Strategi B2B2C Jadi Pendekatan Digiasia Bios Bersaing di Industri Fintech

Digiasia Bios merupakan grup perusahaan fintech yang memiliki empat perizinan untuk melayani peluang di Indonesia, ialah uang digital (KasPro), p2p lending (KreditPro), remitansi (RemitPro), dan layanan keuangan digital (Digibos). Perusahaan ini didirikan pada Desember 2017 oleh mantan petinggi Indosat Ooredoo, yakni Alexander Rusli dan Prashant Gokarn.

Cakupan bisnis yang luas ini membuat Digiasia leluasa dalam melakukan berbagai inisiatif dalam rangka memperdalam inklusi keuangan. Menurut laporan e-Conomy SEA 2019 masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terjamah layanan keuangan, sebanyak 92 juta jiwa masuk populasi unbanked dan 47 juta jiwa populasi underbanked.

Kendati begitu, tidak banyak informasi yang rutin diberikan perusahaan terkait pencapaiannya dan seperti apa posisinya di industri. Untuk menjawab itu, DailySocial.id mencoba untuk menggali lebih lanjut lewat wawancara bersama manajemen. CEO Digiasia Hermansjah Haryono menjelaskan empat lini yang dioperasikan Digiasia merepresentasikan solusi fintech yang dibutuhkan industri.

“Digiasia adalah satu-satunya one stop solution untuk segala jenis challenges yang berhubungan dengan topik finansial. Kami adalah satu-satunya partner yang dapat memberikan solusi lengkap mulai dari sistem pembayaran digital, melalui lisensi KasPro, solusi pendanaan cepat melalui platform KreditPro, dan terakhir berbagai fitur transfer domestik maupun international melalui lisensi dan platform RemitRro,” kata Hermasjah.

Perusahaan tidak menargetkan langsung ke individu, melainkan B2B2C. Tidak dijelaskan dibalik perubahan strategi tersebut. Padahal, sejak kehadiran Digibios, misalnya saat kehadiran PayPro, perusahaan bermain langsung menyasar konsumen individu dengan berbagai fitur yang dihadirkan bersama mitra pendukung ekosistem.

Perubahan strategi ini bisa menjadi pertanda bahwa perusahaan tidak mampu bersaing dengan GoPay, OVO, ShopeePay, DANA, dan LinkAja dalam mengakuisisi pengguna baru dengan cepat. Kelima pemain ini disokong dengan kapital besar dan jajaran investor mumpuni untuk melakukan strategi bakar duit.

KasPro memosisikan diri sebagai solusi pembayaran terintegrasi untuk berbagai mitra dalam rangka melayani penggunanya masing-masing. Mitra yang sudah bekerja sama tersebut datang dari industri ritel F&B, transportasi publik, P2P lending dan multifinance, hingga ekosistem UMKM yang mengedepankan kemudahan, percepatan, keamanan, dan inklusi keuangan.

Secara terpisah, dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, Hermansjah menjelaskan salah satu contoh use case KasPro adalah kemitraannya bersama perusahaan F&B global untuk closed loop ecosystem. KasPro menyediakan layanan wallet konsumen, bank switching, dan manajemen kartu.

Dari situ, mitra mendapat pengalaman, di antaranya konsumen mereka dapat mengisi saldo wallet di toko atau mentransfer dari bank lokal mana pun, pelanggan yang memiliki kartu fisik unik dapat ditautkan ke aplikasi untuk digunakan di toko. Wallet konsumen (aplikasi/kartu) ini hanya dapat digunakan di toko.

Berikutnya untuk contoh use case lainnya di KreditPro, layanan yang disediakan adalah aplikasi wallet konsumen dan jaringan merchant QRIS. Pengalaman yang didapat mitra adalah saat konsumennya meminjam melalui aplikasi mitra, saldo akan disuntikkan ke dompet dengan cepat dari dana setoran mitra. Saldo tersebut dapat digunakan konsumen di semua outlet berjumlah lebih 10 juta merchant QRIS di seluruh Indonesia.

“Kami dalam ikatan non disclosure agreement, maka tidak dapat menyebutkan brand partner. Dari pengalaman kami banyak yang terbantu dengan solusi dari kami, baik dari vertikal F&B, ekosistem pembiayaan, dan lainnya. Dan bisa kami katakan bahwa semua memiliki fase-fase untuk pengembangan berikutnya karena transformasi digital itu belum/tidak ada batasnya pada saat sekarang ini,” ujar Hermansjah.

Dijelaskan lebih jauh, KreditPro bersama dengan layanan Digiasia lainnya bekerja sama dengan berbagai ekosistem produktif seperti jaringan supply chain FMCG, distribusi digital goods, dan lainnya, untuk memberikan solusi tepat guna di berbagai lapisannya. “Hingga kini KreditPro sudah menyalurkan jumlah yang signifikan dan revolving setiap cycle-nya, dengan performa portfolio yang terjaga baik,” tambah CMO KasPro Rully Hariwinata.

Lewat strategi B2B2C ini, perusahaan mampu meningkatkan nilai transaksi bruto atau gross transaction value (GTV) tembus lebih dari $40 juta pada 2020 menjadi lebih dari $120 juta di kuartal III 2021. Hermansjah menargetkan pada tahun ini GTV perusahaan dapat tumbuh tiga kali lipat jelang tutup tahun ini.

Ia juga menolak untuk merinci lini bisnis mana yang memberikan kontribusi bisnis terbesar. Dia mengklaim seluruh bisnis memberikan kontribusi yang sama besarnya.

Bisnis RemitPro

CEO RemitPro Arman Bhariadi menjelaskan, mulai tahun ini perusahaan mulai menggarap segmen B2B, khususnya UMKM untuk layanan transfer dana domestik maupun ke luar negeri. Segmen ini dianggap memiliki potensi yang besar, mengingat masih sangat terfragmentasi dan dikuasai oleh perbankan.

Sebelumnya, dari awal RemitPro berdiri, fokus pada segmen individu yang spesifik menargetkan pada keluarga TKI yang ingin mengambil kiriman uang di jaringan lokasi fisik TPT (Tempat Penguangan Tunai). Lokasi ini sudah tersebar di Jawab, Madura, Bali, dan Lombok.

