2020 Jadi Tahun Realisasi Bank Digital Indonesia

Kita telah menyaksikan berbagai inovasi digital perbankan dalam hampir satu dekade terakhir. Mobile dan internet banking dapat menjadi contoh digitalisasi perbankan yang paling lekat dalam keseharian. Berkat inovasi ini, nasabah semakin mudah dalam melakukan transaksi keuangan.

Perbankan Indonesia juga mulai merangkul keterhubungan layanan melalui pengembangan Open API. Pertumbuhan bisnis digital di Tanah Air yang dimotori platform e-commerce dan fintech dapat dikatakan sebagai driven factor bagi perbankan untuk mengembangkan inovasi tersebut. Kini, transaksi lintas platform menjadi sangat memungkinkan dilakukan.

Dalam beberapa tahun terakhir, fintech mengambil peran cukup besar dalam memberikan akses layanan keuangan yang efisien dan praktis. Fintech berhasil mendisrupsi model bisnis perbankan tradisional dengan proses onboarding yang cepat.

Berdasarkan Fintech Report 2019, tercatat sebanyak 79,9% dari 747 responden di Indonesia menggunakan layanan digital wallet, diikuti oleh investment (31,5%), paylater (30,9%), online multifinance (12%), insurtech (11,8%), crowdfunding (8,2%), P2P lending (6,2%), dan remittance (2,4%).

Peran fintech dalam ekosistem keuangan ini justru menjadi momentum bagi perbankan untuk berinovasi. Di luar layanan mobile banking yang dimiliki, sejumlah bank di Indonesia semakin agresif mengembangkan produk keuangan digital, baik sendiri maupun berkolaborasi. Bahkan nasabah kini bisa membuka rekening tabungan melalui aplikasi mobile banking dan platform digital.

Dalam konteks digitalisasi, upaya di atas tentu relevan dengan kebutuhan pengguna saat ini. Namun, upaya tersebut belum cukup jika ingin mencapai inklusi keuangan yang lebih luas. Populasi masyarakat yang tidak tersentuh layanan keuangan (unbanked) masih besar. Keterbatasan ATM dan kantor cabang menjadi salah satu kendala bagi perbankan.

Laporan Google, Temasek, Bain & Company pada Oktober 2019 mencatat ada sebanyak 92 juta masyarakat Indonesia masuk ke dalam segmen unbanked (50,83%), diikuti dengan segmen banked sebanyak 42 juta jiwa (23,20%), dan segmen underbanked 47 juta (25,97%).

Industri perbankan di Indonesia menyadari fenomena ini bahwa produk keuangan kini tak hanya dimonopoli oleh bank saja. Situasi ini juga menandakan perbankan belum mampu menutup gap antara masyarakat melek keuangan dan tidak, dengan model bisnis tradisional.

Bank digital di Indonesia

Setelah digitalisasi perbankan, kini tren bank digital di Indonesia secara perlahan mulai bertumbuh. Upaya ini memperlihatkan bagaimana transformasi bank tak lagi bertumpu pada digitalisasi layanan, tetapi juga menjadi sebuah institusi terpisah.

Secara definitif, bank digital berbeda dengan digitalisasi perbankan. Meminjam istilah populer, konsep bank digital umumnya disebut sebagai neobank yang populer sejak 2017. Sementara mengutip tulisan Neo Bank dan Masa Depan Retail Banking di Indonesia“, istilah bank digital sering didefinisikan sebagai challenger bank.

Challenger bank di dunia bahkan sudah mengantongi jutaan nasabah. Beberapa di antaranya adalah Nubank (Brasil), Monzo (Inggris), N26 (Jerman), dan Chime (Amerika Serikat).

Kembali pada definisi awal, bank digital atau neobank diartikan sebagai bank yang beroperasi berbasis online tanpa ada kantor cabang fisik. Bank digital menawarkan kemudahan akses dengan UI/UX yang ramah pemakaian. Dengan koneksi internet dan smartphone, siapa saja dapat membuka rekening dan mengakses layanan keuangan lainnya.

Bank digital juga memiliki peluang untuk dapat me-leverage journey pelanggan melalui pengembangan layanan keuangan penunjang dan menjadikan produknya sebagai produk keseharian nasabah.

Tentu konsep di atas berbanding terbalik dengan bank tradisional di mana layanan keuangan—meski sudah ada internet dan mobile banking—masih membutuhkan tatap muka dan kantor cabang fisik. Hal ini dapat dimaklumi mengingat bank adalah bisnis kepercayaan sehingga kontak fisik masih diperlukan.

Di Indonesia, bank digital kebanyakan dikaitkan pada layanan Jenius (2016) dan digibank (2017). Keduanya sering disebut sebagai pelopor bank digital pertama. Namun, ada juga yang menyebutnya sebagai produk spin off mengingat keduanya masih berada dalam naungan BTPN dan Bank DBS sebagai entitas utama.

Jenius dan digibank merupakan layanan berbasis aplikasi yang menawarkan produk dasar perbankan, yakni tabungan, pembukaan rekening online. Keduanya juga menawarkan layanan penunjang lain, seperti pengatur keuangan.

Tabel Jenius dan digibank / DailySocial
Tabel Jenius dan digibank / DailySocial

Jika akarnya adalah perluasan inklusi keuangan, Jenius dan digibank dapat dikatakan belum bisa dilabeli demikian. Hal ini karena keduanya mengincar segmen masyarakat yang sudah melek digital (digital savvy). Sementara, segmen unbanked cenderung belum memahami literasi keuangan.

Realisasi bank digital selanjutnya

Seiring semakin matangnya ekosistem dan teknologi, tahun 2020 tampaknya bakal menjadi tahun realisasi peluncuran bank digital di Indonesia. Beberapa rencana yang kami rangkum antara lain Bank Digital BCA, Bank Jago, dan Bank Yudha Bakti (BYB). Upaya untuk menjadi bank digital sebagai entitas baru ini semuanya dilalui lewat proses akuisisi.

Mengutip Kontan, BCA mencaplok Bank Royal senilai Rp988 miliar pada 2019. Bank Royal akan berganti nama menjadi Bank Digital BCA dengan target realisasi semester II 2020. Target pasarnya adalah segmen retail dan UMKM, berbeda dari portofolio utama induknya yang bermain di korporat. Bank Digital BCA sudah mengantongi izin dari OJK dan siap secara infrastruktur.

Diketahui, perusahaan juga disebut sedang menyiapkan P2P lending untuk Bank Digital BCA. Namun, Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengungkap urung untuk meluncurkan layanan tersebut dalam waktu dekat. “Belum berani masuk P2P karena risikonya besar sekali, kami sedang persiapan dulu,” ujarnya seperti dikutip dari Katadata.

