TekenAja Meluncur sebagai Platform Tanda Tangan Digital, Tawarkan Kapabilitas Verifikasi Biometrik

PT Djelas Tandatangan Bersama (DTB), pengusung produk tanda tangan digital TekenAja, hari ini (03/2) resmi melakukan grand launching. Kepada DailySocial, Rionald Soerjanto selaku Co-Founder & COO menjelaskan, DTB merupakan anak perusahaan GDP Venture yang berbentuk joint venture. Saat ini juga menjadi perusahaan penyelenggara sertifikasi elektronik pertama yang mendapatkan status berinduk dari Kementerian Kominfo.

“Untuk digital signature, di Indonesia itu ada beberapa peringkat. Yakni terdaftar, lalu tersertifikasi, dan berinduk. Kalau berinduk, platform harus memenuhi banyak persyaratan teknis, sistem, dan keamanan yang harus dilakukan,” ujar Rionald.

Selain harus lolos audit yang cukup ketat dari Kementerian Kominfo, status tersebut turut didapat perusahaan berkat infrastruktur yang tersertifikasi. Misalnya, mereka sudah mendapatkan ISO 27001 untuk keamanan sistem. Perusahaan juga telah memiliki fasilitas pusat data tier-3 dan pusat pemulihan data tier-4 untuk melakukan proses bisnis.

Daftar penyelenggara tanda tangan digital yang telah memiliki status legal dari regulator

TekenAja juga diklaim menjadi penyedia platform tanda tangan digital pertama yang benar-benar memanfaatkan verifikasi biometrik. Untuk validasi data, mereka telah menjalin perjanjian kerja sama dengan Dukcapil untuk mengakses data kependudukan.

“Biasanya ketika melakukan verifikasi identitas, pengguna akan diminta selife bersama KTP-nya. Kemudian sistem akan mencocokkan foto yang ada di KTP dengan wajah aslinya. Mekanisme tersebut masih memiliki celah, pengguna yang tidak bertanggung jawab bisa saja menggunakan identitas (NIK, Nama, Alamat dll) orang lain, kemudian membuat KTP palsu dengan fotonya sendiri untuk verifikasi. Maka dari itu biometrik menjadi penting,” lanjut Rionald.

Ia juga menjelaskan, konsep tanda tangan digital ini pada dasarnya memungkinkan individu untuk bisa melakukan transaksi online secara aman dengan melampirkan sertifikat digital (berisi data pribadi) yang telah terverifikasi. Keluarannya bisa bermacam-macam, beberapa yang populer berupa tanda tangan elektronik atau kode QR unik. Peran pemain seperti TekenAja tugasnya melakukan penerbitan sertifikat digital tersebut.

“Digital signature cakupannya sampai harus memverifikasi identifikasinya. Ada beberapa tahapan, waktu pendaftaran orangnya harus benar. Kemudian ketika melakukan proses transaksi, juga harus diverifikasi. Jadi katakanlah istri saya punya data login saya untuk menandatangani sesuatu, dia tetap tidak bisa menggunakan karena harus diverifikasi dulu biometriknya untuk memastikan yang tanda tangan benar-benar saya.”

Skenario penggunaan

Untuk pengguna akhir, layanan TekenAja saat ini bisa dipakai di lembaga jasa keuangan untuk menjaga transaksi bisa berjalan secara online dan aman. Pengguna nantinya bisa menggunakan aplikasi mobile untuk melakukan proses tanda tangan. Tapi tidak hanya menutup di sektor itu saja, nantinya juga akan diperluas kegunaannya untuk fungsi-fungsi lain. Contohnya membantu sistem HRD di perusahaan agar berbagai pengajuan (cuti, reimbursement, dll) yang dilakukan karyawan pengesahannya dilakukan secara digital.

Di sisi bisnis nantinya akan ada dua model penerapan, bisa melalui portal khusus yang disediakan atau melalui integrasi API ke dalam sistem aplikasi. Sementara yang sudah pakai TekenAja ada perbankan, multi-finansial, fintech, hingga perusahaan ritel.

Rionald mengatakan, penerapan TekenAja bakal bisa digunakan untuk menjamin legalitas transaksi antarindividu. Ia mencontohkan, ketika ada akad jual-beli mobil atau rumah, pengesahannya (biasanya dilakukan dengan tanda tangan basah di atas materai) bisa dilakukan secara digital lewat aplikasi.

Terintegrasi dengan Asli RI

Rionald sendiri buka orang baru di industri digital. Ia juga menggawangi platform autentikasi biometrik Asli RI dan Login ID. Dengan induk perusahaan yang sama, TekenAja pun terintegrasi dengan kapabilitas yang dimiliki Asli RI. “TekenAja adalah perusahaan digital signature yang kental dengan biometrik. Karena menurut saya autentikasi biometrik itu saat ini jadi sistem keamanan terbaik, paling sulit dijebol,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, pemerintah Indonesia baik itu Dukcapil maupun Kominfo cukup suportif dalam hal penerapan biometrik untuk tanda tangan digital. Sementara banyak pemain yang merasa cukup dengan hanya melakukan verifikasi dengan mekanisme selfie tadi, padahal menurutnya konsep tersebut baru bisa efektif di negara seperti Singapura atau Tiongkok (cth. di Tiongkok memalsukan e-KTP hukumannya mati).

“Target tahun ini, kami ingin lebih agresif melakukan penetrasi pasar, selain itu juga akan memperluas kerja sama di berbagai lini,” tutup Rionald.