Dirinci lebih jauh, RemitPro diklaim selalu tumbuh jauh melebihi pertumbuhan industri menurut data Bank Indonesia. Bahkan saat pandemi, industri pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia mengalami penurunan dalam dua tahun berturut-turut, RemitPro tetap dapat tumbuh double digit. “Pertumbuhan outbound internasional bahkan secara persentase mencapai triple digit,” kata Arman.

Secara wilayah, pengiriman dana dari Timur Tengah dari masih menguasai kontribusi pertumbuhan. Secara spesifik, Saudi Arabia adalah negara dengan kontribusi terbesar terhadap kiriman ke Indonesia yang difasilitasi oleh RemitPro.

Pertumbuhan bisnis ini turut didukung oleh berbagai kemitraan yang berhasil dilakukan RemitPro. Mereka adalah WesternUnion, MoneyGram, Transfast, yang merupakan 10 besar perusahaan remitansi global berdasarkan volume transaksi. Kemudian, Merchantrade, BNI, BRI, BSI, Xfers, Instamoney, Digital Solusi Pramata, dan Ebays.

Menurut Arman, bersama Merchantrade yang merupakan salah satu pemain remitansi terbesar di Malaysia, melakukan pengembangan inovasi untuk memanjakan para pengguna. Di antaranya, menyediakan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk para TKI. Malaysia akan menjadi pilot project, kemudian disambung ke negara lainnya, seperti Hong Kong, Taiwan, dan Saudi Arabia.

Selanjutnya, menghadirkan konsep send now pay later. Nantinya, melalui aplikasi Merchantrade, pengguna dapat mengajukan pencairan gaji lebih awal, kemudian mengirim ke keluarganya di Indonesia. Berikutnya ketika hari gajian tiba, saldonya akan langsung terpotong secara sistem dan dibayarkan langsung ke RemitPro. “Ini ekosistem yang saling kait mengait.”

Dalam tahun depan, perusahaan sudah menyiapkan rencana kerja sama berikutnya untuk mendongkrak bisnis. Perusahaan tersebut adalah Ria Money Transfer, Terrapay, EMQ, BRDGX, Paygo, dan Lifepay.

Untuk mengakomodasi transfer inbound dan outbound, RemitPro telah bekerja sama dengan 147 bank dengan saldo transfer maksimal Rp50 juta dan tujuh e-wallet. Sebanyak 30 negara kini telah terhubung dengan RemitPro untuk transfer outbound, sementara untuk B2B baru tersedia 11 negara. Negara-negara tersebut adalah Tiongkok, Hong Kong, UK, AS, Taiwan, Jepang, dan sejumlah negara di Asia Tenggara.

Arman menyebut, pihaknya sedang menyiapkan fitur baru yang memungkinkan para pengguna di luar negeri dapat membayarkan tagihan-tagihan keluarganya di Indonesia melalui aplikasi dan situs RemitPro. “Kami melihat ada kebutuhan pembayaran tagihan yang tinggi di antara para pengguna RemitPro. Fitur ini rencananya akan tersedia pada kuartal pertama 2022 mendatang,” tutup Arman.

Modalku Resmikan “Virtual Credit”, Bantu UKM Kendalikan Arus Kas dengan Paylater

Dalam rangka mengokohkan posisinya sebagai platform pendanaan digital UMKM, Modalku meluncurkan “Virtual Credit”, sebuah fasilitas paylater untuk mendukung kebutuhan usaha bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sebelumnya, Modalku sudah melancarkan kerja sama dengan BukaPengadaan untuk melancarkan inisiatif paylater B2B ini.

Modalku Virtual Credit merupakan fasilitas paylater bisnis berupa layanan pinjaman yang diberikan dalam bentuk limit kredit yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara digital di platform atau supplier online/offline. Dengan proses persetujuan yang cepat, fasilitas ini dapat digunakan untuk menambah stok barang, mengembangkan usaha, serta kebutuhan mendesak para pelaku UMKM.

Fasilitas Modalku Virtual Credit ini dapat digunakan oleh UMKM individual maupun berbadan usaha (PT/CV) untuk mengelola dan mengontrol arus kas usaha dengan akses yang mudah. Limit yang diberikan akan disesuaikan dengan skala bisnisnya. Kategori UMKM individual bisa mendapatkan limit kredit hingga Rp100 juta, sedangkan untuk UMKM berbadan usaha hingga Rp500 juta. UMKM dapat mengajukan fasilitas ini tanpa perlu memiliki agunan.

Saat ini Modalku telah bekerja sama dengan lebih dari 100 supplier online dan offline untuk membantu UMKM dalam pemenuhan kebutuhan usaha. Beberapa platform online yang sudah bekerja sama di antaranya JD.ID, Bizzy, Blibli, Jubelio, dan akan terus bertambah seiring perkembangan layanan.

“Dengan adanya fasilitas paylater untuk bisnis ini, kami bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada UMKM agar mendapatkan tempo yang lebih panjang dan membantu UMKM mengontrol arus kas dengan lebih baik karena pemasukan atau piutang yang sering kali bersifat fluktuatif dari waktu ke waktu, terutama di masa-masa pandemi yang masih berkepanjangan dan tidak menentu,” ujar Head of Growth and Partnership Modalku Arthur Adisusanto.

Arus kas sendiri menjadi sumber kehidupan bagi setiap lini bisnis. Kemampuan untuk bisa mengelola pendapatan dan pengeluaran merupakan ilmu esensial dalam mengembangkan usaha apa pun. Ketika arus kas masuk lebih lambat daripada arus keluar (arus kas negatif), menjalankan dan mengembangkan bisnis akan menjadi sulit.

Lead Financial Trainer QM Financial Ligwina Hananto menyampaikan “Solusi dari kehadiran platform pendanaan digital tentu harus diimbangi dengan edukasi diri mulai dari perencanaan kebutuhan keuangan, cara mengelola, dan pengawasannya. Memasuki era teknologi, masyarakat juga harus lebih memahami dan cermat dalam memilih platform pendanaan yang telah terdaftar di OJK. Serta pastikan fasilitas yang ditawarkan sesuai untuk pemenuhan kebutuhan bisnis. Meski ada banyak opsi untuk pengajuan pinjaman, pastikan untuk tetap bertanggung jawab terhadap pinjaman yang diajukan.”

