KaryaOne dan Tren Produk SaaS Sumber Daya Manusia untuk UKM

Satu lagi layanan SaaS di bidang sumber daya manusia. Bernama KaryaOne, startup yang sudah diinisiasi sejak tahun 2016 ini digawangi oleh Protus Tanuhandaru. Ada dua paket produk yang ditawarkan, berbentuk Human Resources Information System (HRIS) dan Talent Management System (TMS). Masing-masing dijajakan secara berlangganan dengan perhitungan menyesuaikan jumlah karyawan yang dikelola dengan sistem tersebut.

“KaryaOne adalah software manajemen HR/SDM yang membantu menyederhanakan proses administrasi HRD seperti absensi, cuti, lembur, payroll, pajak, BPJS, pengelolaan kinerja, jenjang karier, suksesi, dan pengembangan SDM,” ujar Protus selaku CEO KaryaOne.

Salah satu fitur yang diunggulkan KaryaOne ialah kemampuan integrasi (plug and play) dengan perangkat presensi berbasis Fingerprint Scanner dan RFID. Selain itu, dasbor yang disajikan didesain agar tim HR di perusahaan dapat melakukan analisis kinerja SDM secara komprehensif – termasuk melayani berbagai pengajuan, seperti cuti dll.

Selain berbasis website, KaryaOne juga menyediakan aplikasi mobile di platform Android dan iOS. Memungkinkan pengguna mendapatkan fleksibilitas akses di mana saja dan kapan saja.

Ragam SaaS untuk HR di Indonesia

Alternatif layanan HR digital juga dihadirkan oleh Catapa. Startup bimbingan GDP Venture tersebut mencoba memanfaatkan kapabilitas kecerdasan buatan untuk membantu pengelolaan karyawan. Salah satu realisasinya melalui platform berbasis chatbot.

Ada juga inisiatif gabungan bernama Mekari, yakni bundel produk SaaS dari Talenta, Sleekr, Jurnal dan KlikPajak. Misinya menjadi kanal terintegrasi untuk digitalisasi sistem administrasi UKM di Indonesia. Selain itu masih ada layanan SaaS lain, sebut saja Benemica, GreatDay HR, Nusatalent dan sebagainya.

Terdapat alasan mendasar mengapa layanan SaaS masih memiliki pangsa pasar dan potensi yang besar. Tren perkembangan startup dan UKM di Indonesia terus meningkat. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini ada lebih dari 57 juta UMKM dari berbagai sektor di seluruh Indonesia. Unit bisnis tersebut berkontribusi pada 60% GDP nasional.

Salah satu ciri UKM atau startup –khususnya di tahap awal—adalah tim yang ramping. Untuk mengurus hal administrasi seperti kepegawaian atau perpajakan, kadang mereka memilih menggunakan jasa pihak ketiga, alih-alih merekrut staf di bagian tersebut. Kehadiran SaaS sangat menolong, karena berbagai aktivitas dapat disimplifikasi dan dilakukan oleh satu atau dua orang saja.

Sifat layanan berbasis komputasi awan yang cenderung fleksibel dalam penggunaan –biasanya dibayar sesuai pemakaian—turut membuat UKM tidak harus berinvestasi besar di awal, namun menyesuaikan dengan skala bisnis dan pertumbuhannya.

Pangsa pasar SaaS yang luas turut didukung perkembangan adopsi smartphone, internet dan alat-alat komputasi lainnya.

Application Information Will Show Up Here

Clozette Perkuat Kehadiran di Indonesia, Perkenalkan Platform “Omnichannel” Cool Japan Ecosystem

Startup social content marketing untuk fesyen dan gaya hidup Clozette memperkenalkan platform omnichannel Cool Japan Ecosystem hasil kolaborasi dengan Cool Japan Fund untuk memperkuat eksistensinya di Indonesia dan negara lain tempat perusahaan beroperasi.

“Kami menciptakan Cool Japan Ecosystem multibahasa yang menawarkan beragam konten Cool Japan. [..] Sebagai bagian dari Clozette Indonesia, ekosistem interaktif ini mengakomodasi masyarakat Indonesia untuk ikut serta dalam pengalaman cool culture,” kata Founder & Chief Executive Officer Clozette Pte Ltd Roger Yuen dalam keterangan resmi.

