JULO Rilis Fitur Akses Kilat untuk Transaksi Kredit Digital

Startup fintech lending JULO resmi memperkenalkan fitur bertransaksi sekali klik “KliKilat” pada layanan Kredit Digital. Fitur ini memungkinkan nasabah untuk meningkatkan pengalaman transaksi menjadi lebih cepat dan praktis tanpa memasukkan informasi berulang kali.

KliKilat dapat digunakan saat proses transaksi di mana nasabah dapat mengakses transaksi favoritnya dari halaman utama. Dengan fitur ini, nasabah tidak perlu lagi menginput besaran nilai hingga periode tenor pinjaman karena informasi kredensialnya sudah tersimpan. Nasabah tinggal menginput PIN, persetujuan pada surat perjanjian, dan ringkasan tagihan.

Disampaikan dalam keterangan resminya, Chief Technology Officer JULO Manoj Awasthi mengatakan bahwa KliKilat memprioritaskan faktor keamanan nasabah dari risiko transaksi tidak berizin lewat identifikasi PIN dan persetujuan surat perjanjian.

“Jika limit kredit tidak mencukupi, nasabah dapat menyesuaikan jumlah transaksi dengan mudah sehingga mereka tetap memiliki kontrol atas pengeluaran mereka dan terhindar dari penggunaan melebihi limit yang tersedia,” ungkap Awasthi.

Sebagai informasi, Kredit Digital diluncurkan pada 2021 untuk memperluas fungsional plafon pinjaman sehingga dapat dipakai untuk berbagai jenis transaksi. Awalnya, plafon pinjaman JULO hanya berlaku untuk pinjaman tunai yang ditransfer ke rekening peminjam.

Fungsi ini kemudian diperpanjang untuk seluruh layanan tunai dan nontunai JULO, mulai dari tarik dana, kirim dana, top up dompet digital, pembayaran e-commerce dan tagihan, hingga biaya pendidikan.

Dikutip dari situs resminya, total akumulasi pinjaman yang telah disalurkan JULO sejak didirikan adalah sebesar Rp9,87 triliun dengan total peminjam sebanyak 1,4 juta dan 1 juta peminjam aktif. Total pinjaman outstanding tercatat sebesar Rp1,06 triliun. JULO mengklaim 70% penggunaan kreditnya digunakan untuk keperluan produktif.

Pasar paylater

Paylater adalah salah satu layanan keuangan yang banyak digunakan masyarakat Indonesia. Kemudahan pengajuan hingga keterjangkauan di berbagai merchant online menjadi salah satu faktor tingginya penggunaan layanan ini.

Berdasarkan laporan Kredivo dan Katadata Insight Center (KIC), paylater menjadi stimulus daya beli masyarakat dalam berbelanja online dengan persentase 16,2%, mengungguli metode transfer bank (10,2%) di urutan keempat. Urutan teratas diisi oleh e-wallet (46,8%) dan tunai/cod (22,6%).

Laporan ini juga menemukan adanya konsistensi peningkatan transaksi di kota tier 2 dan tier sejak 2020. Ini menandakan daya beli masyarakat di kawasan ini mulai tumbuh dan penetrasi e-commerce ke daerah semakin meluas pasca-pandemi.

Selain JULO, sejumlah platform paylater yang lekat dengan layanan e-commerce adalah Shopee Paylater, Kredivo, Akulaku, hingga Atome. Adapula GoPay Later yang banyak digunakan untuk layanan on-demand, seperti transportasi dan pemesanan makanan.

Meski tak sedominan platform paylater di ekosistem e-commerce, JULO juga memungkinkan pinjaman tunai, bersaing dengan platform sejenis, seperti Kredivo, Akulaku, Indodana, hingga Kredit Pintar.

JULO juga baru-baru ini memperluas pangsanya ke fasilitas student loan terlepas beberapa pemain menyetop layanannya, yakni KoinPintar dan Pintek. Kini menyisakan Danacita, CICIL, Danadidik, dan Edufund yang menyediakan pinjaman pendidikan.

Application Information Will Show Up Here

Izin TaniFund Terancam Dicabut Tahun Ini

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan izin usaha TaniFund terancam dicabut jika perusahaan tidak segera menyelesaikan seluruh kewajiban kredit macetnya. OJK memberikan tenggat waktu maksimal sampai pertengahan tahun ini kepada TaniFund untuk menyelesaikan masalah kredit macet ini.

Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology OJK Tris Yulianta mengatakan saat ini TaniFund berada di bawah pengawasan khusus. “Kami minta TaniFund untuk melakukan action plan. Apabila sampai batas waktunya [persyaratan] tidak dipenuhi, kami akan tindak lebih tegas lagi,” kata Tris ditemui di acara Halal Bihalal AFPI-Taralite, pekan lalu (5/5).

Tris mengatakan, hampir setiap minggu atau minimal dua minggu sekali, OJK berkomunikasi dengan TaniFund terkait progres penyelesaian kredit macet ini. Ia menyebut, pihak TaniFund sudah melakukan penagihan, tetapi hasilnya belum signifikan. “Jadi kredit macet lender yang kemarin ramai, sudah sebagian berhasil ditarik. Tapi belum signifikan.”

Menurut dia, permasalahan kredit macet di perusahaan sangat kompleks, tidak hanya manajemen, tetapi juga masalah pada peminjamnya. “Karena ini sektor pertanian, bisa jadi tingkat keberhasilan panennya tidak sesuai ekspektasi. Namun, tidak bisa dikatakan ini hanya borrower-nya. Ini impact dari dua hal, ekspektasi borrower terhadap tingkat panen tidak sesuai, dan manajemen risiko juga kurang bagus.”

Hingga kini situs TaniFund (tanihubgroup.com) menghilang, hanya tersedia TaniHub Food Solutions yang merupakan solusi B2B dari grup tersebut sebagai penyuplai untuk bisnis.

Mengutip dari CNBC Indonesia, TaniHub ramai diberitakan karena gugatan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut muncul karena tingkat kredit macet yang tinggi. Dilaporkan pada Maret 2023, TKB90 TaniHub hanya 36,07%.

Moratorium segera dicabut

Tak hanya itu, OJK juga berniat untuk mencabut penghentian sementara (moratorium) izin p2p lending dalam waktu dekat. Alasannya, perizinan untuk peluncuran teknologi baru sudah dalam tahap evaluasi akhir. Begitu rampung, moratorium akan segera dicabut.

“Kami mengusahakan pada tahun ini, bahkan mungkin tidak sampai akhir tahun ini [pencabutan moratorium]. Dalam waktu dekat bisa selesai karena evaluasi sudah dalam tahap akhir,” tambahnya.