Dalam melakukan seleksi calon nasabah untuk fitur ini, terdapat 4 proses utama. Pertama, dengan melakukan pre-screening untuk validasi kelengkapan dokumen seperti KTP dan NPWP. Setelah itu, akan dilakukan analisis mendalam untuk memastikan pemilik bisnis dapat mengembalikan pinjamannya, salah satunya dilihat dari credit scoring. Lalu, di tahap onboarding, pebisnis harus menandatangani dokumen perjanjian pinjam meminjam atau e-KYC. Terakhir, terdapat lapisan keamanan yang akan mendeteksi penggunaan kredit untuk bisnis atau konsumtif.

Penyaluran kredit bagi UMKM di Indonesia

Perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh jumlah penyaluran kredit kepada UMKM yang secara umum mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Kredit UMKM diberikan kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Di Indonesia, Modalku bukanlah satu-satunya platform yang menyasar pasar UMKM dalam penyaluran kredit. Ada KoinWorks yang terus menambah jajaran lender institusi untuk penyaluran kredit UMKM dalam platformnya. Selain itu juga ada Investree yang baru saja mendapat tambahan debt funding.

Menurut data yang dihimpun oleh tim DSInnovate dalam Fintech Report 2020, untuk pangsa pasar sebagai platform yang paling sering digunakan adalah Modalku dengan 21,6 persen, disusul KoinWorks tipis dengan 21 persen, dan Investree 18,9 persen. Kemudian, ada ModalRakyat 16,2 persen, Akseleran 10,3 persen, AwanTunai 9,6 persen, Mekar.id 9,3 persen, dan Taralite 7,2 persen.

Modalku menyediakan layanan pendanaan digital, dimana peminjam (UMKM yang berpotensi) bisa mendapatkan pinjaman modal usaha tanpa jaminan hingga Rp 2 miliar yang didanai oleh pendana platform (individu atau institusi yang mencari pendanaan) melalui pasar digital.

Selain di Indonesia, Modalku juga telah beroperasi di Singapura, Malaysia, dan Thailand dengan nama Funding Societies. Sampai saat ini, Grup Modalku telah berhasil mencapai penyaluran pinjaman usaha sebesar Rp 26,47 Triliun kepada lebih dari 4,8 juta transaksi pinjaman UMKM.

Application Information Will Show Up Here

Investree Bags 142 Billion Rupiah Debt Funding from responsAbility

Investree announced another debt funding worth of $10 million (over 142 billion Rupiah) from responsAbility Investments, a Switzerland based asset manager that focuses on follow-up investments. responsAbility is an investor partner of one of the institutional lenders at Investree, Accial Capital, which first entered as a lender since 2017.

This debt funding will be redistributed to facilitate the financing needs proposed by Investree’s borrower or SME players. For responsAbility, channeling funding to Investree means directly contributing to the United Nations Sustainable Development Goals (SGDs), in relation to limited financial access for SMEs which limits job creation, triggers inequality, and hinders economic development.

Investree’s Co-founder & CEO, Adrian Gunadi said, this is a very big stepping stone for Investree because in its third funding round, Accial Capital invites one of its co-investors, responAbility to participate through the Investree platform.

“In line with responsAbility’s vision and mission as a sustainability investment ‘home’ specializing in impact, we will target funding from the responsAbility-Accial Capital partnership to finance our borrower projects with significant economic, social and environmental impacts on life, especially amidst a recovery period due to this pandemic,” Adrian said in an official statement, Thursday (10/28).

One of Investree’s ongoing projects is to help empower women as ultra-micro traders in the Gramindo ecosystem. These traders have group characteristics, consisting of women without access to banks and running businesses using conventional and sharia schemes. The number has reached 5,700 on the Investree platform.

For responsAbility, this is a unique credit transaction model in Southeast Asia, especially in Indonesia as it is collaborated with Accial Capital to provide financing support to SMEs through the Investree platform.

responsAbility’s Deputy Head of Financial Inclusion Debt, Jaskirat S. Chandha said, “We are very pleased to be able to partner in this innovative structure to provide working capital funding that is urgently needed by SME borrowers in Indonesia. Financial technology is a key driver of financial inclusion. We are delighted to have found the right collaboration at Accial Capital and Investree with the required expertise.”

Investree entering its 6th year

In its 6th year, the company has grown far beyond just a fintech lending company. During 2021, the company has empowered 5 thousand ultra micro women entrepreneurs who need financial support to develop their simple businesses.

Next, partnering with digital freight forwarder Andalin to offer access to customs and tax financing for Andalin clients through Buyer Financing products. This collaboration aims to help ease the burden on clients’ costs so they don’t have to incur large initial costs, therefore, the company’s cash flow management can be optimized.

As of September 2021, Investree booked a total loan facility of Rp 12 trillion, rises 51% yoy from last year, and the value of disbursed loans was Rp 8 trillion. In terms of the number of lenders and borrowers, there were 46 thousand lenders and 6 thousand borrowers at the end of the third quarter of 2021, joined Investree cumulatively. The ratio is 40:60 of the number of individual lenders and institutional lenders that fund.

Investree’s contribution to the fintech lending industry in Indonesia is real.
Investree’s outstanding loans contributed 8.3% to the national productive outstanding loans. As of September 2021, their TKB90 is 98.22% – better than the national average of 93.3%.

Productive sector has quite small portion

According to reports from DSInnovate and AFPI last year, 36.1 million borrowers in the productive sector borrowed Rp. 2.5 million to Rp. 25 million. Only 17.6% of them borrowed more than Rp500 million. This sector still needs to be further boosted by regulators, especially during this pandemic, many MSMEs still down and need to survive.

–
Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

Application Information Will Show Up Here

Investree Kantongi Pendanaan Debt 142 Miliar Rupiah dari responsAbility

Investree kembali mengumumkan perolehan pendanaan debt sebesar $10 juta (lebih dari 142 miliar Rupiah) dari responsAbility Investments, manajer aset dari Swiss yang berfokus pada investasi lanjutan. responsAbility merupakan mitra investor dari salah satu lender institusi di Investree, yakni Accial Capital yang pertama kali masuk sebagai lender sejak 2017.