Tabel Bank Digital / DailySocial
Tabel bank digital / DailySocial

Selanjutnya, Bank Artos resmi berganti nama menjadi Bank Jago setelah diakuisisi bankir senior Jerry Ng dan Patrick Walujo. Menurut Direktur Utama Bank Jago Kharim Siregar, pihaknya sedang merampungkan model bisnis dan menyempurnakan aplikasi yang ditarget meluncur sebelum kuartal IV 2020.
Mengutip Bisnis.com, Bank Jago bakal membidik segmen menengah dan mass market sebagai target utama. Selain itu, Bank Jago juga bakal berkolaborasi dengan platform digital di berbagai vertikal bisnis, seperti e-commerce, ride hailing, dan P2P lending.

DailySocial telah menghubungi reprenstasi BCA dan Bank Jago terkait realisasi bank digital ini, namun pihaknya masih enggan membuka informasi. “Direksi kami belum dapat menyampaikan informasi ke media karena saat ini sedang fokus menyiapkan aplikasi dan segala sesuatunya,” ungkap Senior Manager Bank Jago Nurul Kolbi dalam pesan singkat kepada DailySocial.

Berbeda dengan keduanya, Bank Yudha Bakti (BYB) mulai dikendalikan oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia yang menaungi layanan fintech Akulaku pada 2019. Masuknya Akulaku diharapkan dapat mempercepat proses transformasi digital BYB, yakni menjadi bank digital tanpa kantor cabang dan mengembangkan aplikasi mobile untuk meningkatkan penetrasi pasar.

DailySocial menghubungi Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi BRI Indra Utoyo terkait hal ini. Menurut Indra, BRI memang tidak melakukan strategi serupa dengan bank di atas. Akan tetapi, BRI dinilai sudah melakukan transformasi besar untuk mejadi bank digital.

Untuk menjadi bank digital, Indra menilai BRI harus memaksimalkan keunggulan pada jaringan fisik. “Pemenangnya adalah yang dapat memadukan keunggulan fisik dan digital. Apapun entitasnya, baik BRI dan anak usaha, harus digital company. Tidak perlu ada dikotomi bank digital dan bank non-digital,” ungkapnya.

Tanpa dikotomi tersebut, ujarnya, BRI sudah memberikan sebuah value dari konsep bank digital dengan layanan perbankan berbasis digital. BRI menjadi bank pertama yang meluncurkan produk digital lending PINANG dan Ceria. Kemudian, bank pertama yang menyediakan layanan pembukaan rekening dengan proses KYC sepenuhnya berbasis digital.

Tabel Produk Digital BRI / DailySocial
Tabel Produk Digital BRI / DailySocial

Indra menekankan bahwa digital tidak bisa menggantikan kepercayaan, layanan, dan brand. Akan tetapi, tanpa digital, kita tidak bisa mendapatkan ketiganya. Artinya, bank dengan label ‘digital’ tidak serta-merta menjadi lebih terpercaya dibanding perbankan besar yang sudah bertransformasi digital.

“Sampai saat ini saya belum lihat ada bank digital atau neobank yang sukses di dunia. Bagi saya, pemenangnya adalah yang memadukan keunggulan fisik atau human touch dan digital. Istilahnya phygital,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Head of Digital Banking BTPN Irwan Sutjipto Tisnabudi mengaku bahwa kemunculan bank digital baru akan membantu menciptakan ekosistem keuangan digital dan mendorong edukasi terhadap literasi finansial lebih baik. Bahkan, tren ini akan memunculkan peluang kolaborasi.

Terkait kemungkinan Jenius menjadi entitas terpisah, Irwan menegaskan bahwa Jenius saat ini tetap mendukung bisnis BTPN untuk memperluas segmen pasar yang telah dimiliki sebelumnya. Ia juga menekankan pada strategi utama melalui kokreasi dan kolaborasi dengan like-minded partner untuk mengembangkan produk yang relevan bagi customer.

“Dalam melakukan transformasi digital, BTPN meyakini digital menjadi inti bisnis dan value proposition, bukan saluran tambahan. Prioritas kami membangun ekosistem yang mendukung life finance dengan cakupan lebih luas sehingga manfaatnya dapat dirasakan bagi masyarakat melek digital,” jelasnya.

Jenius menjadi hasil transformasi BTPN yang dikembangkan lewat proses kokreasi dan kolaborasi dengan ribuan digital savvy selama 18 bulan. Per Maret 2020, Jenius telah mengantongi lebih dari 2,5 juta pengguna. Perusahaan juga baru saja memperkenalkan fitur Bisniskit untuk pembilik bisnis baru dan Moneytory untuk membantu pengelolaan keuangan.

Regulasi dan tantangan

Saat ini penyelenggaraan bank digital masih berada dalam payung hukum bank konvensional. Hal ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Belum ada payung hukum tersendiri untuk mengatur pembukaan rekening virtual.

Dalam regulasinya jelas dikatakan bahwa bank digital memiliki perbedaan dengan layanan digital perbankan (m-banking, SMS banking, e-banking, etc). Perbedaannya jelas bahwa seluruh layanan digital perbankan dapat diakses melalui smartphone.

Sementara di luar daripada itu, bank digital mencakup keseluruhan layanan perbankan dari administrasi rekening, otorisasi transaksi, pengelolaan keuangan, dan/atau pembukaan/penutupan rekening, tranksaksi digital, dan pelayanan produk keuangan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Menurut pengamat Institute for Development of Economics (Indef) Bhima Yudistira, belum ada kebutuhan untuk merancang regulasi baru untuk mengakomodasi payung hukum bank digital. Terlebih, regulasi yang sudah ada baru diterbitkan pada 2018. Akan tetapi, Bhima menggarisbawahi bahwa pemerintah perlu memperhatikan aspek keamanan dan pemanfaatan data untuk pihak ketiga agar dapat diatur lebih ketat.

Di sisi lain, ia juga melihat bahwa tren bank digital mendorong lanskap persiangan baru di sektor perbankan. Menurutnya, bank yang berinvestasi terhadap digitalisasi akan memperoleh pangsa pasar lebih besar dibandingkan bank yang tetap beroperasi secara konvensional.

“Kebutuhan terhadap digital banking semakin besar seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna internet aktif di 2020 yang mencapai 175,4 juta orang. Artinya perbankan diharapkan memberikan layanan yang lebih cepat dengan biaya terjangkau, dan akses di manapun dan kapanpun,” ujarnya.

Jika bank digital terealisasi, dampaknya akan sangat besar, khususnya bagi kalangan milenial. Namun, bukan tanpa halangan bahwa perbankan juga dinilai perlu untuk melakukan edukasi untuk segmen pasar lain, seperti UMKM dan pedesaan. “Di sini pentingnya pengembangan bank digital harus diiringi oleh penambahan akses jaringan internet ke daerah terpencil dan terluar,” tutur Bhima.