Tris menerangkan teknologi yang akan diluncurkan ini bernama Sistem Perizinan Terintegrasi (SPRINT). Sistem ini akan membuat pendaftaran perusaahaan akan lebih cepat dan transparan. Para pendaftar dapat mengetahui perkembangan pengajuan izin sejauh ini di OJK sudah sejauh mana. Sebelumnya, pendaftar tidak dapat melacak progres perizinan dokumen dengan menggunakan sistem lama.

Dia menambahkan, moratorium dulu dilakukan pada Februari 2020 karena bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan, sekaligus meningkatkan kualitas perusahaan p2p lending yang terdaftar di OJK. Hasilnya, terlihat dari perusahaan yang terdaftar saat itu mencapai 164, kini yang sanggup bertahan tersisa 102 perusahaan.

Berdasarkan statistik OJK, sejak 2018 hingga Februari 2023, jumlah penyaluran pendanaan telah mencapai Rp564 triliun yang disalurkan oleh 1 juta pemberi pinjaman kepada 106 juta penerima pinjaman. Per 3 April 2023, industri ini telah membukukan profit sebesar Rp98,25 miliar pada Februari 2023.

KoinWorks Tutup KoinPintar, Layanan Pembiayaan Pendidikan Tak Lagi Menarik?

Meski terus bertumbuh, sektor fintech di Indonesia masih berupaya menemukan pasarnya. Salah satunya adalah produk pembiayaan pendidikan (student loan) yang sebetulnya tak banyak digarap oleh pelaku startup di tanah air.

Platform P2P lending, KoinWorks baru-baru ini dilaporkan menghentikan layanan KoinPintar yang sejak 2017 menawarkan pinjaman untuk pendidikan tingkat tinggi. Diberitakan pertama kali oleh Bisnis.com, KoinWorks tidak mengungkap alasan penutupan ini.

Menurut Co-Founder dan CEO KoinWorks Benedicto Haryono, langkah tersebut diambil agar dapat fokus ke produk-produk pembiayaan lain. Ke depannya, KoinWorks berupaya mencapai karbon netral dengan mendukung model bisnis pelaku UMKM yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Upaya KoinWorks untuk fokus ke segmen UMKM sebetulnya telah terlihat dari strateginya melalui KoinWorks NEO sehingga dapat memperluas jangkauan pembiayaan ke UMKM. Tahun lalu, pihaknya juga memperkenalkan penilaian profil risiko baru Grade S untuk menjangkau lebih banyak ekosistem UMKM

Biaya pendidikan

Sebelumnya pada awal Maret 2023, Pintek telah menyetop produk pembiayaan pendidikan dan beralih sepenuhnya pembiayaan rantai pasok (supply chain). Tutupnya produk pembiayaan pendidikan Pintek dan KoinWorks kini hanya menyisakan tiga pemain saja antara lain Danacita, DanaDidik, dan Cicil.

Cicil dan Danacita merupakan platform fintech lending, sedangkan DanaDidik menawarkan fasilitas pembiayaan pendidikan lewat model penggalangan dana (crowdfunding) yang bekerja sama dengan Yayasan Dana Abadi Pelajar.

Dalam paparan KrAsia beberapa tahun lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo pernah mendesak bank-bank dalam negeri di 2018 silam untuk memberikan lebih banyak pinjaman pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM.

Perlu diketahui, rasio pendaftaran ke perguruan tinggi di Indonesia masih berada di angka 31%, tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura (78%) dan Thailand (54%), menurut laporan Global Business Guide Indonesia. Faktor utamanya disebabkan karena alasan keuangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2022, total biaya kuliah tertinggi tercatat ada di D.I Yogyakarta dengan Rp21,1 juta, diikuti Banten (Rp19,59 juta), Maluku, (Rp19,44 juta), Maluku Utara (Rp17,47 juta), dan DKI Jakarta (Rp16,74 juta). Biaya pendidikan ini mencakup uang pendaftaran, uang saku, biaya transportasi, hingga biaya operasional.

Mengutip blog Danacita, akses terhadap fasilitas pembiayaan pendidikan untuk perguruan tinggi di Indonesia terbilang sulit karena dibebankan ke mahasiswa dan institusi. Berbeda dengan level sekolah dasar (SD) hingga menengah yang sebagian besar ditangguh pemerintah.

Student loan merupakan produk pinjaman yang memiliki transaksi tinggi di Amerika Serikat (AS). Di sana, jumlah pinjaman pendidikan yang disalurkan disebut nilainya lebih tinggi dari transaksi kartu kredit, yakni $1,3 triliun. Perbedaan student loan di AS dan Indonesia cukup terlihat pada bunga pinjaman dan tenor pelunasan.

Application Information Will Show Up Here

Finfra Jadi Strategi Danabijak Garap Potensi Fintech-as-a-Service

Inovasi yang terus berjalan membuka kesempatan baru dalam menawarkan solusi yang lebih tepat guna. Kondisi inilah yang terjadi dengan industri fintech yang kini mulai memperkenalkan teknologi baru fintech-as-a-service (FaaS), dan didalami oleh startup fintech lending Danabijak melalui kehadiran Finfra sejak Mei 2022.

Sebagai gambaran, mengutip dari Tech Funnel, penyedia teknologi FaaS ini sepenuhnya bertanggung jawab atas pengembangan, pemeliharaan, pembaruan platform, kepatuhan terhadap persyaratan keamanan, dan lainnya. Sementara, pengguna (penyedia layanan lain) cukup menyematkan fitur fintech tersebut ke dalam platform mereka melalui API. Mereka membayar biaya berlangganan bulanan untuk API tanpa berinvestasi dalam infrastruktur.

“API memungkinkan banyak program komputer untuk berinteraksi satu sama lain. Ini adalah jenis perangkat lunak antarmuka yang menyediakan layanan (FaaS) ke aplikasi perangkat lunak lain (yaitu, platform yang menyematkan fintech/embedding fintech),” tulis Tech Funnel.

Produk yang dihasilkan dari FaaS, seperti e-wallet label privat, penerbitan kartu, penerimaan pembayaran, pembayaran atau remitansi, verifikasi identitas, perlindungan penipuan, akun virtual serta layanan digital untuk merchant, yakni penyediaan, administrasi, dan solusi pelaporan.

Saat dihubungi DailySocial.id, Co-founder dan CEO Danabijak dan Finfra Markus Prommik menyampaikan pendirian Finfra ini mengkuhkan keseriusannya dalam menggarap FaaS atau bisa disebut dengan embedded lending, sekaligus bentuk responsnya terhadap permintaan pasar. Selama beberapa tahun terakhir, ia dan tim telah mengembangkan tech stack yang kuat di pasar, yang memungkinkan pihaknya mengukur produk p2p lending dan operasionalnya secara efektif.

