Tunjuk Country Manager Baru, Privy Perkuat Kehadirannya di Australia

Startup pengembang layanan tanda tangan dan identitas digital Privy memperkuat ekspansinya di Australia dengan menunjuk Rob Hotchin sebagai Country Manager. Pengalaman kuat Rob di bidang penjualan dan pengembangan bisnis selama 15 tahun diharapkan bisa mendukung target pertumbuhan perusahaan.

Penunjukan Rob, serta pertumbuhan timnya di kantor berbasis di Sydney, menegaskan dedikasi Privy untuk menghasilkan produk yang disesuaikan yang memenuhi kebutuhan unik individu dan bisnis Australia. Ekspansi ke Negeri Kanguru tersebut direalisasikan setelah Privy menutup putaran pendanaan seri C $48 juta yang dipimpin KKR akhir 2022 lalu.

Privy berhasil melebarkan sayapnya berkat kerja sama dengan Katalis, program bilateral antara Indonesia dan Australia yang mendukung perdagangan dan investasi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Katalis didirikan berdasarkan perjanjian perdagangan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang berlaku sejak 5 Juli 2020.

“Rob memiliki keterampilan dan kemampuan untuk membangun hubungan yang luas dan tulus di Australia, dan mendukung visi kami untuk menjadi pemimpin global dalam bidang layanan identifikasi dan otorisasi elektronik,” ujar Co-Founder & CEO Privy Marshall Pribadi.

Marshall melanjutkan, “Selama delapan tahun terakhir, Privy telah mengembangkan keahliannya dalam membentuk dan meningkatkan lanskap identitas digital dan berinteraksi dengan pemerintah, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Sekarang, Privy ingin membawa keahliannya ke pasar Australia.”

Pasar tanda tangan digital di Australia

Secara global, market size platform tanda tangan digital ditaksirkan mencapai $5,9 miliar di 2023 dan diprediksi akan mencapai sekitar $129,82 miliar pada 2032, dengan pertumbuhan CAGR sebesar 40,98%. Meningkatnya permintaan akan dokumen elektronik, regulasi pemerintah, dan kebutuhan akan tanda tangan elektronik yang aman dan sah secara hukum, menjadi faktor yang mendorong permintaan pasar.

Di Australia, Privy akan berhadapan dengan sejumlah pemain lokal dan internasional yang memberikan layanan serupa. Untuk pemain lokal salah satunya adalah Annature; sementara pemain internasional yang telah mulai membangun basis bisnis di sana juga ada DocuSign, HelloSign, PandaDoc, SignNow dan beberapa lainnya.

“Privy siap untuk mendefinisikan kembali kepercayaan digital dan membantu warga Australia untuk mendapatkan kembali kendali atas aset autentik mereka yang paling berharga, yaitu identitas mereka,” ujar Rob.

Ia melanjutkan, “Saat ini, warga Australia terpaksa menyerahkan identitas dan data pribadi mereka – baik itu untuk check-in di hotel, menyewa properti, atau alasan lainnya – dan mempercayakan bahwa itu akan aman. Dengan munculnya pelanggaran keamanan siber yang tampaknya tak ada habisnya, dan bocornya informasi pribadi ke dark web, warga Australia seharusnya bisa menuntut lebih banyak. Sekarang mereka bisa, dengan mengetahui bahwa Privy telah menyelesaikan tantangan-tantangan ini sebelumnya dan akan mencoba untuk menyelesaikannya lagi di Australia.”

Application Information Will Show Up Here

Privy Realisasikan Ekspansi ke Australia Pasca-Putaran Seri C

Startup penyedia layanan tanda tangan digital dan identitas digital Privy mengungkapkan akan ekspansi ke Australia. Negara ini adalah tujuan pertama perusahaan pasca-perolehan putaran seri C sebesar $48 juta yang diumumkan pada November 2022.

Kabar ini diumumkan langsung oleh Co-Founder dan CEO Privy Marshall Pribadi dalam unggahan di laman LinkedIn-nya. “Thanks IA-CEPA ECP Katalis for supporting Privy’s expansion to Australia. Looking forward to working together with you guys!,” tulisnya, kemarin (13/12).

Dihubungi terpisah oleh DailySocial.id, Marshall tidak merespons seluruh pertanyaan yang dikirimkan hingga berita ini diturunkan.

Ekspansi ini disebut terealisasi berkat kerja sama Privy dengan IA-CEPA ECP Katalis (Katalis). Katalis adalah program kerja sama ekonomi bilateral yang mendukung perdagangan dan investasi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif antara Indonesia dan Australia. Program ini didirikan berdasarkan perjanjian perdagangan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang berlaku sejak 5 Juli 2020.

Katalis bekerja sama dengan pelaku bisnis dan pemerintah untuk mengimplementasikan IA-CEPA, melengkapi kegiatan pembangunan Australia yang ada, menghadirkan pendekatan yang berorientasi komersial, bilateral, dan gender serta inklusif secara sosial untuk semua yang dilakukan.

Pembentukan IA-CEPA memiliki beberapa latar belakang. Indonesia dan Australia merupakan mitra perdagangan yang strategis sehingga dibentuknya IA-CEPA dapat menciptakan kerangka kerja bagi Australia dan Indonesia untuk membuka potensi besar kemitraan ekonomi bilateral, mendorong kerja sama ekonomi antara bisnis, komunitas, dan individu.

Rencana ini sebelumnya sudah disebutkan oleh Marshall saat memperoleh pendanaan seri C yang diumumkan pada November 2022. Ia menyampaikan dengan dukungan dan pengalaman global KKR & Co Inc.,, dikombinasikan dengan dukungan investor MDI Ventures, GGV Capital, dan TMI yang memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan perusahaan sejauh ini.

“Privy berada di posisi tepat untuk berinovasi lebih jauh dengan penawaran dan kemampuan lebih kuat, serta membangun fondasi yang kuat untuk ekspansi ke luar negeri,” ucapnya.