FUNDtastic Aims for Millennials Through Wealth Platform Branding

Market enthusiasm for online investment platforms continues to grow. This is visible through a growing number of similar platforms offering diverse business models and portfolios.

One of them is FUNDtastic which also participated in encouraging investment growth in Indonesia, especially for millennials. Most people are not aware that this startup has been established since 2016.

There are four founders, including Harry Hartono (CEO), Franky Chandra (CIO), Medwin Susilo (CTO), and Eri Primaria (founder of PT Nusantara Sejahtera Investama).

Low awareness for investment platform

Although it was founded in 2016, FUNDtastic’s platform was launched in 2019. During a virtual media visit session with DailySocial, Franky revealed throughout that period, the company conducted market research related to market perceptions of financial products offered through digital platforms.

“During our research since 2017, we saw that the Indonesian market was not ready to accept the investment platform. Then, people were more aware of the e-commerce and payment platforms. These are popular platforms that time,” Franky said.

In Franky’s opinion, Indonesian people’s awareness of online investment platforms is quite low. The community considered still confused in choosing the right investment product. This is a challenge for companies when developing the FUNDtastic platform.

As cited from the Financial Services Authority (OJK) in 2019, he said the number of investors in Indonesia was only around 2-3 million. In fact, there are 50 million people who are considered potential investors with income record of more than IDR5 million per month and are able to set aside their money for investment.

This is quite low percentage compared to Malaysia, where the number of investors has reached 67 percent. In addition, millennials in Indonesia are rapidly adapting to digital products. The Central Statistics Agency (BPS) recorded there were 12.6 million millennial workers in Indonesia as of 2019.

“Our pain point in developing FUNDtastic was an access to a user-friendly investment platform, difficulty choosing a portfolio, and finding a platform that suited their lifestyle,” Franky said.

Present as wealth apps

For this reason, he continued, the company initially positioned itself as a wealth products platform, not investment platforms. This platform is designed to be a digital hub that connects stakeholders in the financial ecosystem, ranging from customers, advisors, corporations, investment product providers, third-party platforms, to regulators.

“We want to present lifestyle-related and expert products in this business so that customers feel comfortable. Our products also go through a curation process. Therefore, we position them as wealth apps, not investment apps. We want them to have a journey through this application,” he said.

Just like similar digital platforms, the registration process and KYC are fully performed on the FUNDtastic application. This platform is also supported by AI technology to recommend the right portfolio according to customer needs and income. Likewise, payment options, ranging from virtual accounts, bank transfers, digital payments, and auto debit.

FUNDtastic business development

Currently, there are only four services offered by FUNDtastic, including FUNDtastic Direct, FUNDtastic for Advisors, FUNDtastic Biz, FUNDtastic for Platforms. Meanwhile, investment products offered are mutual funds, gold, to Government Securities (SBN).

Franky revealed some ongoing business development plans to expand its product portfolio. One of them is the insurance and p2p lending products for the near future. Currently, his team is in the process of integrating with insurance and p2p lending partners.

In addition, the company is also developing new features, allowing customers to record expenses and income. Franky said that this feature will be integrated directly with the customer’s internet banking.

“For us, [this feature] is our strength in the investment platform market. Even later this feature will be related to our micro investing products. Currently, we are still exploring the process of working with several large banks, one of which is BCA,” he added.


Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

FUNDtastic Bidik Pasar Milenial Lewat Branding “Wealth Platform”

Antusias pasar terhadap platform investasi online terus bertumbuh. Hal ini terlihat dari semakin banyak platform-platform serupa yang menawarkan model bisnis dan portofolio beragam.

Salah satunya adalah FUNDtastic yang berpartisipasi dalam mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia, khususnya bagi kalangan milenial. Belum banyak yang tahu bahwa startup ini didirikan sejak 2016.

Ada empat orang pendirinya, antara lain Harry Hartono (CEO), Franky Chandra (CIO), Medwin Susilo (CTO), dan Eri Primaria (founder PT Nusantara Sejahtera Investama).

Awareness platform investasi rendah

Meski sudah berdiri sejak 2016, platform FUNDtastic baru meluncur di 2019. Pada sesi media visit virtual bersama DailySocial, Franky mengungkap bahwa sepanjang periode itu perusahaan melakukan riset pasar terkait persepsi pasar terhadap produk keuangan yang ditawarkan melalui platform digital.

“Selama kami lakukan riset sejak 2017, kami melihat bahwa pasar Indonesia belum siap dalam menerima platform investasi. Saat itu, masyarakat lebih aware dengan platform e-commerce dan payment. Platform ini lebih populer saat itu,” tutur Franky.

Menurut Franky, awareness masyarakat Indonesia terhadap platform investasi online masih rendah. Masyarakat dinilai masih bingung dalam memilih produk investasi yang tepat. Hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan saat mengembangkan platform FUNDtastic.

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 2019, ia menyebut jumlah investor di Indonesia hanya berkisar 2-3 juta. Padahal, terdapat 50 juta orang yang dinilai potensial menjadi investor dengan catatan berpenghasilan di atas Rp5 juta per bulan dan mampu menyisihkan uangnya untuk investasi.

Persentase tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan Malaysia yang jumlah investornya telah mencapai 67 persen. Selain itu, kaum milenial di Indonesia yang cepat beradaptasi terhadap produk digital terus bertumbuh. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 12,6 juta pekerja milenial di Indonesia per 2019.

Pain point kami dalam mengembangkan FUNDtastic saat itu adalah akses terhadap platform investasi yang user-friendly, kesulitan memilih portofolio, dan menemukan platform yang cocok dengan lifestyle mereka,” tutur Franky.

Memposisikan diri sebagai wealth apps

Untuk itu, lanjutnya, perusahaan sejak awal memposisikan diri sebagai platform untuk produk wealth, bukan platform investasi. Platform ini dirancang untuk menjadi digital hub yang menghubungkan stakeholder di ekosistem keuangan, mulai dari customer, advisor, korporasi, penyedia produk investasi, platform pihak ketiga, hingga regulator.

“Kami ingin menghadirkan produk yang lifestyle-related dan ekspertis di bisnis ini supaya customer merasa nyaman. Produk kami juga melalui proses kurasi. Makanya, kami memposisikannya sebagai wealth apps, bukan investment apps. Kami ingin bawa journey mereka melalui aplikasi ini,” ujarnya.

