Hegemoni GoPay-Ovo dan Potensi Duopoli Pembayaran Digital di Indonesia

Kondisi pasar pembayaran digital di Indonesia semakin terlihat bentuknya. Kita bisa lihat dari banyaknya papan promosi dari tiap aplikasi pembayaran digital di pusat-pusat perbelanjaan yang gambarnya sudah itu-itu saja. Hampir bisa dipastikan papan diskon GoPay dan Ovo ada di sana menghiasi wajah gerai tersebut.

Memang kedua entitas itulah yang punya riwayat rajin “bakar uang” dengan menerbitkan diskon-diskon atraktif di berbagai tempat. Di mana ada Ovo, di sana ada GoPay. Meski tak bisa dikesampingkan juga di luar dua jenama itu ada pemain lain seperti Dana atau LinkAja, namun merujuk dari sejumlah riset, keduanya masih sulit menandingi keperkasaan GoPay dan Ovo.

Cerita dari sejumlah kawan yang bekerja di berbagai daerah jadi sekelumit contoh hegemoni GoPay dan Ovo di Indonesia. Seorang kawan di Pekanbaru, Riau, misalnya, bercerita bagaimana popularitas GoFood di sana mendorong orang-orang menggunakan GoPay, sementara Ovo jadi pilihan warga ketika mereka berbelanja di gerai Matahari.

Seorang kolega yang bermukim di Rembang, Jawa Tengah, menuturkan keberadaan Grab sebagai satu-satunya layanan ride hailing di sana efektif mendorong Ovo sebagai digital payment, baik untuk transportasi maupun pengantaran makanan, GrabFood. Sementara penerimaan GoPay masih terbatas di gerai-gerai Alfamart.

Riset Alvara yang dipublikasikan pada 9 Juli 2019 memvalidasi cerita-cerita di atas. GoPay dipilih mayoritas responden dengan skor 67,9 persen, disusul oleh Ovo sebesar 33,8 persen. Sementara temuan DSResearch dalam Fintech Report 2018 menunjukkan GoPay dipakai oleh 79,3 persen responden, disusul oleh Ovo yang dipilih 58,42 persen responden. Teranyar, dalam survei lembaga riset berbasis aplikasi Snapcart yang dipublikasikan pada 15 Juli 2019, giliran Ovo yang disebut menguasai pasar. Perusahaan pembayaran digital milik Lippo itu dipakai 58 persen total responden, disusul oleh GoPay  sebanyak 23 persen.

Ketiga riset ini menjustifikasi bahwa saat ini GoPay dan Ovo merupakan pemain paling dominan dalam pasar pembayaran digital. Paduan antara ekosistem layanan yang dibangun kedua pihak, diskon yang menggiurkan, hingga agresivitas menggandeng mitra merchant, membuat GoPay dan Ovo merajai bisnis ini. Jika kondisi demikian terus berlanjut, maka pasar pembayaran digital di Indonesia akan mengalami sistem duopoli.

Lalu apakah keperkasaan Gopay dan Ovo sebagai alat pembayaran digital tak akan terbendung di masa depan? Jawabannya belum tentu.

Duopoli di Tiongkok

Kita bisa sedikit menyingkap potensi duopoli GoPay-Ovo ini dengan menengok riwayat persaingan pembayaran digital di Tiongkok antara AliPay milik Alibaba dan WeChat Pay milik Tencent. Pada 2004, Alibaba menciptakan Alipay untuk memecahkan isu kepercayaan antara penjual dan pembeli di Taobao. Tak hanya alat pembayaran di marketplace, Alibaba kemudian mengadopsi kesuksesan AliPay ini ke jenis transaksi lain di luar Taobao sehingga menjadi alat pembayaran terpopuler di Tiongkok seperti sekarang.

Selama bertahun-tahun, Alipay otomatis nyaris tak memiliki pesaing, sampai akhirnya WeChat memperkenalkan fitur pembayaran WeChat Pay. Kondisinya saat itu WeChat merupakan aplikasi messenger terpopuler di Tiongkok. Integrasi sistem pembayaran itu sukses menjadikan WeChat sebagai super app, memudahkan pengguna melakukan hampir segala jenis transaksi lewat satu aplikasi. Terobosan teknologi  dan didukung basis pengguna yang masif mengantar WeChat ke peta persaingan teratas di Tiongkok.