Pernyataannya didukung oleh Louis Casey sebagai Growth Technology Lead KKR di Asia Tenggara. Dia bilang, “Privy telah membangun platform terdepan di industri yang menggabungkan fitur-fitur utama, desain yang ramah pengguna, serta infrastruktur yang aman dan kuat. Kami ingin memanfaatkan jaringan global dan keahlian operasional KKR untuk membawa Privy ke tingkat pertumbuhan berikutnya dan memperluas kepemimpinannya dalam kepercayaan digital bagi individu dan perusahaan di Indonesia dan sekitarnya.”

Perkembangan Privy

Didirikan pada 2016, Privy menawarkan berbagai layanan termasuk identitas digital, tanda tangan digital, verifikasi digital, dan produk dan layanan manajemen dokumen di berbagai sektor termasuk layanan keuangan, kesehatan, dan pendidikan.

Dalam perkembangannya di 2018, Privy menjadi lembaga non-pemerintah pertama yang mendapatkan lisensi sebagai Otoritas Sertifikat (CA) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Setahun kemudian, menjadi penyedia layanan e-KYC pertama yang terdaftar di OJK.

Diklaim, saat ini Privy adalah pemimpin pasar dengan lebih dari 30 juta pengguna terverifikasi dan 1.800 konsumen perusahaan pada produk tanda tangan digital, verifikasi digital, dan langganannya, serta memproses lebih dari 40 juta tanda tangan digital per tahun.

Menurut laporan Statista, pasar solusi identitas digital secara global diproyeksikan tumbuh dari $23,3 miliar pada 2020 menjadi $49,5 miliar pada 2026. Pertumbuhan pasar yang sangat cepat ini didorong oleh meningkatnya kasus penipuan identitas, pelanggaran data, dan peraturan pemerintah baru.

Privy Kantongi Pendanaan Seri C Sebesar 744 Miliar Rupiah Dipimpin KKR

Startup penyedia layanan tanda tangan digital dan identitas digital Privy mengumumkan pendanaan seri C senilai $48 juta atau sekitar 744 miliar Rupiah yang dipimpin perusahaan investasi global KKR. Putaran ini diikuti oleh investor terdahulu, yakni MDI Ventures, GGV Capital, dan Telkomsel Mitra Inovasi (TMI), serta investor baru Singtel Innov8.

Sebelumnya, GGV Capital memimpin putaran seri B di Privy dengan nilai $17,5 juta pada Oktober 2021.

Privy akan menggunakan dana segar untuk memperkuat posisinya sebagai penyedia tanda tangan digital dan identitas digital di Indonesia, mempercepat transformasi digital, serta mendukung pengembangan produk konsumen agar masyarakat dan pelaku bisnis dapat mengakses layanan lebih luas secara aman. Selain itu, perusahaan juga berencana ekspansi ke luar negeri untuk mempercepat pertumbuhan dengan dukungan jaringan investornya.

Dalam keterangan resminya, Co-founder dan CEO Privy Marshall Pribadi mengatakan pihaknya senang menyambut KKR sebagai salah satu investor baru di Privy. Dukungan KKR dan investor sebelumnya merupakan bukti kemajuan yang telah dibuat selama ini dan keyakinan pada visi jangka panjang Privy untuk membangun kepercayaan dan mendorong potensi transformasi digital di Indonesia.

“Dengan dukungan dan pengalaman global KKR, dikombinasikan dengan dukungan investor MDI Ventures, GGV Capital, dan TMI yang telah memainkan peran penting dalam membantu kami mencapai kesuksesan kami sejauh ini, Privy berada di posisi tepat untuk berinovasi lebih jauh dengan penawaran dan kemampuan lebih kuat, serta membangun fondasi yang kuat untuk ekspansi ke luar negeri,” ucap Marshall.

Sementara, Partner dan Head of Growth Equity Asia Pacific KKR Mukul Chawla mengatakan, “Privy telah memantapkan dirinya sebagai pelopor dalam ruang kepercayaan digital Indonesia dengan ambisi yang kuat. Kami sangat antusias dengan potensi pertumbuhan Privy dan peluang untuk memajukan transformasi digital dan kemakmuran Indonesia.”

Growth Technology Lead KKR di Asia Tenggara Louis Casey menambahkan, “Privy telah membangun platform terdepan di industri yang menggabungkan fitur-fitur utama, desain yang ramah pengguna, serta infrastruktur yang aman dan kuat. Kami ingin memanfaatkan jaringan global dan keahlian operasional KKR untuk membawa Privy ke tingkat pertumbuhan berikutnya dan memperluas kepemimpinannya dalam kepercayaan digital bagi individu dan perusahaan di Indonesia dan sekitarnya.”

Investasi di Privy merupakan bagian dari strategi KKR “Asia Next Generation Technology”. Privy menjadi portofolio investasi terbaru KKR pada kategori software di Asia Tenggara, menambah deretan portofolio di kawasan ini setelah platform e-commerce B2B asal Filipina GrowSari dan platform untuk merchant UKM asal Vietnam KiotViet.

Di kawasan Asia Pasifik, KKR juga menambah portofolionya, termasuk Education Perfect (Selandia Baru), dataX (Jepang), NetStars (Jepang), dan Livspace (India dan Singapura).

Mempercepat transformasi digital

Marshall melanjutkan, investasi terbaru ini dilandasi atas komitmen kuat pemerintah Indonesia untuk mempercepat transformasi digital pada empat sektor strategis, yakni infrastruktur digital, tata kelola digital, ekonomi digital, dan kewarganegaraan digital yang berkontribusi pada pengembangan komunitas digital di Asia Tenggara.

Adapun, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai $146 miliar pada 2025, dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai lebih dari $300 miliar pada 2030.

Menurut laporan Statista, pasar solusi identitas digital secara global diproyeksikan tumbuh dari $23,3 miliar pada 2020 menjadi $49,5 miliar pada 2026. Pertumbuhan pasar yang sangat cepat ini didorong oleh meningkatnya kasus penipuan identitas, pelanggaran data, dan peraturan pemerintah baru.

