Investree Kantongi Pendanaan Seri C Tahap Pertama 382 Miliar Rupiah

Startup p2p lending Investree mengumumkan pendanaan tahap pertama seri C sebesar $23,5 juta (lebih dari 382 miliar Rupiah) yang dipimpin oleh MUIP, anak usaha ventura dari Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), dan BRI Ventures. Turut berpartisipasi investor lainnya SBI Holdings dan 9F Fintech Holdings Group, keduanya adalah investor existing yang masuk saat putaran seri B.

Dalam konferensi pers yang digelar secara online, Co-Founder & CEO Investree Adrian Gunadi menjelaskan, dana segar akan digunakan untuk memperkuat posisi perusahaan sebagai p2p lending terdepan untuk UKM dan mendukung bisnis perusahaan di Thailand dan Filipina.

“Pendanaan ini sudah close dari pertengahan Maret 2020. Untuk close round, kita masih paralel diskusi dengan potensi investor lainnya. Apakah ada kenaikan dari sisi jumlah [funding], masih dalam proses. Kita tidak buru-buru karena kita well capitalized,” terangnya, Rabu (8/4).

Adrian juga mengutarakan pendanaan yang diterima di tengah pandemi ini, membuktikan kepercayaan kuat investor terhadap strategi dan tim manajemen perusahaan. “Platform dan kondisi finansial yang kokoh memungkinkan perusaahaan untuk mengatasi iklim saat ini secara percaya diri.”

Masuknya MUFG dan BRI lewat masing-masing venturanya ke Investree, memungkinkan perusahaan untuk perdalam kemitraan. MUFG adalah salah satu pemilik saham Bank Danamon. Sinergi dengan kedua bank ini, sambungnya, bukan hal baru. Sebelumnya, Investree sudah mulai menjalin sejak 2016 dengan Bank Danamon dan 2018 dengan BRI.

Presiden dan CEO MUIP Nobutake Suzuki mengatakan, keyakinannya untuk berinvestasi ke Investree karena perusahaan tersebut punya fundamental yang baik dari sisi performa, legalitas, dan latar belakang petingginya yang matang di dunia finansial. Di samping itu, dia melihat secara industri, Investree punya peluang yang besar untuk memimpin pasar lending untuk UKM.

CEO BRI Ventures Nicko Widjaja menambahkan, pihaknya tertarik dengan Investree karena mereka berhasil melayani segmen usaha underserved, seperti industri kreatif. Bagi institusi finansial konvensional, segmen ini cenderung penuh risiko. “Kami percaya kolaborasi antara grup BRI dan Investree yang telah berlangsung sejak 2018 mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.”

Investree mengantongi pendanaan seri B dengan nilai dirahasiakan pada pertengahan 2018. Pada saat itu, putaran dipimpin oleh SBI Holdings Inc, lalu diikuti oleh MCI, Persada Capital, Endeavor Catalyst, 9F Fintech Holdings Group, dan Kejora Ventures.

Rencana Investree berikutnya

Adrian melihat, di tengah pandemi yang masih berlangsung, perusahaan akan masuk sektor industri yang tumbuh hijau yakni kesehatan dan telekomunikasi. Dua sektor ini dinilai punya peluang yang signifikan dan bisa dibantu lewat pembiayaan, apalagi saat ini industri kesehatan menjadi garda terdepan dalam melawan pandemi.

Di samping itu, untuk menekan laju kredit macet, perusahaan sudah menetapkan serangkaian mitigasi risiko, seperti menggunakan asuransi kredit, restrukturisasi dan reschedule yang dilihat kasus per kasus. Bagaimana performa para peminjam tersebut dan seberapa jauh dampak Covid-19 terhadap bisnis mereka.

“Sampai saat ini kita sedang diskusi dengan beberapa borrower dari perhotelan dan ritel. Kita lihat case by case apa yang bisa kita lakukan. Apakah dampaknya jangka pendek, perlu direstrukturisasi. Kita sudah siapkan template-nya dan siap disampaikan ke lender karena kita bukan pemberi pembiayaannya.”

Terkait ekspansi perusahaan ke Thailand dan Filipina, sejauh ini masih dalam tahap pemrosesan izin usaha. Bila tidak ada aral melintang, diperkirakan paling lambat pada kuartal ketiga tahun ini izin bisa dikantongi. “Sejauh ini proses perizinan masih sesuai rencana kita dan belum ada perubahan.”

Adrian juga memastikan perusahaan hanya fokus pada tiga negara sepanjang tahun ini. Thailand dan Filipina sebelumnya dipilih karena keduanya punya masalah yang sama dengan Indonesia, yakni rendahnya penetrasi pinjaman modal usaha untuk UKM.

“Kami masuk ke dua negara ini dengan menggandeng mitra lokal yang tahu bisnis dan regulasi di sana seperti apa.”

Hingga awal April 2020, perusahaan membukukan total pinjaman sebesar Rp5,11 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp3,83 triliun. Rata-rata tingkat pengembalian mulai 16% dan TKB90 90%. Ada 1297 peminjam yang terdiri dari individu dan institusi.

Application Information Will Show Up Here

Memahami Metrik “Customer Lifetime Value” dalam Startup

Membangun startup tidak hanya mengandalkan metrik traction untuk validasi bisnis. Pada perjalanannya, founder juga perlu memikirkan metrik lainnya untuk memastikan kelangsungan bisnis.

