat umum tapi juga media hingga pemangku kebijakan. AFPI ingin memastikan informasi yang tersebar adalah akurat dan relevan, bahwa p2p lending saat ini sudah banyak membantu bukan hanya UKM tapi juga sektor pendidikan, kelautan hingga perikanan.

Sertifikasi resmi dari OJK

Hal lainnya yang bakal menjadi fokus dari AFPI di tahun 2019 ini adalah persoalan sertifikasi atau pemberian izin resmi dari OJK terhadap anggotanya. AFPI menginfokan dalam kuartal pertama 2019 bakal ada beberapa penyelenggara p2p lending yang akan mengantongi izin resmi dari OJK.

“Sebagai mitra saya melihat harusnya OJK sudah lebih mudah dan lebih nyaman untuk memberikan izin resmi kepada anggota AFPI. Hal tersebut yang juga menjadi prioritas dari AFPI,” kata Adrian

Secara keseluruhan saat ini anggota yang masuk ke dalam AFPI sudah berjumlah sekitar 99 institusi. AFPI mencatat ada sekitar 50-60% dari jumlah anggota yang menyasar kepada consumer. Nantinya AFPI akan membagi kategori tersebut secara terpisah, terutama penyelenggara yang masuk dalam kategori fintech lending productive, UKM, consumer hingga syariah.

“Untuk syariah sendiri AFPI mencatat akan ada beberapa anggota baru yang fokus kepada fintech syariah tahun ini. Dengan demikian diharapkan fintech syariah akan semakin bertambah lagi jumlahnya,” kata Adrian.

Sementara itu terkait dengan rencana AFPI dan OJK untuk membangun Pusat Data Fintech Lending, Adrian menegaskan saat ini hal tersebut masih menjadi perhatian dari AFPI. Berdasarkan informasi transaksi yang dibagikan oleh anggota, diharapkan AFPI bisa meminimalisir terjadinya over leverage dari sisi pengguna yang melakukan lebih dari satu pinjaman online.

Lalu, anggota AFPI dapat mengakses pusat data tersebut untuk mengecek apakah calon peminjam bersangkutan terindikasi fraud, gagal bayar, atau sedang meminjam di lebih dari satu perusahaan.

“Saat ini kami mencatat semua anggota AFPI secara keseluruhan total aset atau loan yang sudah difasilitasi total per Desember 2018 kurang lebih sekitar Rp22 triliun. Dari sisi NPL angkanya juga cukup terjaga yaitu berada di angka 1,4%,” kata Adrian.

Tokopedia Mulai Gulirkan Kartu Kredit Virtual “Ovo PayLater”

Tokopedia semakin memperluas kemitraannya dengan Ovo untuk meningkatkan pelayanan kepada para penggunanya dengan merilis Ovo PayLater, kartu kredit virtual untuk pembayaran transaksi di Tokopedia.

Menurut pantauan DailySocial, sejak pertama kali dirilis di awal Januari 2019, belum seluruh pengguna menerima fasilitas tersebut. Pihak Tokopedia pun belum bersedia memberikan pernyataan resmi terkait hal ini.

Melihat dari penjelasan di situsnya, Ovo PayLater adalah metode pembayaran terbaru dalam bentu kredit limit untuk membayar transaksi di situs atau aplikasi Tokopedia saja. Kredit limit yang disediakan Ovo PayLater ini berasal dari Taralite, startup fintech lending.

Hanya saja, kredit limit ini tidak bisa digunakan untuk pembayaran angsuran kredit, tagihan kartu kredit, gift card, e-money, donasi, zakat, reksa dana dan emas. Untuk mengajukan fasilitas ini, pengguna cukup melakukan verifikasi dengan mengunggah KTP dan swafoto dengan KTP. Hasil pengajuan akan diberitahu dalam 1×24 jam.

Begitu pengajuan diterima, pengguna akan mendapat kredit limit dan menggunakannya untuk minimum transaksi sebesar Rp10 ribu. Ada biaya layanan sebesar 5% untuk pengguna setiap kali transaksi pakai Ovo PayLater.