Didirikan pada 2016, Privy menawarkan berbagai layanan termasuk identitas digital, tanda tangan digital, verifikasi digital, dan produk dan layanan manajemen dokumen di berbagai sektor termasuk layanan keuangan, kesehatan, dan pendidikan.

Dalam perkembangannya di 2018, Privy menjadi lembaga non-pemerintah pertama yang mendapatkan lisensi sebagai Otoritas Sertifikat (CA) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Setahun kemudian, menjadi penyedia layanan e-KYC pertama yang terdaftar di OJK.

Diklaim, saat ini Privy adalah pemimpin pasar dengan lebih dari 30 juta pengguna terverifikasi dan 1.800 konsumen perusahaan pada produk tanda tangan digital, verifikasi digital, dan langganannya, serta memproses lebih dari 40 juta tanda tangan digital per tahun.

Selain Privy, saat ini juga muncul startup dengan layanan serupa, misalnya TekenAja, Verihub, dan Vida.

Privy Gencarkan Transaksi Dokumen Elektronik Lewat Peluncuran E-meterai

Startup penyedia tanda tangan digital Privy resmi meluncurkan layanan e-meterai yang dapat dibubuhkan pada dokumen elektronik. Layanan ini telah tersedia di web app Privy dan dapat diperoleh melalui koneksi API.

Founder & CEO Privy Marshall Pribadi mengatakan, fitur ini untuk mendukung pemerintah yang tengah menggencarkan pemakaian e-meterai sejalan dengan meningkatnya transaksi dengan dokumen elektronik.

Berdasarkan catatannya, Privy telah memproses hingga 400 ribu tanda tangan setiap harinya. Apabila separuh dari tanda tangan tersebut memakai e-meterai, Privy dapat berkontribusi terhadap pendapatan negara sebesar Rp2 miliar per hari.

“Dengan terintegrasinya e-meterai di sistem Privy, pengguna akan lebih mudah dokumen elektronik yang memerlukan bukti bayar pajak atas dokumen berupa meterai,” tutur Marshall dalam siaran persnya.

Selain layanan e-meterai, Privy juga mengumumkan telah memperoleh akreditasi WebTrust for Certification Authority (CA) untuk memperkuat jaminan kekuatan pembuktian tanda tangan digital Privy dan keamanan data para penggunanya.

Sekadar informasi, WebTrust seal diberikan kepada penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) yang lolos audit mengikuti standar dari Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) dan American Institute of Chartered Public Accountants (AICPA).

Adapun standar-standar ini meliputi aspek privacy, security, business practices/transaction integrity, availability, dan confidentiality or non-repudiation.

Marshall menyebutkan bahwa akreditasi ini menjadi pembuktian Privy dalam mengelola layanan dengan mengacu pada standar internasional. Apalagi di era digital, validasi atau kebenaran terhadap identitas menjadi aspek penting dalam berkomunikasi maupun bertransaksi, baik individu maupun korporasi.

Dunia digital juga rentan terhadap serangan siber di mana potensi pencurian data pribadi dan perusahaan sangat besar. Siapa pun dapat menjadi siapa saja tanpa adanya sebuah identitas digital yang terverifikasi.

“Tanda tangan digital, didukung sertifikat digital yang berinduk ke Kementerian Kominfo RI dengan akreditasi Webtrust for CA serta e-meterai, menghadirkan layanan penandatanganan dokumen elektronik dengan kekuatan pembuktian dan kepatuhan hukum yang penuh,” ucap Marshall.

Implementasi tanda tangan elektronik

Data Statista melaporkan pasar solusi identitas digital secara global diestimasi sekitar $23,3 miliar pada 2020, dan diproyeksi mencapai $49,5 miliar pada 2026. Di Indonesia selain Privy, ada sejumlah startup lainnya yang sajikan layanan serupa, sebut saja Vida, TekenAja, hingga Digisign.

Pertumbuhan industri ini juga didorong oleh meningkatnya kasus penipuan identitas, pelanggaran data, dan kebijakan pemerintah terkait Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Untuk mendorong implementasi ini, Privy telah berkolaborasi dengan sejumlah pihak dalam memudahkan proses verifikasi data, mulai dari pembukaan rekening tabungan bank dan rekening sekuritas, pengajuan kartu kredit dan pinjaman fintech, polis asuransi, hingga penandatanganan kontrak sewa.

Sebelum ini, Privy sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Privy dipercaya mengolah dan memanfaatkan informasi untuk melakukan verifikasi data secara digital.

Privy juga merambah sektor perbankan dengan menjalin kerja sama strategis ke beberapa bank besar, di antaranya Bank Mandiri, BRI, BNI, BNI Syariah, Bank CIMB Niaga, dan Bank Mega untuk mempermudah proses pengajuan kartu kredit dengan memanfaatkan tanda tangan digital.

Application Information Will Show Up Here

Mendalami Peran Tanda Tangan Digital untuk Inklusi Keuangan

Tanda tangan digital kini mulai dikenal berkat matangnya ekosistem ekonomi digital. Pemerintah pun akhirnya mulai terbuka dengan inovasi-inovasi baru seperti ini dengan merilis peraturan untuk melindungi kepentingan konsumen. Dalam perjalanannya hingga aturan tiba, PrivyID sebagai startup pertama yang bermain di segmen ini harus tertatih-tatih membuka ekosistem tanda tangan digital sejak 2014.

Perjuangan tersebut terbayar hingga akhirnya PrivyID menjadi startup pertama yang mengantongi izin sebagai penyelenggara sertifikat elektronik tersertifikasi oleh Kemenkominfo pada menjelang akhir tahun lalu. Dari situ pintu semakin terbuka lebar dan banyak pengguna, terutama datang dari industri jasa keuangan telah memanfaatkan PrivyID untuk sarana tanda tangan digital untuk permudah para nasabahnya.