Platform ini diluncurkan pada Juni 2019 sebagai penyedia kreasi konten sosial, dan didistribusikan dengan fitur belanja yang didukung oleh beberapa e-commerce dan partner lain. Konten yang disediakan akan secara spesifik membahas kecantikan, busana, pariwisata, dan gaya hidup terkini di Jepang.

Dalam mengisi konten, perusahaan akan gaet komunitas dan menawarkan reward untuk mereka. Cool Japan tersedia dalam sub menu yang bisa langsung diklik pengunjung Clozette. Tersedia dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia.

Baik tampilan Cool Japan Ecosystem dan Clozette Indonesia kurang lebih mirip. Target pembacanya pun sama, wanita berusia 18 sampai 35 tahun. Yang membedakan, Cool Japan lebih spesifik menyasar kebudayaan Jepang, beda dengan Clozette Indonesia yang lebih kepada fesyen dan gaya hidup secara umum.

“Sejak awal kami menyadari bahwa DNA dari Clozette sangat sesuai dengan misi Cool Japan Fund untuk mempromosikan kultur fesyen, kecantikan, kuliner, pariwisata, dan gaya hidup Jepang ke kancah Internasional. Kami melihat Clozette Indonesia memiliki demografik konsumen yang berpotensi sangat besar untuk dukung keberhasilan Cool Japan,” tambah COO dan CIO Cool Japan Fund Yuju Kato.

Cool Japan Fund adalah investor Clozette terbaru yang masuk dalam putaran Seri C sebesar $10 juta (sekitar Rp141 miliar) pada April 2019. Mereka adalah badan pemberi dana swasta di bawah Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang menyediakan dana investasi untuk menyebarluaskan investasinya dalam bisnis B2C bertaraf global di lintas sektor.

Pendanaan ini diklaim sebagai bukti kesuksesan perusahaan di pasar, dengan kontribusi terbesar dari Indonesia. Roger berencana untuk memakai dananya untuk menciptakan produk baru, meningkatkan kualitas data driven content dan platform analitik, memperluas anak perusahaan yang dimulai pertama kali di Thailand, memperluas pasar baru, atau mengakuisisi perusahaan lain.

Selain didukung Cool Japan Fund, terdapat pula Walden International dan Philip Private Equity dalam jajaran investor.

Perkembangan Clozette

Clozette menciptakan strategi pembuatan konten storytelling yang dipadukan dengan otentikasi editorial yang disesuaikan keinginan pembaca. Sejak pertama kali hadir di 2010, Clozette telah memiliki 100 orang, tersebar di empat negara di Asia Tenggara dan Jepang.

Secara group, Clozette beroperasi di lima negara, Singapura, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Jepang. Jika ditotal, situs Clozette telah dikunjungi hingga 13,7 juta kali dalam sebulannya.

Tanpa disebutkan secara detil, pertumbuhan dan profitabilitas Clozette diklaim tumbuh pesat di mana pertumbuhan pendapatan di tahun lalu lebih dari 140%. Hal ini didukung oleh kontribusi dari Indonesia sebesar 200%.

Situs dan aplikasi Clozette Indonesia telah dikunjungi lebih dari 2 juta unique visitor tiap bulannya. Pembacanya 99% perempuan, mayoritas berusia 18-24 tahun (41%) dan 25-34 tahun (41%). Lokasinya tersebar di Jabodetabek, Bandung, Medan, Surabaya, dan Makassar.

Kreator yang telah digaet telah lebih dari 3.500 orang dengan jangkauan sosial kolektif lebih dari 600 juta orang.

Awalnya, Clozette Indonesia bernama Clozette Daily, hasil kolaborasi dengan Female Daily Network pada Oktober 2012. Namun kemitraan antara keduanya berakhir di 2014. Clozette memutuskan untuk berdiri sendiri dengan nama badan hukum PT Clozette Interaktif Indonesia.

Application Information Will Show Up Here

Pemerintah Segera Beri Keringanan Pajak untuk Startup Unicorn

Presiden Joko Widodo mengungkapkan rencana keringanan pajak untuk startup unicorn sebagai bentuk dukungan ekonomi digital, pasca terpilih kembali untuk memimpin Indonesia sampai lima tahun ke depan.