–

Gambar Header: Depositphotos.com

Studi ITB: 5G Diprediksi Meluncur Paling Cepat pada 2021

Studi terbaru dari Institut Teknologi Bandung (ITB) memperkirakan jaringan 5G di Indonesia baru dapat dirilis secara komersial paling cepat pada akhir 2021.

Konsultan PT LAPI ITB Ivan Samuels mengatakan, perkiraan ini berdasarkan dua skenario, yakni (1) skenario dasar dengan asumsi spektrum kunci 5G dapat dirilis dari 2021-2023; dan (2) skenario agresif dengan asumsi seluruh spektrum 5G dapat tersedia di akhir 2021.

Adapun sejumlah spektrum kunci yang ditargetkan untuk 5G antara lain 2,3GHz dapat tersedia pada 2021; spektrum 2,6GHz, 26GHz, dan 28GHz tersedia pada 2022; dan spektrum 3,5GHz dan 700MHz tersedia pada 2023.

Dalam paparannya, Ivan menyebutkan studi ini menawarkan delapan rekomendasi kebijakan utama dalam rangka mempercepat penerapan 5G di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah memasukkan 5G sebagai Agenda Prioritas Nasional serta meluncurkan Rencana Pita Lebar dan Konektivitas Nasional (2021-2025).

Spektrum merupakan salah satu agenda utama yang kerap disoroti oleh pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder). Pasalnya, beberapa spektrum emas untuk menggelar 5G masih jauh dari ketersediaan.

Misalnya, frekuensi 700MHz (low band) digadang menjadi spektrum ’emas’ untuk menggelar 5G. Saat ini, spektrum tersebut masih dipakai untuk siaran TV analog dan direncanakan migrasi ke TV digital di 2022. Global System for Mobile Communications (GSMA) memprediksi perekonomian Indonesia berpotensi rugi $10,5 miliar atau sekitar Rp142,9 triliun jika tidak menggelar 5G di 700MHz.

Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, yakni Malaysia, Filipina, dan Singapura telah menyelesaikan proses untuk mematikan layanan televisi analog mereka. Sehingga frekuensi yang sebelumnya digunakan untuk siaran TV analog, dapat digunakan operator untuk memperkuat layanan 4G-nya dan menguji jaringan percontohan 5G.

Dinamika 5G di Asia Tenggara — Sumber: Axiata Group / Diolah kembali oleh DailySocial

Sementara itu, laporan ITB menyebutkan bahwa implementasi 5G secara agresif di Indonesia dapat menambah Rp2.874 triliun bagi perekonomian negara secara kumulatif dari 2021-2030 atau setara 9,5 persen dari PDB, dan Rp3.549 triliun di 2035 atau setara 9,8 persen dari PDB.

“The first step is the hardest step. Ini menjadi tantangan kami untuk menyiapkan perencanaan strategis ke depan. Metode [penggelaran 5G] juga menjadi tantangan lain karena butuh biaya besar untuk deployment dibanding teknologi sebelumnya,” ungkap Ivan pada sesi webinar yang digelar Axiata Group, Qualcomm, dan Asosiasi Penyelanggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).

Delapan rekomendasi di atas akan dibahas secara paralel oleh 5G Task Force Indonesia yang dibentuk Kominfo pada 2019. Pembentukan Task Force ini terdiri dari beberapa grup yang mana juga melibatkan para pakar untuk memberi masukan.

Kepala 5G Task Force Indonesia Denny Setiawan menargetkan dokumen resmi Task Force ini dapat masuk pada akhir 2021. Pihaknya menargetkan dapat menggelar co-existing trial di spektrum 3,5GHz pada Oktober mendatang.

“Kami sudah menerapkan kebijakan teknologi netral. Nah, jika ekosistem sudah siap ekosistemnya, operator bisa langsung gelar 5G di spektrum existing,” ujar Denny pada kesempatan sama.

Belajar dari kegagalan migrasi 2G, 3G, dan 4G

Lebih lanjut, Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail juga mengungkap empat hal utama yang menjadi agenda prioritas pemerintah untuk mempercepat penggelaran 5G.

Keempat agenda ini antara lain adalah kebijakan strategis, diikuti infrastruktur 5G (jaringan, infrastruktur pasif, dan spektrum), ekosistem 5G, dan kebijakan implementasi 5G (uji coba, regulasi, model bisnis).

“Beberapa merupakan isu lama yang perlu segera diselaraskan mengingat infrastruktur 5G butuh kerapatan BTS yang tinggi. Untuk mendapatkan kualitas maksimal, semua juga bergantung pada ketersediaan spektrum. Baiknya operator punya spektrum [untuk gelar 5G] yang lengkap, dari lower, middle, dan high band,” katanya.

Berkaca dari kesalahan saat Indonesia migrasi teknologi (dari 2G ke 3G, 3G ke 4G), ungkapnya, pemerintah berupaya menghindari kegagalan pasar, baik dari supply maupun demand. “Kami tidak ingin pada akhirnya operator telekomunikasi menghabiskan biaya besar,” ungkap Ismail.

Menurutnya, saat migrasi teknologi tersebut, industri telekomunikasi hanya mempersiapkan infrastruktur di belakang infrastruktur penunjang. Alhasil, kualitas 4G menjadi tidak maksimal. Maka itu. pihaknya berharap infrastruktur 5G dapat dipersiapkan dengan matang, baik jaringan back hole, antar-middle mile, dan antar Base Transceiver Station (BTS) supaya tidak ada bottle necking.