Dalam sesi #SelasaStartup kali ini mengundang Founder dan CEO PrivyID Marshall Pribadi untuk berbagi pandangannya terhadap masa depan tanda tangan digital dan perannya membantu percepat inklusi keuangan. Berikut rangkumannya:

Perlu edukasi karena bisnisnya unik

Meski kini PrivyID bisa dikatakan sebagai startup dengan jaringan pengguna terbanyak di Indonesia, namun sebenarnya khitah bisnis ini masih punya jalan terjal yakni mengubah kebiasaan untuk pindah dari tanda tangan basah ke tanda tangan digital. Proses edukasi makanya masih terus dilakukan.

Marshall bercerita, bisnis ini unik karena di satu sisi juga menyasar kalangan institusi pemerintah untuk menjadi pengguna. Kebanyakan institusi ini ada di aliran konservatif yang masih belum percaya bahwa perjanjian, tanda terima, pembayaran tagihan, dan lainnya bisa dilakukan dalam bentuk digital.

Di sisi lainnya, PrivyID juga menyasar pengguna yang datang dari perusahaan yang sangat berpikir maju dan mementingkan semua prosesnya harus dilakukan secara digital. Sayangnya, mereka ini cenderung masih belum sadar dengan pentingnya kehadiran tanda tangan digital.

Mereka ini biasanya hanya meminta user diminta untuk klik centang I Agree, pakai OTP untuk membuktikan bahwa konsumer terikat dengan aturan utang piutang di fintech, atau parahnya konsumer hanya diminta untuk menggambar tanda tangannya dari layar smartphone.

“Ini [digital image] bisa jadi masalah bahwa ini jadi digital image yang dengan mudah bisa di-crop atau copy paste ke banyak dokumen, sehingga jadi mudah disangkal bila ada tindakan yang merugikan. Risiko seperti banyak yang masih menyangkalnya, makanya market kami ini terbatasi oleh yang ekstrem kiri atau kanan,” terang Marshall.

Oleh karena itu, dalam proses edukasi, tim PrivyID mengadvokasikan ke semua pihak bahwa bisnisnya ini berbeda dengan SaaS yang menyediakan software akuntansi atau HR yang paling mudah pembedanya adalah dari segi fitur. Sementara itu, PrivyID sendiri harus selalu mengutamakan legalitas, sistem keamanan, dan aspek operasionalnya.

“Harus comply dengan aturan karena kalau aturan tidak ada siapa yang bakal percaya mau pakai, lalu keamanannya pasti banyak yang menanyakan, dan aspek operasional pasti ditanyakan apakah mudah digunakan, apa saja fiturnya, dan customer service-nya, kalau jelek pasti ada banyak drop rate.”

Fungsi penting untuk inklusi keuangan

Marshall menerangkan, tanda tangan digital punya fungsi penting dalam menurunkan bunga kredit untuk pengusaha mikro yang berlokasi di daerah terpencil. Bahwasanya, penyebab mengapa bank menetapkan bunga yang tinggi untuk sektor ini karena mereka butuh membangun infrastruktur untuk menjangkau mereka.

Bank perlu membangun kantor cabang dan merekrut orang-orang untuk mendatangi calon debitur tersebut. Belum lagi petugas harus bolak-balik memverifikasi dengan mengunjungi rumah, mengisi dokumen fisik dan tanda tangan basah untuk memberikan keabsahan dokumen.

“Tanda tangan digital memang harus didukung oleh peningkatan penetrasi internet dan smartphone, selama itu belum bisa dijangkau maka tanda tangan digital tidak bisa berdiri sendiri. Makanya butuh dukungan dari perusahaan telekomunikasi untuk membuat jalan masuknya.”

Sejak PrivyID mengantongi sertifikasi, Marshall mengaku tingkat kepercayaan pengguna semakin meningkat karena sudah terbukti legalitasnya. Pada akhir tahun lalu hingga kini dikatakan pertumbuhan pengguna mencapai 300% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mentok di angka 100%.

Secara angka, penggunanya mencapai di angka hampir menuju 500, didominasi oleh korporasi sekitar 80%. Dibandingkan tahun lalu saja, pengguna PrivyID baru mencapai di angka kisaran 200. Mayoritas pengguna ini datang dari industri jasa keuangan, baik itu asuransi, perbankan, pembiayaan, startup lending, dan sekuritas.

Menariknya, dikatakan sejak pandemi ini pengguna PrivyID tumbuh melesat dari non-finansial, seperti konsultan, tambang, dan minimarket. Kebanyakan pengguna tersebut menggunakan jasanya untuk kebutuhan internal, misalnya untuk tanda terima barang, pembuatan tagihan. “Sejak WFH semakin nyata use case-nya ke arah sana. Target kami terus menjaga pengguna ini dengan terus menyempurnakan fitur agar pengalaman semakin baik.”

PrivyID Supports Local Banking, Providing Online Credit Card Service

The digital signature platform developer startup PrivyID forms a strategic partnership with Bank Mandiri, BRI, BNI, BNI Syariah, Bank CIMB Niaga, and Bank Mega. This strategic collaboration has resulted in a process to facilitate customers to apply for credit cards online using a digital signature. The company claims to have assisted more than 50 thousand customers within one year.

PrivyID’s CEO, Marshall Pribadi told DailySocial that his team understands that credit card issuers need a solution to help them grow customers while simultaneously increasing the volume of credit card transactions with more efficient way.

“Well, the digital signature solution that PrivyID provides makes the credit card application process faster, more convenient, and safer. It’s faster because filling out forms is just a merely typing, more convenient because it can be done from anywhere and anytime, and safer because customer registration data is directly connected to the bank, without going through a third party,” Marshall said.

PrivyID has been registered as a Financial Technology Supporting Operator at Bank Indonesia since 2018. The regulatory sandbox program is designed to provide limited trial opportunities, evaluation, and monitoring various product innovations, services, technology, and business models of financial technology (fintech) companies. selected. Fintech organizers who passed the trial space program were considered to have products or services that were both feasible and safe for use by the wider community.

Contactless approach

Aside from safety, in terms of health protocols, the implementation of digital signatures in the online credit card application process has also resulted in a very high level of satisfaction among customers. Customers who want to use this service can directly access PrivyID, after filling in the form the customer can embed a digital signature on the platform. After the credit card issuer performs the underwriting process, the customer will be informed whether it has been approved or rejected.