Meski WeChat muncul jauh belakangan, pasar yang mereka kuasai langsung menempel ketat AliPay. Pada laporan keuangan Q4 2018, pangsa pasar AliPay sebesar 53,8 persen, sementara Wechat memiliki 38,9 persen. Besaran ini juga menasbihkan bahwa pasar pembayaran digital di Tiongkok bersifat duopoli.

Meski secara teknis ada lebih dari dua perusahaan pembayaran digital di Tiongkok, tak berlebihan mengatakan bahwa hanya AliPay dan WeChat Pay yang mengendalikan pasar di sana. Meski sulit, kondisi ini memaksa pemain lain memutar otak dalam berinovasi seperti halnya WeChat Pay saat berhasil merusak hegemoni tunggal AliPay.

Apa yang terjadi di Tiongkok itu berpotensi terulang di Indonesia. GoPay dapat dikatakan sukses memfasilitasi ekosistem layanan Gojek yang besar dengan pembayaran digital yang andal. GoRide dan GoFood adalah pendorong utama lakunya GoPay. Hasilnya, transaksi menggunakan GoPay sepanjang 2018 diklaim mencapai $6,3 miliar, penyumbang terbesar dari total transaksi Gojek senilai $9 miliar.

Modal serupa juga dikantongi Ovo yang dapat diakses melalui layanan Grab dan jaringan komersial Lippo Group. Dengan 60 juta pengguna saat ini, angka tersebut masih bisa bertambah signifikan setelah Ovo menjalin kerja sama dengan Tokopedia yang mempunyai hampir 80 juta pengguna aktif dan 4 juta penjual.

Namun, GoPay dan Ovo belum tentu tidak tersentuh sama sekali.

Belum tentu duopoli

Ada kemungkinan situasi persaingan di Tiongkok antara AliPay-WeChat Pay tak akan terulang di Indonesia. Menilik pemain lain seperti Dana dan LinkAja, modal dan strategi yang mereka miliki saat ini sama sekali tidak buruk. Dana bisa jadi contoh. Kerja sama strategis dengan Bukalapak mendekatkan mereka langsung ke 50 juta pengguna aktif bulanan dan 4 juta pelapak di sana. Untuk saat ini, Dana menyebut jumlah pengguna layanannya sudah mencapai 15 juta orang dengan 1,5 juta transaksi per hari. Mereka juga rajin menebar promo untuk merebut pengguna baru.

Sementara LinkAja sudah memiliki basis pengguna yang cukup besar sejak masih berwujud TCash. Fintech Report 2018 yang dipublikasi DSResearch mencatat TCash menjadi pilihan 55 persen dari 825 pengguna fintech e-money, hanya kalah dari GoPay dan Ovo. LinkAja mengklaim sudah mengantongi 26 juta pengguna sejak diperkenalkan ke publik pada 30 Juni lalu.

Menjadi alat pembayaran di moda transportasi umum seperti MRT, LRT, dan Commuter Line, serta opsi pembayaran di platform Gojek jadi dua rencana yang cukup strategis untuk mendongkrak jumlah pengguna LinkAja.

GoPay dan Ovo saat ini boleh berstatus sebagai dua kuda pacuan tercepat di arena. Diskon besar-besaran, kecepatan penetrasi ke daerah-daerah, serta ekosistem layanan yang luas merupakan atribut utama mereka dalam mendominasi pasar.

Namun, hal ini tak berarti dominasi GoPay dan Ovo akan bersifat absolut. Modal serta manuver dari Dana dan LinkAja cukup membuktikan bahwa persaingan masih jauh dari usai. Perlu diingat ruang persaingan dalam pasar pembayaran digital di Indonesia masih terbuka lebar. Laporan Morgan Stanley memprediksi jumlah transaksi pembayaran digital di Indonesia akan mencapai $50 miliar atau sekitar Rp700 triliun pada 2027 nanti. Sementara data Bank Indonesia menunjukkan jumlah transaksi yang terjadi sepanjang 2018 masih di kisaran Rp47 triliun.

Konsumen sesungguhnya menjadi pihak paling diuntungkan dalam kondisi pasar seperti ini. Kehadiran Dana, LinkAja, dan platform pembayaran digital lain akan memaksa GoPay dan Ovo sebagai pemimpin pasar untuk tetap berinovasi dan memberikan penawaran yang terbaik. Selama mereka dapat menawarkan layanan yang berkualitas ke konsumen, akan selalu ada kesempatan bagi platform lain untuk merusak duopoli GoPay dan Ovo.