Ekosistem dan perspektif konsumen terhadap 5G

Kemudian, Ismail juga menyoroti pentingnya ekosistem 5G. Dengan prioritas ini, pemerintah berupaya mendorong para maker di Indonesia agar dapat menyiapkan use case aplikasi lokal sebelum infrastruktur 5G dibangun. Berkaca pada migrasi 2G ke 3G dan 3G ke 4G, ekosistem aplikasi di Indonesia tidak kuat sehingga kurang dapat dimonetisasi.

Menurutnya, Indonesia masih kekurangan killer apps yang cocok dengan pasar. Pada akhirnya, jaringan ini justru diisi oleh pemain Over-The-Top (OTT) asing, seperti WhatsApp, Facebook, dan Google. “Jangan sampai nanti kita seolah-olah bangun infrastruktur untuk kasih ‘karpet merah’ ke OTT,” tambahnya.

Lebih lanjut, studi terbaru 5G turut mengungkap perspektif konsumen terhadap 5G. Laporan ini mencatat sebanyak 68,39 persen konsumen di Indonesia tertarik menggunakan 5G begitu dirilis, sedangkan 26,56 persen mengaku akan memakainya setelah melihat experience konsumen, dan 4,35 persen baru akan memakai layanan 5G jika tidak ada alternatif lain.

Layanan yang diprediksi meningkat penggunaannya oleh 5G — Sumber: Studi Institut Teknologi Bandung (ITB) / Diolah kembali oleh DailySocial

Menariknya, responden juga mengungkap dua pertimbangan utama lain terkait hal ini, yakni mahalnya harga perangkat yang sudah bisa menjalankan jaringan 5G dan konsumen masih ragu dengan kualitas 5G yang sebenarnya. Apalagi, jika melihat kualitas jaringan 4G hingga saat ini yang masih belum maksimal.

Adapun, segmen anak muda dan milenial di Indonesia diperkirakan menjadi kontributor konsumsi 5G terbesar sebanyak 80 persen terhadap pengguna potensial dengan rentang usia 19-44 tahun.

Kominfo Launches “Startup Studio” to Support Early-Stage Startup Business Acceleration

The Ministry of Communication and Information strives to complete the variant of digital startup empowerment programs in Indonesia. After the previous “National 1000 Startup Digital Movement” for founders for the ideation stage and “Next Indonesia Unicorn” for later-stage startups, Kominfo now presents a “Startup Studio” program for startups in the middle of the two stages. It is for early-stage startups starting to accelerate their business scale.

Startup Studio Indonesia aims to facilitate business growth through a variety of supports. It is focused on five things, product and team acceleration, validation of fundraising strategies, validation of growth marketing strategies, support for technology development, and sharpening business capabilities.

Director General of Kominfo Informatics Applications, Semuel Abrijani Pangerapan said to DailySocial, his team will select 20 startups for the first stage of Startup Studio. Overall, this program targets to gather around 300 startups by 2024.

In the curation process, Kominfo involved several parties. “Startup Studio Indonesia has formed a professional curatorial board consisting of various stakeholders in the tech startup ecosystem. Indeed, the decision of the curator board is absolute, without any intervention from anywhere.”

More brainstorming, less classes

Regarding its unique values, Semuel said “More brainstorming, less classes. Seeing the many sources of information about startups on the internet, we reduce the portion for the class format and prioritize two-way brainstorming with coaches.”

Each selected startup founder will be matched with a mentor according to the pain points they face in developing their business. “We believe founders need to have two-way discussions with experts in various fields, such as products, fundraising, growth hacking, people and culture, and others,” Semuel added.

In the practice, pitching sessions to investors will be held periodically for 4 weeks and on a one-on-one basis. Every week, the startup will be pitching with at least 2 investors. It is expected to strengthen the network between startups and potential investors.

Mechanism and criteria

The Startup Studio Indonesia program runs intensively for 3 months. It consists of three main lines, Founder’s Camp, 1-on-1 Mentoring, and Networking. The first event, Founder’s Camp, is a series of mentoring or brainstorming with industry players, discussing the practical knowledge that founders should master to expand their business scale.

Next, 1-on-1 Mentoring is a private session per startup to get consultation and execution supervision with the experts. Finally, Networking, an effort to expand the network to dozens of venture capitalists and leaders in related industries.

The agenda is scheduled as follows:

Timeline program Startup Studio 2020 / Kominfo — Startup Studio 2020 timeline / Kominfo

In general, the startups’ criteria are those who have reached a product-market fit, as proven by traction. This includes getting angel, pre-seed, seed, or maximum pre-series A funding. Although this is open to all landscapes, Kominfo prioritizes startups in the fields of education, health, maritime, agriculture, tourism, and logistics.

Kominfo also emphasized that this program is open to anyone, not only for the alumni of the 1000 Startup program that has been previously implemented.

“We open up opportunities for all early-stage startups that are in line with the listed participant criteria. If the registrant startup is a graduate of 1000 Startups, of course this is a plus point for us. However, this does not guarantee that the registrant startup has a special portion,” he said. Semuel.

For more information and registration, visit: https://startupstudio.id/.

–
Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

Kominfo Luncurkan “Startup Studio”, Dukungan Akselerasi Bisnis Startup Tahap Awal

Kementerian Kominfo terus melengkapi varian program pemberdayaan startup digital di Indonesia. Setelah sebelumnya ada “Gerakan Nasional 1000 Startup Digital” untuk founder di tahap ideation dan “Next Indonesia Unicorn” untuk startup later stage, kini Kominfo hadirkan program “Startup Studio” untuk startup yang ada di tengah-tengah dari dua tahap tadi. Yakni startup tahap awal yang mulai mengakselerasi skala bisnisnya.