Dalam wawancara dengan Nikkei Asian Review, menurutnya keringanan pajak akan membantu Indonesia menemukan unicorn berikutnya, sekaligus meningkatkan investasi di negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

“Kami ingin Indonesia menjadi rumah bagi tech giant. Kami memiliki pasar dan pekerja terampil. Dan Indonesia sudah memiliki empat unicorn, kami akan selalu mendorong startup dan memberi mereka ruang untuk tumbuh,” kata Joko Widodo.

Ekonomi digital Indonesia diestimasi bernilai $27 miliar di 2018, tiga kali lebih besar dari Singapura. Empat unicorn lokal, Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak disebutkan telah membantu ekonomi sekitar 5% setiap tahun selama setengah dekade terakhir.

Jokowi menjelaskan rencana keringanan pajak (super deductible tax) ini sedang dibahas oleh Kementerian Keuangan dan akan dirilis bulan depan. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia di sektor digital, industri yang berorientasi ekspor, dan bisnis-bisnis lokal yang memproduksi barang pengganti impor.

“Mudah-mudahan akan membuat para investor lebih antusias untuk berinvetasi ke Indonesia,” tambahnya.

Di samping itu, Jokowi juga mengatakan untuk menjadikan Indonesia sebagai ekonomi terbesar di 2020, perlu adanya efek riak dengan menghubungkan ekosistem online dan offline. Oleh karena itu, dia mendorong unicorn Indonesia untuk bantu usaha kecil dan mikro agar tumbuh bersama.

“Itu berarti unicorn tidak tumbuh sendirian, mereka harus membawa usaha kecil (untuk tumbuh bersama).”

Rencana peringanan pajak ini tertuang dalam beleid PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan (super deductible tax) dalam Tahun Berjalan.

Dalam revisi PP, akan berisi soal pemberian pengurangan pajak sebesar 100% ditambah 100% bagi perusahaan yang berinvestasi di bidang pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi.

Sebenarnya pemerintah juga berencana untuk memberi keringanan pajak untuk perusahaan yang mengembangkan riset di Indonesia. Hanya saja aturan ini masih terus dikaji.

Incar pajak dari Google dan Facebook

Di pertemuan G20 di Jepang, negara-negara G20 telah menyepakati kerja sama perpajakan internasional dan peningkatan transparansi perpajakan secara global. Kerja sama ini dilakukan untuk memerangi penghindaran pajak, sekaligus menghadapi era digital yang menyebabkan erosi basis perpajakan di seluruh dunia.

Isu ini masih terus menghantui Indonesia, yang disampaikan oleh kantor pajak kepada Jokowi. Perusahaan seperti Google dan Facebook gagal membayar pajak penghasilan, meskipun memperoleh pendapatan iklan dalam jumlah besar di Indonesia.

Dikutip dari CNN Indonesia, Kementerian Keuangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan selama ini pemerintah berupaya untuk mengenakan pajak kepada sejumlah perusahaan digital dengan dasar yang sejalan dilakukan oleh negara-negara G20.

Dalam hal ini, pengenaan pajak dilakukan atas aktivitas usahanya di Indonesia, meski kantornya berada di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah.

Rencananya, negara-negara G20 akan menyepakati kerangka dan prinsip perpajakan internasional untuk mencegah upaya penghindaran pajak dan menghadapi perkembangan ekonomi digital dalam pertemuan di Arab Saudi tahun depan.

“Dengan kerja sama internasional dan transparansi perpajakan global, maka akan semakin sulit bagi siapapun untuk menghindari dan menyembunyikan kewajiban perpajakan,” kata Sri Mulyani.

SweetEscape Dapatkan Pendanaan Seri A Senilai 84,8 Miliar Rupiah

Platform digital yang mempertemukan konsumen dengan fotografer profesional, SweetEscape, hari ini (02/7) mengumumkan telah mendapatkan putaran pendanaan baru dalam seri A. Nilainya mencapai $6 juta atau setara 84,8 miliar Rupiah. Pendanaan dipimpin oleh Openspace Ventures dan Jungle Ventures dengan keterlibatan Burda Principal Investments dan investor sebelumnya.

Pertengahan tahun 2018 lalu, startup yang didirikan oleh David Soong dan Emile Etienne tersebut telah membukukan pendanaan awal senilai $1 juta yang dipimpin East Ventures dengan partisipasi Beenext, SkyStar Capital, dan GDP Venture.