“With digital signatures in the online application process, customers do not need to meet face to face or go to public places such as shopping centers to make credit cards. Digital signatures are the right contactless solution for financial service providers,” Marshall added.

Was founded in 2016, PrivyID has been trusted by more than 6 million users and 500 companies in Indonesia. PrivyID digital identity and signature services have also been used by other well-known companies such as Telkom, XL, Indosat, Unilever Indonesia, BCA Finance, Gramedia, Akulaku, and Kredivo.


Original article is in Indonesian, translated by Kristin Siagian

PrivyID Dukung Perbankan Lokal Hadirkan Layanan Pengajuan Kartu Kredit Online

Startup pengembang platform tanda tangan digital PrivyID menjalin kerja sama strategis Bank Mandiri, BRI, BNI, BNI Syariah, Bank CIMB Niaga, dan Bank Mega. Kolaborasi strategis ini menghasilkan proses yang memudahkan nasabah mengajukan aplikasi kartu kredit secara online memanfaatkan tanda tangan digital. Perusahaan mengklaim dalam waktu satu tahun, sudah mempermudah proses lebih dari 50 ribu nasabah.

Kepada DailySocial CEO PrivyID Marshall Pribadi mengungkapkan, pihaknya memahami bahwa credit card issuer membutuhkan solusi yang mampu membantu mereka menumbuhkan jumlah nasabah sekaligus mendorong volume transaksi kartu kredit secara lebih efisien.

“Nah, solusi tanda tangan digital yang PrivyID sediakan membuat proses pengajuan kartu kredit jadi lebih cepat, lebih nyaman, sekaligus lebih aman. Lebih cepat karena isi formulir jadi tinggal diketik, lebih nyaman karena bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja, dan lebih aman karena data registrasi nasabah langsung terhubung dengan bank, tanpa melalui pihak ketiga,” kata Marshall.

PrivyID telah terdaftar sebagai Penyelenggara Penunjang Teknologi Finansial di Bank Indonesia sejak 2018. Program regulatory sandbox sendiri dirancang untuk memberikan kesempatan uji coba terbatas, evaluasi, dan monitoring terhadap berbagai inovasi produk, layanan, teknologi, serta model bisnis perusahaan-perusahaan teknologi finansial (tekfin) terpilih. Penyelenggara tekfin yang lulus dari program ruang uji coba ini dinilai memiliki produk atau layanan yang layak sekaligus aman untuk digunakan oleh masyarakat luas.

Pendekatan “contacless

Selain lebih aman dari segi protokol kesehatan, implementasi tanda tangan digital pada proses aplikasi kartu kredit secara online juga menghasilkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi di tengah nasabah. Bagi nasabah yang ingin menggunakan layanan ini bisa langsung mengakses PrivyID, setelah mengisi formulir nasabah bisa menyematkan tanda tangan secara digital dalam platform. Setelah credit card issuer melakukan proses underwriting, nantinya akan diketahui apakah nasabah tersebut mendapatkan persetujuan atau ditolak.

“Dengan penggunaan tanda tangan digital pada proses aplikasi secara online, nasabah tidak perlu bertatap muka atau pergi ke tempat umum seperti pusat perbelanjaan untuk melakukan pembuatan kartu kredit. Tanda tangan digital merupakan solusi contactless yang tepat bagi penyedia jasa keuangan”, ungkap Marshall.

Didirikan pada tahun 2016, PrivyID telah dipercaya oleh lebih dari 6 juta pengguna dan 500 perusahaan di Indonesia. Layanan identitas dan tanda tangan digital PrivyID juga telah digunakan oleh perusahaan ternama lainnya seperti Telkom, XL, Indosat, Unilever Indonesia, BCA Finance, Gramedia, Akulaku, dan Kredivo.

Application Information Will Show Up Here

Mengoptimalkan Keikutsertaan Founder dan Startup di Program Inkubator

Program inkubator atau akselerator masih akan relevan saat ini, khususnya bagi startup tahap awal yang tengah memvalidasi bisnisnya. Faktanya banyak pertumbuhan startup dimulai dari sana. Di Indonesia, beberapa nama seperti Payfazz, Halofina, Privy, dan Storial merupakan jebolan dari program tersebut dengan penyelenggara berbeda-beda.

Banyak hal yang bisa jadi “takeaways” bagi founders – tentu ini bukan sekadar berbicara modal awal yang umumnya disalurkan melalui program ini. Untuk memberikan gambaran apa saja yang bisa didapat founder ketika bergabung di program inkubator, DailySocial mencoba mengumpulkan beberapa testimoni dari berbagai sumber.

Mematangkan ide bisnis, peluang kolaborasi awal

Cerita ini datang dari Founder & CEO PrivyID Marshall Pribadi. Program inkubator yang diikutinya adalah Indigo besutan grup Telkom. Ia mengatakan, keterlibatannya di inkubator menciptakan lingkungan yang tepat bagi pengembangan ide dan konsep bisnis startupnya.

“Ide PrivyID ini konsep awalnya berupa digital identity. Dengan platform PrivyID, pengguna tidak lagi harus isi formulir pendaftaran lagi untuk apply apapun, contohnya asuransi, kartu kredit, buka rekening bank, dan lain-lain. Biasanya, setiap kali mendaftar sesuatu, pengguna harus berulang kali mengisi data diri seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan sebagainya. Untuk tanda tangannya dapat dilakukan secara digital. Ide seperti ini, di tahun 2015, masih asing,” ujarnya.

Marshall melanjutkan, dengan masuk program inkubator Indigo, PrivyID tidak hanya mendapatkan investasi awal, tetapi juga berhasil memperoleh klien pertama dan ide yang berharga. Saat mentoring, ia mendapatkan saran mengenai username PrivyID yang disusun dari kombinasi 2 huruf inisial nama dan 4 digit nomor telepon genggam.