Startup Studio Indonesia ingin memfasilitasi kebutuhan pengembangan bisnis melalui beragam dukungan. Fokusnya pada lima hal, yakni akselerasi produk dan tim, validasi strategi fundraising, validasi strategi growth marketing, dukungan pengembangan teknologi, dan menajamkan kemampuan bisnis.

Kepada DailySocial, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, di tahap pertama dari Startup Studio pihaknya akan memilih 20 startup. Namun, secara keseluruhan, target jumlah startup yang ingin dirangkul dalam program ini hingga tahun 2024 adalah 300 startup.

Dalam pemilihannya, Kominfo melibatkan banyak pihak. “Startup Studio Indonesia telah membentuk dewan kurator profesional terdiri dari berbagai stakeholders di ekosistem tech startup. Tentunya keputusan dewan kurator bersifat mutlak, tanpa ada intervensi dari mana pun.”

“More brainstorming, less classes“

Disinggung mengenai nilai unik apa yang coba ditawarkan, Semuel mengatakan “More brainstorming, less classes. Melihat banyaknya sumber informasi mengenai startup di internet, kami mengurangi porsi untuk format kelas dan lebih mengutamakan brainstorming dua arah dengan para coach.”

Setiap founder startup terpilih akan dipertemukan dengan mentor yang sesuai dengan pain points yang mereka hadapi dalam pengembangan bisnisnya. “Kami yakin founders lebih butuh melakukan diskusi dua arah dengan ahli di berbagai bidang, seperti produk, fundraising, growth hacking, people and culture, dan lain-lain,” imbuh Semuel.

Dalam pelaksanaannya, sesi picthing ke investor akan dilaksanakan secara berkala selama 4 minggu dan secara one-on-one. Setiap minggu, startup akan pitching dengan setidaknya 2 investor. Diharapkan dapat memperkuat jejaring antara startup dengan investor potensial.

Mekanisme dan kriteria

Program Startup Studio Indonesia berjalan secara intensif selama 3 bulan. Terdiri dari tiga genda utama, yakni Founder’s Camp, Mentoring 1-on-1, dan Networking. Acara pertama, Founder’s Camp merupakan rangkaian mentoring atau brainstorming dengan para pelaku industri, mendiskusikan ilmu praktis yang harus dikuasai para founder untuk mengembangkan skala usahanya.

Kemudian Mentoring 1-on-1 adalah sesi privat per startup untuk mendapatkan konsultasi dan supervisi eksekusi bersama para ahli. Terakhir Networking, upaya memperluas jejaring pada puluhan venture capital dan para pemimpin di industri terkait.

Adapun untuk agendanya telah terjadwal sebagai berikut:

Secara umum, kriteria startup yang ditargetkan adalah mereka yang sudah mencapai product-market fit, dibuktikan dengan traction. Termasuk sudah mendapatkan pendanaan angel, pre-seed, seed, atau maksimal pre-series A. Kendati terbuka untuk semua lanskap, namun Kominfo memprioritaskan startup di bidang pendidikan, kesehatan, maritim, agrikultur, pariwisata, dan logistik

Kominfo juga menekankan bahwa program ini terbuka untuk siapa saja, tidak hanya untuk alumni program 1000 Startup yang telah dilaksanakan sebelumnya.

“Kami membuka kesempatan bagi seluruh startup early-stage yang selaras dengan kriteria peserta yang sudah tertera. Apabila startup pendaftar merupakan lulusan 1000 Startup, tentunya menjadi sebuah poin plus bagi kami. Namun, hal tersebut tidak menjamin bahwa startup pendaftar memiliki porsi khusus,” ujar Semuel.

Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, kunjungi: https://startupstudio.id/.

Kolaborasi Strategis dengan Startup untuk Mendukung Inovasi Korporasi

Makin menjamurnya startup berbasis teknologi secara langsung telah mengubah kebiasaan masyarakat luas mengadopsi layanan digital. Didukung dengan digital native company yang mulai banyak bermunculan dan secara langsung men-disrupt berbagai bisnis, termasuk finansial dan berbagai sektor lainnya. Tidak dapat dipungkiri, dengan tetap relevan dan inovatif kini menjadi kunci sukses korporasi.

Melihat tren tersebut, dalam sesi #SelasaStartup teranyar, DailySocial mencoba mengupas potensi kerja sama strategis antara korporasi dengan startup dan perusahaan teknologi. Ada tiga narasumber yang dihadirkan, yakni VP of Investor Relation & Strategy BRI ventures Markus Liman Rahardja, VP of Dgital Business Partnership & Development PT Pegadaian (Persero) Herdi Sularko, dan Plt. Direktur Ekonomi Digital Kominfo I Nyoman Adhiarna.

Upaya untuk tetap relevan

Salah satu alasan mengapa pada akhirnya korporasi harus dengan cepat mengadopsi teknologi ke dalam proses dan sistem mereka adalah agar tetap relevan. Baik di mata pelanggan hingga pihak terkait lainnya. Untuk mencapai hal tersebut, korporasi mulai banyak melakukan perubahan dan inovasi baru yang secara keseluruhan menyentuh teknologi. Apakah yang terkait dengan produk hingga potensi untuk kolaborasi dengan pihak eksternal.

“Kami menyadari sepenuhnya perubahan perilaku dari masyarakat luas saat ini yang terjadi karena mulai banyaknya fintech yang menawar layanan seperti p2p lending, asuransi teknologi, hingga wealth management. Sebagai perusahaan yang sudah menginjak usia 120 tahun, kami juga memiliki beragam produk lainnya di luar bisnis utama kami yaitu gadai, dengan mengadopsi digital kami ingin memperluas eksistensi perusahaan,” kata Herdi.