“Klien pertama kami adalah Aspire, dan pernah bekerja sama dengan BNI, yang selanjutnya meningkatkan pengembangan layanan embedded lending kami. Melihat kebutuhan pasar, dan keterampilan serta pengetahuan tim kami yang relevan, kami sangat bersemangat untuk dapat mewujudkannya,” kata Prommik.

Solusi FaaS yang ditawarkan oleh Finfra mulai dari produk pinjaman privat untuk klien, dengan memanfaatkan lisensi fintech p2p lending yang sudah dikantongi Danabijak. Produk-produknya sebagian besar untuk platform digital yang memungkinkan klien untuk meluncurkan produk berbasis pinjaman.

“Prospek dari embedded lending ini sangat bagus, dengan beberapa perusahaan unicorn [dari sektor ini] muncul di seluruh dunia. Model ini mendapatkan daya tarik yang besar di pasar negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat, dan kami yakin ini lebih cocok untuk Indonesia dan Asia Tenggara.”

Menurut data yang ia kutip dari Research and Markets, di Asia Pasifik, pangsa pasar embedded finance diperkirakan akan mencapai $358 miliar pada 2029, dengan proyeksi CAGR 24,4% dari 2022 hingga 2029. “Embedded lending diharapkan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat, dan kami berencana untuk menjadi yang terdepan.”

Sejak dirilis hingga kini, diklaim Finfra telah dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan lintas industri, kebanyakan bergerak di industri logistik, pendukung UMKM, dan platform eCommerce untuk merchant. Salah satu kliennya adalah CareNow, startup yang mengembangkan platform teknologi solusi bisnis untuk layanan medis.

CareNow memanfaatkan solusi FaaS ini untuk menyediakan alternatif pembayaran tagihan kesehatan dengan metode cicilan. Solusi ini membantu dua sisi, baik dari pasien maupun rumah sakit. Bagi rumah sakit, mereka bisa memberi akses pembiayaan bagi rumah sakit unutk membeli peralatan, perlengkapan, dan membantu arus kas. Tentu saja dari pasien, bisa diringankan beban mereka saat berobat dengan mencicil tagihan.

Ke depannya, Finfra akan fokus menyediakan produk pinjaman berbasis FaaS yang berfokus pada invoice financing, payroll financing, dan term loan. “Kami berencana untuk fokus pada area ini.”

Meski Finfra baru dirilis pada Mei 2022, namun Prommik mengungkapkan kontribusi bisnisnya terhadap keseluruhan (digabung dengan Danabijak) sudah menyamai posisi, alias 50:50 pada kuartal I 2023. Prospek yang cerah untuk solusi FaaS ini membuatnya ia meyakini kontribusinya bahkan bisa menyaingi Danabijak, dengan prediksi 70%-80% dari total volume bisnis sampai akhir tahun ini.

Perkembangan Danabijak

Prommik memastikan Danabijak akan tetap menjadi perusahaan terpisah dari Finfra, bahkan ada strategi tersendiri yang sudah disiapkan. Diklaim, sejak Danabijak beroperasi di 2016, kini produknya telah digunakan oleh 20 ribu pengguna aktif dan bisnis ini beroperasi dengan margin kontribusi yang positif. Total pinjaman yang disalurkan sepanjang Desember 2022 hingga Februari 2023 diklaim sudah berlipat ganda.

Danabijak menerima investasi dari GK Plug & Play setahun setelah diluncurkan. Kemudian, di pertengahan 2021, kembali peroleh pendanaan dari beberapa investor, di antaranya Kristjan Kangro (CEO dari Change Invest), serta investor baru, yakni Walter Marke de Oude (Founder & Chairman Singlife).

“Kami berencana untuk terus menjalankan portofolio ini dan melayani pengguna setia dan berkualitas tinggi kami. Pemberi pinjaman (lender) kami sebagian besar adalah perusahaan, dan saat ini sedang berdiskusi dengan lebih dari setengah lusin bank dan lembaga keuangan untuk menjadikan mereka sebagai pemberi pinjaman di platform kami. Model bisnis kami telah menghasilkan banyak minat di antara klien (platform digital) dan pemberi pinjaman.”

Demi mendukung bisnis, Prommik mengungkapkan saat ini pihaknya sedang menuntaskan putaran pendanaan dana baru dan diharapkan dapat diumumkan segera. “Mudah-mudahan, kami dapat segera membagikan kabar baik ini, mempertimbangkan sulitnya mengumpulkan dana di situasi saat ini. Sekarang adalah saat-saat yang menyenangkan bagi kami dan kami berterima kasih atas dukungan para investor kami,” ujarnya.

–

Disclosure: DS/X Ventures (bagian DailySocial Group) merupakan salah satu investor Finfra

Investree Akan Spin-Off Unit Bisnis Syariah Jadi Badan Usaha Tersendiri

Investree mengungkapkan tengah memisahkan (spin off) unit bisnis syariah menjadi perusahaan tersendiri. Dalam prosesnya, Investree telah menutup kegiatan operasional usaha Investree Syariah sejak Januari 2023. Informasi ini sudah disampaikan ke publik melalui berbagai kanal media sosialnya.

“Karena kita mau spin off. Sesuai aturan OJK yang baru harus di spin off,” ucap Co-founder dan CEO Investree Adrian Gunadi saat dihubungi DailySocial.id.

Dia melanjutkan, terkait pembentukan badang hukum Investree Syariah pun sudah disiapkan tinggal menunggu moratorium perizinan dicabut oleh OJK. Nantinya tim existing di Investree Syariah sudah dipersiapkan untuk memimpin operasional perusahaan begitu sudah terima izin. “Semoga OJK bisa kasih ruang terutama untuk yang syariah.”

Sesuai dengan isi beleid POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, memuat poin penting salah satunya arahan untuk penyelenggara konvensional menjadi penyelenggara berdasarkan prinsip syariah.

Disebutkan penyelenggara konvensional yang melakukan konversi menjadi penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan konversi dari OJK. Nantinya, OJK akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan konversi dalam jangka waktu paling lama 20 hari semenjak permohonan diterima dengan lengkap. Apabila disetujui, penyelenggara harus melaksanakan RUPS paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal surat persetujuan dari OJK.

Unit bisnis Investree Syariah sendiri sudah hadir sejak 2018. Ada tiga jenis produk yang ditawarkan, yakni Invoice Financing, Buyer Financing, dan Working Capital Term Loan, alias kurang lebih mirip dengan apa yang ditawarkan untuk bisnis konvensionalnya tapi dengan menggunakan prinsip syariah.

Adrian juga mengungkapkan, pendanaan seri D yang sedang digalang perusahaan beberapa waktu lalu, sebagian dana akan diarahkan untuk membangun Investree Syariah menjadi perusahaan tersendiri. “Ini bagian dari deal JTA [Holdings].”