Penagihan akan diajukan setiap tanggal 27 setiap bulannya. Pengguna dapat memilih mau bayar penuh atau sebagian. Konsep ini sangat familiar ketika bertransaksi dengan kartu kredit pada umumnya. Jika ada keterlambatan pembayaran, maka pengguna dikenakan bunga 0,1% per hari.

Ovo PayLater untuk sementara baru bisa dinikmati oleh pengguna Tokopedia yang berdomisili di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya dengan minimal umur akun empat bulan.

Taralite sendiri, sebelum menjadi mitra untuk Ovo PayLater, juga bermitra dengan perusahaan teknologi seperti Tokopedia, Lazada, Doku, Hacktiv8, dan Jurnal. Namun layanan yang disediakan ini lebih diarahkan untuk pengembangan usaha produktif.

Dalam kesempatan sebelumnya, CPO Ovo Albert Lucius sudah menjelaskan tahun ini Ovo akan perluas layanan finansial, mulai dari asuransi, cicilan online tanpa kartu kredit, dan pinjaman online. Seluruh layanan ini akan hadir secara paralel di kuartal pertama tahun 2019.

Dengan kata lain, sudah ada dua kemitraan yang sudah diumumkan Ovo yakni dengan Taralite untuk cicilan online tanpa kartu kredit, dan Do-It untuk pinjaman online.

Application Information Will Show Up Here

Finmas, Layanan P2P Lending dari Sinar Mas Group dan Oriente Resmikan Kehadiran

Finmas (PT Oriente Mas Sejahtera), perusahaan p2p lending patungan dari Sinar Mas Group dan Oriente, hari ini (14/2) meresmikan kehadiran setelah setahun soft-launch dan mengantongi surat tanda terdaftar dari OJK.

Presiden Direktur Finmas Peter Lydian mengatakan, pihaknya akan terus berinovasi memberikan produk keuangan yang dibutuhkan nasabah underserved di Indonesia. Selama ini, Finmas baru menyediakan produk cicilan dan pinjaman yang lebih mengarah untuk kredit konsumtif.

Dalam waktu dekat, perusahaan akan segera merilis produk modal kerja yang sifatnya lebih produktif. Menurutnya, produk tersebut sudah dalam tahap persiapan akhir sebelum akhirnya resmi meluncur.

“Dalam platform Finmas ada produk pinjaman dan cicilan, mau ada modal kerja. Kami tidak akan berhenti di sini, ke depannya akan ada banyak produk yang kami siapkan untuk orang Indonesia yang underserved,” kata Peter, Kamis (14/2).

Setelah modal kerja, dalam rencana jangka panjang, perusahaan secara bertahap akan merilis produk lainnya seperti credit line dan pinjaman mikro. Sampai akhirnya menjadikan Finmas sebagai marketplace untuk layanan finansial. Rencana tersebut sejalan dengan ambisinya yang ingin memosisikan sebagai perusahaan teknologi yang memiliki berbagai produk finansial dan inovasi lain ke depannya.

“Kami ini basisnya perusahaan teknologi dan memanfaatkan teknologi yang membuat proses-proses dalam institusi finansial jadi lebih efisien. Yang membedakan institusi zaman dulu dengan sekarang apa? Jelas dari sisi teknologinya.”

Kehadiran Oriente sebagai pemegang saham mayoritas 85% di Finmas akan menjadi fondasi yang kuat untuk menunjang sistem back-end dan teknologinya. Pengalaman matang Sinar Mas di bidang industri keuangan akan sangat terbantu untuk sisi manajemen risikonya.

Masih tertutup

Presiden Direktur Finmas Peter Lydian / DailySocial

Peter enggan merinci kinerja perusahaan selama setahun berdiri, baik dari jumlah peminjam yang terfasilitasi, nominalnya, hingga pemberi pinjamannya. Dia juga tidak merinci bagaimana proses pendaftaran apabila ada yang tertarik menjadi pemberi pinjaman.