Sama halnya dengan bank dan pasar, Pegadaian memiliki jumlah cabang yang cukup besar. Tentunya menjadi menarik ketika sumber daya tersebut dimanfaatkan sepenuhnya dengan mulai mengadopsi digital dengan tujuan untuk menyentuh kepada transformasi digital.

Hal serupa juga disampaikan oleh BRI Ventures, yang selama ini mencoba untuk terus menghadirkan inovasi agar bisa tetap relevan, terutama untuk perusahaan yang sudah berusia sekitar 100 tahun. Bukan hanya inovasi saat ini saja namun juga ke depannya. Dalam hal ini Markus menegaskan, ada dua jalur yang kemudian ditempuh oleh BRI Ventures, yaitu eksploitasi dan eksplorasi.

“Untuk eksploitasi kami ingin sistem yang saat ini ditingkatkan lagi, dan untuk eksplorasi menjadi kesempatan bagi kami untuk menyambut ekosistem digital baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan untuk dijajaki oleh kami,” kata Markus.

Dalam hal ini BRI Ventures ingin berinvestasi kepada startup yang memiliki misi dan visi yang sejalan dengan perusahaan, sebagai corporate venture capital (CVC). Apakah itu dalam bentuk inovasi, teknologi hingga jaringan yang dimiliki. BRI Ventures ingin menjalin kolaborasi dengan startup yang high scaling dan high growing.

Kolaborasi dengan startup

Saat ini BRI Ventures menjadi salah satu CVC yang cukup aktif berinvestasi kepada beberapa startup fintech di Indonesia. Mulai dari Investree hingga Modalku, yang keduanya dinilai bisa memberikan keuntungan lebih untuk BRI maupun BRI Ventures sendiri.

“Inilah yang kemudian membedakan antara ‘vendoring’ dengan ventures. Sebagai CVC idealnya kami ingin melakukan kolaborasi yang strategis demi menghadirkan teknologi yang relevan dan bermanfaat bagi kedua pihak,” kata Markus.

Bukan hanya di sektor finansial, BRI Ventures juga telah berinvestasi kepada TaniHub yang merupakan agritech terkemuka di tanah air. Tujuannya tentu saja masih bersentuhan dengan pembiayaan, namun memanfaatkan channel baru yang lebih efektif.

Di sisi lain bagi Pegadaian yang selama ini belum bermain dalam hal investasi, untuk bisa memberikan inovasi baru dan mengadopsi teknologi dengan cepat, kolaborasi atau kerja sama strategis dengan digital native startup, secara masif sudah dilakukan oleh mereka. Mulai dari menjalin kemitraan dengan Tokopedia, hingga mempekerjakan tenaga profesional, yang tujuannya untuk membantu perusahaan melakukan transformasi digital.

“Selama ini kebanyakan korporasi hanya mengandalkan konsultan ketika ingin melakukan perubahan atau menghadirkan inovasi baru. Melalui kerja sama dengan startup dan perusahaan teknologi, paling tidak bisa menyegarkan mindset tim internal kami sekaligus mempercepat proses transformasi digital,” kata Herdi.

Dukungan pemerintah

Sebagai regulator dalam hal ini pemerintah memiliki peranan yang cukup krusial. Bukan hanya untuk melancarkan bisnis yang dimiliki oleh startup dan korporasi, namun juga memudahkan mereka untuk melakukan dialog hingga diskusi dengan para regulator. Meskipun masing-masing sektor ditangani langsung oleh kamenterian terkait, namun Kominfo bisa mendukung semua dalam hal teknologi dan inovasi terkait.

“Salah satu contoh menarik yang kemudian wajib untuk dicermati adalah saat pandemi berlangsung, layanan konsultasi dokter online yang ditawarkan oleh startup healthtech menjadi sangat relevan,” kata I Nyoman.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri dengan luasnya persoalan yang dihadapi di berbagai sektor, teknologi dan startup yang mencoba untuk menawarkan layanan terkait harus menunda atau bersabar, karena prioritas dari masing-masing kementerian.

Sebagai contoh teknologi smart farming dan IoT yang bisa bermanfaat bagi para petani dan nelayan, menjadi hal yang tidak diprioritaskan oleh kementerian terkait karena fokus mereka lebih kepada pembiayaan dan hal lain yang lebih dibutuhkan oleh petani saat ini.

“Masing-masing kementerian memiliki prioritas dan cara pandang berbeda. Namun ada baiknya bagi pemerintah untuk mendengarkan permintaan dari startup, perusahaan teknologi atau korporasi yang ingin menghadirkan solusi baru memanfaatkan teknologi,” kata I Nyoman.

Aplikasi PeduliLindungi Tambah Layanan Telemedicine dari Halodoc

Aplikasi PeduliLindungi kini menambah layanan telemedicine hasil integrasi dengan Halodoc. Tambahan fitur ini diharapkan masyarakat tetap terhubung dengan dokter secara daring sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 di Indonesia.

PeduliLindungi adalah aplikasi kesehatan besutan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai upaya meredam wabah Covid-19. Aplikasi ini dirilis sejak Maret 2020 dan sudah diakses oleh lebih dari empat juta orang Indonesia.

CEO Halodoc Jonathan Sudharta mengatakan, hadirnya layanan telemedicine Halodoc dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat ekosistem penanganan Covid-19 yang lebih komprehensif di Indonesia. Di samping itu, masyarakat juga bisa mengurangi kunjungan ke fasilitas layanan kesehatan apabila tidak dalam kondisi darurat.