Pendanaan debt ini akan disalurkan kembali untuk membiayai kebutuhan pembiayaan yang diajukan oleh borrower atau pelaku UKM di Investree. Bagi responsAbility, menyalurkan pendanaan kepada Investree berarti secara langsung berkontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SGDs) PBB, kaitannya dengan akses keuangan terbatas untuk UKM yang membatasi penciptaan lapangan kerja, memicu ketidaksetaraan, dan menghambat pembangunan ekonomi.

Co-founder & CEO Investree Adrian Gunadi mengatakan, ini merupakan batu lompatan yang amat besar buat Investree karena pada putaran pendanaan mereka yang ketiga, Accial Capital mengajak salah satu co-investornya yaitu responsAbility untuk turut mendanai melalui platform Investree.

“Sejalan dengan visi dan misi responsAbility sebagai ‘rumah’ investasi keberlanjutan yang berspesialisasi pada dampak, kami akan menargetkan pendanaan dari kemitraan responsAbility-Accial Capital untuk membiayai proyek-proyek borrower kami yang memiliki dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan signifikan bagi kehidupan, terutama di tengah masa pemulihan akibat pandemi ini,” kata Adrian dalam keterangan resmi, Kamis (28/10).

Salah satu proyek yang sudah dilakukan Investree adalah membantu pemberdayaan ibu-ibu pedagang ultramikro yang berada dalam ekosistem Gramindo. Pada pedagang ini memiliki karakteristik berkelompok, terdiri dari perempuan-perempuan tanpa akses ke bank dan menjalankan usaha dengan menggunakan skema konvensional maupun syariah. Kini jumlahnya sudah mencapai 5.700 di platform Investree.

Bagi responsAbility sendiri, ini merupakan model transaksi kredit yang unik di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia karena tandem dengan Accial Capital untuk memberikan dukungan pembiayaan kepada UKM melalui platform Investree.

Deputy Head Financial Inclusion Debt responsAbility Jaskirat S. Chandha menuturkan, “Kami sangat senang dapat bermitra dalam struktur inovatif ini menyediakan pendanaan modal kerja yang sangat dibutuhkan oleh peminjam UKM-UMKM di Indonesia. Teknologi finansial merupakan pendorong utama inklusi keuangan. Kami senang telah menemukan kolaborasi yang tepat di Accial Capital dan Investree dengan keahlian yang dibutuhkan.”

Investree memasuki usia ke-6

Di usia ke-6 ini, perusahaan sudah berkembang jauh tidak hanya sekadar perusahaan fintech lending. Selama 2021 saja, perusahaan telah memberdayakan 5 ribu pengusaha perempuan ultra mikro yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha sederhana mereka.

Berikutnya, menggandeng digital freight forwarder Andalin untuk menawarkan akses pembiayaan bea cukai dan pajak bagi para klien Andalin melalui produk Buyer Financing. Kerja sama ini bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya klien agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya besar di awal, sehingga manajemen arus kas perusahaan dapat dioptimalkan.

Hingga September 2021, Investree membukukan total fasilitas pinjaman sebesar Rp 12 triliun, naik 51% secara yoy dari tahun lalu, dan nilai pinjaman tersalurkan sebesar Rp 8 triliun. Dari segi angka pemberi pinjaman dan peminjam, pada akhir kuartal III 2021, tercatat sudah ada 46 ribu lender dan 6 ribu borrower yang tergabung di Investree secara kumulatif. Perbandingan jumlah lender individu dan lender institusi yang mendanai berada di persentase 40:60.

Kontribusi Investree terhadap industri fintech lending di Indonesia pun nyata.
Pinjaman outstanding Investree berkontribusi sebesar 8,3% terhadap pinjaman outstanding produktif nasional. Per September 2021, TKB90 mereka adalah 98,22% – lebih baik dari rata-rata nasional 93,3%.

Porsi sektor produktif masih minim

Menurut laporan DSInnovate dan AFPI pada tahun lalu sebanyak 36,1 juta peminjam di sektor produktif meminjam Rp2,5 juta-Rp25 juta. Hanya 17,6% di antaranya yang meminjam lebih dari Rp500 juta. Sektor ini masih perlu digenjot lebih lanjut oleh regulator, terlebih lagi di masa pandemi ini banyak UMKM yang butuh terpukul dan harus tetap bertahan.

Application Information Will Show Up Here

Mandiri Capital Indonesia Channels Follow on Funding to Crowde’s Series B

The CVC backed by Bank Mandiri, Mandiri Capital Indonesia (MCI) channels follow on funding to Crowde’s Series B. Based on the sources, the latest round of this agriculture fintech lending startup also involves Monk’s Hill Ventures.

Another thing, this funding also involves the business unit of Gunung Sewu Group conglomerate, PT Great Giant Pineapple (GGP), which is a subsidiary of Great Giant Foods (GGF). In general note, GGP is the largest pineapple canner producer in the world which has exported more than 15,000 containers to 60 countries.

This funding news has been confirmed by MCI’s CEO, Eddi Danusaputro. “It is true, we are doing follow on series B funding to Crowde,” he said through a short message to DailySocial.id.

According to the data submitted to regulators, the company has raised fresh funds of $9 million or around 127.2 billion Rupiah in the ongoing round.

Previously, MCI had participated by leading Crowde’s pre-series A funding of $1 million or around 14 billion Rupiah in 2019. At the same time, Bank Mandiri also participated as an institutional lenderThrough Crowde amounting to 100 billion Rupiah.

Currently, Crowde has disbursed loans ranging from IDR 8 million to IDR 2 billion with an interest rate of 6%-18%. Crowde also recorded 97.89% TKB90. In addition to Bank Mandiri, Crowde has also collaborated with other institutional lenders, such as Bank BJB, BPR Supra, and Saison Indonesia to strengthen its credit distribution structure.

High potential yet hazardous

In the DSResearch report with Crowde entitled “Driving the Growth of Agriculture-Technology Ecosystem in Indonesia”, the aquaculture sector is included in the business sector with a fairly high risk. This is due to business development in this sector is hindered by a number of obstacles, such as access to capital, financial literacy, and the ability and knowledge of farmers to cultivate.