Sama seperti sejumlah platform digital lain, proses registrasi dan KYC sepenuhnya dilakukan melalui aplikasi FUNDtastic. Platform ini juga didukung oleh teknologi AI untuk merekomendasikan portofolio yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan pendapatan customer. Demikian juga opsi pembayaran, mulai dari virtual account, transfer bank, pembayaran digital, dan auto debit.

Pengembangan bisnis FUNDtastic

Saat ini memang baru ada empat layanan yang ditawarkan FUNDtastic, antara lain FUNDtastic Direct, FUNDtastic for Advisors, FUNDtastic Biz, FUNDtastic for Platforms. Sementara, produk investasi yang ditawarkan ada reksa dana, emas, hingga Surat Berharga Negara (SBN).

Franky mengungkap sejumlah rencana pengembangan bisnis ke depan untuk memperluas portofolio produknya. Salah satunya adalah kehadiran produk asuransi dan p2p lending dalam waktu dekat. Saat ini, pihaknya sedang melakukan proses integrasi dengan mitra asuransi dan p2p lending.

Selain itu, perusahaan juga sedang mengembangkan fitur baru, memungkinkan customer untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan. Franky menyebut bahwa fitur ini nantinya terintegrasi langsung dengan internet banking milik customer.

“Bagi kami, [fitur] ini menjadi kelebihan kami di pasar platform investasi. Bahkan nanti fitur ini akan berkaitan dengan produk micro investing kami. Saat ini, kami masih proses penjajakan kerja sama dengan beberapa bank besar, salah satunya BCA,” tambahnya.

Application Information Will Show Up Here

Modal Rakyat Memasuki Bisnis Insurtech dan e-Procurement

Setelah resmi hadir tahun 2018 lalu, platform peer to peer lending digital Modal Rakyat telah menambah beberapa layanan terbaru, yaitu asuransi dan procurement untuk pembelian truk.

Kepada DailySocial Co-Founder & CEO Modal Rakyat Hendoko Kwik mengungkapkan, berangkat dari produk financing down payment pada pengadaan unit truk, perusahaan juga membantu transporter yang menjadi peminjam di platform Modal Rakyat untuk menyediakan perlindungan asuransi pada truk yang di-procure.

“Modal Rakyat melihat pendekatan offline memiliki 3 basis touch point yakni proses pengajuan, proses underwriting, dan proses pengiriman polis fisik; sehingga terbesit ide bahwa pendekatan online memiliki SLA yang lebih baik pada proses perlindungan unit seperti motor, mobil dan truk niaga,” kata Hendoko.

Menggandeng Asuransi Adira, Modal Rakyat mencoba memberikan kemudahan untuk memasarkan produk perlindungan kendaraan bermotor. Kini hanya dalam satu genggaman, para pengguna dapat melindungi kendaraan mereka. Melalui produk asuransi mobil Adira Insurance, yaitu Autocillin, terdapat dua jenis jaminan utama, yaitu Komprehensif dan Total Loss Only (kerugian atau kerusakan total).

Produk asuransi ini baru saja diluncurkan oleh Modal Rakyat beberapa waktu yang lalu. Masih dalam tahapan sosialisasi terhadap captive market user. Perusahaan menargetkan bisa menyumbangkan produksi minimal 50 polis per bulan untuk Asuransi Adira. Kerja sama dengan Adira menjadi terobosan baru bagi Modal Rakyat untuk bisa memberikan manfaat lebih bagi para pengguna, khususnya asuransi kendaraan.

“Kita coba mengutarakan pengembangan penutupan risiko melalui skema online kepada pihak Adira, dan ternyata Adira memiliki animo yang baik pada proses digital dan sudah memiliki infrastruktur pendukung, sehingga terbentuklah produk asuransi kendaraan digital dan platform Modal Rakyat sebagai salah satu reseller mereka,” kata Hendoko

Produk procurement truk

Selain produk asuransi, Modal Rakyat juga memiliki produk baru lainnya yaitu Produk Procurement Truk. Produk Procurement Truk merupakan produk yang lahir dari pengembangan bersama dengan platform truk digital Ritase.

Dalam hal ini fungsi yang dilakukan masing-masing stakeholder adalah, Modal Rakyat berupa pemenuhan down payment 30% dari nilai unit truk. Sisanya akan dilimpahkan ke lembaga finansial seperti bank. Sementara untuk Ritase, pihak yang memiliki kemampuan melakukan verifikasi dari revenue yang akan didapatkan unit truk dan sustainability dari proyek yang akan dikerjakan transporter/borrower.

“Hal ini dimungkinkan karena Ritase membantu melakukan digitalisasi terhadap bisnis transporter/borrower sehingga biaya operasional, penerbitan invoice dan surat jalan, hingga pembayaran dari shipper/pemberi kerja dapat tercatat secara digital. Sementara untuk transportir/borrower, mereka memiliki fleksibilitas untuk mengerjakan proyek yang baik dengan working capital minimum,” kata Hendoko.

Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Juni 2018, hingga saat ini total pendana di Modal Rakyat telah mencapai lebih dari 55 ribu orang dengan total penyaluran sekitar Rp370 miliar yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Application Information Will Show Up Here

Satgas Waspada Investasi Tutup Hampir 700 Fintech Ilegal di Paruh Pertama 2020

Satgas Waspada Investasi (SWI) mengungkapkan telah menutup 694 fintech lending ilegal pada paruh pertama tahun 2020. Dibandingkan tahun lalu saja, angka ini sudah hampir separuh dari jumlah perusahaan yang ditutup SWI sebesar 1493 perusahaan.

Momentum pandemi, menjadi kesempatan para pemain ilegal itu lebih berkembang lebih liar, terlihat dari jumlahnya yang berlipat ganda dibandingkan sebelum pandemi. SWI mencatat sepanjang Maret-Juni 2020 telah menutup 574 perusahaan ilegal. Adapun pada Januari saja ada 120 perusahaan. Bila ditotal secara akumulatif dari 2018 hingga sekarang SWI telah menutup 2591 entitas.

“Dengan kemajuan teknologi yang memudahkan orang buat aplikasi, sebar SMS, fintech ilegal ini jadi semakin sulit diberantas. Jadi yang kita rutin lakukan setiap hari adalah cyber patrolling bersama Kemenkominfo sebelum jatuh korban lagi,” terang Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dalam konferensi pers secara online, Senin (13/7).

Dia merinci lebih jauh dari temuan SWI, fintech ilegal tersebut memiliki server mayoritas dari luar negeri. Server dari lokasi tidak terdeteksi jumlahnya mencapai 44%, lalu dari Amerika Serikat (14%), Singapura (8%), Tiongkok (6%), Malaysia (2%), lain-lain (3%), dan sisanya dari dalam negeri (22%).