Salah satu metrik utama adalah Customer Lifetime Value (CLV) atau nilai umur pelanggan, tentang bagaimana pelanggan dapat memberikan pengaruh besar terhadap bisnis startup.

Metrik ini acapkali dilupakan. Padahal CLV dapat membantu startup untuk mengukur pendapatan dan investasi yang dihabiskan untuk memperoleh pelanggan.

Apa saja hal-hal penting lainnya yang bersinggungan dengan CLV dan bagaimana cara menghitung metrik ini? Selengkapnya simak paparan Co-founder dan CEO Investree Adrian A Gunadi pada sesi #SelasaStartup berikut ini:

Strategi navigasi P2P lending

Adrian menekankan pentingnya memetakan strategi bernavigasi. Pasalnya, industri fintech sangat teregulasi dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketika bicara soal ‘bakar uang’ dan regulasi, kedua hal ini tentu sangat bertolak belakang.

Yang perlu ditekankan adalah bagaimana pemain Peer-to-Peer (P2P) lending dapat bernavigasi dan tetap menyeimbangkan posisinya pada industri yang memiliki regulasi ketat.

Sejalan dengan perkembangan bisnis, startup harus mempertahankan keseimbangan saat melakukan ‘bakar uang’ dan menjaga pendapatan tetap naik.

“Karakter dan tantangan pada startup adalah mereka harus tumbuh dan scale dengan cepat. Makanya strategi navigasi ini penting karena kedua poin tersebut sering dikaitkan dengan ‘bakar uang’ dan regulasi,” sebutnya.

Eksplorasi pasar B2B

Bagi sejumlah pemain P2P lending, pasar Business-to-Business (B2B) dianggap lebih menarik dibandingkan Business-to-Consumer (B2C). Tentu saja, mencari traction pada segmen B2C lebih mudah. Namun, bukan itu.

Pentingnya menentukan target pasar akan sangat berkaitan dengan bagaimana sebuah startup melakukan bakar uang. Bagi Adrian, B2B menjadi lebih menarik karena biaya akuisisi pelanggan jauh lebih rendah dibandingkan B2C.

Berdasarkan riset Roland Berger di 2016, sebagaimana dikutip Adrian, alasan mayoritas pemain fintech di Eropa memilih segmen B2B adalah dapat menghasilkan pendapatan lebih maksimal.

“Sejak awal Investree tidak bermain di ranah B2C karena impact B2B terhadap pendapatan akan lebih tinggi. Ini patut menjadi pertimbangan bagi startup. Lagipula, semakin startup berkembang, investor tidak hanya akan melihat growth, tetapi juga profitabilitas,” paparnya.

Di sisi lain, pasar B2B juga dapat dieksplorasi lebih lanjut, seperti e-procurement. Sebagai startup yang juga masu ke ranah ini, Adrian menilai e-procurement berpotensi besar bagi P2P lending, terutama dapat mendorong lebih banyak borrower.

Ia mencontohkan bagaimana Investree mengakuisisi platform e-procurement Mbiz dan melakukan pendekatan ke Telkom dan Unilever. Yang diincar bukan mereka sebagai korporasi besar, tetapi vendor atau pihak ketiga yang menangani iklan dan event perusahaan ini.

Vendor-vendor ini kebanyakan berada di skala UKM yang membutuhkan cashflow yang jelas. Dengan e-procurement, Investree dapat membantu vendor Unilever maupun Telkom supaya dibayar lebih cepat.

“Kita tahu rata-rata pembayaran procurement vendor itu 90-120 hari. Bahkan ada yang 150 hari. Dengan melebarkan solusi ke ranah ini, ini bisa memudahkan pembayaran vendor,” jelas Adrian.

Menghitung CLV dan timing tepat menyetop ‘bakar uang’

Disebutkan sebelumnya bahwa penentuan target pasar akan berkaitan erat dengan bagaimana startup menentukan strategi bakar uang.

Jika sebuah startup mulai bicara tentang Customer Lifetime Value, pertanyaannya adalah sampai kapan harus melakukan strategi ‘bakar uang’ demi mengakuisisi pelanggan?

Sebagai pelaku P2P lending, Adrian memiliki perhitungan CLV sendiri, yakni pendapatan yang diperoleh borrower selama menjadi borrower di Investree. Jika hanya meminjam dana satu kali, artinya CLV juga hanya satu kali.

Kemudian, biaya untuk akuisisi pelanggan. Investree memperhitungkan beberapa komponen biaya, mulai dari biaya promosi, biaya tenaga kerja yang dipakai untuk memperoleh pengguna, hingga biaya processing.

“Bobot setiap komponen berbeda. Akan tetapi, cost harus dihitung sampai borrower memberikan pendapatan ke Investree. Begitu ada opex dan gaji yang harus dibayarkan, startup sudah harus menghitung [CLV] karena growth tanpa pendapatan tidak sustain,” ucapnya.

Umumnya setelah tahun pertama, startup perlu menghitung metrik untuk memastikan bahwa penggunaan investasi untuk ‘bakar uang’ tidak lebih tinggi dari pendapatan yang diterima.

“Perhitungannya adalah CLV dibagi [biaya] akuisisi pelanggan. Di industri B2B, yang dianggap bagus anything above dua kali. Kalau Investree, average empat kali karena kita ada ekosistem yang mendukung sehingga faktor pembilangnya jauh lebih besar,” papar Adrian.