Sayangnya ia tidak bersedia merinci apakah penggalangan seri D ini sudah rampung atau belum. Dalam pemberitaan sebelumnya dikabarkan, JTA Holdings sudah mengumumkan komitmennya untuk memimpin putaran seri D yang awalnya ditargetkan kelar pada Januari 2023.

Pasca-investasi ini, Investree akan ekspansi ke Qatar dengan membentuk perusahaan patungan. Solusi yang ditawarkan akan berfokus pada pembiayaan supply chain untuk UMKM.

Moratorium izin

Seperti diketahui, OJK moratorium perizinan untuk bisnis lending sejak Februari 2020. Setelah dua tahun, disebutkan moratorium tersebut bakal dicabut melalui penerbitan aturan baru. Dalam rancangan aturan tersebut nantinya akan mengatur sistem yang mempermudah perizinan fintech.

Mengutip dari data OJK, per Januari 2023 terdapat 102 fintech p2p lending yang telah mengantongi izin. Jumlah ini berkurang dari sebelumnya 164 perusahaan yang mengajukan perizinan. OJK juga mencatat hampir seperlima atau 22 fintech masuk dalam radar pantauan.

Pencabutan moratorium sebetulnya masih jadi pro-kontra di industri. Mengutip dari Kontan, jumlah pemain yang sudah ada saat ini dinilai terlalu banyak. Direktur Celios Bhima Yudhistira memandang banyaknya jumlah pemain fintech berizin menjadi salah satu alasan masih banyaknya masyarakat yang terjebak pinjaman online ilegal.

Masyarakat jadi sulit membedakan mana yang berizin mana yang ilegal. Jika jumlahnya sedikit, masyarakat dinilai bisa lebih mudah mengetahui mana yang legal. “Idealnya fintech 10 atau 20 perusahaan jadi masyarakat tahu cuma perusahaan-perusahaan ini yang legal,” jelasnya.

Terlebih itu, industri ini juga tak kebal dari imbas pandemi. Tercermin 21 perusahaan yang masih memiliki tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di atas 5%. TWP90 adalah tingkat pengukuran kredit macet dalam industri p2p lending yang menunjukkan tingkat keberhasilan nasabah mengembalikan pinjaman dalam 90 hari setelah jatuh tempo. Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2022, untuk tahap awal, OJK akan melakukan supervisory action.

Tantangan lainnya juga harus dihadapi terutama dalam memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan beleid baru. Disebutkan perusahaan wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp12,5 miliar. Waktu yang diberikan untuk memenuhi ketentuan ini maksimal tiga tahun setelah peraturan diterbitkan. OJK mencatat baru 58 perusahaan yang memenuhi ekuitas minimal.

Menurut AFPI, perusahaan yang kesulitan ini karena mereka masih mencatat kinerja yang rugi. Dari data OJK, masih ada 65 perusahaan yang merugi dari total 102 perusahaan. Ditambah lagi, beleid ini juga tidak memperbolehkan adanya pemegang saham baru dalam waktu tiga tahun sejak tanggal izin usaha dikeluarkan OJK. Artinya, peningkatan modal selama periode tersebut hanya bisa dari investor yang sudah ada.

“Asosiasi sudah membicarakan dengan OJK dan kelihatannya ke depan akan ada solusi atas hal tersebut,” kata Ketua Hukum, Etika, dan Perlindungan AFPI Ivan Nikolas Tambunan.

Application Information Will Show Up Here

Sejak Pivot Tahun Lalu, LinkAja Klaim Raihan Kinerja Positif

LinkAja mengungkapkan kinerja yang positif semenjak pivot bisnis tak lagi fokus ke konsumer langsung (direct consumer) pada tahun lalu. Kini LinkAja bermain di B2B2C yang mengandalkan ekosistem BUMN.

Dalam keterangan resmi, Direktur Keuangan & Strategi LinkAja Reza Ari Wibowo menyampaikan, perubahan model bisnis ini sejalan dengan kondisi di industri teknologi global yang sedang mengalami paradigm shifting. Sebelumnya selalu mengejar growth at-all-cost sekarang menjadi path to profitability dan sustainability.

“Di LinkAja, kami sudah melakukan shifting menuju profitability dan sustainability secara bertahap semenjak 2021 dengan membaca arah pergerakan industri. Salah satunya yakni dengan memperkuat model bisnis B2B2C kami yang berfokus pada ekosistem BUMN, yang terbukti sangat efektif dan efisien,” ujarnya.

Pada segmen B2C, LinkAja mengutamakan low-cost user acquisition & retention yang berfokus pada ekosistem BUMN. Hal ini diklaim efektif dan efisien bagi perusahaan. Pada tahun lalu, perusahaan mengimplementasikan solusi keuangan digital dengan Telkomsel, Pertamina, dan Himbara (Himpunan Bank Negara).

Di ekosistem Telkomsel, perusahaan mendigitalkan supply chain tradisional Telkomsel di lebih dari 300 ribu peritel dengan kenaikan pendapatan hampir 90%. Ke depannya, inisiatif tersebut akan dilanjutkan ke tingkat distributor.

Selanjutnya untuk ekosistem Pertamina, LinkAja memperkuat positioning aplikasi MyPertamina, yang berdampak pada pertumbuhan pendapatan eksponensial sebesar 1.600%. Terakhir, use case terkait Himbara memperlihatkan pertumbuhan pendapatan yang sangat signifikan sebesar 80%.

Adapun untuk segmen B2B perusahaan memfokuskan pada end-to-end value chain dari sisi tradisional dan digital, dengan masuk pembayaran, digital goods, dan bisnis lending.

Pada 2021, LinkAja mengakuisisi iGrow yang kini ditransformasi menjadi LinkAja Modalin. Ada tiga model pembiayaan yang disediakan, Invoice Financing, Retailer Financing, dan Agri Ecosystem Financing. Penggunanya adalah Telkomsel, SIG (Semen Indonesia), dan e-Fishery. Melalui lini bisnis ini, perusahaan akan meningkatkan kapabiltasnya untuk mendukung ekosistem BUMN secara closed-loop.

Kalah saing

LinkAja sedari awal tidak dibekali dengan dana jumbo seperti pemain sejenisnya di sektor pembayaran. Sementara bukan jadi rahasia di dunia bisnis digital, strategi bakar duit adalah jalan cepat untuk menjadi pemain yang dominan —apabila bermain di segmen ritel (konsumer) dan fokus mengejar pertumbuhan. Hal ini secara langsung berdampak pada biaya pemasaran membengkak dan menghambat profitablitas perusahaan.