Seluruh fintech ini menurutnya tidak melakukan kegiatan pinjam meminjam uang seperti apa yang dilakukan oleh perusahaan p2p lending yang sudah tercatat di OJK. Mereka justru bertindak kurang lebih seperti perusahaan pembiayaan (multifinance). Ditambah itu, mayoritas aduan yang diterima berasal dari sisi peminjam, bukan pemberi pinjaman.

“Dari sisi pendana tidak pernah ada yang mengadu, yang mengadu adalah korban yang sering kena tipu karena persyaratan sering berubah-ubah, denda tidak terbatas, dan ada tindakan intimidasi saat mereka tidak mampu membayar,” tambahnya.

Dalam menjalankan kegiatan penutupan ini, SWI mengaku telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, mulai dari perbankan, antar kementerian, kepolisian, hingga Google. Dengan perbankan misalnya, SWI meminta untuk memblokir rekening yang terdeteksi melakukan transaksi yang dicurigai dan tidak melayani fintech lending sebelum mengantongi surat tanda terdaftar dari OJK.

Ketua Bidang Humas dan Kelembagaan AFPI Tumbur Pardede mengingatkan masyarakat agar sebelum melakukan pinjaman, perlu dipastikan pihak yang menawarkan pinjaman online tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

“Yang legal itu harus terdaftar di OJK dan sudah menjadi anggota AFPI. AFPI adalah asosiasi resmi dan mitra OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada anggota bila terbukti melanggar aturan dan kode etik,” ujar Tumbur.

Kesulitan karena tidak ada payung hukum

Tongam mengaku, dalam praktiknya pelaku memanfaatkan celah dari kekosongan hukum. Adapun perangkat hukum yang dibutuhkan antara lain ketiadaan UU Fintech untuk menjerat yang ilegal dan penyebaran data pribadi dan penagihan tidak beretika dengan KUHP, UU ITE, dan lainnya.

Dari sisi korban, mereka cenderung tidak melapor ke polisi malah lebih memilih lapor ke media sosial yang sebenarnya tidak akan memberi efek jera untuk pelaku fintech ilegal. Pun dari sisi SWI sendiri sulit untuk mencatat nilai valid kerugian ekonomi buat negara dari potensi pajak yang berhasil lari ke luar dari negara. Juga data rill jumlah peminjam dan investor tidak berhasil diperoleh.

Berikutnya, dari sisi penegak hukum belum ada prioritas penanganan perkara. Proses hukum lebih ke arah desk collection. Ditambah, biaya perkara tidak sebanding dengan kerugian yang diderita konsumen. “Kerugian ada di masyarakat, selain rugi materil ada juga psikis karena mereka diteror dan intimidasi saat penagihan.”

Langkah preventif yang bisa dilakukan masyarakat dalam mengetahui ciri-ciri fintech lending, antara lain tidak terdaftar di OJK; bunga dan jangka waktu pinjaman tidak jelas; alamat peminjaman tidak jelas dan sering berganti nama; media yang digunakan tidak hanya memakai aplikasi, tapi juga link unduh yang disebar melalui SMS atau dicantumkan dalam situs milik pelaku.

Berikutnya, ada penyebaran data pribadi peminjam; dan terakhir, tata cara penagihan tidak hanya kepada ke peminjam, tapi juga kepada keluarga, rekan kerja, hingga atasan, penyebaran fitnah, ancaman, hingga pelecehan seksual, dan biasanya penagihan sebelum jatuh tempo.

BRI Ventures to Manage New Venture Fund “Sembrani Nusantara”

BRI Ventures launches a new managed fund named “Dana Ventura Sembrani Nusantara”. The fund acts as a new vehicle for BRI Ventures to invest in early stage startups and the non-fintech segments, such as education, agro-maritime, retail, transportation, and health.

As a non-CVC fund, Sembrani Nusantara’s concept is similar to the Centauri Fund managed by the MDI Ventures and KB Financial Group in South Korea, despite some fundamental differences.

The name Sembrani Nusantara is to represent a symbol of the future startup philosophy. Sembrani, Batara Wisnu’s horse in the wayang story, is a representation of a unicorn with local wisdom.

In today’s event (6/24), BRI Ventures is said to raise IDR300 billion. BRI, as a General Partner, also plants money into the fund and has received some commitments from institutional investors as Limited Partners.

In terms of managing venture funds, BRI Ventures has obtained OJK approval after submitting it last year. The venture fund is an investment contract scheme between PMV and the custodian bank, made by OJK for the venture capital industry willing to enter the equity participation.

To date, most of local PMVs play in profit-sharing financing, which is not much different from the ones performed by financial companies.

BRI Ventures‘ CEO, Nicko Widjaja explained, Sembrani Nusantara is inspired by the will to prepare a broader investment climate, however, in compliance with rules under OJK’s surveillance radar.

“BRI Ventures intends to build an ecosystem which lately controlled by foreign PMVs and we are yet to prepare. Now is the time for us to start, which is likely to change the ecosystem in ASEAN,” he said.

The issue of high taxation, which behind many local PMVs to run away and flee to neighboring countries, can actually be overcome with some adjustments. He said BRI Ventures reduced management costs and other costs.

“Instead of waiting for the rules to change, why don’t we change the mindset. We have talked to the [BRI] group, we changed the carry profit and management fees, [because] we are aware that we cannot instantly ask the government to change. With Sembrani Nusantara, we are trying to redefine the VC industry in Indonesia. We adjust [two things] to make the industry more competitive. It’s like an early startup with a subsidy.”

Of the total Rp300 billion managed funds, BRI Ventures is to invest in 10-15 non-fintech early-stage startups for the deployment period between the next two to three years.

Widjaja said Sembrani will continue to review its progress, considering this is BRI Ventures’ first time to create funds and managed external funds. Until recently, BRI Ventures always invested in startups as a single LP.

“The challenge in managing venture funds is we have to communicate more for there are various investors and most importantly to perform education which very lacks these days.”

First mover

Sembrani Nusantara is to bring fresh air for the local startup ecosystem which continues to be dominated by foreign investors. The license from OJK can be considered as the first movers because they agree to comply with domestic rules.

For the record, many venture capital players, even with an office in Indonesia, are having legality in Singapore due to tax-friendly. The provision of paid-up capital limits is considered not in accordance with the pattern of VC players which mostly run in tech startups and raise funds from external investors.

In addition, the large income tax (PPh) is still a challenge for local investors to compete with foreign investors. According to PMK No.48 of 2018 regarding the Tax Treatment of Equity Participation of Venture Capital Companies in Micro, Small and Medium Enterprises is considered not friendly to accommodate the capital gain tax rules.