Pentingnya melakukan kolaborasi

Pada dasarnya, eksklusivitas bukan lagi yang utama dalam berbisnis. Adrian juga menekankan pentingnya berkolaborasi dengan ekosistem inti dan pendukung di industri P2P lending untuk menciptakan nilai lebih.

“Daripada mengajukan lisensi [bisnis tertentu], misalnya, lebih baik kita kerja sama dan menciptakan nilai masing-masing bagi bisnis,” katanya.

Adrian kembali mencontohkan bagaimana Investree menghadapi tantangan dalam meningkatkan konversi pada retail lender-nya. Menurutnya, retail lender cenderung menarik dana investasinya lebih cepat, apalagi untuk kebutuhan seasonal seperti hari raya dan liburan.

“Retail lender itu tidak sticky ya. Kalau kita ingin masuk ke Telkom [untuk e-procurement], Telkom sebagai anchor partner tentu butuh kepastian bahwa Investree bisa mendukung,” ujarnya.

Hal ini membuat Investree tidak dapat mengukur sustainability fund dan harus mengeluarkan biaya lagi. Untuk mengatasi hal ini, Investree akhirnya melakukan pendekatan ke institutional lender untuk menyeimbangkan segmen pemberi pinjaman dengan retail lender.

Investree Akuisisi Sebagian Saham Mbiz, Mulai Kembangkan Infrastruktur Penunjang Bisnis UKM

Platform fintech lending Investree mengumumkan akuisisi saham platform procurement b2b Mbiz dengan nilai transaksi yang dirahasiakan, sebagai upaya mulai dibangunnya infrastruktur penunjang bisnis UKM yang tidak hanya menyangkut soal pembiayaan saja.

Co-Founder & CEO Investree Adrian Gunadi enggan menyebut lebih detail mengenai persentase saham yang diambil perusahaan di Mbiz. Dia hanya menyebut cukup signifikan, karena perusahaan menempatkan board observer di dalam jajaran direksi Mbiz.

Board observer adalah posisi selevel direksi dan bisa mengikuti rapat rutin perusahaan. Akan tetapi, tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan bisnis.

“Strategi Investree ke depannya enggak hanya menawarkan financing saja, tapi solusi bisnis untuk UKM. Daripada bangun sendiri procurement, lebih baik buat kemitraan strategis dengan menjadi pemegang saham,” terangnya, Jumat (27/12).

Adrian mengaku proses akuisisi saham ini sudah mulai dilakukan hampir setahun dan memulainya dengan pembiayaan modal kerja untuk supplier. Kemitraan tersebut diumumkan pada kuartal ketiga tahun ini. Disebutkan ada belasan pengguna Mbiz yang terdiri dari vendor dan pembeli yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan senilai Rp90 miliar.

Menurutnya, Mbiz menarik karena memiliki struktur yang unik, punya vendor dan pembeli yang sesuai dengan apa yang diincar Investree. Digitalisasi UKM bisa melalui e-procurement karena terjadi proses transaksi pengadaan barang dan jasa yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan bisnis semakin kompeten.

Transformasi digital UKM di Indonesia baru 8% atau 3,92 juta dari total 59,2 juta pelaku yang hadir di Indonesia. Turut mendukung laporan dari McKinsey & Co, potensi e-procurement di Indonesia mencapai $125 miliar pada 2025. Estimasi ini gabungan dari global corporate services ($18 miliar), b2b marketplace ($76 miliar), dan b2b services ($36 miliar).

Sementara itu, pemain terdepan di Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan yang bergerak di segmen b2c marketplace (Lazada, Tokopedia, Shopee, Bukapalak), transportation, travel, and hospitality (Traveloka), dan mobilitas (Gojek dan Grab).

CEO Mbiz Rizal Paramarta menjelaskan, bagi perusahaannya masuknya Investree sebagai pemegang saham menguatkan komitmen perusahaan untuk menjadi pemain terdepan di bisnis e-procurement. Pada tahun depan akan ada banyak pengembangan produk dari Investree yang dikhususkan untuk menyasar lebih banyak klien Mbiz.

“Selama ini kita hanya mempertemukan buyer dan seller saja, padahal kita ingin buat ekosistem secara end-to-end untuk solusi procurement. Kita masuk tahap awal dengan financing karena transaksi b2b ini enggak lepas dari kebutuhan modal kerja,” ujarnya.

Melalui platform Mbiz.co.id dan Mbizmarket, para UKM bersama vendor barang dan jasa akan memiliki akses modal kerja untuk memasarkan bisnisnya. Selama ini para vendor mengalami kesulitan produksi akibat termin pembayaran yang tidak bersahabat dengan cashflow, sehingga menyulitkan mereka untuk mengembangkan bisnis lebih lanjut.

Kehadiran Investree di dalam platform Mbiz diharapkan menjadi solusi efektif bagi perusahaan atau lembaga pembeli barang dan jasa yang mengalami kesenjangan waktu untuk melakukan pembayaran ke vendor, sementara kebutuhan akan barang atau jasa yang ditransaksikan dalam kondisi mendesak.

Rizal menambahkan masuknya Investree sekaligus menandakan masuknya investor eksternal kedua setelah Tokyo Century Corporation saat putaran seri A di 2017. Pada putaran itu, perusahaan mendapat dana segar sebesar Rp1 triliun. Investree, sambungnya, masuk dalam dua metode yakni pendanaan ekuitas dan didominasi oleh pembiayaan utang (debt).

“Ini investor kedua kita, setelah Tokyo Century karena model bisnis kita bukan bakar-bakar uang, pembeli b2b itu rasional, sehingga kurang cocok bila ditawarkan promo-promo.”