Modal tambahan ini akan dialokasikan untuk pengembangan teknologi AI guna meningkatkan kapabilitas platform. Selain itu untuk kebutuhan ekspansi operasional ke seluruh wilayah Asia, SweetEscape berniat merekrut lebih banyak pegawai hingga dua kali lipat di tahun 2019. Saat ini perusahaan telah memiliki lebih dari 100 karyawan yang tersebar di Jakarta, Singapura dan Manila.

Co-Founder & CEO SweetEscape David Soong mengatakan, optimasi teknologi AI sangat diperlukan untuk meningkatkan proses pasca produksi. Kapabilitas teknologi yang tengah menjadi tren di industri tersebut diyakini bisa membantu dalam pengolahan gambar hasil fotografi.

Berbasis pusat di Jakarta, SweetEscape didirikan pada tahun 2017. Sebelumnya salah satu pendirinya, Emile, adalah Co-Founder & COO Bridestory. Saat ini mereka telah menjangkau lebih dari 500 kota di lebih dari 100 negara.

Dari Indonesia, SweetEscape bersaing langsung dengan Frame a Trip, juga memiliki model bisnis dan cakupan pasar yang hampir serupa. Didirikan oleh beberapa pesohor dalam dunia bisnis dan hiburan, termasuk selebriti Dian Sastro Wardoyo, Frame A Trip juga targetkan bisa mencakup lebih dari 500 kota tahun ini.

Emile selaku Co-Founder & COO turut menambahkan, untuk meningkatkan bisnis SweetEscape akan terus memperluas menghadirkan layanan fotografi untuk berbagai kebutuhan. Tidak hanya perjalanan atau wisata, namun akan memfasilitasi acara ulang tahun, baby shower, wisuda dan lainnya.

Application Information Will Show Up Here

Akulaku Segera Rambah Penyaluran Kredit Produktif

Akulaku segera merambah penyaluran kredit produktif dengan menyasar merchant UKM yang berjualan di platform online. Perusahaan juga menyiapkan produk pinjaman untuk cicilan mobil. Kedua produk ini akan segera dirilis pada akhir tahun 2019.

Director of Corporate Affairs and Public Relations Akulaku Indonesia Anggie Setia Ariningsih menerangkan, segmen ini punya prospek yang menarik. Selain karena memiliki ticket size yang lebih besar, tingkat pengembaliannya jauh lebih terjamin. Perusahaan pun punya peluang lebih besar untuk menggaet lebih calon peminjam.

“Kami juga ingin dukung [rencana pemerintah]. Rencananya pinjaman UKM dan mobil akan dirilis akhir tahun ini.” katanya, Senin (1/7).

Kedua produk ini nantinya bisa menyalurkan pinjaman mulai dari Rp50 juta. Untuk bunga dan tenor yang ditawarkan, Anggie belum bersedia untuk merincinya. Kemungkinan besar tenornya mulai dari 6 bulan sampai 1 tahun.

Pihaknya memasang target awal yang cukup ambisius untuk kontribusi dari segmen produktif ini hingga 20% dari total penyaluran. Secara rerata, Akulaku telah menyalurkan pinjaman sekitar Rp1,5 triliun setiap bulannya.

Untuk pinjaman UKM, merchant tidak harus yang sudah berjualan di platform e-commerce Akulaku. Minimal mereka sudah tergolong sebagai merchant aktif di berbagai platform e-commerce, sehingga ada rekam jejak transaksi yang bisa dipakai Akulaku untuk mengukur kemampuan bayar.

Perusahaan akan menggaet platform e-commerce untuk mendapatkan calon peminjam. Sementara untuk cicilan mobil, persyaratannya bisa cukup dengan menjaminkan BPKB. Apabila ada jaminan, nilai pinjaman yang bisa didapat jauh lebih besar.

“Beda halnya saat consumer loan, ada catatan transaksi terjadi di sistem kami. Sementara untuk produktif, agak berat ya karena kami tidak punya track record-nya. Jadi tahap awalnya perlu mulai dari merchant yang sudah jualan di situs e-commerce.”

Dari segi risiko, menurutnya, tidak jauh berbeda dengan pinjaman consumer. Apabila di consumer loan cukup memeriksa apakah peminjam adalah orang yang benar-benar ingin meminjam atau bukan. Sama halnya untuk pinjaman produktif, cukup memerika keaslian usahanya dan domisilinya.