Menurut riset yang dilakukan Populix pada pertengahan tahun lalu berjudul “Consumer Preference Towards Banking and E-Wallet Apps”, memperlihatkan 10 aplikasi e-wallet yang paling banyak digunakan masyarakat. LinkAja menempati urutan ke-5 (30%). Secara berurutan, GoPay berada di urutan pertama (88%); DANA (83%), OVO (79%), ShopeePay (76%).

Mengutip dari Investor.id, LinkAja disebut-sebut akan beralih ke bisnis lending dan menyasar ke ekosistem Pertamina dan Telkom. Untuk mendukung itu, bakal ada suntikan dana secara bertahap dari Telkom dan perusahaan pelat merah lainnya.

Menurut Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, pihaknya sedang mendorong beberapa investor untuk sudah memberikan komitmennya. Sekitar Maret atau April dana akan diberikan dari Telkom dan Himbara. “Maka dari itu kita dorong untuk lending, tapi di ekosistem retailer sama distributor Telkom sama Pertamina,” kata Kartika.

Kinerja keuangan

LinkAja memaparkan kinerja pada tahun lalu sebagai berikut:

Pendapatan operasional (revenue growth) tumbuh hampir 30% (dalam YOY)
Beban operasional (operational expense) turun lebih dari 50%
Biaya pemasaran (marketing expense) turun lebih dari 90%
Biaya operational and maintenance (O&M exspense) turun lebih dari 30%
Rasio pendapatan terhadap biaya promosi ditekan menjadi 0.1x dari 1.3x
Average Revenue per User (ARPU) naik 215%
Basket size ARPU naik 55%
Retention rate naik lebih dari 70%
EBITDA loss ditekan lebih dari 60%

Menurut Reza , dengan EBITDA loss yang mampu ditekan ini memperlihatkan bahwa perusahaan semakin on-track untuk merealisasikan komitmen mencapai EBITDA positif dalam waktu dekat.

Sebagai catatan, EBITDA berguna dalam menghitung arus kas bisnis. Jika EBITDA perusahaan negatif, ia memiliki arus kas yang buruk. Tetapi EBITDA positif tidak secara otomatis berarti bisnis memiliki profitabilitas yang tinggi.

Untuk target tahun ini, perusahaan akan melanjutkan sinergi dengan ekosistem BUMN yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. Ditargetkan dapat mencetak pertumbuhan pendapatan lebih dari 80% dengan penurunan beban operasional sebesar 35%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beberapa inisiatif strategis yang akan dilakukan adalah B2B2C approach —yang mana LinkAja akan menggandeng beberapa perusahaan di bawah kementerian BUMN untuk menjadi penyedia layanan disbursement insentif. Dengan demikian, LinkAja mampu mendapatkan user base besar yang bersifat captive tanpa biaya akuisisi dan retensi.

Reza melanjutkan, konsekuensi yang diambil saat memutuskan untuk fokus pada profitabilitas terkadang harus berani menutup layanan atau use case yang memiliki komponen biaya lebih tinggi dibandingkan pendapatan, dengan tetap menjaga kualitas layanan ke pengguna.

Diklaim keputusan tersebut mampu membuat LinkAja menjadi antitesis di industri digital, ditandai dengan kenaikan pendapatan yang signifikan dan penurunan biaya yang drastis, di tengah situasi industri teknologi yang menantang.

“Ke depannya kami berharap menjadi role model di industri teknologi di Indonesia melalui model bisnis yang lebih profitable dan sustainable, dengan tetap memberikan layanan transaksi digital terintegrasi yang aman dan nyaman [..],” tutup dia.

Dalam menjaga kinerja, perusahaan juga melakukan langkah efisiensi dengan merumahkan “PHK” sekitar 200 karyawannya pada Mei 2022. Pasca pengumuman tersebut, perusahaan mengaku beban operasional perusahaan turun lebih dari 50%.

Application Information Will Show Up Here

KoinWorks Akuisisi BPR Asri Cikupa, Founder Kuasai Saham Mayoritas

Startup p2p lending KoinWorks mengumumkan akuisisi penuh terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) asal Banten, BPR Asri Cikupa Karya. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka mengembangkan bisnis KoinWorks secara jangka panjang dan memperluas jangkauan pembiayaan ke segmen UMKM.

“Afiliasi antara unit BPR kami dengan KoinWorks akan sangat membantu dalam menciptakan inovasi bagi BPR sehingga mempunyai peluang untuk tumbuh melalui partisipasinya di ekonomi digital,” ujar Co-founder & CEO KoinWorks Benedicto Haryono dalam keterangan resmi, kemarin (26/1).

Mengutip dari data OJK per September 2022, KoinWorks, melalui dua co-founder-nya, Benedicto Haryono dan Willy Arifin, menggenggam penuh saham di BPR Asri Cikupa Karya, masing-masing sebesar 50,1% dan 49,9%. Pada kuartal sebelumnya, pemegang sahamnya dikuasai oleh Lydia Lukasanto (73%) dan Ang Kie Kwan (27%). Ang Kie Kwan akan tetap menjadi dewan komisaris bersama dengan Boedhi Surjono.

Ben, sapaan akrab Benedicto, melanjutkan perusahaan akan perlahan meningkatkan modal inti BPR sehingga dapat naik tingkat dari BPRKU 1 menjadi BPRKU 3. Dengan demikian, semakin banyak produk dan layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Sebagai informasi, BPR berdasarkan Kegiatan Usaha (BPRKU) 1 ini memiliki modal inti kurang dari Rp15 miliar, BPRKU 2 (modal inti Rp15 miliar – Rp50 miliar), dan BPRKU 3 (modal inti lebih dari Rp50 miliar).

Menyediakan produk deposito

Sebagai langkah awal, afiliasi kedua perusahaan ini akan fokus menyediakan produk deposito. Masyarakat dapat melakukan pembukaan rekening deposito secara langsung di kantor BPR Asri Cikupa Karya yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Banten, atau melalui aplikasi KoinWorks yang telah mengantongi izin dari OJK sebagai funding agent.

Produk deposito ini dirancang dengan minimal penempatan dana mulai dari Rp10 juta hingga Rp2 miliar dengan pilihan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Bunga yang ditawarkan sebesar 6,25% sesuai dengan besaran yang dijaminkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Angka tersebut bisa dikatakan kompetitif lebih tinggi dari yang ditawarkan bank umum untuk produk simpanan serupa.

Ben juga memaparkan rencana perusahaan untuk terus mendalami perilaku dan peran BPR beserta nasabahnya dalam lanskap keuangan yang terdigitalisasi dalam rangka inovasi digital di BPR. Hal tersebut akan sejalan dengan rencana perusahaan untuk digitalisasi produk deposito BPR melalui afiliasi dengan KoinWorks, kedua perusahaan ini akan melanjutkan pengembangan best practices dalam mengintegrasikan sistem banking dengan fintech.