Capital distribution in agriculture, forestry, and fishery / DSResearch and Crowde

According to reports, the educational background and low financial literacy of the farmers are one of the inhibiting factors for cultivation. Crowde stated that 78% of active household farmers in Indonesia do not meet bank capital requirements.

In addition, internet penetration among farmers is quite low. Based on BPS data in 2018, only 4.5 million farmers were connected to the internet out of a total of 27 million business players in agriculture.

–
Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

Mandiri Capital Indonesia Kembali Berpartisipasi dalam Putaran Pendanaan Seri B Crowde

CVC kelolaan Bank Mandiri, Mandiri Capital Indonesia (MCI), kembali berpartisipasi pada putaran pendanaan seri B Crowde. Berdasarkan sumber yang kami peroleh, dalam putaran teranyar startup fintech lending untuk agrikultur tersebut juga melibatkan Monk’s Hill Ventures.

Menariknya, pendanaan ini juga melibatkan unit bisnis dari anak perusahaan konglomerasi Gunung Sewu Group, yakni PT Great Giant Pineapple (GGP) yang merupakan anak usaha Great Giant Foods (GGF). Sedikit informasi, GGP merupakan produsen pengalengan nanas terbesar di dunia yang telah mengekspor lebih dari 15.000 kontainer ke 60 negara.

Kabar pendanaan ini telah dikonfirmasi oleh CEO MCI Eddi Danusaputro. “Betul, kami melakukan following funding seri B ke Crowde,” ungkapnya dalam pesan singkat kepada DailySocial.id.

Menurut data yang disubmisi ke regulator, dalam putaran yang masih berlangsung tersebut, perusahaan telah mengumpulkan dana segar senilai $9 juta atau sekitar 127,2 miliar Rupiah.

Sebelumnya, MCI telah berpartisipasi dengan memimpin pendanaan pra-seri A Crowde sebesar $1 juta atau sekitar 14 miliar Rupiah di 2019. Pada kesempatan sama, saat itu Bank Mandiri juga berpartisipasi sebagai lender institusi untuk penyaluran kredit lewat Crowde sebesar 100 miliar Rupiah.

Saat ini Crowde telah menyalurkan pinjaman mulai dari Rp8 juta hingga Rp2 miliar dengan tingkat bunga 6%-18%. Crowde juga mencatat TKB90 sebesar 97,89%. Selain Bank Mandiri, Crowde juga telah berkolaborasi dengan lender institusi lain, yakni Bank BJB, BPR Supra, dan Saison Indonesia untuk memperkuat struktur penyaluran kreditnya.

Potensi besar, tetapi berisiko

Dalam laporan DSResearch bersama Crowde bertajuk “Driving the Growth of Agriculture-Technology Ecosystem in Indonesia”, sektor budidaya termasuk dalam sektor usaha yang berisiko cukup tinggi. Pasalnya, pengembangan usaha di sektor ini terhalang oleh sejumlah kendala, seperti akses permodalan, literasi keuangan, serta kemampuan dan pengetahuan budidaya dari para petani.

Pemberian modal di agrikultur, kehutanan, dan perikanan / DSResearch dan Crowde

Menurut laporan, latar belakang pendidikan dan literasi keuangan para petani yang masih rendah menjadi salah satu faktor penghambat usaha budidaya. Crowde menyebut bahwa 78% petani rumah tangga yang aktif di Indonesia tidak memenuhi persyaratan permodalan bank.

Selain itu, penetrasi internet di kalangan petani juga masih rendah. Berdasarkan data BPS di 2018, hanya 4,5 juta petani yang terhubung dengan internet dari total 27 juta pelaku usaha di agrikultur.

Modalku Debuts in Thailand, Securing Early Stage Funding from 500 Tuktuk

Funding Societies (known as Modalku in Indonesia) announced its operational debut in Thailand, after obtaining a crowdfunding license from the Thailand Securities and Exchange Commission (SEC) in February 2021. Simultaneously, the company secured early stage funding with an undisclosed nominal from 500 TukTuks.

Apart from Modalku, another fintech company pursuing on the same opportunity in the regional arena is Investree. In addition, Danacita has also been available in Thailand.

500 TukTuk is a venture capital part of 500 Startups which focuses on early-stage funding for startups across Thailand and CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam).

Funding Societies Thailand’s Country Head, Varun Bhandari said, the company’s vision is to always serve credit-worthy SMEs while growing wealth for investors. “[..] We believe that this will pave the way for Funding Societies to become the first choice digital lender for SMEs,” he said in an official statement.

500 TukTuk’s Partner, Krating Poonpol added, fintech is one of the rising industries with exponential growth in recent years. In Southeast Asia, there are many successful fintech startups due to many different factors including its large market size, population size, established financial institutions, and businesses that are open to new technologies and innovations.

They discover an opportunity for Funding Societies to grow exponentially with its capacity to solve the challenges faced by SMEs and startups in the region. “We strongly believe that Funding Societies can strengthen the Thai economy by offering solutions for entrepreneurs in Thailand,” he said.

Since the launching in Thailand, Funding Societies has funded local Thai SMEs and startups of up to more than THB100 million (approximately 42 billion Rupiah) at affordable prices, with no bad credit. Also, partnering with Central Retail, NocNoc, Freshket, and Accrevo as institutional lenders.

Funding Societies offer short-term financing to businesses, connecting them to retail and institutional clients seeking attractive alternative investment opportunities. In Thailand, there are more than 3 million SMEs operating in various industries, and more than 60% of them have experienced declining income due to the pandemic.

Many of these SMEs have no access to adequate funding from traditional financial institutions. As small businesses become the backbone of the economy, Funding Societies is committed to bridging the SME financing gap in the region by providing flexible loan products to meet working capital and expansion needs such as invoice financing, PO financing, project financing and term loans of up to THB 50 million (approx. 21 billion Rupiah).

The Modalku Group was founded in 2015 to address the S$300 billion SME funding gap, with the strong belief that every eligible SME deserves funding. Over the past six years, the company has disbursed over 58 billion (over 21 trillion Rupiah) THB through 4.8 million loans to more than 70,000 SMEs throughout the Southeast Asia region.