“Melalui kolaborasi ini kami berharap semakin banyak lagi masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi telemedicine untuk memutus mata rantai penularan Covid-19,” ucap Jonathan dalam keterangan resmi, Rabu (24/6).

Dengan layanan telemedicine, pengguna bisa lebih waspada saat beraktivitas dan menerapkan protokol pencegahan sesuai anjuran dokter, termasuk saat perjalanan ke luar daerah. Aplikasi ini punya fitur utama untuk memetakan dan memantau pergerakan orang-orang yang pernah dinyatakan positif Covid-19, PDP, dan ODP.

aplikasi kesehatan besutan kementerian komunikasi dan informatika PeduliLindungi kini menambah layanan telemedicine hasil integrasi dengan Halodoc — Aplikasi PeduliLindungi Tambah Layanan Telemedicine dari Halodoc / Halodoc

Selain itu, terhubung dengan operator seluler, sehingga hasil tracking dan tracing aplikasi ini bisa memberi peringatan kepada nomor pengguna yang berjarak dua sampai lima meter dari orang yang didiagnosis PDP dan PDP. Langkah selanjutnya, pengguna bisa segera menjalankan protokol kesehatan melalui layanan konsultasi dokter.

Perlu diketahui, masuknya Halodoc ke dalam aplikasi PeduliLindungi adalah bagian dari dorongan pemerintah dalam rangka menyiapkan normal baru. Pemerintah menetapkan aturan Keputusan Menteri Nomor 253/2020 yang menjadi dasar hukum bagi penambahan fitur baru aplikasi PeduliLindungi.

Fitur tambahan tersebut, di antaranya e-sertifikat, GPS, digital diary, dan kerja sama dengan platform lain untuk memudahkan masyarakat. Selain itu, aplikasi juga telah terintegrasi dengan sistem yang dikelola Gugus Tugas dan Badan Siber dan Sandi Negara.

Untuk mengakses layanan telemedicine dari Halodoc, pengguna cukup mengunduh aplikasi PeduliLindungi melalui App Store dan Play Store. Lalu mengisi data diri, nomor telepon aktif, membuat persetujuan untuk mengaktifkan Bluetooth dan location pada smartphone-nya.

Selanjutnya pengguna dapat mengakses layanan Teledokter pada menu atau masuk melalui tombol Periksa Diri dalam menu Beranda. Kemudian masuk ke Halodoc pada bagian Konsultasi Dokter.

Tak hanya Halodoc, aplikasi ini telah terintegrasi dengan aplikasi healthtech lainnya, seperti Prixa dan Prosehat.

Application Information Will Show Up Here

Bersama Mitra Lokal, Facebook Bangun Jaringan Fiber Optik di Indonesia

Facebook memperluas program Facebook Connectivity ke Indonesia dengan mengget Alita Praya Mitra, perusahaan penyedia jaringan infrastruktur lokal. Facebook ingin membangun jaringan infrastruktur fiber optik sepanjang 20 ribu kilometer untuk meningkatkan konektivitas buat lebih dari 10 juta masyarakat Indonesia.

Direktur Utama Alita Teguh Prasetya menjelaskan, target pembangunan ini akan diarahkan ke Bali, Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Masuk ke kota tier dua dan tiga karena di sana masih ada pasar yang belum bisa dijangkau oleh perusahaan operator dalam menyediakan layanan broadband.

Alita dan Facebook akan menanamkan investasi untuk ketersediaan dan efisiensi distribusi serat backhaul yang lebih baik. Alita akan sepenuhnya memiliki, membangun, memelihara dan mengoperasikan jaringan fiber green field dan menyediakan kapasitas besar untuk operator jaringan seluler dan penyedia jasa internet. Facebook akan memberikan dukungan untuk proses perencanaan jaringan fiber tersebut.

“Dengan tools dari Facebook, pembangunan jaringan ini menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Mereka juga mentransfer teknologinya agar bisa kami gunakan secara gratis,” kata Teguh seperti dikutip dari Liputan6.

Teguh melanjutkan dukungan dari Facebook kepada perusahaan tidak hanya dari sisi materi saja. Namun juga sisi teknologi, termasuk transfer pengetahuan. Dia bilang investasi yang diberikan kepada Alita nominalnya kurang dari $100 juta atau hampir 1,5 triliun Rupiah.

“Ini sebagai long term investasi Facebook Connectivity,” katanya dikutip dari Merdeka.com.

Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari mengatakan kerja sama ini penting karena sekitar 3,5 miliar orang di dunia belum terhubung dan merasakan manfaat internet broadband.

“Kami terus mencari model-model baru, kami terus mencari teknologi baru, mitra bisnis baru, dan tentu mitra-mitra strategis di seluruh dunia untuk bagaimana kita bisa addressing problem tersebut,” terang Ruben.

Dia juga menegaskan peran Facebook Connectivity dalam kerja sama bukan sebagai provider. Perusahaan akan memberi dukungan teknologi seperti analitik dan infrastruktur.

Saat ini pembangunan infrastruktur sudah dimulai untuk tahap pertama sepanjang 3 ribu kilometer di Jawa, Bali, Sumatera dan Sulawesi. Pada fase ini nantinya akan menghubungkan 10 juta orang dengan akses internet terbaik.

Adapun Alita kini memiliki akses fiber optik sepanjang lebih dari 3 ribu pembangunan di 40 kota dari enam provinsi, a.l: Denpasar, Bandung, Cilegon, Cirebon, Malang, Manado, Semarang, Serang, Solo, Surabaya dan Tegal.