“Nanti akan kita share semua data resminya. Untuk pemberi pinjaman juga sama, nanti ya. Tapi kita akan sasar investor dari kalangan individu maupun institusi. Tapi hanya ingin ke investor yang sudah paham dengan risikonya.”

Produk pinjaman dan cicilan yang disediakan Finmas dapat dipinjam mulai dari Rp500 ribu sampai Rp1 juta. Tenor selama 14 hari sampai 6 bulan dan bunga 0,34% per hari atau 9,95% per bulan. Setelah mengisi proses pendaftaran dan selesai verifikasi, dana akan ditransfer segera ke rekening pengguna dalam kurun waktu 24 jam.

Meski Peter juga tidak menyebut target bisnis pada tahun ini, yang pasti pihaknya ingin menunjang realisasi target tersebut dengan merekrut lebih banyak talenta di berbagai bidang pekerjaan. Dia berambisi Finmas dapat merekrut hingga 1.000 talenta, melengkapi 350 orang yang ada saat ini.

Aplikasi Finmas sudah diunduh lebih dari 500 ribu kali di Google Play dan belum tersedia untuk versi iOS.

Application Information Will Show Up Here

Satgas Waspada Investasi Kembali Blokir 231 Entitas P2P Lending Ilegal

Satgas Waspada Investasi kembali memblokir 231 entitas aplikasi fintech p2p lending ilegal di awal tahun ini. Bila ditotal, ada 635 entitas yang telah diblokir oleh Satgas Waspada Investasi sejak 2018.

Tak hanya dari lokal, mayoritas mereka datang dari Tiongkok, Rusia, dan Korea; bahkan ada yang tidak terdeteksi lokasi servernya. Kebanyakan bergerak di segmen kredit konsumtif.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan, semakin banyaknya pelaku yang nakal ini membuat pihaknya harus lebih cepat melakukan pencegahan dan penanganan yang lebih tegas.

Beberapa upaya yang dilakukan adalah mengumumkan identitas p2p lending ilegal kepada masyarakat; mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Kominfo; memutus akses keuangan dengan mengimbau perbankan untuk menolak pembukaan rekening atau existing tanpa rekomendasi OJK.

Selain itu satgas juga meminta Bank Indonesia untuk melarang fintech payment system memfasilitasi p2p lending ilegal; menyampaikan laporan informasi kepadaBareskrim untuk proses penegakan hukum; meningkatkan peran AFPI untuk penanganan.

“Yang terpenting adalah mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk tidak menggunakan fintech ilegal, sebab kunci utamanya di situ,” terang Tongam, Rabu (13/2).

Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi gerak pemain ilegal untuk mengambil keuntungan dengan yang tidak baik. Pasalnya, membuat aplikasi dan merilisnya ke Google Play itu cukup mudah. Ketika sudah diblokir, mereka kembali membuat aplikasi dengan nama yang mirip-mirip.

Mereka juga melakukan berbagai modus untuk mengelabui masyarakat agar menggunakan layanannya, seperti proses pencairan cepat dengan mengunggah KTP. Namun di balik kemudahan tersebut, aplikasi ilegal ini menjebak dengan bunga dan denda tinggi. Apabila tidak dipenuhi, tidak segan-segan melakukan penagihan yang tidak beretika.

“Ada salah satu kasus yang pernah kita publikasi di Bareskrim, ada tiga tersangka yang ditangkap karena kasus intimidasi penagihan. Ini akan terus berlanjut.”

Edukasi masyarakat

Sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen secara berkelanjutan, Satgas Waspada Investasi memberikan sejumlah tips kepada masyarakat yang ingin melakukan pinjaman. Pertama pinjam pada layanan yang sudah terdaftar di OJK; kemudian pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan; pinjam untuk kepentingan yang produktif; dan pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan risikonya.

Informasi mengenai daftar entitas yang terdaftar atau memiliki izin dari OJK dapat dilihat lewat situs resmi OJK yang rutin diperbarui.

Sejauh ini ada 99 perusahaan p2p lending yang telah terdaftar dan berizin OJK. Adapun perusahaan yang sedang mengajukan izin, diungkapkan ada sekitar 25 perusahaan yang sudah mengajukan dokumennya.