Mbiz adalah anak usaha dari Multipolar, bagian dari Lippo Group yang didirikan pada 2015. Lippo sekaligus menjadi angel investor saat dirintisnya Mbiz.

Rencana berikutnya

Hasil dari aksi korporasi tersebut akan dibawa lebih lanjut untuk ekspansi Investree ke Filipina. Ekspansi ini akan diresmikan pada Januari 2020 dengan merek Investree Philipines. Di sana perusahaan akan menyediakan solusi pembiayaan e-procurement karena kondisinya kurang lebih seperti Indonesia.

Adrian mengaku, perusahaan sedang dalam diskusi tahap akhir bersama konglomerasi lokal yang memiliki berbagai lini bisnis dari hotel, properti, plantation, hingga bank, untuk mengatasi masalah procurement di sana.

Setelah Mbiz, perusahaan akan mengincar perusahaan lainnya yang bergerak di ekosistem penunjang bisnis UKM. Lokasinya tak hanya di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara. Adrian mengaku sudah melihat beberapa calon perusahaan, tapi belum bisa disebutkan lebih lanjut. Salah satu sektor yang diincar bergerak di logistik.

Hingga pertengahan bulan Desember 2019, Investree membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp4,28 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp3,19 triliun. Investree sudah beroperasi di Thailand dan Vietnam (dengan brand eLoan).

Adrian menyebut apabila regulasi di Vietnam sudah rampung, ada kemungkinan besar untuk mengubah brand menjadi Investree Vietnam. Soal penamaan brand ini juga menyangkut persentase saham yang dimiliki Investree di sana dengan eLoan.

“Kepemilikan saham kita di Vietnam itu minoritas. Nanti jika regulasi fintech-nya sudah jadi, baru ada pertimbangkan untuk nambah saham dan pakai branding Investree,” pungkas dia.

Application Information Will Show Up Here

Potensi Perluasan “Cashless Society” di Indonesia

Sejak tahun 2017 lalu, lebih dari tiga perempat masyarakat Tiongkok menggunakan pembayaran digital dan jumlahnya terus meningkat dengan cepat. Dukungan infrastruktur, teknologi, dan penetrasi internet yang meluas menjadikan negara Tirai Bambu tersebut sebagai cashless society paling terdepan secara global.

Tidak hanya pembayaran nontunai, Tiongkok juga sudah menjadi negara di Asia yang mengalami pertumbuhan paling agresif dalam hal pembayaran peer-to-peer, di mana penggunanya bisa saling melakukan pembayaran menggunakan teks. Menurut laporan Worldpay, hampir dua pertiga penjualan online dan lebih dari sepertiga pembayaran di toko ritel dilakukan melalui operator mobile dompet elektronik terkemuka, termasuk Alipay dan WeChat Pay.

Posisi Indonesia saat ini

Meluasnya cashless society di Tiongkok, yang sudah memasuki kota tier 3 dan 4, menjadi motivasi tersendiri bagi Indonesia, yang memiliki program Strategi Nasional Keuangan Inklusif, untuk mengikuti jejaknya.

Pemerintah berupaya memfasilitasi perluasan kehadiran cashless society dengan dua cara. Pertama perluasan infrastruktur konektivitas hingga ke pelosok melalui peluncuran Palapa Ring, sebuah proyek infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer.

Dukungan lain adalah peluncuran QR Code Indonesian Standard (QRIS) ke publik. Resmi diterbitkan bulan Agustus 2019 lalu, QRIS yang berlaku per tahun 2020 diharapkan menghadirkan efisiensi lalu lintas transaksi menggunakan uang elektronik dan perangkat digital lain yang mengadopsi kode QR.

Menurut pihak Ovo dan Dana, dua tantangan untuk memperluas adopsi penggunakan layanan nontunai adalah infrastruktur dan edukasi. Hal kedua ini terkait kebiasaan penggunaan uang tunai yang sudah membudaya.

“Mengapa pada akhirnya kita lebih fokus kepada kota-kota di tier 1, karena lokasinya yang lebih luas juga kesiapan masyarakat di kawasan tersebut untuk mulai mengadopsi pembayaran nontunai untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga memudahkan kami untuk menjangkau mereka, meskipun misi kami tentunya bisa hadir secara nasional,” ujar CEO Dana Vincent Iswara.

Sudah stabilnya konektivitas internet yang didukung rutinitas setiap hari yang membutuhkan akses ke skema nontunai menjadikan Jabodetabek paling ideal sebagai pilot project berbagai layanan nontunai.

“Di Ovo sendiri hingga saat ini kami sudah berada di 354 kota termasuk kota-kota di Papua seperti Nabire dan masih banyak lagi. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan penyebaran informasi yang merata dan edukasi yang masif, memungkinkan inklusi finansial terjadi di kota-kota tersebut,” kata Managing Director Ovo Harianto Gunawan kepada DailySocial.

CEO Investree Adrian Gunadi berpendapat, “Tantangan untuk bisa menyebarkan adopsi cashless society ke mereka adalah edukasi. Setidaknya untuk tahapan awal edukasi wajib untuk diberikan. Edukasi tersebut bisa dilakukan dengan cara menjalin kerja sama dengan komunitas desa, lembaga keuangan yang mungkin sudah tersebar ke pelosok desa tersebut yang bisa menjadi salah satu kunci keberhasilan perluasan edukasi,”

Ia menambahkan, mulai maraknya startup yang menjangkau pedesaan dan menawarkan pembiayaan dan konsultasi untuk meningkatkan hasil lahan pertanian, paling tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak terkait untuk mempelajari data agar semua bisa terukur dengan baik.