“Melalui kemitraan ini, kami dapat mendukung 56 kota di 8 provinsi pada akhir 2021. Alita akan terus mengembangkan infrastruktur jaringan akses telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan para penyedia layanan telekomunikasi dan ICT,” imbuh Teguh.

Kancah Facebook Connectivity

Facebook Connectivity adalah program internal dari perusahaan untuk mengatasi soal konektivitas. Dalam perjalanannya, sebelum masuk ke Indonesia, Facebook telah berinvestasi ke berbagai negara, seperti Meksiko, Kolombia, Kongo, Peru dan Brazil; mayoritas masuk ke negara Afrika atau lainnya dengan tingkat ekonomi yang rendah.

Dalam rangkaian program ini, Facebook memiliki berbagai inisiatif. Di antaranya mendirikan Telecom Infrastructure Project (TIP) bersama perusahaan telekomunikasi tersohor seperti Vodafone dan Telefonica. TIP fokus pada pengembangan alternatif teknologi komunikasi yang membuat harga data jauh lebih murah, sehingga lebih banyak orang yang terjun ke dunia online.

Berikutnya ada Terragraph yang lebih diarahkan pada pengembangan solusi konektivitas nirkabel bandwidth tinggi dan murah untuk pusat kota. Malaysia, Puerto Rico, California menjadi contoh negara yang sudah menjajal layanan ini.

Layanan lainnya ada Analytics, Free Basics, High Altitude Connectivity, Internet Exchange Points, Magma, OpenCellular, Rural Access dan Express Wi-Fi. Inti dari seluruh layanan di sini adalah bagaimana orang bisa mengakses internet di manapun lokasi mereka.

Menurut laporan dari 2019 EIU Internet Inclusivity Index, diestimasi ada 3,8 miliar orang di dunia yang belum memiliki koneksi internet yang cepat dan andal. Penelitian ini juga mengungkap dari tahun-tahun sebelumnya, kemajuan teknologi telah berhenti yang menghasilkan kesenjangan digital.

Meskipun layanan internet seluler terus meningkat, masih banyak negara dengan tingkat pendapatan perkapita yang rendah mengalami pertumbuhan yang melambat.

Visi Facebook dalam menghubungkan dunia dengan jaringan internet tentu adalah hal yang mulia. Tapi bisa menjadi perhatian khusus di balik seluruh rencananya ini. Sebab, semakin banyak orang di internet, semakin banyak penambahan pengguna Facebook.

Platform dapat memanfaatkan data-data tersebut untuk membuat algoritma yang jauh lebih canggih, untuk memprediksi bagaimana Anda menanggapi iklan dan bagaimana Anda akan berperilaku.

Facebook bisa memprediksi siapa kandidat yang kemungkinan bakal Anda pilih saat pesta politik. Bahkan saat ini, juga terjadi di Indonesia, akun Facebook bisa menjadi salah satu komponen dalam menentukan skoring kredit saat mengajukan pinjaman. Berapa bunga dan limit yang tepat sesuai dengan jejak online calon nasabah.

Pada akhirnya, pendapatan iklan yang bisa dihimpun Facebook akan semakin tebal. Forbes melaporkan, Facebook mengantongi pendapatan dari iklan sebesar $70 miliar pada tahun lalu. Bila dirata-rata, pendapatan iklan yang dikantongi dari tiap pengguna adalah $7,26 untuk per kuartalnya.

Application Information Will Show Up Here

Menkominfo Dorong Google dan Facebook Buka Pusat Data di Indonesia

Menkominfo Johnny G. Plate kembali mendorong Google dan Facebook untuk membangun pusat data (data center) di Indonesia. Menurutnya, pihak perusahaan juga sudah ada rencana untuk merealisasikan hal tersebut.

“Google dan Facebook sudah punya rencana membangun pusat data di Indonesia,” jelas Johnny.

Hanya saja sejauh ini belum ada informasi detail mengenai kapan dan di mana pusat data akan dibangun. Rencana pembangunan pusat data juga masih tergantung pada UU Perlindungan Data Pribadi.

“Permasalahannya ada dua, letak data center dan flow datanya. Free flow of data baik dalam negeri maupun melewati batas negara perlu ada protokol dan dia resiprokal. Standarnya di PBB belum ada, ini yang harus dibicarakan sama-sama,” kata Johnny.

Ia juga menjelaskan bahwa setiap negara memiliki GDPR (General Data Protection Regulation), untuk Indonesia saat ini sedang diproses di DPR dan diharapkan tahun 2020 sudah dirilis.

Kehadiran pusat data di Indonesia yang terintegrasi menurutnya akan meningkatkan kemudahan komunikasi dan integrasi dari pemerintah pusat dan daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hingga dinas-dinas terkait.

“Di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota, di antara dinas-dinasnya bisa berpindah dengan baik dan cepat, sehingga penyelenggaraan tata kelola e-governance bisa berjalan dengan baik,” terang Johnny dikutip dari situs resmi Kominfo.

Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Google dan Facebook mengenai rencana untuk membangun data center di Indonesia. Hanya saja Google pada November silam menyampaikan akan membangun cloud region di Indonesia, tepatnya di Jakarta.

Berbeda dengan pusat data, cloud region merupakan availability zone yang mampu meminimalkan latensi dan meningkatkan performa layanan di suatu wilayah.