Its default rate during the pandemic remains less than 2%, supported by an AI-led credit scoring model. The platform has been trusted by regional partners such as Lazada, Shopee, CIMB, and FoodPanda, to fund SMEs in the supply chain, such as suppliers, distributors or merchants.

Southeast Asia SME market

Based on a study by the Asian Development Bank entitled “Asia Small and Medium Sized Enterprise Monitor 2020”, MSMEs accounted for an average of 97% of all types/scale companies, 69% of the total workforce, and 41% of the country’s gross domestic product (GDP) during 2010-2019.

The Covid-19 pandemic in 2020 exacerbated the high tense global trade and economic uncertainty in the region. In many ways, MSMEs hold the key to economic recovery in Asia’s developing countries.

Indonesia is a Southeast Asia’s country with the largest number of MSMEs in the region at 64 million, followed by Thailand with 3.5 million, and the Philippines with 1.2 million MSME units.

MSMEs are a major and important force to drive the Southeast Asian economy. The number is 97% of the business world and absorbs 97% of the national workforce from 2010 to 2019 period. MSMEs also contribute an average of 41% of GDP for each country in the same period.

However, there are still many business players have no access to financing. Many of them are considered ineligible to borrow from banks with no credit history.

Fintech can make it easier for MSMEs to optimize the effectiveness and efficiency of business operations, as well as make it easier for MSMEs with no sufficient requirements to access banking financing, in accessing working capital financing.

–
Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

Mulai Beroperasi, Modalku Thailand Terima Pendanaan Tahap Awal dari 500 TukTuk

Funding Societies (dikenal sebagai Modalku di Indonesia) mengumumkan dimulainya operasional di Thailand, setelah mendapat lisensi crowdfunding dari Thailand Securities and Exchange Commission (SEC) pada Februari 2021. Bersamaan dengan itu, perusahaan memperoleh pendanaan tahap awal dengan nominal dirahasiakan dari 500 TukTuk.

Selain Modalku, perusahaan fintech lainnya yang turut menggarap peluang yang sama di kancah regional adalah Investree. Selain itu, terdapat Danacita yang sudah hadir di Thailand.

500 TukTuk merupakan modal ventura bagian dari 500 Startups yang berfokus pada pendanaan tahap awal untuk startup yang tersebar di Thailand dan CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam).

Country Head of Funding Societies Thailand Varun Bhandari mengatakan, visi perusahaan adalah selalu melayani UKM yang layak mendapat kredit sambil menumbuhkan kekayaan bagi investor. “[..] Kami percaya bahwa ini akan membuka jalan bagi Funding Societies untuk menjadi pemberi pinjaman digital pilihan bagi UKM,” ucapnya dalam keterangan resmi.

Partner 500 TukTuk Krating Poonpol menambahkan, fintech adalah salah satu industri yang sedang naik daun yang tumbuh secara eksponensial dalam beberapa tahun terakhir. Di Asia Tenggara, ada banyak startup fintech yang sukses karena banyak faktor yang berbeda termasuk ukuran pasarnya yang besar, jumlah populasi, lembaga keuangan yang mapan, dan bisnis yang terbuka untuk teknologi dan inovasi baru.

Pihaknya melihat peluang bagi Funding Societies untuk tumbuh secara eksponensial dengan kapasitasnya untuk memecahkan tantangan yang dihadapi oleh UKM dan startup di wilayah ini. “Kami sangat percaya bahwa Funding Societies dapat memperkuat ekonomi Thailand dengan menawarkan solusi bagi para pengusaha di Thailand,” ucapnya.

Sejak diluncurkan di Thailand, Funding Societies telah mendanai UKM dan startup lokal Thailand hingga lebih dari THB100 juta (sekitar 42 miliar Rupiah) dengan harga terjangkau, tanpa kredit macet. Serta, bermitra dengan Central Ritel, NocNoc, Freshket, dan Accrevo sebagai lender institusinya.

Funding Societies menawarkan pembiayaan jangka pendek untuk bisnis, menghubungkan mereka ke klien ritel dan institusi yang mencari alternatif peluang investasi yang menarik. Di Thailand, ada lebih dari 3 juta UKM beroperasi di berbagai industri, dan lebih dari 60% di antaranya mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi.

Banyak dari UKM ini tidak memiliki akses ke pendanaan yang memadai dari lembaga keuangan tradisional. Karena usaha kecil adalah tulang punggung perekonomian, Funding Societies berkomitmen untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan UKM di kawasan ini dengan menyediakan produk pinjaman yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan ekspansi seperti pembiayaan faktur, pembiayaan PO, pembiayaan proyek dan pinjaman berjangka hingga THB 50 juta (sekitar 21 miliar Rupiah).

Grup Modalku didirikan pada 2015 untuk mengatasi kesenjangan pendanaan UKM sebesar S$300 miliar, dengan keyakinan kuat bahwa setiap UKM yang layak berhak mendapatkan pendanaan. Selama enam tahun terakhir, perusahaan telah menyalurkan lebih dari THB 58 miliar (lebih dari 21 triliun Rupiah) melalui 4,8 juta pinjaman kepada lebih dari 70.000 UKM di seluruh kawasan Asia Tenggara.

Tingkat default-nya selama pandemi tetap kurang dari 2%, didukung oleh model penilaian kredit yang dipimpin AI. Platform-nya telah dipercaya oleh mitra regional seperti Lazada, Shopee, CIMB, dan FoodPanda, untuk mendanai UKM dalam rantai pasokan, seperti pemasok, distributor, atau pedagang.

Pasar UMKM di Asia Tenggara

Berdasarkan studi oleh Asian Development Bank bertajuk “Asia Small and Medium Sized Enterprise Monitor 2020”, UMKM menyumbang rata-rata 97% dari semua jenis/skala perusahaan, 69% dari total tenaga kerja, dan 41% dari produk domestik bruto (PDB) negara selama 2010-2019.

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memperburuk tensi perdagangan global yang sudah meningkat dan ketidakpastian ekonomi di wilayah regional. Dalam banyak hal, UMKM memegang kunci pemulihan ekonomi di negara berkembang Asia.

Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara yang mempunyai jumlah UMKM terbesar di kawasan sebanyak 64 juta disusul oleh Thailand dengan 3,5 juta, dan Filipina dengan 1,2 juta unit UMKM.