“Dengan kehadiran dan strategi yang dilancarkan oleh pemain fintech tentunya akan bisa men-leverage dari infrastruktur tersebut. Tidak hanya kota-kota besar tapi juga pedesaan sehingga ekonomi bisa meningkat sesuai dengan komitmen awal kami sebagai pemain fintech meng-cater masyarakat yang masih underserved dan unbanked dengan tujuan mengakselerasi pertumbuhan,” kata Adrian.

QRIS mendorong cashless society

Bank Indonesia menciptakan QRIS untuk menyederhanakan sistem pembayaran menggunakan QR Code di seluruh Indonesia. QRIS berfungsi mendukung pembayaran melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, atau mobile banking. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, QRIS akan menjadi standar QR Code tunggal yang berlaku di seluruh Indonesia.

Adanya QRIS, menurut penyedia layanan dompet digital seperti Ovo dan Dana, dipercaya bisa mempercepat penyebaran cashless society di Indonesia secara merata. Harianto menegaskan, diterbitkannya QRIS secara efisien bisa menjadi leapfrog untuk mempercepat pemerataan inklusi finansial.

Harianto melihat jika semua berjalan secara bersama (perbankan, fintech lending, penyedia dompet digital) dan saling mendukung proses yang ada tentunya bisa terintegrasi. Bukan hanya memudahkan proses, transaksi kode QR dinamis tergolong lebih aman, karena mesin EDC menghasilkan kode QR yang unik. Sementara melalui kode QR statis cenderung riskan.

“Untuk itu saya menyambut baik jika semua kalangan mulai dari perbankan hingga sesama pemain untuk bekerja bersama dan saling melakukan kolaborasi demi terciptanya sinergi dan integrasi yang terpadu. Jika tujuan akhir adalah mempercepat pemerataan inklusi finansial, kolaborasi harus tercipta,” kata Harianto.

Vincent menambahkan, sudah waktunya para pemain untuk tidak melulu fokus ke strategi untuk meraup market share, tetapi lebih ke kerja sama dan tumbuh bersama.

Cashless society di masa mendatang

Dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi Tiongkok untuk bisa menjadi negara cashless society terbesar di Asia. Jika kita berandai-andai apakah nantinya Indonesia bisa memasuki fase tersebut, baik Ovo, Dana, maupun Investree melihat potensi yang ada cukup positif.

“Kita lihat saja saat ini Indonesia termasuk yang paling cepat mengadopsi kebiasaan melakukan pembayaran nontunai. Didukung dengan makin seamless-nya teknologi yang ditawarkan oleh kami sebagai penyedia layanan dan berkembangnya ekosistem pendukung, saya melihat bukan tidak mungkin Indonesia akan bisa menjadi negara dengan cashless society yang besar jumlahnya,” kata Harianto.

Hal senada juga diungkapkan Vincent. Menurutnya, dengan teknologi yang relevan dan dukungan pihak perbankan yang melihat penyedia layanan uang elektronik sebagai kolaborator, bisa mempercepat penyebaran cashless society yang lebih merata.

“Pekerjaan rumah yang masih menjadi beban bagi kami adalah bagaimana bisa meyakinkan masyarakat lebih banyak lagi untuk terbiasa melakukan pembayaran secara nontunai. Saya melihat di kota tier 1 dan 2 saja ada beberapa di antara mereka yang masih enggan untuk mengunduh aplikasi Dana untuk melakukan pembayaran secara nontunai, meskipun sudah kami dampingi saat acara-acara offline. Artinya masih ada mindset di antara mereka yang enggan untuk mencoba,” kata Vincent.

Mbiz Collaborates with Investree to Provide Financial Service

After previously reported in a strategic partnership with fintech lending, Mbiz officially announced Investree as the new associate to support financing for suppliers. Mbiz’ CEO, Rizal Paramarta said the company will be focused on supplier financing of SMEs in order to finalize the project through Mbiz platform and Mbizmarket.

“There are currently many SMEs having difficulty in meeting the client’s standard, [..] for being corporate and enterprise supplier, payment should be done after the project finished. In order to manage the financial system, they need a big amount of cash.”

He also mentioned the payment terms can affect business productivity in related companies, especially when the time does not meet the expectation or the current financial management terms. The issue might occur not only in SME-level but also suppliers with bigger management.

Adrian Gunadi, Investree’s CEO said the partnership with Mbiz considered as a strategic step on channel acquisition. The main objective is to reach broader coverage of SMEs in an efficient way.

“All borrowers will experience seamless lending process using integrated technology of Investree and Mbiz. They offer loans of Invoice Financing, Pre-Invoice Financing, and Buyer Financing. Those products are included in Investree‘s supply chain,” he said.

Although Mbiz has recently introduced its marketplace platform targeting SMEs called Mbizmarket, it can also be utilized by companies within the Mbiz ecosystem.

In terms of partnership extension with other financial institutions or fintech lending, Paramarta emphasized on its current focus to observe the strategic partnership with Investree. However, we keep the door open for those who want to collaborate with Mbiz.

Earlier, Mbiz has launched a leasing service with Tokyo Century Corporation, the biggest financing company in Japan.