LinkAja Partners with the Government of Banyuwangi

LinkAja is making another penetration to increase its user growth. It is an e-money product supported by some state-owned enterprises, partnered up with the Government of Banyuwangi for SME’s regional income payment. LinkAja as a payment method is expected to improve the quality of public services.

The partnership of LinkAja with the Government of Banyuwangi happened at the same time with the launch of Micro Credit Program (KPR) of State-owned Banks (Himbara) in Banyuwangi. From now on, Banyuwangi’s regional income can be paid through LiankAja.

To date, LinkAja has acquired 100 agents in Banyuwangi and will keep counting along with the plan to acquire local SMEs, such as stall owners, phone counters, and others.

“A partnership for payment digitization with the government of Banyuwangi is a real deal on our mission to provide financial service for everyone in order to increase financial inclusion and the work of  National Non-Cash Movement (GNNT),” LinkAja’s CEO, Danu Wicaksana.

He added, “We expect the strategic partnership can help the merchants to start the digital economy innovation to meet the Banyuwangi people needs and preference for shifting through e-money service in daily transaction.”

LinkAja targets 40 million users this year. In the effort to achieve the target, they’re preparing new plans, including a pilot project for some basic needs, such as train ticket, toll, remittance, and gas bill.


Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

Application Information Will Show Up Here

LinkAja Jalin Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

LinkAJa kembali melakukan penetrasi guna meningkatkan pertumbuhan penggunanya. Kali ini produk e-money yang didukung beberapa BUMN tersebut menggandeng Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk pembayaran pendapatan daerah dan juga pembayaran untuk merchant UKM. Masuknya LinkAJa sebagai salah satu metode pembayaran juga diharapkan mampu meningkatan kualitas pelayanan publik.

Peresmian kerja sama LinkAja dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bertepatan dengan acara penyaluran Kredit Usaha Kredit (KUR) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Kabupaten Banyuwangi. Dengan kerja sama ini pembayaran pendapatan daerah di Kabupaten Banyuwangi dan  pembayaran di merchant/UKM akan didukung LinkAja.

Sejauh ini LinkAJa sudah memiliki 100 agen pelayanan di Kabupaten Banyuwangi dan akan terus bertambah seiring dengan rencana untuk menggandeng UKM lokal seperti pedagang kelontong, outlet pulsa, dan semacamnya.

“Kerja sama digitalisasi pembayaran dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan bentuk nyata dari misi kami untuk memberikan akses layanan keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam rangka mendorong peningkatan inklusi keuangan dan suksesnya GNNT (Gerakan Nasional NonTunai),” terang CEO LinkAja Danu Wicaksana.

Lebih lanjut Danu mengatakan, “Kami harap kerja sama strategis ini dapat membantu mitra usaha untuk menerapkan inovasi ekonomi digital, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi masyarakat Banyuwangi untuk berpindah menggunakan layanan uang elektronik dalam bertransaksi sehari-hari.”

Tahun ini LinkAja menargetkan 40 juta pengguna. Dalam upaya memenuhi targetnya mereka sedang menyiapkan beberapa rencana, termasuk pilot project untuk sejumlah layanan dasar mulai dari kereta api, jalan tol, remitansi, hingga SPBU.

Application Information Will Show Up Here

Eksperimen Ovo Memanfaatkan Big Data untuk Mendorong Pertumbuhan

Pemanfaatan big data diharapkan membantu mempercepat bisnis, apalagi bagi perusahaan yang menganut paham data driven. Dengan alasan tersebut, sejak dua tahun terakhir Ovo mengembangkan sejumlah inovasi analitik data yang diharapkan membantu ekosistem mengadopsi digital dan pembayaran nontunai.

Salah satu proyek unggulan tim Ovo adalah vending machine SmartCube yang mulai tersedia di beberapa titik, khususnya properti Lippo Group, seperti Universitas Pelita Harapan dan Lippo Mall.

Chief Data Officer Ovo Vira Shanty kepada DailySocial mengungkapkan, SmartCube dibangun memanfaatkan analitik data yang diperoleh Ovo dari transaksi pembayaran konsumennya. Produk ini menjadi salah satu kanal untuk memahami lebih lanjut preferensi dan perilaku pengguna, termasuk segmentasi, kategori demografi, dan kebiasaan.