UMKM merupakan kekuatan utama dan penting untuk mendorong perekonomian Asia Tenggara. Jumlahnya 97% dari dunia usaha dan menyerap 97% angkatan kerja nasional dalam periode 2010 hingga 2019. UMKM juga menyumbang rata-rata 41% dari PDB tiap negara dalam periode yang sama.

Namun, masih ada banyak pelaku usaha yang belum memiliki akses terhadap pembiayaan. Banyak dari mereka dianggap tidak memenuhi syarat meminjam di bank dan tidak memiliki histori kredit.

Fintech dapat memudahkan UMKM untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi operasional usaha, serta memudahkan UMKM yang tidak memiliki persyaratan cukup untuk mengakses pembiayaan perbankan, dalam mengakses pembiayaan modal kerja.

KoinWorks Terus Tambah Jajaran Lender Institusi, Fokuskan Layanan ke UKM

Lendable kembali menyuntikan pendanaan debt kepada KoinWorks. Jika tahun 2020 lalu dana yang diberikan senilai $10 juta (setara 149 miliar Rupiah), kini nominalnya bertambah menjadi $30 juta atau sekitar 435 miliar Rupiah. Di Indonesia, Lendable juga mengucurkan pinjaman serupa kepada Amartha pada Februari 2021 lalu dengan nominal 704 miliar Rupiah.

Sebelumnya pada April 2020, KoinWorks juga mengumumkan perolehan pendanaan debt dari dua institusi finansial asal Eropa. Ketika kala itu dihubungi, perusahaan enggan menyampaikan indentitasnya. Dalam sebuah kesempatan wawancara, Co-Founder & CEO KoinWorks Benedicto Haryono memang mengatakan bahwa kolaborasi dengan lender institusi menjadi salah satu strateginya, baik dari institusi dalam ataupun luar negeri.

Dia menjelaskan perusahaan sudah menarik lender institusi sejak awal 2018, ditandai dengan masuknya Saison Modern Finance. Lalu pada pertengahan tahun bergabung Bank Mandiri. Tahun 2019 juga bergabung Sampoerna dan CIMB Niaga.

Masih fokus ke UKM

Untuk rencana berikutnya setelah penerimaan dana segar tersebut, CFO KoinWorks Mark Bruny menyebutkan bahwa perusahaan masih akan fokus melayani pasar UKM yang memiliki potensi besar di Indonesia. Kerja sama strategis ini juga dibilang sukses berkat transparansi dan baiknya komunikasi yang terjalin antara KoinWorks dengan Lendable.

“Kami percaya UKM digital yang telah menjadi peminjam di platform kami akan dapat bertahan dan bahkan merebut kesempatan untuk berkembang dari pandemi ini. Lendable menyetujuinya dan mereka percaya pada kemampuan UKM Digital Indonesia dan kemampuan KoinWorks dalam menjalankan visi tersebut,” kata Mark kepada DailySocial.id.

Disinggung apakah ada perubahan persetujuan atau penambahan permintaan dari pihak Lendable kepada KoinWorks melalui kerja sama kedua ini, Mark menegaskan persetujuan masih sama. Melalui jumlah pinjaman yang mengalami peningkatan hingga 300% ini, diharapkan bisa mempercepat KoinWorks untuk menyalurkan dana tersebut kepada pelaku UKM di Indonesia.

Tercatat hingga saat ini KoinWorks telah menyalurkan pendanaan pada kuartal II tahun 2021 sebanyak lebih dari 1 triliun Rupiah kepada 300 ribu UKM di Indonesia dan naik tiga kali lipat dibandingkan tahun 2020. Ini menandakan perkembangan yang signifikan di pandemi ini dengan banyaknya UKM yang hadir dan pivot ke digital.

Dalam riset yang dilakukan oleh KoinWorks terungkap, bahwa UKM yang menggunakan kanal konvensional dan digital ternyata lebih mendominasi pasar dengan porsi 48% dibanding UKM yang hanya menggunakan kanal digital saja (40%) atau kanal konvensional saja (12%). Transformasi digital ini telah berhasil membantu UKM Digital tidak hanya bertahan namun mampu berkembang di masa pandemi.

Adanya transformasi ini juga menjadi faktor utama naiknya Digital SME Confidence Index ke level 2.49 dari level 2.37 di akhir tahun lalu dan mendorong semakin dekatnya kita ke level normal, yaitu pada level 3.00.

Peluang investor asing ke Indonesia

Menurut Mark besarnya minat investor asing dalam hal ini mereka yang menyediakan dana dalam bentuk debt funding seperti Lendable ke Indonesia, karena besarnya pertumbuhan bisnis di Indonesia terutama kalangan UKM. Indonesia menjadi target dari para investor, dilihat dari potensi dan investasi yang masuk.

Diluncurkan tahun 2015 lalu Lendable Inc melalui fintech telah menyalurkan banyak permodalan kepada masyarakat di dunia. Ini merupakan cara yang baik untuk dapat memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat. Masuknya perusahaan seperti Lendable ke Indonesia secara langsung telah memberikan efek yang multiply untuk pendanaan. Dengan memperkenalkan investor asing ke Indonesia membuka kesempatan bagi layanan fintech di Indonesia lainnya mendapatkan dana segar.

“Sebagai platform yang paling terdepan saat ini menjadi beruntung bagi kami bisa melakukan deal tersebut dan membantu ekosistem dengan memperkenalkan pemain kuat sekaligus memperkenalkan Indonesia secara global,” kata Mark.

Application Information Will Show Up Here

Cerita Rupiah Cepat di Tengah Persaingan Ketat Industri Fintech Lending Indonesia

Tren penggunaan layanan pinjaman online kian berkembang pesat, baik untuk kebutuhan konsumtif (personal) atau bisnis (UMKM). Dengan kemudahan pencairan dana dan persyaratan sederhana yang ditawarkan, masyarakat lintas generasi semakin tertarik untuk bisa menggunakan platform tersebut.

Salah satu pemain yang menawarkan layanan pinjaman online adalah Rupiah Cepat. Startup ini berawal dari diskusi Yolanda Sunaryo dengan investor asal Tiongkok terkait industri fintech yang juga sedang menjamur di sana pada 2018. Rupiah Cepat adalah hasil piloting project mereka di Indonesia. Sejak awal berdiri hingga saat ini, fokusnya masih pada cashloan atau pinjaman konsumtif.