Menkominfo Bawa RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Desember Ini

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan dibawa ke DPR paling lambat sebelum akhir Desember 2019. Dia menargetkan RUU tersebut dapat dibahas mulai tahun 2020 sehingga beleid bisa segera disahkan.

Johnny menerangkan pemerintah telah lama mempersiapkan undang-undang ini. Sejumlah pasal krusial juga telah mendapat banyak pembahasan dan revisi, sehingga harmonisasi dari 18 kementerian dan lembaga lainnya dan sama-sama sudah dimengerti.

“Naskah sudah hampir siap untuk diajukan melalui amanat Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” ujarnya dalam keterangan resmi.

Penyusunan RUU PDP menggunakan acuan global, termasuk di dalamnya konvensi General Data Protection and Regulation (GDPR) Uni Eropa. Di situ dijelaskan perlindungan data tidak hanya sebatas perlindungan individu, namun juga kedaulatan data sebuah negara.

Mengutip dari Tirto, sebelumnya Johnny menargetkan kalau RUU ini bisa segera dibahas mulai Januari 2020 dan jika berjalan mulus, maka beleid ini dapat disahkan pada Oktober 2020. Ia meminta DPR memasukkan RUU tersebut ke Prolegnas 2020 dan Prolegnas 2020-2024.

“Saya minta yang terhormat Komisi I agar UU menjadi prioritas diselesaikan dalam waktu cepat,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI.

Draf RUU disebutkan sudah diajukan ke Sekretariat Negara, sempat dikembalikan ke Kemenkominfo atas permintaan Kejaksaan Agung dan Kementerian Dalam Negeri. Kedua instansi ini meminta ada pertimbangan kembali atas delapan poin dalam RUU.

Kedelapan poin itu mencakupi hak memiliki data pribadi, permintaan data pribadi, definisi korporasi, hak untuk mengajukan keberatan, prinsip perlindungan data pribadi, dan pengecualian alat pemroses atau pengolah data visual.

Poin lainnya, mengenai pengecualian kewajiban pengendalian perlindungan data pribadi dan usulan perlunya pertimbangan RUU ini mengatur alat bukti yang sah, termasuk alat elektronik.

“Setelah rapat dengan Menteri (Johnny), hal-hal yang sudah diminta oleh Kemendagri dan Kejagung sudah diputuskan. Tinggal redaksionalnya saja, sudah oke,” ucap Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu, mengutip dari Katadata.

RUU PDP sebenarnya sudah dibahas sejak 2012. Berisi soal definisi, jenis, hak kepemilikan, pemrosesan, pengiriman, dan lembaga berwenang yang mengatur data pribadi hingga sanksi.

Direktur Aptika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan menjelaskan kendala yang dihadapi saat membahas RUU adalah banyaknya regulasi terkait data pribadi. “Ada 32 regulasi sehingga tidak mudah menyatukannya. Definisinya kami samakan dulu, yang tadi tercecer,” ucapnya.

Menkominfo Desak Google Bangun Pusat Data di Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mendesak Google untuk segera mendirikan pusat data (data center) di Indonesia demi menjaga keamanan data, sekaligus mewujudkan ambisi pemerintah yang menginginkan Indonesia memiliki pusat data yang terintegrasi.

“Saya ada permintaan untuk Google untuk menyiapkan data center di dalam teritorial Indonesia. Kita paham di era digitalisasi ini, ada ekstra teritorial, kita tahu itu. Tapi khusus Indonesia yang juga besar di dunia digital, mari bersama-sama pastikan Indonesia punya data center yang terintegrasi,” terang Johnny di acara Google for Indonesia, Rabu (20/11).

Dalam rangka menyiapkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dirinya berjanji untuk berbicara para ahli dan pemangku kebijakan di negara-negara sahabat terkait penggunaan data. Dia ingin memastikan kedaulatan data yang dibangun, tidak hanya bermanfaat buat negara, tapi juga masyarakat Indonesia, dan global.

Johnny melanjutkan, ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam era digital ini. Bukan hanya soal infrastruktur, frekuensi, dan talenta digital saja, tapi juga regulasi primer yang memadai. Saat ini, kementeriannya sedang mengkaji Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data (RUU PDP) dan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Kita ingin diskusi melihat benchmarks untuk menyempurnakan RUU PDP bisa bermanfaat bagi dunia usaha, khususnya Indonesia.”

Dikonfirmasi, Head Corporate Communication Google Indonesia Jason Tedjasukmana menjelaskan Google memang tengah membangun fisik Google Cloud Region (GCP) di Indonesia, tepatnya di Jakarta.

“Tahun depan memang sudah ada cloud region dalam semester pertama di Jakarta. Itu sudah diumumkan tahun lalu,” katanya.

Kehadiran fisik cloud region ini, diakunya telah mendapat permintaan dari para klien Google Cloud di Indonesia. Pasalnya, kehadiran fisik tentunya latensi jauh lebih rendah dan kinerja yang tinggi dalam penggunaan.

Disebutkan klien Google Cloud di antaranya Gojek, Bank BRI, Traveloka, Alfamart, Tokopedia, dan lain-lain. “Setelah dengar masukan dari mereka [klien], kami akan hadirkan cloud region tahun depan.”

Sebagai catatan, cloud region itu berbeda dengan data center. Cloud Region adalah zona ketersediaan yang didesain untuk meminimalkan latensi dan meningkatkan performa layanan di suatu wilayah.

Google Cloud Region Indonesia akan jadi yang kedelapan di Asia Pasifik, setelah Mumbai, Singapura, Taiwan, Sydney, dan Tokyo. Saat ini GCP tersebar di 20 region di lebih dari 200 negara di seluruh dunia.