Overall, the number of e-procurement players using Mbiz and Mbizmarket platform is increasing. It also involves companies of various scale, from giant corporates to SMEs. Since 2018, Mbiz has recorded an increasing number in service and product procurement company (60%), and service and product purchasing company (40%).

–
Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

Gandeng Investree, Mbiz Hadirkan Akses Layanan Finansial

Setelah sebelumnya diberitakan telah menjalin kerja sama strategis dengan layanan fintech lending, Mbiz mengumumkan secara resmi kemitraan dengan Investree untuk membantu supplier mendapatkan pembiayaan. CEO Mbiz Rizal Paramarta menyebutkan, fokus Mbiz adalah memberikan pembiayaan ke supplier dari kalangan UKM guna menyelesaikan proyek melalui platform Mbiz dan Mbizmarket.

“Saat ini masih banyak supplier kalangan UKM yang kesulitan untuk memenuhi permintaan dari klien, [..] untuk menjadi supplier korporasi dan enterprise pembayaran dilakukan setelah proyek selesai. Untuk bisa mengatur keuangan mereka, diperlukan dana besar dari para supplier.”

Rizal menambahkan, termin pembayaran dapat mempengaruhi akselerasi produktivitas bisnis perusahaan-perusahaan yang terlibat, terutama jika waktu yang ditentukan tidak sesuai dengan ekspektasi atau kebijakan manajemen keuangan yang berlaku. Situasi ini bisa terjadi tidak hanya di bisnis UKM tetapi juga penyedia maupun pembeli berskala besar.

Menurut CEO Investree Adrian Gunadi, kerja sama antara Investree dan Mbiz ini merupakan salah satu langkah strategis penjualan perusahaan dalam bentuk acquisition channel. Tujuan utamanya mendukung target pertumbuhan Investree tahun 2020 mendatang. Hal ini merupakan salah satu strategi perusahaan untuk menjangkau pengusaha UKM di daerah-daerah lain seluruh Indonesia dengan lebih efisien.

“Nantinya semua borrower akan menikmati proses pengajuan pinjaman yang seamless dengan memanfaatkan integrasi teknologi antara Investree dan Mbiz. Jenis pinjaman yang ditawarkan dalam kerja sama ini adalah Invoice Financing, Pre-Invoice Financing, dan Buyer Financing. Ketiga produk tersebut termasuk dalam produk pembiayaan supply chain di Investree,” kata Adrian.

Meskipun saat ini Mbiz telah memperkenalkan platform marketplace yang menyasar konsumen UKM bernama Mbizmarket, pembiayaan ini juga bisa dimanfaatkan perusahaan-perusahaan yang ada di ekosistem Mbiz.

Disinggung apakah nantinya Mbiz berencana untuk memperluas kemitraan dengan institusi keuangan atau layanan fintech lending lainnya, Rizal menegaskan fokus mereka saat ini melihat perkembangan kerja sama strategis dengan Investree terlebih dahulu. Namun jika ada pihak-pihak terkait yang ingin menjalin kolaborasi dengan Mbiz, tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama strategis lainnya.

Sebelumnya Mbiz juga telah menghadirkan layanan leasing menggandeng Tokyo Century Corporation, perusahaan pembiayaan terbesar di Jepang.

Secara keseluruhan, pelaku e-procurement yang memanfaatkan platform Mbiz dan Mbizmarket saat ini diklaim terus mengalami peningkatan. Skala perusahaan yang memanfaatkan platform mereka juga beragam, mulai dari perusahaan besar hingga UKM. Dibandingkan dengan tahun 2018 lalu, tahun ini Mbiz mencatat jumlah perusahaan penyedia barang dan jasa meningkat 60%, sedangkan perusahaan pembeli barang dan jasa meningkat hingga 40%.

Investree Segera Rambah Filipina dan Buat Beberapa Anak Usaha Baru

Investree mengincar Filipina sebagai negara ketiga yang akan disasar perusahaan, rencana ini akan direalisasikan pada tahun depan. Di samping itu, perusahaan menyiapkan strategi dengan membentuk beberapa anak usaha patungan untuk mengakselerasi penyaluran pembiayaan UKM.

Co-Founder dan CEO Investree Adrian A. Gunadi menjelaskan, rangkaian ekspansi ke ASEAN ini memperlihatkan isu yang sama dialami oleh pengusaha UKM di manapun mereka berada, bahwa semua masih underserved belum terlayani oleh bank. Peluang tersebut menjadi kesempatan untuk digarap oleh Investree.

“Masalahnya di sana sama, banyak UKM yang belum terlayani oleh bank. Ini jadi cukup menarik, bahwa fintech Indonesia bisa ke ASEAN. Sebab banyak dari mereka yang akhirnya mencontoh apa yang sudah dilakukan di Indonesia baik dari segi produk dan tatanan regulasi,” ucapnya, kemarin (21/5).

Ekspansi ke Filipina bakal dilakukan pada tahun depan, namun sekarang perusahaan sudah bertemu dengan calon mitra lokal yang akan bantu operasionalnya. Bahkan calon mitra tersebut sudah melakukan kunjungan ke Indonesia untuk melihat langsung kondisi di lapangan.

Pada awal tahun ini, Investree sudah mengumumkan Thailand sebagai negara tujuan pertama. Di sana, dengan brand eLoan, perusahaan telah menggandeng mitra lokal dan melakukan soft launch sebulan lalu.