Yolanda yang saat ini menjabat sebagai CEO mengungkapkan, “Pada tahun 2018, belum ada banyak pemain fintech lending yang terdaftar. Rupiah Cepat menjadi salah satu dari 20 perusahaan pertama yang memiliki inisiatif ini. Pasarnya juga masih sangat luas dengan tingginya permintaan. Sementara masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh akses perbankan atau unbankable.”

Tepat pada tanggal 19 Desember 2019, perusahaan berhasil mendapat lisensi dari OJK. Meskipun begitu, operasional perusahaan sudah dimulai sejak Maret 2018. Rupiah Cepat menawarkan pinjaman tunai mulai dari 400 ribu – 1 juta Rupiah. Jika pengguna memiliki riwayat bersih, maka kredit yang ditawarkan bisa mencapai 10 juta Rupiah.

Hingga awal tahun 2021, pinjaman yang disalurkan oleh Rupiah Cepat berasal dari “super lender”, yaitu investor dari Tiongkok. Namun sejak bulan Mei 2021 lalu, perusahaan mulai membuka peluang untuk pendanaan publik. Masyarakat yang punya dana lebih untuk investasi melalui platform Rupiah Cepat.

“Pandemi cukup memberi dampak bagi operasional perusahaan. Kami memiliki ekosistem close-loop dengan selective lender dari Tiongkok. Nah, ketika pandemi bermula dari Tiongkok, pendanaan dari lender sempat menurun cukup signifikan. Hal ini juga yang mendorong perusahaan untuk melakukan diversifikasi. Komposisinya masih 90% super lender dan 10% public lender.” ujar Yolanda.

Selama kurang lebih tiga tahun beroperasi, perusahaan telah menyalurkan hampir 11 triliun Rupiah kepada sekitar 3,5 juta total peminjam, 380 ribu di antaranya merupakan peminjam aktif. Timnya menyebutkan bahwa demografi pengguna masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatra, namun tidak menutup kemungkinan akan berkembang seiring penetrasi pasar yang semakin luas.

Dari sisi monetasi, Rupiah Cepat mengambil untung dari platform fee yang ditagihkan kepada peminjam. Yolanda juga menambahkan ada 2 komponen biaya di luar total pinjaman yang harus dibayarkan, yaitu bunga dan platform fee, biaya untuk penggunaan platform. Hal ini disebut karena sebagai fintech lending, perusahaan dilarang melakukan usaha lain selain mempertemukan lender dan borrower.

P2P lending konsumtif di Indonesia

Dalam pasar P2P lending di Indonesia, beberapa pemain yang juga menawarkan solusi serupa termasuk Kredifazz (terafiliasi Kredivo), Asetku, Kredit Pintar, TunaiKita, Akulaku, dan masih banyak lagi. Disinggung mengenai diferensiasi layanan, Yolanda mengungkapkan bahwa sebagai salah satu dari 20 perusahaan pertama yang mendapat lisensi, Rupiah Cepat telah memiliki basis pengguna yang kuat untuk mendukung keberlanjutan bisnis.

Dari sisi pendanaan, perusahaan hingga saat ini masih bertahan dengan modal awal atau bootstrap. Terkait fundraising, Yolanda menyebutkan bahwa belum ada rencana untuk penggalangan dana eksternal dalam 1-3 tahun ke depan. Hal ini bisa berubah jika ada diskusi dengan pihak pemodal yang sudah ada. Timnya saat ini sudah hampir mencapai 800 orang dengan komposisi 80% divisi operation, 50% collection, 30% lainnya customer service dan phone verification.

Maraknya pemberitaan terkait pasar UMKM yang semakin besar mendorong beberapa P2P lending untuk memperluas jangkauan produknya ke ranah pinjaman produktif. Salah satunya Akulaku yang mulai membidik para mitra UKM yang berjualan di platform e-commerce. Namun, saat ini Rupiah Cepat masih fokus pada pinjaman konsumtif karena pasarnya sendiri masih sangat banyak.

OJK secara rutin selalu mengumumkan penyelenggara Fintech Lending yang
terdaftar/berizin di OJK dan dapat diakses di website OJK dan/atau diumumkan
melalui media sosial resmi OJK. Belum lama ini, OJK sempat mengeluarkan daftar 7 pinjaman online yang dibatalkan izinnya.

Dilansir dari laman ojk.go.id, hingga 8 September 2021, jumlah pinjol resmi ada 107 penyelenggara yang terdiri dari 85 pinjol berizin dan 22 pinjol terdaftar OJK.

Tantangan yang dihadapi

Disinggung mengenai tantangan dalam menjalankan bisnis P2P lending, Yolanda mengungkapkan yang pertama terletak pada kebiasaan peminjam, “malah yang minjam bisa lebih galak” sebutnya. Hal ini berdampak pada cara kita kita menagih, bagaimana untuk bisa melakukannya dalam koridor yang beretika dan menghasilkan pengembalian.

Rupiah Cepat sendiri saat ini berhasil mempertahankan nilai TKB atau Tingkat Keberhasilan Pengembalian di angka 100%. Di samping itu, untuk meminimalkan pengaduan penagihan tidak beretika, perusahaan juga bekerja sama dengan jasa penagihan pihak ke-3 dan beberapa kuasa hukum.

Selanjutnya, isu terkait data pribadi. Meskipun saat ini masih RUU, bukan berarti hanya bisa menunggu. Timnya juga melakukan pembinaan terkait data pribadi. Adapun aturan yang berkaitan dengan perlindungan data Pribadi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan pemahaman akan perlindungan data Pribadi menjadi kabur. Hal ini mendorong perlunya aturan perundang-undangan yang spesifik sehingga bisa mengakomodasi semua kebutuhan yang ada pada era teknologi saat ini.

“Industri fintech lending akan semakin bertumbuh, sekarang baru 5 tahun. Harapannya bisa bertahan hingga 10-15 tahun ke depan. Begitu juga dengan regulasi yang akan diterbitkan, semoga bukan menghambat, melainkan mendukung industri ini secara keseluruhan,” tutup Yolanda.

Application Information Will Show Up Here