The capital gains tax for PMV reaches 25% of the increase in equity value, while for individual investors 30%. This large number has made foreign investors prefer to channel their capital through PMA, rather than collaboration with local PMVs. Meanwhile, the capital gains tax in Singapore is only 5%.

Most of the local PMVs investing in digital startups and have been registered with the OJK are part of the bank’s subsidiary, such as Central Capital Ventures (CCV), BRI Ventures, and Mandiri Capital Indonesia. The majority of them focus on investing fintech startups to support their parent business in accordance with the regulator’s mandate.

According to OJK’s data as of March 2020, there are 61 PMVs obtained permits, consisting of 57 conventional PMVs and four of which were Sharia-based. As of April 2020, the performance of most PMVs came from profit-sharing financing of 77%, 19% equity participation, and 4.1% convertible bonds. This number changed from last year’s position. Profit-sharing financing portion reaches 99%.

“We are encouraging BRI to become a digital [investing digital startup] PMV. In addition, Sembrani Nusantara is well received by investors, therefore, it can support the PMV industry which is very limited [for investing shares in startups,” the Head of OJK’s 2B IKNB Supervision Department Bambang W. Budiawan explained on the same occasion.


Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

BRI Ventures Kelola Dana Ventura Baru “Sembrani Nusantara”

BRI Ventures meluncurkan kelolaan baru bernama “Dana Ventura Sembrani Nusantara”. Fund tersebut menjadi kendaraan baru bagi BRI Ventures untuk mendanai startup early stage yang bermain di segmen non fintech, seperti pendidikan, agro-maritim, ritel, transportasi, dan kesehatan.

Sebagai dana non CVC, konsep Sembrani Nusantara mirip dengan dana kelolaan Centauri Fund yang diinisiasi MDI Ventures dan KB Financial Group Korea Selatan, meski memiliki beberapa perbedaan mendasar.

Nama Sembrani Nusantara dipilih sebagai simbol filosofi startup di masa mendatang. Sembrani, kuda tunggangan Batara Wisnu di cerita pewayangan, merupakan representasi sebuah unicorn dengan kearifan lokal.

Pada peluncuran hari ini (24/6), BRI Ventures menargetkan dapat menghimpun dana sebesar Rp300 miliar. BRI, sebagai General Partner, turut menaruh dana ke dalam fund tersebut dan telah mendapat sejumlah komitmen dari investor institusi sebagai Limited Partner.

Dalam mengelola dana ventura, BRI Ventures telah mendapat restu OJK setelah pengajuan dimulai dari akhir tahun lalu. Dana ventura merupakan skema kontrak investasi antara PMV itu sendiri dengan bank kustodian, yang dibuat OJK agar industri perusahaan modal ventura lebih berani untuk masuk ke penyertaan saham.

Selama ini PMV lokal mayoritas bermain di pembiayaan bagi hasil yang notabenenya tak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan perusahaan pembiayaan.

CEO BRI Ventures Nicko Widjaja menjelaskan, latar belakang peluncuran Sembrani Nusantara adalah keinginan untuk menyiapkan iklim investasi yang lebih luas, namun dengan aturan main yang tetap berada dalam radar pengawasan OJK.

“BRI Ventures ingin membangun ekosistem yang selama ini dikuasai PMV asing dan kita kemarin tidak siap. Sekarang saatnya kita mulai yang kemungkinan juga bisa mengubah ekosisem di ASEAN,” ujarnya.

Isu perpajakan yang tinggi, yang selama ini menjadi dalih banyak kebanyakan PMV lokal untuk menghindar dan lari ke negara tetangga, sebenarnya dapat diatasi dengan sejumlah penyesuaian. Dia menerangkan, BRI Ventures menurunkan biaya management dan biaya lainnya.

“Daripada nunggu aturan berubah kenapa kita tidak ubah cara pikir. Kita sudah bicara dengan grup [BRI], kita ubah carry profit dan management fee, [karena] kita sadar enggak bisa minta plek-plek minta pemerintah ubah. Dengan Sembrani Nusantara, kami mencoba meredefinisikan industri VC di Indonesia. [Dua hal itu] Kami sesuaikan untuk membuat industri semakin kompetitif. Mirip seperti startup yang di masal awal memberikan subsidi.”

Dari total dana kelolaan Rp300 miliar, BRI Ventures akan berinvestasi tahap awal untuk 10-15 startup yang bergerak di sektor non fintech untuk masa deployment antara dua sampai tiga tahun mendatang.

Nicko mengatakan, ke depannya Sembrani akan terus ditinjau progress-nya, mengingat ini adalah pertama kalinya BRI Ventures membuat fund dan mengelola dana eksternal. Selama ini, setiap berinvestasi ke startup, BRI Ventures selalu menjadi single LP.

“Tantangannya dalam mengelola dana ventura, kami jadi lebih banyak berkomunikasi karena ada beragam investor dan terpenting melakukan edukasi yang selama ini kurang.”

First mover

Kehadiran Sembrani Nusantara menjadi angin segar untuk ekosistem startup lokal yang terus didominasi pendanaan dari luar negeri. Posisi mereka yang sudah terdaftar di OJK bisa dianggap sebagai first mover karena mereka sepakat untuk tunduk pada aturan di dalam negeri.

Sebagai catatan, banyak pemain modal ventura, meski kantornya ada di Indonesia, tetapi legalitas mereka ada di Singapura karena di sana lebih ramah pajak. Ketentuan batas modal disetor dianggap kurang sesuai dengan pola pemain VC yang kebanyakan bermain di startup teknologi dan menggalang dana dari investor eksternal.

Di samping itu, pengenaan pajak penghasilan (PPh) yang besar masih menjadi tantangan untuk investor lokal untuk berkompetisi dengan pemodal asing. Menurut PMK PMK No.48 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Mikro, Kecil, dan Menengah dianggap belum ramah mengakomodir aturan pajak capital gain.

Penerapan pajak capital gain buat PMV itu mencapai 25% dari kenaikan nilai ekuitas, sementara bagi investor perorangan 30%. Besarnya angka ini membuat investor asing selama ini lebih memilih untuk menyalurkan modalnya melalui PMA, ketimbang kolaborasi dengan PMV lokal. Sementara, pajak capital gain di Singapura hanya 5%.

Adapun mayoritas PMV lokal yang mendanai startup digital dan sudah terdaftar di OJK adalah bagian dari anak usaha bank, yakni Central Capital Ventura (CCV), BRI Ventures, dan Mandiri Capital Indonesia. Ketiganya mayoritas fokus mendanai startup fintech untuk mendukung bisnis induk usahanya sesuai dengan mandate dari regulator.