“Sudut pandangnya cukup luas, karena yang kita hadirkan tidak hanya memberikan pengalaman baru kepada pengguna Ovo, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh brand, agency, perusahaan FMCG, hingga vending machine operator,” kata Vira.

Data tersebut dianalisis lebih lanjut dengan membangun 360 degree customer profile. Hasil analisis tersebut dikembangkan demi pengalaman yang berbeda bagi masing-masing pengguna.

Selling dan sampling

Smart cube yang ditempatkan di kantor Ovo / DailySocial
SmartCube yang ditempatkan di kantor Ovo / DailySocial

Saat ini Ovo masih fokus ke ekosistem yang ada. Merchant yang telah bergabung di program SmartCube bisa mendapatkan insight dengan memanfaatkan penjualan produk (selling) dan sampling yang ditawarkan Ovo.

Untuk memudahkan monitoring, disediakan dashboard real time untuk melihat produk yang harus diisi ulang, produk yang paling disukai, dan yang kurang diminati. Data ini memungkinkan merchant mengganti produk yang sudah tidak relevan dan mendapatkan rekomendasi produk yang paling laku di pasaran.

Produk lain yang sedang dikembangkan Ovo adalah bagaimana teknologi SmartCube bisa langsung terkoneksi ke kampanye yang sedang berlangsung secara real time. Misalnya, untuk SmartCube yang ditempatkan di Lippo Mall Puri, pengguna yang bertransaksi bisa melihat iklan yang tampil di layar SmartCube berdasarkan preferensi pengguna tersebut. Dari sana merchant bisa memanfaatkan aksi lanjutan, apakah memberikan voucher untuk mengarahkan pengguna membeli produk di toko terdekat atau memberikan voucher atau potongan harga melalui aplikasi Ovo.

“Pada akhirnya kita ingin mendorong traffic baru kepada merchant melalui offline ke online dan sebaliknya. Yang bisa berguna untuk ekosistem internal dan eksternal Ovo hingga bisnis unit dari Ovo sendiri.”

Ovo menargetkan hingga akhir tahun 2019 bisa menempatkan sekitar 100 SmartCube di lokasi pilihan dan 1000 SmartCube hingga akhir tahun 2021.

“Banyak yang harus kita siapkan saat SmartCube siap untuk disebarkan, mulai dari kelancaran proses pembayaran memanfaatkan aplikasi Ovo, ketersediaan produk dari brand untuk pengisian di SmartCube hingga tampilan iklan dari layar yang tersedia di SmartCube tersebut. Edukasi hingga pembelajaran penggunaan SmartCube kepada pengguna juga kita perhatikan.”

Untuk memastikan data pengguna aman dan tidak tersebar ke pihak lain, Ovo mengklaim membangun teknologi SmartCube secara independen. Mereka hanya memberikan informasi berupa insight, rangkuman, dan agregasi ke pihak yang membutuhkan.

Melayani data secara end-to-end

Sejak bulan April 2017 lalu, tim Data Analytics Ovo sudah mempersiapkan peluncuran SmartCube sebagai proyek unggulan dalam hal inovasi komersial. Sebagai senjata utama, SmartCube diharapkan bisa terintegrasi ke solusi kampanye yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan eksternal dan sumberdaya milik Ovo sendiri.

“Dalam kurun waktu dua tahun ini kita sudah selesaikan road map kita. Fokus kita ke depan sudah ke arah benefit realisation jadi lebih ke arah bisnisnya. Apapun yang kita lihat sebelumnya dan yang kita lihat saat ini adalah lebih kepada sisi commercial benefit-nya.”

Dalam kesehariannnya, tim Data Analytics Ovo menjalankan operasionalnya secara hibrida, artinya mereka memegang sisi teknis dan bisnis. Dari sisi teknis, mereka melakukan fungsi end-to-end terkait data, mulai dari ide, pengembangan, riset, implementasi, pemasaran, dan penjualan. Implementasi bisnisnya adalah peluncuran produk seperti ini.

Tim Data Analytics Ovo saat ini sudah berjumlah 50 orang, yang terdiri dari solution data architect, data engineering, data scientist, business intelligence, business analytics solution dan data monetisation (sales dan marketing).