“Adanya Telkom Indonesia sebagai klien pertama juga membuat PrivyID lebih dipercaya oleh perusahaan-perusahaan lain yang ingin memanfaatkan layanannya,” ungkapnya.

Kesuksesan tetap ditentukan oleh founder

Selain pembelajaran dari mentor berpengalaman, keuntungan lain yang bisa didapat dari keikutsertaan startup di program inkubator/akselerator adalah memperluas jaringan ke ekosistem. Penyelenggara program umumnya memiliki platform yang menghubungkan antara startup, investor, atau stakeholder lain yang berpeluang untuk kolaborasi, termasuk dengan sesama startup lain. Hal ini turut dirasakan Co-Founder & CEO Halofina Adjie Wicaksana.

Adjie dan startupnya tergabung di program GK-Plug and Play Indonesia. Menurutnya, manfaat sebuah program pengembangan bisnis seperti ini akan sangat tergantung pada tingkat partisipasi founder. Untuk itu, sebelum memulai program (bahkan mendaftar), pastikan founder punya target capaian yang jelas – apa yang ingin mereka optimalkan melalui program ini. Apakah mencari investor, mendapatkan mentor, mematangkan produk, atau lainnya.

Set our own target expectation. Pada akhirnya, program akselerator adalah sebuah fasilitas. Kita sendiri yang perlu melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan kesempatan tersebut. Melakukan goal setting di awal akan membantu kita meraih hasil optimal dari program tersebut,” ujar Adjie.

Mengoptimalkan keikutsertaan

Startup pengembang platform publikasi konten kreatif Storial juga sempat mengikuti program akselerator Skala. Co-Founder & CEO Steve Wirawan mengatakan, keikutsertaannya di program tersebut memberikan banyak pembelajaran, termasuk mengenai pengembangan produk, membangun tim yang efisien, menentukan prioritas, dan perluasan jaringan bisnis. Hadirnya mentor berpengalaman begitu dirasakan manfaatnya.

Always be hungry to learn. Unlearn what you’ve already known, drop all the assumptions that was already built in your mind and re-learn. Selalu memiliki rasa ingin tahu dan minta akses ke banyak network untuk diperkenalkan,” ujar Steve memberikan kiatnya.

Soal effort founder di program inkubator ini juga diamini Marshall. “Jika ingin optimal dalam mengikuti program inkubator, jangan berpikir bahwa dengan masuk inkubator semuanya akan diberikan dari mentor hingga investasi. Inkubator ada untuk menyediakan environment yang sesuai untuk ide bisnis yang dimiliki.”

Founder atau startup sendirilah yang harus bisa tumbuh dan berkembang melalui lingkungan yang disediakan. Selain itu, menurut Marshall, jangan pula meremehkan kebaikan-kebaikan dari orang yang ditemui.

Memilih program yang pas

Makin berkembangnya ekosistem startup di Indonesia – khususnya terkait minat anak muda untuk menjadi founder startup – ditanggapi baik para penyelenggara program inkubator. Para penyelenggara tersebut hadir dari berbagai kalangan, mulai dari korporasi, media, pemodal ventura, hingga institusi lainnya. Latar belakang tersebut kadang memberikan diferensiasi antar program.

Program IDX Incubator yang diprakarsai Bursa Efek Indonesia misalnya, mendesain programnya untuk startup yang berminat go public atau IPO. Beda lagi dengan Mandiri Digital Incubator yang digawangi perusahaan perbankan dan mendampingi startup di bidang keuangan. DSLaunchpad, yang dihadirkan DailySocial, secara khusus memfasilitasi para founder (terutama di luar Jawa) untuk bisa mengikuti program mentorship secara online. Ada juga Simona Ventures yang disajikan khusus untuk founder perempuan.

Meskipun demikian, biasanya memiliki aktivitas-aktivitas umum yang sama, seperti bimbingan dengan pakar dari industri, networking, hingga membagikan sumber daya. Spesialisasi tadi bisa menjadi tambahan pertimbangan founder untuk memilih sebuah program inkubator/akselerator. Apalagi saat ini terbuka akses bagi pelaku startup Indonesia untuk bergabung dengan program global, misalnya Y Combinator, Google Launchpad Accelerator, Surge, dan lain-lain.

Sudah ada sejumlah penyelenggara program inkubator/akselerator startup di Indonesia. Beberapa yang masih aktif di antaranya adalah:

Nama Program Penyelenggara Situs Web
Digitaraya Digitaraya https://digitaraya.com/
DSLaunchpad DailySocial https://dailysocial.id/dslaunchpad
GK-Plug and Play Gan Kapital, Plug and Play Indonesia https:/plugandplaytechcenter.com/indonesia/
GnB Accelerator Pegasus Tech, Infocom Corporation https://gnb.ac/
IDX Incubator Bursa Efek Indonesia http://idxincubator.com/
Indigo Creative Nation Telkom Group http://indigo.id/
Kolaborasi Kolaborasi https://kolaborasi.co/
Mandiri Digital Incubator Mandiri Capital Indonesia https://mandiri-capital.co.id/en/mandiri-digital-incubator/
Skala Innovation Factory, Strive https://joinskala.com/
Simona Ventures Digitaraya http://simona.ventures/
Skystar Ventures Universitas Multimedia Nusantara, Kompas http:/skystarventures.com/
Synergy Bank Central Asia https://synrgy.id/
Xcelerate Gojek https://www.gojek.com/gojekxcelerate/

Pilihan “Work From Home” Seterusnya Jadi Opsi Menarik Sejumlah Startup Pasca Pandemi

Sebagai salah satu jenis perusahaan yang telah terbiasa menerapkan skema remote working, startup di berbagai lini bisnis tidak menemui banyak kendala ketika aturan bekerja di rumah dan PSBB diberlakukan pemerintah. Dinamika dan rutinitas bekerja di rumah berjalan secara seamless, didukung tools yang selama ini sudah biasa digunakan. Setelah hampir 3 bulan aturan bekerja di rumah diterapkan, sejumlah perubahan dan kebijakan baru kemudian diambil.