“Challenge-nya pasti ada tapi banyak data [online] yang bisa kita ambil untuk memeriksa, bisnis merchant itu legit atau tidak. Tapi saya enggak bisa bilang risikonya seberapa besar. Turn over memang lebih cepat di consumer. Tapi ini [produktif] lebih panjang tenor dan nilai pinjamannya.”

Akulaku mengklaim telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp9,8 triliun sepanjang tahun lalu. Anggie optimis bisnis tumbuh dua sampai tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya.

Dari segi unduhan, aplikasi Akulaku telah diunduh lebih dari 20 juta kali dibandingkan tahun sebelumnya 15 juta. Sebelum Akulaku, ada Kredit Pintar yang lebih dahulu mengumumkan pergeseran fokus bisnisnya ke produktif.

Application Information Will Show Up Here

Mengenal CAReady, Platform Lelang Mobil Bekas dari Perusahaan Patungan Blue Bird

CAReady adalah platform digital berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk mengikuti lelang mobil bekas. Layanan tersebut dikembangkan oleh perusahaan patungan (joint venture) antara Blue Bird Group, Mitsubishi UFG Lease and Finance dan PT Takari Kokoh Sejahtera.

Nantinya produk yang akan dilelang adalah mobil bekas yang telah berusia di atas 5 tahun. Mengenai tipenya akan bermacam-macam, mulai kendaraan pribadi seperti MVP hingga kendaraan komersial seperti truk. Pada debutnya di akhir Juni 2019, CAReady sudah mulai melelang sekitar 200 unit mobil.

PT Balai Lelang Caready sebagai perusahaan yang menaungi CAReady mendapatkan suntikan pendanaan awal senilai 23 miliar Rupiah. Merupakan modal yang terkumpul dari 3 perusahaan pendiri, dengan pembagian BlueBird dengan total 51%, Mitsubisi UFG 39%, dan Takari 10%.

Pendirian CAReady merupakan salah satu realisasi dari visi yang ingin dicapai Dirut Blue Bird Group Noni Purnomo. Dalam sebuah kesempatan ia mengatakan akan mendorong perusahaan mengembangkan bisnis di luar penyewaan mobil. Namun dipastikan usaha baru tersebut masih akan berhubungan dengan sistem transportasi.

“Kita bisa fokus menjual kendaraan bekas tapi berkualitas. Ini salah satu diversifikasi usaha Blue Bird. Salah satunya membentuk anak perusahaan baru dengan memilih partner yang sejalan,” sambut Noni.

Bermarkas pusat di Balai Lelang CAReady di kawasan Bekasi, perusahaan dipimpin oleh Hery Sugiarto. Sebelumnya ia menjabat sebagai Used Car & Operational Specialist di Blue Bird Group. Dalam sambutannya ia mengatakan, pangsa pasar mobil bekas masih sangat besar, mencapai 5x lebih besar dari mobil baru.

“Kami melihat pasar mobil bekas lebih stabil dibanding mobil baru. Mobil bekas penjualannya rata-rata 2 juta unit per tahun. Kalau mobil baru penjualan rata-rata per tahun sekitar 1 juta unit,” ujar Hery.

Selain melakukan penawaran secara virtual, peminat juga bisa mendatangi langsung balai lelang milik CAReady untuk melakukan transaksi secara offline.

“Kunci dari usaha ini kan harus memiliki barang, mulai dari MPV, SUV dan ke depannya akan ada truk serta sepeda motor. Pembeli di lelang ini kalau malas datang bisa (ikut) secara online. Jadi kita bisa melakukan transaksi lewat offline dan online […] Kami ke depan akan membuka di berbagai daerah, karena peluangnya cukup besar” ujar Hery.

Layanan E-money LinkAja Resmi Meluncur, Dapat Dipakai Bertransaksi di Luar Negeri

Setelah sempat tertunda selama beberapa bulan, layanan fintech LinkAja akhirnya resmi meluncur pada Minggu (30/6). Peluncuran ini turut disaksikan langsung Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menkominfo Rudiantara di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Dalam sambutannya, CEO LinkAja Danu Wicaksana mengatakan bahwa kehadiran LinkAja membuka peluang untuk meningkatkan layanan inklusi keuangan di Indonesia yang saat ini terbilang rendah. Per 2018 tercatat 76 persen transaksi di Tanah Air masih didominasi uang tunai.