“Kami dari Ovo percaya data bisa membantu untuk menentukan keputusan yang terbaik belajar dari feedback dan informasi yang sebelumnya tidak diketahui. Kami meyakini big data bukan hanya membantu bisnis secara internal, namun juga mendorong ekosistem di luar. Karena besarnya transaksi yang masuk ke Ovo, dibantu juga dari ekosistem eksternal,” tutup Vira.

Application Information Will Show Up Here

Visa Gets Involved in Gojek’s Series F Funding

Visa today (7/17) announced to take part in Gojek’s series F funding. There’s no further information of the amount, both companies are to collaborate for non-cash payment options in Southeast Asia.

“We’re glad to have this partnership, Visa and Gojek shared the same vision. We (Visa and Gojek) wants to make your daily life easier by facilitating people to pay and be paid,” Visa’s Regional President APAC, Chris Clark.

Visa is to take more chances with Gopay for collaborations, including to expand coverage for unbankable and SMEs. It was also said by Go-Pay’s CEO, Aldi Haryopratomo. He wants to include Visa in adopting the developing payment platform for better reach throughout Southeast Asia.

Earlier in the same month, Siam Commercial Bank is said to participate in Gojek’s funding. The Series F round aims for $3 billion, participated also from JD, Tencent, Google, Astra International, Mitsubishi Corporation, Siam Commercial Bank, and Visa.

High-tension business competition

Another point of view to consider is about those competing in the super app game with the ambition to win the SEA market. Grab has announced a deal with Mastercard for strategic partnership in terms of payment last October. The first step is to launch a virtual credit card targeting Grab’s users in Southeast Asia.

In terms of Thailand’s digital market, Siam Commercial Bank prefers to invest in Gojek, while Kasirkornbank has participated in Grab’s fundraising. It’s getting more relevant when Yamaha Motor invests in Grab and Mitsubishi Motor to Gojek.

Super app has become a magnet that attracts companies to strive for winning the moment of tech consumer’s shifting trend with Gojek and Grab as the “vehicle” in the regional transition.


Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

Application Information Will Show Up Here

Visa Umumkan Keterlibatannya dalam Pendanaan Seri F Gojek

Hari ini (17/7) Visa mengumumkan telah terlibat dalam putaran pendanaan seri F yang tengah digalang Gojek. Tidak diinformasikan mengenai nominal yang diberikan, nantinya kedua perusahaan akan bekerja sama menyediakan opsi pembayaran non tunai bagi konsumen di Asia Tenggara.

“Kami sangat senang dengan kemitraan ini, karena Visa dan Gojek dapat berbagi tujuan bersama. Kami (Visa dan Gojek) ingin membuat kehidupan sehari-hari lebih nyaman dengan memudahkan orang untuk membayar dan dibayar,” ujar Regional President APAC Visa Chris Clark.

Nantinya Visa akan lebih banyak menggarap prospek bersama unit usaha Gopay, termasuk memperluas cakupan layanan untuk unbankable dan UKM. Hal tersebut turut disampaikan CEO Go-Pay Aldi Haryopratomo. Bersama Visa ia ingin membawa platform pembayaran yang dikembangkan agar lebih terjangkau di seluruh kawasan Asia Tenggara.

Sebelumnya, di bulan yang sama, Siam Commercial Bank juga disebutkan berpartisipasi dalam pendanaan Gojek. Pendanaan putaran Seri F kali ini, yang menargetkan dana hingga $3 miliar, setidaknya telah memperoleh partisipasi dari JD, Tencent, Google, Astra International, Mitsubishi Corporation, Siam Commercial Bank, dan Visa.

Persaingan bisnis yang semakin menarik

Sudut pandang lain yang juga layak disimak ialah mengenai persaingan bisnis para pendukung super app yang berambisi menguasai pasar Asia Tenggara. Sekitar bulan Oktober 2018 lalu, Grab mengumumkan deal bersama Mastercard untuk memulai kerja sama strategis di bidang pembayaran. Realisasi awalnya dengan meluncurkan kartu kredit virtual yang menyasar pengguna Grab di Asia Tenggara.

Khusus pasar digital di Thailand, Siam Commercial Bank memilih berinvestasi ke Gojek, sedangkan Kasikornbank telah berpartisipasi dalam pendanaan Grab. Menjadi makin relevan saat membandingkan investasi Yamaha Motor ke Grab dan Mitsubushi Motor ke Gojek.