Menurut data OJK per Maret 2020, tercatat ada 61 PMV yang telah mengantongi izin, terdiri dari 57 PMV konvensional dan empat diantaranya berbentuk Syariah. Per April 2020, kinerja dari mayoritas PMV tersebut berasal dari pembiayaan bagi hasil sebesar 77%, penyertaan saham 19%, dan obligasi konversi 4,1%. Angka ini terjadi perubahan dibandingkan posisi tahun lalu. Porsi pembiayaan bagi hasil mencapai 99%.

“Kami mendorong BRI menjadi PMV yang [membiayai startup] digital. Selain itu, Sembrani Nusantara dapat diterima oleh investor dengan baik, sehingga dapat mendukung industri PMV yang masih sangat limited [untuk penyertaan saham ke startup,” tutup Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK Bambang W. Budiawan yang hadir di kesempatan tersebut.

Officially Licensed by OJK, Indodana Boosts up PayLater Penetration

Last Tuesday (02/6), OJK announced 8 new licensed p2p lending platforms, one of which was Indodana (PT Artha Dana Teknologi). Indodana’s President Director, Ronny Wijaya told DailySocial that the platform intends to provide solutions for Indonesian people with limited access to financial services. They have been operating since early 2018.

“We provide a loan that is accessible to all Indonesian citizens through their mobile applications. On the other hand, we also ensure expertise and leading management in big data technology, AI, and credit scoring to make credit decisions according to the principle of responsible lending,” he explained.

In total, there are currently 33 p2p lending services that receive licensed status, among 161 companies registered with OJK. Therefore, service differentiation is important for each platform.

In response to that, Ronny said, “We are now focused on developing PayLater products to provide convenience for the public to shop now and pay later. In order to make this happen, Indodana has collaborated with online merchants and e-money players.”

According to the company’s internal statistics, the Indodana application has been downloaded by more than 3 million users throughout Indonesia. To date, they have channeled around 1 trillion Rupiah to 30 thousand customers, both for personal and SME borrowers. Indodana provides loans between 1-8 million Rupiahs with a tenor of 3-6 months.

Affiliated with Cermati

In the boards of directors listed on the company website, it was mentioned that Cermati’s Co-Founder Carlo Gandasubrata took the role as the company’s commissioner. In an interview, we asked about the strategic partnership between the two companies, however, Ronny was reluctant to give any statement.

The thing is if we sign up for Cermati, Indodana platform will also be recommended; for example when choosing a recommendation for a credit card product in the “No Fee” category as follows:

Indodana service become one of Cermati's reccommendation products
Indodana service become one of Cermati’s reccommendation products

In the Cermati recruitment page, there are vacant positions specifically called for Indodana, such as “Partner Success Manager”. Also, the Indodana and Cermati operational offices are located at the same address around Jl. Tomang Raya No. 38, West Jakarta.

Fintech amid pandemic

Our discussion continues, amid the Covid-19 pandemic, Ronny said that Indodana was still optimistic to continue penetrates its products into a wider market share.

“We are kind of in the right position to provide fully digital services along with our call to keep our distance amid this pandemic. In order to mitigate internal credit risk, our team is working hard to improve our AI and credit scoring to apply the precautionary principle to ensure loan performance on platform stable. ”

This year, as we obtain licensed status from OJK, Indodana is still ambitious to improve services, especially for underbanked people in Indonesia. PayLater products that have been rolled to the public are expected to be optimized soon, both for payments at online and offline merchants.

“Using this PayLater, people can meet their various shopping needs up to 10 million Rupiah easily and safely. We will also continue to develop options for product loans that support SMEs and productive sectors to continue to improve financial inclusion.”

The development of fintech in Indonesia

Since 2018, the DSResearch team has analyzed significant growth in the p2p lending business in Indonesia. Besides being proven with hundreds of players already registered with the authority, loan statistics also continue to increase from time to time. Summarized in the 2019 Fintech Report, until Q3 2019, total loans distributed has reached 60.4 trillion Rupiah.

Fintech development in Indonesia
Fintech development in Indonesia


Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

Application Information Will Show Up Here

Kantongi Status Berizin dari OJK, Indodana Genjot Penetrasi Produk PayLater

Selasa (02/6) lalu OJK mengumumkan 8 platform p2p lending baru yang menerima status berizin, salah satunya adalah Indodana (PT Artha Dana Teknologi). Kepada DailySocial, Direktur Utama Indodana Ronny Wijaya menyampaikan bahwa platformnya hadir ingin menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan finansial. Mereka sudah mengudara sejak awal 2018.

“Kami memberikan pinjaman yang dapat diakses dengan mudah oleh semua masyarakat di Indonesia melalui aplikasi selulernya. Di sisi yang lain, kami juga memastikan adanya keahlian dan pengendalian terunggul dalam teknologi big data, AI, dan credit scoring untuk membuat keputusan kredit sesuai dengan prinsip responsible lending,” terangnya.

Secara total, saat ini sudah ada 33 layanan p2p lending yang memiliki status berizin, sementara yang terdaftar di OJK sudah berjumlah 161 perusahaan. Untuk itu, diferensiasi layanan penting untuk dihadirkan masing-masing platform.

Menanggapi itu Ronny menyampaikan, “Kami sekarang sedang fokus untuk mengembangkan produk PayLater untuk memberikan kenyamanan untuk masyarakat untuk berbelanja sekarang dan bayar nanti. Untuk melakukan ini Indodana sudah bekerja sama dengan merchant online dan juga pemain e-money.”

Menurut statistik internal perusahaan, aplikasi Indodana sudah diunduh lebih dari 3 juta pengguna di seluruh Indonesia. Sejauh ini mereka sudah menyalurkan sekitar 1 triliun Rupiah untuk 30 ribu nasabah, baik untuk peminjam personal maupun UKM.  Indodana sendiri memberikan pinjaman antara 1-8 juta Rupiah dengan tenor 3-6 bulan.

Terafiliasi dengan Cermati

Dalam susunan direksi yang tertera di situs perusahaan, disebutkan Co-Founder Cermati Carlo Gandasubrata sebagai komisaris perusahaan. Dalam wawancaranya pun kami sempat menanyakan mengenai kemitraan strategis kedua perusahaan, hanya saja Ronny enggan untuk memberikan pernyataan soal ini.

Yang jelas, jika kita membuat situs Cermati, platform Indodana menjadi salah satu yang rekomendasikan; misalnya ketika memilih rekomendasi untuk produk kartu kredit di kategori “No Fee” berikut ini:

Layanan Indodana menjadi produk yang direkomendasikan Cermati
Layanan Indodana menjadi produk yang direkomendasikan Cermati

Dalam laman perekrutan Cermati, juga ada posisi yang dikhususkan untuk Indodana, misalnya “Partner Success Manager”. Dan terakhir, kantor operasional Indodana dan Cermati juga berada di alamat yang sama di seputar Jl. Tomang Raya No. 38, Jakarta Barat.