Hanya saja, OJK masih menunggu AFPI untuk membuat kelas pelatihan selama sehari penuh yang wajib diikuti direksi dan komisaris sebagai salah satu persyaratan mengajukan izin usaha.

“Kami masih menunggu kesiapan dari AFPI untuk kelas pelatihan itu. Nanti ada bukti sertifikat yang harus ditunjukkan ke OJK bahwa mereka telah mengikuti kelasnya. Katanya awal Maret bakal ada, kalau diundur tentu kami akan fair untuk proses dokumen yang sudah ada dulu,” ucap Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi.

Akseleran Kantongi Dana Segar Baru 35 Miliar Rupiah, Fokus Kejar Izin Resmi dari OJK

Platform P2P lending Akseleran menyebutkan telah mendapatkan dana segar senilai $2,5 juta atau sekitar Rp 35 miliar dari bank dan sejumlah perusahaan modal ventura asing dan lokal. Dalam acara temu media hari ini (07/02), CEO Akseleran Ivan Tambunan menyebutkan, target awal perusahaan untuk putaran pendanaan Seri A ini adalah $7,5 juta atau sekitar Rp 105 miliar. Jika sesuai dengan rencana, keseluruhan penggalangan dana akan final pada bulan Maret atau April 2019.

Dengan dana tersebut, Akseleran berniat mengembangkan teknologi, terutama mempermudah penggunaan aplikasi (UI/UX), menambah jumlah tim, dan memperluas area layanan di Pulau Bali dan Sulawesi. Perusahaan juga berencana meluncurkan sejumlah produk baru.

Akseleran menyebutkan di awal tahun ini mereka telah bekerja sama dengan Tokopedia dan Bukalapak. Dengan menggandeng dua platform marketplace besar ini, perusahaan berharap bisa menambah jumlah penerima pinjaman tahun ini.

“Targetnya hingga akhir tahun 2019 Akseleran telah memiliki lebih dari 2000 penerima pinjaman. Saat ini kami telah mendapatkan sekitar 450 penerima pinjaman. Kami juga memiliki rencana untuk memperluas kolaborasi dengan [pihak] B2B untuk menambah jumlah penerima pinjaman,” kata Ivan.

Sepanjang tahun 2018 lalu, Akseleran menyalurkan total pinjaman Rp210 miliar. Hingga akhir tahun ini, Akseleran memiliki target menyalurkan dana senilai Rp 1,2 triliun.

“Kami juga telah mengalami peningkatan dari jumlah pemberi pinjaman hingga 56 ribu setelah sebelumnya pada tahun 2018 sebanyak 25 ribu. Kebanyakan berasal dari kalangan individu dan tiga instansi finansial [Indo Surya, Global Indo, dan Andalan],” kata Ivan.

Saat ini perusahaan telah memiliki empat produk pinjaman untuk bisnis, yaitu jaminan invoice (berkontribusi 85% terhadap total pinjaman), inventory financing, capital expenditure (capex), dan online merchant financing.

“Selama ini kita mencatat 75% adalah repeat transaction. Hal ini menunjukkan keseriusan pemberi pinjaman terhadap daftar penerima pinjaman yang bergabung dalam platform Akseleran,” kata Ivan

Finalisasi izin dan penambahan produk

Akseleran juga mulai menambah produk consumer loan yang dirilis ke publik sejak Januari lalu. Khusus di segmen ini, Akseleran ingin menggandeng mitra yang relevan. Di awal Akseleran menggandeng Best Finance.

“Kita juga memiliki rencana untuk meluncurkan employee loan. Meskipun masih dalam tahap persiapan, namun jika sudah siap dirilis layanan ini kami pastikan bisa berguna untuk pegawai berdasarkan rekomendasi langsung dari perusahaan,” kata Ivan.