Twitter menjadi perusahaan teknologi pertama yang kemudian memberikan pilihan kepada pegawai di seluruh dunia, tempat Twitter beroperasi, untuk bekerja di rumah seterusnya.

“Perlu diingat, bahwa ‘bekerja dari rumah selamanya’ adalah salah satu opsi yang ditawarkan, bukan sebuah keharusan. Jika memang ada pegawai yang ingin melakukan hal tersebut, tentunya perlu melalui diskusi lebih lanjut dengan atasan masing-masing,” kata Country Industry Head Twitter Indonesia Dwi Adriansah.

Sebelum Covid-19 merebak, Twitter telah memiliki opsi serupa–pegawai bisa bekerja dari mana saja. Terbuka, kolaboratif, dan multitasking merupakan kultur bekerja yang diklaim diterapkan di Twitter Indonesia. Menurut Dwi, tiga kata tersebut sangat merepresentasikan bagaimana tim bekerja selama ini.

“Sejak dibuka secara resmi di Indonesia 5 tahun lalu, tim kami terbilang gesit dan multitasking. Seperti kata pepatah, ‘kecil-kecil cabe rawit’, situasi itulah juga yang terjadi di tim kami,” kata Dwi.

Selain Twitter, DailySocial mencoba untuk melihat seperti apa kebijakan startup Indonesia dalam memberilakukan Work From Home (WFH) saat ini dan nanti ketika (suatu saat) pandemi berakhir.

Menyesuaikan tanggung jawab pegawai

Sebagai startup teknologi, praktik kerja dari rumah sudah diterapkan Sirclo sebelum masa pandemi, meski pada umumnya hanya berlaku untuk pegawai yang sesekali membutuhkan fleksibilitas untuk bekerja sembari mengurus keperluan pribadi dari rumah. Perusahaan menjunjung tinggi budaya kolaborasi, ketika berbagai aktivitas, seperti meeting atau diskusi grup, sesungguhnya jauh lebih produktif saat bertemu tatap muka.

Meskipun demikian, karena alasan kesehatan dan keselamatan pegawai merupakan prioritas utama, Sirclo berupaya agar menerapkan kebijakan WFH untuk mayoritas tim hingga situasi kondusif kembali. Perusahaan juga terus memaksimalkan penggunaan teknologi yang merupakan solusi untuk #PulihkanJarak antar sesama anggota tim, dengan pelanggan, dan dengan rekan bisnis.

“Sebagian dari tim operasional Sirclo yang tetap berkantor secara fisik di fulfillment centre kami yang berlokasi di Taman Tekno BSD, dikarenakan bisnis e-commerce enabler Sirclo turut bertanggung jawab dalam pemenuhan pesanan online melalui marketplace. Sebagai langkah preventif, kami menerapkan kebijakan berikut, melakukan pengecekan suhu, pemakaian masker secara wajib, menjaga jarak fisik, aktif memantau kondisi kesehatan karyawan secara langsung. Karyawan yang bertugas melakukan pemenuhan pesanan juga masuk kerja secara bergilir dengan sistem shift, agar keamanan dan produktivitas tetap terjaga,” kata CEO Sirclo Brian Marshal.

Hal serupa diberlakukan PrivyID. Sebagai startup yang wajib mengikuti aturan regulator, kebijakan untuk bekerja di rumah tidak semua diberlakukan kepada pegawai. Untuk kantor yang berlokasi di Jakarta, misalnya, kebijakan WFH diterapkan secara keseluruhan. Namun untuk kantor di Yogyakarta, ada beberapa pegawai yang tetap wajib bekerja di kantor.

“Saat pandemi saat ini kantor Jakarta sudah melakukan WFH secara total. Namun untuk kantor di Yogyakarta, WFH diberlakukan kecuali untuk verifikator dan customer service yang tetap bekerja di kantor untuk memenuhi standar ISO 27001 tentang manajemen keamanan informasi, terutama data pelanggan. Hanya spacing tempat duduk diubah menjadi berjarak 2 kali lipat, PC untuk kerja didesinfektan setiap pergantian shift, [dilakukan] cek suhu, [dan] mereka yang sakit tidak dibolehkan bekerja di kantor,” kata CEO PrivyID Marshall Pribadi.

Mengamini kedua pernyataan di atas, sebagai platform jasa desain interior dan konstruksi, Dekoruma memberlakukan kebijakan serupa. Beberapa pegawai, terutama mereka yang bertugas di bagian operasional, tidak memungkinkan untuk bekerja di rumah.

So far, kami masih belum merasakan kendala productivity yang berarti. Ada hal-hal atau aktivitas yang sebenarnya jauh lebih efisien, tapi ada juga beberapa bagian dari aktivitas yang menjadi challenging. Terutama untuk simple and short discussion. Contohnya kalau dulu sesama tim bisa diskusi lebih cepat, sekarang tidak bisa dan semakin sulit karena harus melalui chatting/call,” kata CEO Dekoruma Dimas Harry Priawan.

Tools pendukung produktivitas bekerja

Salah satu alasan kegiatan bekerja di rumah efektif dilakukan adalah ketersediaan berbagai tools pendukung, mulai dari platform video conference, platfrom messaging, organizer, dan calendar untuk memaksimalkan pekerjaan pegawai di rumah.

“Karena meeting dan presentasi dilakukan melalui video call, atasan kemudian bisa ikut di setiap meeting. Sebelumnya hanya mendapatkan laporan dari mereka setelah kembali ke kantor. Kemudian manajemen juga bisa berkomunikasi lebih sering lewat concall. Sebelumnya pertemuan jarang dilakukan, karena banyak meeting di luar dan kemacetan lalu lintas yang menyulitkan mereka untuk kembali ke kantor,” kata Marshall.

Penggunaan tools juga menjadi hal yang wajib dilakukan pegawai Mekari. CEO Mekari Suwandi Soh mengungkapkan, online meeting dan sinkronisasi komunikasiseperti internal memo, secara rutin dilakukan. Perusahaan juga menyediakan lebih banyak data ke tim yang relevan, sehingga mereka bisa mengambil keputusan. Hal ini ternyata mampu meminimalisir kegiatan yang kurang produktif, seperti diskusi ringan tanpa agenda, ataupun watercooler chat.