LinkAja diharapkan dapat menjadi agen pembangunan nasional dan membantu visi pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan Indonesia menjadi 75 persen pada akhir tahun ini.

Pada peluncuran ini, Danu turut memperkenalkan fitur terbaru LinkAja, yakni bertransaksi di luar negeri. Saat ini LinkAja baru tersedia di Singapura dan telah bekerja sama dengan operator telekomunikasi Singtel.

“Jadi ada dua hal terkait layanan LinkAja di luar negeri. Pertama, remitansi dari luar ke dalam negeri. Kedua, membayar merchant di luar negeri dengan aplikasi LinkAja,” ungkap Danu kepada DailySocial.

Terkait layanan remitansi, perusahaan mengklaim menjadi satu-satunya layanan uang elektronik yang melayani remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura.

Danu belum dapat memaparkan lebih lanjut mengenai strategi ekspansinya di luar negeri. Akan tetapi, LinkAja memiliki peluang untuk mencaplok pangsa pasar internasional, terutama basis pengguna remintasi Telkom dan layanan seluler Telkomsel yang bekerja di luar negeri atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Fitur unggulan lainnya adalah tarik tunai dengan menggunakan smartphone. Fitur ini memungkinkan pengguna menarik uang tunai tanpa harus membawa kartu debit di lebih dari 40 ribu ATM Link milik bank-bank pelat merah.

Seperti diketahui, LinkAja merupakan transformasi layanan pembayaran elektronik dari Tcash milik Telkomsel. Layanan berbasis Quick Response (QR) Code ini diumumkan pada Februari lalu dan sudah dapat dipakai untuk bertransaksi oleh pengguna sejak awal Maret.

LinkAja dikelola oleh PT Fintek Karya Nusantara atau Finarya yang merupakan perusahaan kongsi dari empat bank BUMN (Mandiri, BNI, BRI, dan BTN), Telkomsel, Pertamina, Jasa Marga, dan Jiwasraya. LinkAja menjadi strategi untuk melawan dominasi Go-Pay dan OVO di pasar uang elektronik saat ini.

Sekarang LinkAja telah mengantongi 22 juta pengguna. Dari sisi kemitraan, LinkAja telah bekerja sama dengan lebih dari 15.000 merchant, pembayaran di 400 tagihan, dan 20 e-commerce di Indonesia. Selain itu, LinkAja juga memiliki fitur Cash in Cash Out (CICO) di lebih dari 100 ribu titik.

“Kami berfokus pada pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat. Salah satunya dengan digitalisasi SPBU bersama Pertamina, pembayaran nirsentuh di jalan tol dengan Jasa Marga, dan pembayaran digital di berbagai moda transportasi publik, seperti kereta,” papar Danu.

Application Information Will Show Up Here

Menakar Isi Perpres Satu Data dan Efektivitasnya Dukung Program Pemerintah

Kesimpangsiuran data merupakan persoalan yang paling disoroti dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Ketika membuat kebijakan mengenai data lahan, produksi pertanian, ketenagakerjaan, hingga jumlah penduduk miskin; sering jadi perdebatan di internal bahkan antar kementerian dan lembaga. Alhasil, persoalan ini berdampak pada kurangnya efektivitas setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

Presiden Joko Widodo akhirnya menekan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia beberapa hari lalu. Semangat yang ingin disampaikan dari Perpres ini adalah harmonisasi data-data yang diperoleh masing-masing kementerian dan lembaga; agar lebih akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dan sebagainya.

Dikutip dari Hukumonline, pengamat ekonomi dan direktur Indef Enny Sri Hartati menerangkan, sudah seharusnya pemerintah menyatukan data-data yang selama ini masih terjadi perbedaan dan tumpang tindih. Dia mencontohkan, data lahan adalah salah satu jenis data yang sering terjadi perbedaan.

Antar kementerian sering kali beda pendapat dalam menetapkan lahan produksi dan hutan lindung. Data produksi pertanian juga demikian. Pemerintah sering terlambat dalam mengambil kebijakan impor produksi pertanian seperti bawang dan beras.