Sebagai layanan P2P, Akseleran mengklaim mampu menekan nilai NPL menjadi 0,5%. Angka ini berhasil dicapai sesuai dengan komitmen yang hanya fokus kepada bisnis midsize, seperti minyak dan gas, ritel, dan konstruksi. Bisnis tersebut, menurut Ivan, bersifat pasti sesuai dengan kontrak yang telah didapatkan penerima pinjaman. Hal tersebut meyakinkan pemberi pinjaman untuk terus memberikan pinjaman melalui Akseleran.

Untuk memperkuat posisi sebagai platform P2P lending, Akseleran berharap bisa mengantongi izin OJK tahun ini. Proses tersebut membutuhkan waktu dan persiapan, termasuk proses seamless digital signature dan permintaan OJK agar fintech lending menyimpan uang di rekening perantara (escrow account) tidak lebih dari dua hari.

“Sesuai dengan regulatory sandbox dari OJK, kami pun berniat untuk bisa melengkapi semua permintaan dan persyaratan yang ada agar kemudian izin resmi bisa segera kami kantongi dari OJK tahun 2019 ini,” kata Ivan.

Application Information Will Show Up Here

OJK dan AFPI Segera Miliki “Pusat Data Fintech Lending”

OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berkolaborasi untuk merilis pusat data fintech lending (Pusdafil) sebagai upaya mengurangi tingkat penipuan. Pusdafil ini bekerja seperti layaknya SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)–dulunya bernama BI Checking.

Wakil Ketua AFPI Sunu Widyatmoko menjelaskan Pusdafil masih dalam proses pengembangan. Diprediksi prototipenya bisa segera dirilis pada tahun ini. Pada saat yang bersamaan, diharapkan seluruh perusahaan p2p lending yang sudah terdaftar di OJK dapat berpartisipasi dan memanfaatkan layanan tersebut.

“Secara konsep mirip SLIK tapi ini khusus fintech lending. Prototipe sederhana [Pusdafil] mestinya akan bisa [dirilis tahun ini]. Nanti kontrolnya ada di AFPI dan OJK,” terang Sunu kepada DailySocial.

Secara terpisah, dikutip dari Kontan, sistem kerja dari Pusdafil ini OJK akan menarik seluruh data terkait dengan transaksi dari semua penyelenggara fintech terdaftar. Kemudian, OJK akan mengolah data tersebut dan menginformasikan ke AFPI melalui sebuah wadah sistem informasi.

Lalu, anggota AFPI dapat mengakses pusat data tersebut untuk mengecek apakah calon peminjam bersangkutan terindikasi fraud, gagal bayar, atau sedang meminjam di lebih dari satu perusahaan.

Dukungan Pusdafil untuk perusahaan lending

Sunu melanjutkan, ada tiga hal utama dalam manajemen risiko penyaluran pinjaman yang bisa didukung oleh Pusdafil. Pertama, indikasi penipuan (fraud). Fraud yang dimaksud adalah transaksi pinjaman yang belum terjadi. Akan tetapi ada upaya pengajuan dengan menggunakan KTP yang terbukti tidak terdaftar di Ditjen Dukcapil.

Penyelenggara lending dapat mengecek lewat Pusdafil apakah calon peminjam tersebut pernah melakukan fraud atau tidak. Calon yang terindikasi fraud tidak akan diberi pinjaman.

“Bagaimana kita mengumpulkan informasi yang ada dari semua platform untuk menghindari adanya orang yang mencoba berhbohong dan upaya penipuan, sebab fraud menjadi masalah yang relatif tinggi,” sebut Sunu.

Kedua, daftar hitam peminjam yang memuat orang-orang tidak membayar pinjamannya lebih dari 90 hari. Meskipun begitu, peminjam bisa keluar dari daftar tersebut apabila melunasi hutangnya.

Ketiga, memeriksa peminjam yang meminjam di lebih dari satu perusahaan fintech lending. Data tersebut bakal menjadi pertimbangan bagi suatu perusahaan untuk meloloskan pengajuan pinjaman orang tersebut. Peminjam yang meminjam di lebih dari satu perusahaan dapat meningkatkan risiko penyaluran pinjaman.