Sembari menunggu, perusahaan aktif bangun koneksi dengan beberapa ekosistem dengan teknologi agar lebih cepat. Kendati demikian, belum melakukan bisnis karena harus masuk ke dalam regulatory sandbox dari otoritas Thailand.

“Bulan ini kita mau daftar ke dalam regulatory sandbox agar bisa mulai menyalurkan pembiayaan.”

Vietnam, sambungnya, jadi negara kedua yang disambangi perusahaan. Akan tetapi, regulasi di sana belum ada sehingga model bisnis yang dipakai adalah masih manual, belum ada integrasi teknologi. Namun di sana, Investree mengklaim telah menyalurkan pembiayaan hingga US$10 juta (sekitar Rp144 miliar).

“Vietnam belum host-to-host karena belum ada regulasinya jadi seperti Investree di empat tahun lalu, masih manual saat upload datanya. Namun di sana regulatornya mau percepat buat sandbox di semester dua ini karena mereka tidak mau ketinggalan dari Indonesia.”

Menurut Adrian, ketika seluruh rencana ekspansi ini lancar tentunya perusahaan akan melakukan pendanaan seri C. Adapun untuk tahap awal masih menggunakan dana dari pendanaan seri B pada tahun lalu yang dipimpin SBI Holdings.

Bangun beberapa anak usaha

Untuk pengembangan bisnis Investree di Indonesia, perusahaan akan mendirikan beberapa anak usaha patungan dengan mitra yang memiliki ekosistem di bidang logistik, supply chain, dan lainnya yang prospektif sebagai jalur pembiayaan ke UKM.

Adrian tidak menyebut secara spesifik berapa anak usaha yang akan dibangun, dia hanya menuturkan beberapa anak usaha, sehingga bisa lebih dari dua perusahaan baru. Namun dia memastikan pengumuman akan dilakukan setelah Juni 2019.

“Nanti akan bentuk kerja sama strategis, sehingga sifatnya strategis. Jadi kita punya pangsa pasar captive.”

Dengan anak usaha ini, perusahaan dapat lebih efisien dalam mengakuisisi UKM karena tidak perlu mendatangi satu per satu. Ketika masuk dalam ekosistem, tentunya bisa beri nilai tambah buat jaringan yang ada di dalamnya.

Dari segi capex pendirian usaha pun, menurutnya, akan lebih mudah terkontrol karena perusahaan yang akan digaet Investree sudah berbasis teknologi. Hanya cukup saling mengintegrasikan sistemnya antara satu sama lain.

Secara kumulatif hingga April 2019, Investree telah menyalurkan pembiayaan sampai Rp2,1 triliun, tumbuh 82% secara year-on-year. Sementara, Investree Syariah sendiri terhitung telah menyalurkan Rp69 miliar tumbuh 311% sejak diluncurkan pertama kali delapan bulan lalu.

Jumlah pemberi pinjaman ritel di Investree mencapai 14.375 orang dan terdapat beberapa datang dari institusi seperti BRI dan Credit Saison. Sementara jumlah penerima pinjaman mencapai 1.084 usaha, sekitar 70% diantaranya adalah repeat consumer.

Application Information Will Show Up Here

Four Fintech Lending Startup Acquired License from OJK

Indonesian Fintech Lenders Association (AFPI) announces its four members, Investree, Amartha, Dompet Kilat, and Kimo to acquire license from OJK as fintech lending. In total, with Danamas, there are only five out of 113 AFPI members listed in OJK.

“We appreciate our four members to acquire OJK’s license after the long process to make sure the fintech lending industry was build upon a strong infrastructure,” AFPI’s Head of Institutions and Public Relation, Tumbur Pardede said.

He continued, the four startups reflect all fintech lending’s business models. Investree with the SME’s productive sector and supply chain, Amartha focused on women’s micro businesses. Dompet kilat aims for consumptive sector with quick loan, and Kimo runs payment for balance top-up sellers.

In order to fasten the other members to acquire business license, AFPI is to build a special working group for license. Therefore, all startups which already listed are encouraged to share insights for members that suits their respective segments.

Therefore, they should be faster in completing requirements from OJK, the positive image will built among society.

Investree’s Co-Founder and CEO, Adrian A Gunadi said, the company needs two years to complete the requirements, as for Amartha. In the process, there are series of agreements in terms of administration or risk management that is completely essential.

One of those is to comply with ISO 27001, it doesn’t apply to every tech-based startup. The license isn’t simple and requires so things, particularly for startup working in financial service. Confidentiality is one of the example.

Furthermore, the integration system must adapt per OJK request, devices to monitor in order to run along the APU PPT (anti money laundering) it should be perfect, the auditor must be included in OJK.

“Any [requirements] to be integrated with system must be prioritized and meet the OJK standard. Some product development plans should be ‘hold’ for it,” he added.

After acquiring license, the company’s build up its confidence for partnership with all classes, either the government or private company. Also, there are companies and financial industries in need for partner with official license from regulator to guarantee their users.

“I think what we’ve been planning this year should worked. Starting to expand agressively with new partners is to be realized next year for we’ve grown confident through license,” Amartha’s Founder and CEO, Andi Taufan Garuda Putra said.

In terms of industry, fintech lending has distributed Rp33 trillion loans per April. For further detail, Amartha is claimed to distribute more than Rp 1 trillion for 230 thousand entrepreneurs with 98,26% payment success rate (TKB).