“Tidak jelasnya data itu buat pemerintah gamang apakah putuskan impor atau enggak akhirnya bertele-tele. Jadi kalau ada kebijakan satu data diharapkan pengambilan keputusannya lebih sederhana,” kata Enny.

Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho menambahkan, Satu Data hadir tidak lepas untuk kebutuhan pembangunan. Makanya butuh satu gagasan agar upaya pembangunan yang digenjot pemerintah bisa tepat sasaran.

“Apalagi di zaman yang semakin maju ini, tidak bisa kita membangun itu dengan intuisi saja, atau misalnya merencanakan pembangunan karena negosiasi politik misalnya. Enggak. Kita butuh data yang benar,” kata Yanuar dikutip dari CNBC Indonesia.

Pada praktiknya, Satu Data ini diakses lewat portal resmi terbuka yang berisi data lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lain yang terkait dalam menghasilkan data. Seluruh data yang tersedia ini dikategorikan sebagai data publik, sehingga tidak memuat informasi yang mengandung rahasia negara, pribadi, atau hal lainnya yang sudah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

Di portal ini disebutkan telah menyimpan lebih dari 79 ribu dataset yang sudah bisa diakses secara gratis dalam berbagai format berkas. Mulai dari jumlah pekerja berdasarkan pendidikan terakhir, layanan puskesmas, produksi perikanan laut, ternak unggas menurut kecamatan di tiap kabupaten, dan lainnya.

Isi Perpres

1. Prinsip Data

Menurut Perpres, Satu Data Indonesia harus dilakukan oleh Produsen Data dengan memenuhi prinsip yang telah ditetapkan. Di antaranya memenuhi Standar Data, memiliki Metadata, memiliki kaidah Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

a. Standar Data: Selain Data Statistik dan Data Geospasial, standar data ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat, yang merupakan Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Perpres, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang informasi geospasial.

b. Metadata: Artinya informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata, dan merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Struktur dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Daerah, ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Pusat. Sementara Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan struktur dan format yang baku yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Interoperabilitas Data: Untuk memenuhi kaidah prinsip ini, Data harus konsisten dalam bentuk sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

d. Kode Referensi dan Data Induk: Menurut Perpres ini, prinsip ini dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Forum tersebut akan menyepakati; Kode Referensi dan/atau Data Induk; Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.

2. Penyelenggara Satu Data Indonesia

Perpres ini menetapkan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat dilaksanakan oleh; Dewan Pengarah; Pembina Data tingkat pusat; Walidata tingkat pusat; dan Produsen Data tingkat pusat.

Misalnya, Dewan Pengarah: bertugas untuk mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia; mengoordinasi pelaksanaannya; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan; mengoordinasi penyelesaian permasalahan dan hambatan; dan menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Presiden.

Dewan Pengarah ini terdiri atas; Ketua merangkap anggota yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; Anggota, terdiri atas menteri di bidang pendayagunaan aparatur negara, menteri di bidang komunikasi dan informatika, pemerintahan dalam negeri, bidang keuangan, bidang kegiatan statistik, dan bidang informasi geospasial.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan Pengarah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional selaku Ketua Dewan Pengarah,” bunyi Perpres ini.

3. Penyelenggara Satu Data Indonesia

Penyelenggara Satu Data Indonesia terdiri atas; perencanaan Data; pengumpulan Data; pemeriksaan Data; dan penyebarluasan Data, dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Portal ini menyediakan akses Kode Referensi; Data Induk; Data; Metadata; Data Prioritas; jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data. Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.

EmasDigi “Rebranding” Jadi Pluang

Platform investasi jual beli emas EmasDigi rebranding menjadi Pluang. Tampilan situs dan aplikasi saat ini sudah berganti, baik dari sisi nama, logo, dan desain. Pluang dalam situs resminya dikenalkan sebagai perusahaan teknologi finansial yang mempunyai misi untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia terhadap produk keuangan, tidak hanya emas.

Dari informasi yang sudah dipaparkan, akan ada dua segmen produk yang disasar, yakni melalui Pluang dan Pluang (emas).

Pluang disebutkan terafiliasi dengan PT Celebes Artha Ventura, telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Layanan yang akan ditawarkan meliputi tabungan berjangka, saldo valuta asing, dan saham.