Super app seakan-akan telah menjadi magnet tersendiri, menggugah setiap perusahaan untuk berbondong-bondong memenangkan momentum pergeseran tren konsumen teknologi dengan Gojek dan Grab menjadi “lokomotif” transisi tersebut di kawasan regional.

Application Information Will Show Up Here

Platform Agregator Pembayaran Aiqqon Permudah UKM Adopsi Pembayaran Non-Tunai

Masih rendahnya penggunaan mesin Eletronic Data Capture (EDC) di kalangan industri kreatif menjadi salah satu alasan mengapa Aiqqon Triarta Mas hadir di tanah air. Platform agregasi pilihan pembayaran online untuk bisnis UKM offline ini resmi hadir dalam bentuk aplikasi mobile.

Saat acara soft launching hari ini, (15/07), Founder Thomas Nugroho menyebutkan, Aiqqon hadir untuk memenuhi kebutuhan bagi pemilik bisnis UKM mulai dari pemilik usaha kuliner, jasa, dan lainnya untuk mulai mengadopsi cara pembayaran secara non-tunai.

“Saat ini kami mencatat dari sekitar 63 juta UKM di Indonesia hanya sekitar 1,1 juta unit mesin EDC yang sudah digunakan oleh berbagai merchant di Indonesia. Sulitnya proses pendaftaran dan verifikasi dari Bank, menjadikan tidak banyak pemilik bisnis UKM yang mendapatkan kesempatan untuk mengoperasikan mesin EDC untuk pembayaran.”

Melalui platform Aiqqon, kini pemilik bisnis UKM bisa menerima pembayaran menggunakan kartu kredit hingga e-wallet tanpa harus memiliki mesin EDC. Hanya memanfaatkan platform Aiqqon, semua pilihan pembayaran tersebut sudah bisa diterima. Masih tersedia di Jakarta, fokus dari Aiqqon saat ini adalah menambah jumlah merchant, jumlah pengguna untuk melakukan pembayaran dan pembelian jasa dan produk yang ada di aplikasi Aiqqon dan melancarkan kegiatan pemasaran.

“Meskipun baru beroperasi sekitar satu bulan, namun aplikasi kami sudah diunduh oleh pengguna dengan jumlah yang cukup besar. Transaksi dengan pembayaran kartu kredit pun sudah kami peroleh dari jasa desain interior dengan jumlah hampir Rp100 juta,” kata Thomas.

Startup binaan perusahaan modal ventura Mandiri Capital Indonesia (MCI) ini masih memiliki rencana untuk melakukan fundraising tahap awal dari beberapa investor lokal dan asing.

“Kami terus membuka peluang untuk fundraising, namun fokus kami saat ini adalah memperkuat sistem dan bersiap untuk mengikuti Singapore Fintech Festival akhir tahun ini,” kata Thomas.

Cara kerja Aiqqon

Dengan menggunakan aplikasi Aiqqon, pengguna dapat memilih untuk menggunakan berbagai alat pembayaran, termasuk kartu kredit, kartu debit dan uang elektronik, baik yang diterbitkan dari beragam Bank Penerbit maupun dari berbagai penyedia uang elektronik di Indonesia. Lebih jauh proses tersebut dapat dilakukan tanpa investasi alat tambahan apapun, seperti mesin EDC dan proses due diligence yang menyulitkan. Cukup mengunduh aplikasi dan mendaftar secara online.

Prosesnya pembayaran pun terbilang cukup sederhana. Klik logo “Bayar” di aplikasi dilanjutkan dengan Scan QR Code atau memasukkan 6 angka order ID yang diperoleh dari mitra ketika akan bertransaksi, dilanjutkan menambahkan metode pembayaran yang ingin digunakan (kartu kredit ataupun kartu debit yang berlogo Visa, Mastercard, ataupun JCB).

Pemilik usaha yang ingin bergabung dengan platform Aiqqon cukup mengunggah KTP dan akun rekening bank ke dalam platform. Jika sudah lolos proses verifikasi bisa memilih metode pembayaran yang diinginkan. Aiqqon disebut tidak mengenakan biaya administrasi kepada merchant.

“Kami bisa menjamin informasi kartu kredit yang tersimpan milik pengguna aman dengan menerapkan proses 3D Secure dan OTP dari masing-masing bank. Bukan hanya untuk menerima pembayaran Aiqqon juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran tanpa mesin EDC,” kata Thomas.