“Di masa mendatang, akan tercipta peluang pertumbuhan bisnis bagi kedua pihak melalui partisipasi di ekonomi digital. BPR juga akan memperoleh manfaat dari prinsip-prinsip modern yang penting untuk perkembangannya,” pungkasnya.

Akuisisi BPR oleh startup

Langkah korporasi KoinWorks ini bukan barang pertama yang terjadi di lanskap startup fintech di Indonesia. Di antaranya, ALAMI Group akuisisi BPRS Cempaka Al Amin yang kini diubah menjadi jadi Hijra Bank, Xendit mengambil saham di BPR Arthakelola Cahayatama dan kini dikenal sebagai BPR Xen. Diikuti petinggi Fazz Financial Group yang mengambil kepemilikan saham di BPR Sentral Mandiri, dan Komunal yang resmi mengakuisisi BPR Prima Dadi Arta dari Kediri pada April 2022.

Perubahan pun perlahan-lahan dilakukan setelah mereka mengakuisisi BPR. Misalnya, Xendit yang merilis aplikasi aplikasi Nex sudah dirilis sejak 7 November 2022 setelah melewati fase uji coba internal. Aplikasi ini dikembangkan oleh PT Nex Teknologi Digital (NTD) yang bekerja sama dengan PT BPR Xen. Keduanya merupakan bagian dari Xendit Group. Produk perdananya adalah Rekening Tabungan Milenial dengan penawaran bunga tabungan 6% per tahun, yang dibayarkan setiap hari.

Dijelaskan lebih jauh oleh Director Xendit Group Rifai Taberi yang turut menjabat sebagai Direktur Utama PT Nex Teknologi Digital (NTD), semangat Xendit Group untuk membuat aplikasi bank digital untuk memenuhi ekosistem B2B yang sejatinya tidak hanya butuh kemudahan sistem pembayaran semata. Sebab, ada kalanya bisnis, terutama yang masih dalam skala UKM butuh aspek pembiayaan dan tabungan dalam mendukung perkembangan bisnis mereka.

Oleh karenanya, eksperimen Xendit melalui aplikasi Nex ini adalah dalam rangka mendigitalkan BPR agar produknya lebih mudah diakses. Proposisi ini bisa dianggap sebagai angin segar di dunia BPR. Menurut Rifai, secara tampilan luar produk, Nex memang diarahkan untuk konsumen akhir, tapi ternyata segmentasi target penggunanya justru buat pebisnis existing (merchant) Xendit.

Perlu diketahui, agar dapat bertahan pada era digital seperti sekarang, inovasi layanan dan teknologi menjadi hal wajib jika BPR tidak ingin tersingkir dari peta bisnis perbankan. Sayangnya, tak semua BPR memiliki infrastruktur digital yang memadai. Apalagi, banyak BPR bermodal cekak sehingga sulit untuk membangun infrastruktur digital yang relatif membutuhkan biaya tinggi.

Sudah harus bersaing di dunia digital, jalan yang ditapaki BPR pun kian hari kian sulit. Segmen mikro yang selama ini jadi lahan bisnis utama mereka terus tergerus dengan hadirnya berbagai pesaing dari dunia finansial. Kendati persaingan sangat ketat, bank-bank rural ini memiliki keunggulan lantaran karakteristik bisnisnya yang berbeda.

Kelokalan dan keeratan hubungan emosionalnya dengan para nasabah menjadi nilai lebih bagi BPR. Namun untuk mengatasi kelemahannya—sekaligus mengandalkan kelebihannya-—akan membuat daya tarik BPR akan makin kinclong. Dengan begitu, fungsi BPR untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan makin besar.

Application Information Will Show Up Here

AFPI dan PEFINDO Luncurkan “IdFintechScore” untuk Perkuat Skoring Lending

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan PT PEFINDO Biro Kredit meluncurkan produk skoring IdFintechScore untuk memperkuat mitigasi risiko kredit konsumtif di industri fintech lending. IdFintechScore melengkapi opsi skoring kredit yang dipakai di industri, bukan menjadi standar baru bagi para pelaku fintech lending.

Ketua Umum AFPI sekaligus CEO dan Co-Founder Investree Adrian Gunadi mengatakan asosiasi memaksimalkan kolaborasi dengan sejumlah ekosistem pendukung industri fintech lending. Kali ini, pihaknya berkolaborasi dengan PEFINDO untuk memperkuat industri, khususnya mitigasi risiko terkait skoring kredit.

“Keberadaan IdFintechScore diharapkan memperkuat industri fintech lending dari kredit macet, di mana saat ini AFPI juga sudah memiliki Fintech Data Center (FDC). Kami harap ini dapat meningkatkan kualitas pinjaman, khususnya borrower yang memiliki credit scoring yang baik,” ujar Adrian saat peluncuran IdFintechScore di Yogyakarta, Selasa (13/12).

Direktur Utama PEFINDO Biro Kredit IdScore Yohanes Arts Abimanyu menuturkan, fintech lending di sektor konsumtif saat ini bisa membidik peluang penyaluran pinjaman yang lebih tinggi lagi dengan memanfaatkan skoring kredit yang didesain khusus sesuai karakteristik bisnisnya. Hasil analisis akan lebih spesifik, akurat, dan tajam guna menjaga kualitas portofolio pinjaman sekaligus membuka potensi bisnis ke depan.

Yohanes melanjutkan, keunggulan IdFintechScore terletak pada scoring model yang menggunakan parameter dan variabel spesifik untuk mendalami karakter peminjam, seperti payment behaviour, recent over-indebtedness, dan tingkat utilisasi fasilitas yang dimiliki.

“Terlebih bisnis fintech lending terutama sektor konsumtif memiliki karakteristik yang berbeda dengan pinjaman konvensional di perbankan. Perbedaan itu mencakup sisi fitur dan jenis produk, segmen dan target pasar, pengukuran risiko termasuk tingkat kolektibilitas borrower,” terangnya.

Oleh karena itu, untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan credit scoring di lingkungan fintech lending, perlu penyesuaian scoring model guna mempertajam akurasi. Dengan begitu, hasil analisis dapat sesuai dengan risk appetite, proses bisnis, dan segmen pasar.

Dihubungi terpisah oleh DailySocial.id, Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan IdFintechScore ditujukan untuk mendukung manajemen risiko dalam bentuk sistem scoring khusus industri P2P lending. Namun, produk ini akan menjadi opsi dari banyak pilihan penyedia jasa skoring kredit yang ada di Indonesia untuk digunakan oleh pelaku fintech lending.

“Penyedia jasa scoring kan memang ada beberapa. Ini bagus untuk industri, sehingga tersedia beberapa pilihan,” kata Sunu.