Sementara Pluang (emas) terafiliasi dengan PT PG berjangka yang memegang lisensi dan diawasi oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Bertindak meneruskan layanan yang sebelumnya dimiliki emasdigi, yakni jual emas, beli emas, dan cicil emas.

Application Information Will Show Up Here

Template Dokumen “Aksara Nusantara” Bisa Menjadi Referensi Startup Saat Pendanaan Tahap Awal

Firma hukum Makes & Partners merilis template dokumen “Aksara Nusantara” (A Kit of Standard Startups Agreements) untuk referensi umum startup saat proses pendanaan tahap awal (pra seri A dan seri A), agar proses negosiasi bisa lebih singkat dan efisien.

Managing Partner dan Founder Makes & Partners Yozua Makes menjelaskan, Aksara Nusantara lahir karena selama ini terjadi kesenjangan informasi antara founder dan investor dalam proses pendanaan. Akhirnya menyebabkan proses negosiasi memakan waktu lama dan biaya transaksi jadi tinggi.

Menurutnya, hal tersebut terjadi lantaran belum ada standar paket dokumen yang dipakai dalam proses pendanaan tahap awal. Pun demikian banyak founder yang belum memiliki pengalaman dan pengetahuan saat menghadapi kondisi tersebut.

Inspirasi Makes & Partners merilis dokumen tersebut lantaran sejak dua tahun terakhir mereka terlibat dalam pendanaan dari Gojek, Traveloka, PropertyGuru, Zilingo, pendirian Ovo dan WeWork, serta akuisisi Tiket.com.

“Dokumen-dokumen legal ini juga dapat digunakan dalam fundraising internasional dan telah disesuaikan dengan hukum Indonesia, makanya tersedia dalam dua bahasa. Aksara Nusantara merupakan referensi umum dan panduan awal, bukan advis hukum konklusif,” terangnya, kemarin (27/6).

Aksara Nusantara berisi beberapa template umum dokumen-dokumen, seperti Term Sheet, Share Subscription Agreement, Shareholders’ Agreement, Convertible Note Agreement, dan Pledge of Shares Agreement. Semua dokumen ini tersedia dalam bahasa Inggris dan Indonesia dan diunduh secara gratis lewat situs Makes.

Template didesain untuk dapat digunakan dalam semua tahapan pendanaan, terutama seri A. Namun, Yozua menegaskan hanya menjadi sebatas acuan. Perlu ada penyesuaian terhadap masing-masing ketentuan dari setiap dokumen Aksara sesuai dengan kesepakatan komersial para pihak.

Untuk pendanaan seri A ke atas, sebenarnya juga masih bisa mengacu ke Aksara. Akan tetapi, perlu diketahui semakin tinggi tahap pendanaan, makin kompleks pula dokumennya. Terdapat beberapa perubahan yang perlu diaplikasikan dari template.

Dirinya juga berharap template ini bisa menjembatani kepentingan investor dan disaat yang sama juga melindungi hak-hak founder. Pasalnya, karena founder awam dengan aspek legal, seringkali menandatangani ketentuan yang sebenarnya merugikan mereka.

Head of Startup, Venture Capital and Fintech Practice Group Makes & Partners Bernardus Billy menambahkan ada dua hal utama yang menjadi kunci dari pendanaan startup, yakni waktu dan biaya yang efisien. Sebab baik founder dan investor menginginkan prioritas dananya terserap maksimal untuk keperluan pengembangan bisnis startup tersebut.

Pihaknya menggandeng startup legaltech Lexar untuk bantu startup tahap awal dalam menyiapkan dokumentasi legal yang yang diperlukan. Tujuannya agar startup dapat lebih efisien dalam mempersiapkan pendanaannya.

“Aksara Nusantara dapat menjadi salah satu template dokumen sehingga proses fundraising bisa lebih time dan cost efficient. Untuk lebih menekan cost kepada klien startup, kami berkolaborasi dengan Lexar,” tambah Billy.

Aksara Nusantara masih berbentuk beta, ke depannya akan ada banyak pembaruan dari waktu ke waktu berdasarkan perkembangan pendanaan startup di Indonesia. Serta, hasil diskusi dan saran dari VC dan startup yang tergabung dalam working group yang dibentuk Makes.

“Tidak menutup kemungkinan apabila di masa yang akan datang Makes akan menyiapkan tambahan template dokumen Aksara Nusantara jenis lainnya,” tutup dia.