Selain kartu kredit tersedia juga pilihan pembayaran melalui Doku, Midtrans, OVO, LinkAja, Trumoney, Bank Mandiri, BNI dan Maybank. Aiqqon disebut sudah berada di bawah pengawasan dan naungan Bank Indonesia. Perusahaan juga sudah terdaftar di Kemenkominfo dan mengklaim sudah memenuhi persyaratan ISO 207001.

Potensi pengembangan

Aiqqon berencana menambah pilihan pembayaran dengan cara PayLater dengan menambah kemitraan dengan platform Kredivo dan Akulaku demi mudahkan kebutuhan konsumen.

Untuk membantu mitra meningkatkan usahanya, Aiqqon juga akan menghadirkan layanan pembiayaan atau modal usaha tambahan untuk merchant yang memenuhi persyaratan dan dinilai layak mendapatkan tambahan modal.

“Selain memanfaatkan data analytics, kami juga melihat rating dan jumlah transaksi yang berhasil didapatkan oleh merchant selama bergabung dengan kami. Masih dalam rencana namun ke depannya pembiayaan ini akan kami hadirkan untuk merchant Aiqqon,” kata Thomas.

Application Information Will Show Up Here

Bank Indonesia Resmikan Standarisasi QR Code Indonesia

Bank Indonesia meresmikan QR Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai langkah awal transformasi digital di Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) dalam membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital.

“Hadirnya QRIS memungkinkan pembayaran melalui QR akan terkoneksi dan terinteropabilitas dengan menggunakan satu standar QR Code,” ucap Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Senin (27/5).

Pada tahap awal, BI akan memperkenalkan QRIS untuk merchant presented model (MPM) yang bakal diimplementasikan pada semester II 2019. Sebelumnya, inisiasi ini dilakukan BI sejak setahun lalu dengan uji coba (proyek percontohan) tahap pertama yang berlangsung dari September hingga November 2018.

Selain merilis QRIS, BI juga memperkenalkan lima visi SPI 2025 yang dibuat guna memastikan arus digitalisasi berkembang dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kondusif. Hal tersebut, sambung Perry, adalah respons atas perkembangan digitalisasi yang merubah lanskap risiko secara signifikan.

Seperti meningkatnya ancaman siber, persaingan monopolistik, shadow banking yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.

Dalam penjabaran visi tersebut akan diwujudkan melalui lima inisiatif yang akan diimplementasikan secara langsung oleh BI, melalui kolaborasi dan koordinasi yang produktif bersama kementerian dan lembaga terkait beserta industri.

Inisiatif pertama adalah digital open banking dan interlink bank-fintech. Perry menjelaskan BI akan merilis standarisasi Open API sebab memungkinkan keterbukaan informasi keuangan bank dan fintech kepada pihak ketiga secara aman untuk memberikan variasi dan kemudahan masyarakat dalam melakukan transaksi dan memungkinkan interlink antara pelaku.

Cakupan kegiatan ini akan diwujudkan dalam tiga hal, standarisasi API Teknis, API Security, dan standarisasi kontraktual.

“BI sudah melakukan survei bagaimana bank bisa engaging dengan fintech melalui API.”

Kedua, pengembangan retail payment. Desain pengembangan SP Ritel secara keseluruhan mengarah pada penyelenggaraan secara real time, seamless, tersedia 24/7 dengan tingkat keamanan dan efisiensi lebih tinggi. Cakupan kegiatan dalam inisiatif ini adalah pengembangan sistem pembayaran berbasis API, pengembangan fast payment, serta perluasan layanan GPN.

Ketiga, pengembangan wholesale payment dan financial market infrastructure. Mengembangkan sistem pembayaran nilai besar dan infrastruktur pasar keuangan yang mampu mendukung kebijakan moneter, SSK, dan mendukung interlink infrastruktur pasar keuangan.

Keempat, data. BI akan melakukan pengembangan data nasional, termasuk infrastrukturnya, yang kolaboratif dan terintegrasi sehingga dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Sebagai bagian dari inisiatif ini adalah pengembangan trusted Digital ID, pembangunan Data Hub, pengaturan Data Protection termasuk consumen consent dan cloud policy.

Terakhir, pengaturan, pengawasan, perizinan, dan pelaporan. Percepatan ekonomi keuangan digital butuh penguatan kerangka pengaturan, perizinan, pengawasan, dan pelaporan, termasuk penguatan teknologi (regtech & suptech).