Industri skoring kredit

Potensi bisnis ini di Indonesia begitu menjanjikan, mengingat masih besarnya populasi unbankable ketimbang bankable. Berkaitan dengan itu, sejumlah pemain teknologi memanfaatkan sumber data alternatif yang mereka kumpulkan sebagai cara baru dalam menganalisis kelayakan kredit seseorang. Mereka ada yang datang dari pemain fintech, ada juga dari segmen e-commerce.

Dari ranah e-commerce, ada Tokopedia dengan anak usahanya Tokoscore. Perusahaan ini meluncurkan dua produk bernama “Income Prediction” dan “Fraud Flags”. Tokopedia merupakan salah satu pemimpin di industri e-commerce di Indonesia. Menurut data iPrice, rata-rata pengunjung bulanan laman Tokopedia mencapai 157,2 juta pada kuartal I 2022. Angka tersebut naik 5,1% dari kuartal IV 2021 yang tercatat 149,6 juta kunjungan.

Data yang besar ini dapat diolah untuk fungsi yang baik, salah satunya mempermudah perusahaan keuangan dalam menilai kelayakan seseorang sebelum menerima kredit. Data-data alternatif yang digunakan Tokoscore untuk membentuk penilaian, di antaranya nilai jual-beli barang di Tokopedia, relevansi wishlist & kategori produk yang dibeli dengan kebutuhan pinjaman, perbincangan dengan toko, jumlah perangkat, dan banyak lagi.

Data tersebut dianalisis dengan teknologi AI dan algoritma machine learning untuk memperoleh analisis profil risiko calon peminjam.

Selanjutnya, ada Amartha yang meluncurkan Ascore.ai, layanan serupa yang ditargetkan untuk pengguna individu dan institusi. Platform skoring Amartha dibangun di atas lebih dari satu juta database mitra pengusaha ultra mikro yang ada di ekosistemnya selama tujuh tahun terakhir.

Lalu, SkorLife menawarkan aplikasi untuk mengakses dan memantau nilai kredit, laporan kredit, dan data relevan lainnya dari biro kredit nasional. Selain itu, sejumlah perusahaan juga tawarkan solusi serupa, misalnya Finantier, Pefindo Biro Kredit, CredoLab, Fineoz, Advance.ai, dan lain-lain.

Investree Galang Pendanaan Seri D Dipimpin JTA Holdings, Segera Ekspansi ke Qatar

Startup fintech lending Investree mengumumkan pendanaan Seri D yang dipimpin oleh JTA International Holdings, perusahaan investasi berbasis di Qatar. Putaran ini masih berlangsung dan ditargetkan dapat rampung pada Januari 2023 mendatang.

Pengumuman ini sekaligus menandai debut perdana JTA International Holdings untuk startup fintech di Indonesia. Tidak disebutkan target dana yang diincar Investree dalam penggalangan ini. Perusahaan terakhir kali mengumumkan pendanaan seri C sebesar $24 juta dari BRI Ventures, MUFG Innovation Partners pada April 2020.

Dalam acara yang digelar Investree pada hari ini (14/12), Co-founder dan CEO Investree Adrian A Gunadi mengungkapkan ada banyak rencana strategis yang bakal dilakukan perusahaan bersama dengan lead investornya kali ini. Salah satunya, ekspansi ke Qatar dengan membentuk perusahaan patungan. Produk lending tersebut nantinya difokuskan pada pembiayaan supply chain untuk UMKM.

Menurut dia, UMKM di Qatar punya masalah yang sama seperti di Asia Tenggara, yakni sulit mendapat akses kredit dari lembaga keuangan resmi. “Pendanaan ini sangat signifikan mempertebal modal Investree untuk merealisasikan ekspansi bisnis ke depannya. Potensi bisnis financing ini tidak hanya besar di ASEAN, tapi juga Middle East Asia karena UMKM di sana juga punya tantangan yang sama,” ucap dia.

Selama ini dari sisi hubungan bilateral antar negara, diskusi yang berada di level antar pemerintah (G2G) sudah banyak dilakukan, namun kesepakatan investasi untuk Investree menandai pertama kalinya perusahaan investasi Qatar mendanai startup digital lokal.

“Diskusi sebenarnya sudah berjalan sekitar tujuh bulan lalu. Kami juga sudah bertemu langsung dengan JTA di Qatar. Mereka menunjukkan komitmen yang serius dalam mendukung potensi industri finance dan banking di Indonesia.”

Sebelumnya, Investree sudah hadir di dua negara di Asia Tenggara, yakni Filipina dan Thailand sejak 2021. Di kedua negara tersebut, perusahaan membentuk perusahaan patungan dengan mitra lokal dan memproses lisensi dari otoritas terkait sebelum beroperasi penuh.

Di Thailand, Investree menghadirkan dua produk, yaitu Bullet Payment Security dan Installment Payment Security. Keduanya punya kesamaan dengan Invoice Financing dan Working Capital Term Loan yang ditawarkan di Indonesia dan Filipina. Perusahaan menawarkan nilai tambah bagi UMKM untuk produk tersebut, di antaranya model credit scoring yang modern, pendanaan cepat, dan ketentuan dan biaya yang transparan.

Lebih dari sekadar fintech lending

Memasuki tahun ke-7, Investree kini tidak hanya sekadar menjadi perusahaan fintech lending, telah menjadi sebuah grup usaha. Baru-baru ini perusahaan memperkenalkan Sahabat Bisnis dan AIForesee untuk perkuat penilaian kredit (credit scoring) dalam mendukung penyaluran pinjaman bagi UMKM.

AIForesee dan Sahabat Bisnis berada di bawah naungan Investree Singapore Pte Ltd yang memiliki fokus berbeda dengan induk usaha.

AIForesee menyediakan platform penilaian kredit alternatif untuk mendukung penyaluran pinjaman produktif ke UMKM. Platform hadir untuk mendorong pelaku UMKM memahami skor kredit mereka sebelum mengajukan pinjaman ke lembaga jasa keuangan, termasuk platform pembiayaan. Layanan ini sudah tercatat di OJK sebagai penyelenggara Inovasi Keuangan Figital (IKD).

Platform ini menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan data alternatif yang dimiliki oleh ekosistem. Beberapa variabel yang dinilai, antara lain kesehatan finansial yang dapat diproyeksikan dari rata-rata pendapatan dan keseluruhan omzet, perilaku pembayaran yang diindikasikan dan perilaku ketepatan pembayaran tagihan, serta hubungan bisnis dengan pelanggan, jumlah supplier, dan tren media sosial.

Sementara, Sahabat Bisnis (SABI) merupakan platform lending-as-a-service (LaaS) yang menyediakan akses pinjaman terintegrasi ke Usaha Mikro dan Kecil (UMK). SABI ingin menjembatani ekosistem UMK yang membutuhkan dukungan modal dengan lembaga pembiayaan.