While, Dompet Kilat has distributed more than Rp10 billion loans for 20 thousand active consumers, the payment success rate has reached 97%. Investree has distributed over Rp2 trillion for 4 thousand borrowers. There are 66 thousand lenders with payment success rate up to 90,99%.

Lastly, Kimo has distributed Rp1 trillion loans since founded in 2016 with 10 thousand balance top-up partners.

Success payment rate is OJK’s requirement for all p2p lending entities with license to display success rate in the 90th day of its operation. It intends to improve transparency and help the lenders to know the risk of its funding placement.

–
Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

Empat Startup Fintech Lending Terima Izin Usaha dari OJK

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengumumkan empat anggotanya, yakni Investree, Amartha, Dompet Kilat, dan Kimo telah mengantongi izin usaha dari OJK sebagai perusahaan fintech lending. Bila ditotal, ditambah Danamas, baru ada lima startup sudah berizin dari total 113 anggota AFPI yang sudah berstatus terdaftar.

“Kami mengapresiasi kepada empat anggota kami yang berhasil memperoleh izin OJK setelah melalui serangkaian proses panjang demi memastikan industri fintech lending dibangun dengan infrastruktur yang kuat,” terang Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede, Kamis (16/5).

Dia melanjutkan, keempat startup ini mencerminkan semua bisnis model yang diterapkan oleh fintech lending. Investree bergerak di sektor produktif UKM dan supply chain, Amartha fokus untuk pembiayaan mikro usaha perempuan. Dompet Kilat menyasar sektor konsumtif dengan layanan pinjaman kilat, dan Kimo bergerak pembiayaan untuk penjual pulsa.

Untuk mempercepat anggota AFPI lainnya memperoleh izin usaha, asosiasi akan membuat working group khusus mengenai perizinan. Jadi setiap startup yang sudah berizin didorong untuk berbagi catatan apa saja yang harus dipenuhi anggota, sesuai dengan segmen usahanya masing-masing.

Dengan demikian, mereka akan semakin cepat memenuhi ketentuan dari OJK, citra positif industri pun lambat laun akan semakin positif di mata masyarakat.

Co-Founder dan CEO Investree Adrian A Gunadi menerangkan, perusahaan butuh waktu dua tahun untuk memenuhi ketentuan dari OJK, sama seperti Amartha. Dalam prosesnya, ada serangkaian ketentuan baik dari tata kelola dan manajemen risiko yang harus betul-betul dijaga perusahaan.

Di antaranya adalah memenuhi ISO 27001, aturan ini belum tentu diberlakukan buat startup berbasis teknologi lainnya. Lisensi ini tidak sederhana dan mencakup banyak hal yang harus dipatuhi perusahaan, apalagi buat startup yang bergerak di jasa keuangan, misalnya tentang kerahasiaan data pengguna.

Kemudian, dari sisi integrasi sistem harus menyesuaikan dengan apa yang OJK minta, perangkat untuk monitor agar sejalan dengan APU PPT (anti pencucian uang) harus sempurna, auditor pun harus masuk ke dalam daftar rekanan OJK saat audit.

“Apapun [ketentuan] yang harus integrasi ke sistem itu harus didahulukan dan harus memenuhi aturan OJK. Bahkan ada beberapa rencana pengembangan produk harus di-hold demi OJK,” terangnya.

Dari sisi perusahaan, pasca memperoleh izin usaha tentunya menambah kepercayaan diri untuk lebih gencar melakukan kemitraan dari berbagai kalangan baik dari pemerintah maupun swasta. Pasalnya, banyak perusahaan dari industri keuangan yang butuh mitra dengan status izin resmi dari regulator demi meyakini para konsumennya.

“Buat kami apa yang sudah direncanakan tahun ini tetap akan dijalankan. Mulai melebarkan sayap lebih agresif dengan cari mitra baru akan dilakukan pada tahun depan karena kami sudah percaya diri lewat izin resmi,” tambah Founder dan CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra.

Secara industri, fintech lending per April telah menyalurkan pinjaman sekitar Rp33 triliun. Dirinci lebih dalam, Amartha diklaim telah menyalurkan lebih dari Rp1 triliun untuk 230 ribu pengusaha dengan tingkat keberhasilan bayar (TKB) 98,26%.

Sementara, Dompet Kilat menyalurkan lebih dari Rp10 miliar pinjaman untuk 20 ribu konsumen aktif, TKB-nya 97%. Investree menyalurkan lebih dari Rp2 triliun untuk 4 ribu peminjam. Terdapat 66 ribu pemberi pinjaman dengan TKB 90,99%.

Terakhir, Kimo telah menyalurkan pinjaman Rp1 triliun sejak berdiri di 2016 dan memiliki 10 ribu mitra penjual pulsa.

TKB adalah kewajiban dari OJK untuk seluruh entitas p2p lending yang terdaftar untuk menampilkan tingkat keberhasilan pengembalian pada hari ke-90 di situsnya. Maksudnya untuk meningkatkan transparansi sekaligus membantu calon pemberi pinjaman untuk mengetahui risiko penempatan dananya.

DStour #62: Berkunjung ke Kantor Investree

Terletak di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, kantor layanan peer-to-peer lending Investree mengadopsi konsep open space dengan desain warna cerah yang mengikuti tema kantor perusahaan teknologi ternama, seperti Google. Kantor Investree dilengkapi ruang kerja, lounge, pantry, dan ruangan kolaborasi yang luas untuk pegawai bernama breakout room.

Dipandu CEO Investree Adrian Gunadi, berikut liputan #DStour selengkapnya.