LinkAja Syariah Segera Dirilis Agustus Tahun Ini

Pemerintah melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) segera memperluas layanan pembayaran LinkAja ke sistem pembayaran berbasis syariah. Disebutkan LinkAja Syariah sekarang sedang dalam tahap uji coba dan ditargetkan segera meluncur pada Agustus 2019.

Perluasan ditandai lewat penandatanganan nota kesepahaman “Pengembangan Sistem Pembayaran Digital yang Dikelola Secara Syariah” antara empat bank syariah milik BUMN, yakni BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan unit usaha syariah BTN dengan Finarya sebagai pengelola LinkAja.

Inisitiaf ini sebenarnya tertuang dalam peta jalan pengembangan ekonomi syariah KNKS, yang salah satunya menyebutkan pembentukkan LinkAja Syariah sebagai alat pembayaran syariah untuk dukung Rencana Induk Ekonomi Syariah.

“Ke depan kita harapkan LinkAja Syariah menjadi sistem pembayaran digital yang mampu mendukung ekosistem digital ekonomi syariah yang terhubung dengan sistem perdagangan e-commerce, produk keuangan syariah, dan pariwisata halal,” terang Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNKS Afdhal Aliasar dikutip dari Bisnis.com.

Secara teknis LinkAja Syariah tidak akan jauh berbeda dengan yang konvensional, namun prinsip-prinsip transaksinya akan dijalankan secara syariah. Dari sisi fitur, LinkAja akan ditujukan untuk berbagai kegiatan yang berbasis syariah seperti transaksi dana sosial keagamaan, seperti infak, zakat, dan wakaf dengan masjid-masjid dan lembaga zakat di seluruh Indonesia.

LinkAja Syariah juga akan digunakan memfasilitasi pengguna belanja di layanan e-commerce. Pemerintah sudah menggandeng Tokopedia dan Bukalapak sebagai fasilitatornya. Rencananya melalui kedua marketplace ini pengguna dapat lebih mudah mencari dan mengidentifikasi produk-produk dengan nomor sertifikasi halal.

Tidak hanya itu, pengguna akan dipermudah untuk berinvestasi pada instrumen syariah seperti reksa dana syariah yang telah tersedia di kedua pemain tersebut.

“Hal ini dimulai dengan mengajak marketplace yang sudah ada saat ini, yaitu Bukalapak dan Tokopedia untuk menghadirkan produk-produk halal dan produk keuangan syariah di masing-masing e-commerce. Diharapkan ke depannya akan lebih banyak lagi pemain e-commerce yang turut bergabung dalam ekosistem ini.”

Direktur Bidang Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah KNKS Ronald Rulindo menyebutkan proses uji coba LinkAja Syariah telah dilakukan dan disaksikan pihak bank dan Finarya itu sendiri. Diharapkan aplikasi ini dapat diluncurkan pada Agustus 2019.

Blanja Takes LinkAja as Digital Payment Platform

A joint venture e-commerce of Telkom Indonesia with eBay, Blanja, partners with LinkAja as its default e-wallet platform. LinkAja is a joint venture of some payment solutions of State-owned Enterprises. They currently has 25 million users by April 2019.

The decision was taken after Tokopedia (Ovo) and Bukalapak (Dana) using third party as payment service with e-money license from Bank Indonesia.

This year, Blanja is getting their traffic increased by focusing on organic business growth, in the form of posters and information that contains QR Code, to raise the download rate.

Blanja succeed in increasing their traffic last year to 43%. By the end of this year, it was expected to rise up to 50% in all platforms.

Adding up sellers and products

Aside from the relation to community, SMEs, and related parties, Blanja took advantage of Telkom Group ecosystem to offer their digital products. It includes IndiHome and Wifi.id.

“In the future, we’re planning to provide registration and payment for smart home products in Telkom Group ecosystem,” Confido said.

Customers who did shopping have opportunity to get some rewards by exchanging Koin Blanja as virtual coins.

In a conversation about Blanja active users, Jemy avoid to mention further details. In total, Blanja has 50 thousand brand and non brand sellers.

“Using a huge source from eBay, we give options to the buyers to get various products from Blanja’s specific merchants, and special products from eBay,” he added.


Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

Application Information Will Show Up Here