Fintech di tengah pandemi

Diskusi kami berlanjut, di tengah pandemi Covid-19 ini Ronny mengatakan bahwa Indodana masih optimis bisa terus melanjutkan penetrasi produknya ke pangsa pasar yang lebih luas.

“Kami merasa berada di posisi yang tepat untuk memberikan layanan fully digital seiring dengan imbauan menjaga jarak di tengah pandemi ini. Untuk memitigasi risiko kredit dalam, tim kami bekerja keras untuk meningkatkan AI dan credit scoring kami untuk menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memastikan performa pinjaman di platform kami tetap baik.”

Tahun ini, bersamaan dengan diperolehnya status berizin dari OJK, Indodana masih berambisi untuk meningkatkan layanan khususnya untuk masyarakat underbanked di Indonesia.  Produk PayLater yang sudah mulai dikenalkan ke publik juga diharapkan dapat segera dimaksimalkan jangkauannya, baik untuk pembayaran di merchant online maupun offline.

“Dengan PayLater ini, masyarakat dapat memenuhi berbagai kebutuhan belanja mereka hingga 10 juta Rupiah dengan mudah dan aman. Kami juga akan terus mengembangkan pilihan produk pinjaman yang mendukung UKM dan sektor-sektor produktif untuk terus meningkatkan inklusi keuangan.”

Perkembangan fintech di Indonesia

Sejak tahun 2018 tim DSResearch mencatat pertumbuhan signifikan bisnis p2p lending di Indonesia. Selain terbukti dengan ratusan pemain yang sudah terdaftar di otoritas, statistik pinjaman pun terus meningkat dari waktu ke waktu. Dirangkum dalam Fintech Report 2019, hingga Q3 2019, total pinjaman yang didistribusikan mencapai 60,4 triliun Rupiah.

Catatan perkembangan fintech di Indonesia
Catatan perkembangan fintech di Indonesia
Application Information Will Show Up Here

Inisiatif Platform “Equity Crowdfunding” Bizhare Mendorong Minat Investasi Masyarakat Indonesia

Istilah equity crowdfunding atau urun dana mulai ramai dibicarakan sejak terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.4/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi lnformasi. Pada bulan November 2019, OJK pun telah mengeluarkan izin untuk tiga startup yang menjalankan bisnis menggunakan konsep ini. Salah satunya adalah Bizhare, sebuah platform investasi bisnis yang fokus membantu usaha kecil menengah untuk mendapat pendanaan melalui pembagian kepemilikan saham.

Sudah berjalan sejah tahun 2017, platform jebolan program inkubasi 1000 Startup Digital ini telah menjaring 36 ribu investor, serta mendistribusikan total 30 miliar untuk sekitar 27 bisnis.

Founder dan CEO Bizhare Heinrich Vincent menyampaikan bahwa target pasar utama mereka adalah karyawan usia produktif, pekerja usia lanjut juga mahasiswa yang sedang belajar bisnis.

“Kita bikin platform ini dengan tujuan untuk menyederhanakan konsep berinvestasi dalam masyarakat. Di sini kita mencoba menjadi bursa efek untuk franchise dan ukm di Indonesia,” tambahnya.

Mekanisme investasi dan skema pasar sekunder

Tim Bizhare saat resmikan kerja sama dengan Baba Rafi / Bizhare
Tim Bizhare saat resmikan kerja sama dengan Baba Rafi / Bizhare

Mekanisme pembagian dividen dalam platform ini cukup transparan mengacu pada data historis penerbit/outlet lain sebagai gambaran untuk investor mulai menanamkan uangnya, namun performa masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa depan.

Nilai pembagian keuntungan bisa bervariasi bergantung pada realisasi keuntungan per bulan dari bisnis tersebut dan jangka waktu menyesuaikan kesepakatan awal dengan penerbit dan franchisor saat pertama kali penawaran saham.

Bizhare juga menerapkan beberapa tahapan dalam memverifikasi bisnis yang masuk. Salah satunya adalah analisis mendalam dan credit scoring sebelum sebuah bisnis bisa melakukan penawaran. Semua informasi yang didapat akan tertera pada proposal untuk dipelajari investor. Setelah investasi terjadi, timnya pun tidak lepas tangan sembari terus mengawasi performa bisnis dan ikut berkontribusi untuk perkembangan bisnis yang ada.

Saat ini, Bizhare juga telah bekerja sama dengan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) sebagai bentuk keseriusan untuk terus melayani masyarakat dan mencapai misi utama Bizhare, yakni membantu lebih banyak orang bebas secara finansial.

Sebagai investor di platform Bizhare, kepemilikan saham akan tercatat dan tersimpan secara kolektif di KSEI, selayaknya perusahaan publik, dalam rangka mempermudah penjualan saham di pasar sekunder ke investor lain. Saat ini Bizhare juga sedang mengembangkan fitur secondary market untuk para investor, untuk bisa menjual sahamnya. Bentuknya semacam bursa dengan konsep bid offer.

“Kita targetkan untuk launch tahun ini. Soalnya kita termasuk yang pertama yang mengusung konsep ini. Sudah ada beberapa penerbit yang kita siapkan untuk masuk ke secondary market juga,” lanjut Heinrich.

Monetisasi dan rencana pra seri A

Dari segi monetisasi, Bizhare mematok biaya layanan sebesar 5% dari total nominal yang diinvestasikan pada sebuah bisnis. Selain itu, ada management fee sebesar 5% dari setiap keuntungan bisnis yang menggunakan layanan lengkap distribusi laporan keuangan dan pembagian keuntungan bisnis secara otomatis di platform Bizhare.

Sebelumnya, Bizhare telah didukung dengan seed funding dari Plug and Play, GDILab, dan Digitaraya. Saat ini timnya sedang dalam masa penjajakan dengan beberapa VC juga korporasi untuk penggalangan dana pra seri A. Rencananya, dana yang didapat akan digunakan untuk expansi, pengembangan teknologi dan operasional, serta digitalisasi UKM.

“Kita punya rencana untuk mempersiapkan UKM untuk pendanaan melalui teknologi. Sekarang sedang dalam tahap diskusi juga dengan beberapa partner untuk bekerja sama dalam usaha digitalisasi bisnis UKM,” ujar Heinrich.

Saat ini kebanyakan bisnis yang ada di Bizhare adalah franchise dan UKM, namun timnya menyampaikan bahwa mereka tidak menutup kemungkinan untuk masuk ke ranah startup ke depannya.

“Kita lihat market Indonesia belum siap untuk ritel investor yang mau invest di startup. Jadi kita sedang menunggu momentum,” tutup Heinrich.