SABI juga memfasilitasi business health check untuk memeriksa ‘kesehatan’ bisnis pelaku UMK dan penilaian kredit. Kolaborasinya dengan AIForesee dalam ekosistem Investree Grup menjadi bentuk penguatan inisiatif dalam memberikan solusi bisnis terpadu bagi UMKM.

Adapun dari bisnis utamanya sebagai fintech lending, dipaparkan hingga Oktober 2022, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp15,6 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp12,14 triliun dengan rata-rata tingkat imbal hasil rata-rata 16.3% per tahun.

Adapun portofolio pinjaman ini ada yang datang dari sektor kreatif dengan persentase Rp1,29 triliun. Pertumbuhan di sektor ini disebutkan cukup menjanjikan, bila diakumulasi dari 2015, total angka pinjaman tersalurkan mencapai Rp1,63 triliun untuk 327 peminjam. Bidang usahanya bermacam-macam, mulai dari agensi periklanan dan digital, rumah produksi, konsultan kreatif, mode, hingga makanan dan minuman.

Application Information Will Show Up Here

Grup Modalku Masuk ke Bisnis Multifinance Lewat Akuisisi

Startup fintech lending Grup Modalku memperluas jangkauan pasar dengan menawarkan solusi pembiayaan multifinance melalui akuisisi PT Buana Sejahtera Multidana. Fokusnya tetap di segmen UMKM. Pengumuman ini sekaligus meresmikan entitas baru di bawah grup Modalku dengan nama PT Modalku Finansial Indonesia atau Modalku Finance.

Aksi korporasi ini diikuti dengan perubahan kepemilikan saham, Grup Modalku menjadi pemegang saham mayoritas, serta perubahan fokus usaha menjadi pembiayaan produktif PT Buana Sejahtera Multidana. Pihaknya mengungkapkan bahwa hal ini merupakan strategi manajemen yang sangat terencana demi mengoptimalkan pertumbuhan bisnis dan mendukung lebih banyak UMKM di Indonesia.

Terkait multifinance, Co-Founder Modalku Reynold Wijaya mengungkapkan bahwa pengembangan Modalku Finance didorong oleh permintaan serta ekspektasi konsumen terhadap akses pendanaan yang semakin beragam. Selain itu juga untuk menjangkau aksesibilitas pasar yang lebih luas, dengan menghadirkan berbagai produk yang lebih variatif dengan limit modal usaha yang lebih tinggi.

Steven Gunawan yang ditunjuk sebagai President Director Modalku Finance mengungkapkan, “Kehadiran Modalku Finance diharapkan dapat menghadirkan solusi pembiayaan dalam sektor produktif berupa produk yang dapat berguna untuk membiayai aktivitas permodalan bagi perusahaan seperti pembelian bahan baku, pembiayaan piutang usaha, serta peningkatan kapasitas produksi usaha.” tambahnya.

Produk Modalku Finance

Modalku Finance menawarkan berbagai fungsi pembiayaan, di antaranya Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Multiguna. Pembiayaan Modal Kerja dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha.

Untuk layanan Pembiayaan Investasi dapat disalurkan ke barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau relokasi tempat usaha/investasi. Sedangkan Pembiayaan Multiguna, dapat digunakan untuk keperluan konsumtif dan bukan untuk keperluan usaha.

Nominal yang ditawarkan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi ini sendiri lebih besar dari yang ditawarkan pada layanan P2P lending Grup Modalku, mulai dari Rp500 juta hingga Rp25 Miliar dengan tenor pinjaman yang bervariasi hingga 12 bulan.

Sedangkan bagi pembiayaan multiguna, pembiayaan dimulai dari Rp50 juta dengan tenor yang bervariasi. Skema pembayaran yang ditawarkan cukup fleksibel, dimana pembayaran pokok dapat dilakukan sekaligus pada akhir tenor atau angsuran per bulan sesuai produk yang dipilih. Bunga mulai dari 1% per bulan dengan waktu proses yang cepat.

Terkait diferensiasi dengan Grup Modalku, Steven menjelaskan tujuan Modalku Finance ini bisa digunakan bagi UMKM yang naik kelas sehingga membutuhkan pendanaan lebih. Mengingat, P2P lending hanya bisa menyalurkan pinjaman maksimal Rp2 miliar, sementara multifinance bisa mencapai Rp25 miliar.

Target ke depan

Jika dilihat pada tahun-tahun sebelumnya, industri multifinance memang mengalami tren penurunan terutama pada masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan piutang pembiayaan terus menurun.

Namun, memasuki 2022, OJK mencatatkan nilai outstanding piutang pembiayaan multifinance pada Agustus 2022 meningkat 8,57& menjadi sebesar Rp389,54 triliun. Hal ini membuktikan bahwa adanya tren peningkatan pada industri multifinance.

Sementara, President Director Modalku Finance Steven Gunawan mengungkapkan, Grup usaha Modalku telah sejak lama berangan-angan untuk masuk ke dalam industri multifinance. Ia juga menambahkan bahwa salah satu proposisi nilai perusahaan adalah dengan berfokus pada pembiayaan produktif.

Ke depannya, Modalku Finance akan konsisten melakukan berbagai inovasi bisnis dan teknologi untuk memperluas jangkauan. Modalku Finance merupakan bagian dari Grup Modalku. Hingga saat ini, Grup Modalku telah menyalurkan modal usaha sebesar Rp40,42 Triliun kepada lebih dari 5,1 juta jumlah transaksi pendanaan UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Terkait rencananya masuk ke neobank, Reynold menekankan bahwa untuk saat ini belum ada rencana melakukan akuisisi lagi, termasuk menambah kepemilikan saham di Bank Index menjadi pemegang saham mayoritas. “Kami dengan sangat pasti tidak ada rencana akuisisi untuk perbankan karena berbagai macam hal yang sering dijelaskan, satu sisi mahal sekali,” ujar Reynold.

Ia menambahkan, saat ini lebih memfokuskan untuk keberlanjutan bisnis yang menuju profitabilitas. Sehingga, ia bakal lebih bijak untuk melakukan ekspansi ke depannya. “Untuk mencapai target perusahaan yang profitabilitas, kami terus fokus untuk mengembangkan fundamental dan bisnis,” ujar Reynold.

Sebelum ekspansi ini, Modalku juga sempat mengakuisisi startup fintech pembayaran asal Singapura bernama CardUp. Selain itu, melalui anak usahanya Funding Asia Group, Pte. Ltd, Modalku memiliki saham 10% di PT Bank Index Selindo.

Hingga saat ini, Modalku telah menyalurkan modal usaha sebesar Rp40,42 Triliun kepada lebih dari 5,1 juta jumlah transaksi pendanaan UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Application Information Will Show Up Here