“Untuk tim yang selama ini tidak membutuhkan banyak kolaborasi, WFH menjadi lebih efektif. Selama ini kami juga sudah memiliki metriks untuk tiap pekerjaan, sehingga standar produktivitas bisa terus dipantau. Tetapi untuk yang membutuhkan diskusi dengan tim di pelanggan, ada banyak tantangan karena tidak semua pelanggan memiliki infrastruktur dan teknologi memadai,” kata Suwandi.

Untuk layanan fintech seperti Akseleran, selama WFH perusahaan mengedepankan nilai-nilai yang sudah dipegang sebelumnya, khususnya terkait excellence, reliability, dan kerja sama tim.

“Kami percaya bahwa orang-orang yang berkualitas baik akan bisa memaksimalkan performanya bila diberikan kepercayaan tanpa harus melakukan micro manage. Yang penting kita tentukan strategi dan tujuan yang ingin diraih, dan kita komunikasikan hal tersebut dengan baik kepada seluruh tim. Setelah itu tim dapat memenuhi pekerjaan mereka masing-masing tanpa harus diatur terlalu detail termasuk tanpa harus bertatap muka,” kata CEO Akseleran Ivan Tambunan.

Perusahaan lain, seperti Tokopedia, menggunakan parameter Objectives and Key Results (OKR) saat memberlakukan kebijakan bekerja di rumah. Untuk menjaga produktivitas seluruh Nakama (sebutan karyawan Tokopedia), setiap karyawan sudah memiliki OKR pribadi, tim, dan perusahaan yang sejalan. Di sisi lain, praktik bekerja dari rumah sudah lumrah dilakukan, bahkan jauh sebelum sebelum adanya pandemi.

“Demi memastikan efektivitas lebih dari 4.900 Nakama dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia di tengah pandemi, kami mewajibkan setiap pegawai untuk tetap menjalankan komunikasi virtual antar tim secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan,” kata juru bicara Tokopedia.

Penerapan WFH jika pandemi usai

Menanggapi kebijakan WFH selamanya yang Twitter terapkan, manajemen startup Indonesia melihat kemungkinan itu ada, namun dengan beberapa catatan.

“Selama beberapa bulan terakhir, kami pun bersyukur dapat memenuhi target dari segi pertumbuhan jumlah klien dari seluruh lini bisnis, karena semakin banyak pelaku usaha yang berminat masuk ke ranah e-commerce. Dengan segala kapasitas/resources yang telah kami bangun untuk menunjang produktivitas saat WFH, kami terbuka untuk menerapkan sistem kerja yang paling efektif untuk mendukung kinerja pegawai di masa yang akan datang. Hingga hari ini, tim Sirclo berjumlah lebih dari 350 pegawai,” kata Brian.

Sementara itu, kebijakan WFH di PrivyID masih akan diberlakukan hingga akhir Mei 2020 sambil dievaluasi lebih lanjut. Marshall melihat proses WFH cukup efektif–ada karyawan yang semakin produktif, namun ada pula yang menurun. Salah satu faktornya adalah kondisi rumah mereka dengan gangguan yang bersifat domestik.

“Jumlah karyawan PrivyID saat ini sekitar 160 orang. Kami membuat aturan dalam jam kerja setiap karyawan harus merespon chat/email maksimal dalam 30 menit kecuali sedang concall. Nanti setelah pandemi berakhir pun, kami arahkan tim sales/BD untuk tetap menghindari meeting in person dengan klien. Dari segi waktu dan biaya transport, jauh lebih hemat [ketika WFH] dan malah deal bisa dicapai relatif lebih singkat,” kata Marshall.

Dukungan perusahaan juga menjadi fokus Mekari agar kegiatan bekerja di rumah saat ini dan selanjutnya bisa berjalan secara efektif. Perusahaan memastikan tim memiliki teknologi yang tepat untuk mendukung pekerjaan.

“Bahkan kami juga memberikan tunjangan, seperti paket data sebagai benefit yang kami sesuaikan dengan kondisi saat ini, yang dapat diakses karyawan dengan mudah di fitur Mekari Benefit dalam Talenta Mobile,” kata Suwandi.

Untuk meningkatkan produktivitas pegawai setelah pandemi usai, Akseleran akan tetap bekerja bersama-sama sebagai satu tim yang diharapkan bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hingga 18 Mei 2020, jumlah karyawan Akseleran mencapai 157 orang atau naik 51% dibandingkan Mei 2019.

“Di Dekoruma kami masih dalam proses diskusi untuk policy setelah PSBB. Namun kebijakan work from home akan menjadi opsi. Hanya saja implementasi dan pengaturannya belum rampung. Masih ada beberapa divisi di Dekoruma yang tidak memungkinkan untuk WFH, seperti operasional dan lainnya,” kata Dimas.

Menyiasati Terbatasnya Investor Lokal di Pendanaan Tahap Lanjut

Meskipun makin banyak memberikan pendanaan di tahap awal (seed), jumlah investor lokal yang berpartisipasi di pendanaan tahap lanjut masih cukup terbatas.

Di Indonesia, mereka yang terlibat di pendanaan Seri B ke atas biasanya adalah Corporate Venture Capital (CVC) atau yang didukung keluarga konglomerat ternama.

Persoalan keterbatasan “ticket size”

Tentunya banyak alasan mengapa belum banyak investor lokal bermain di tahapan lanjutan. Salah satunya masih belum besarnya ticket size atau jumlah investasi yang bisa mereka gelontorkan untuk setiap startup. Biasanya perusahaan modal ventura lokal telah memiliki nominal yang sudah ditentukan.

“Saya melihat untuk melakukan pendanaan dengan nominal yang besar, misalnya $20 juta ke atas, agak sulit untuk venture capital lokal. Pada akhirnya yang bisa membantu adalah Corporate Venture Capital (CVC) atau Private Equity,” kata CEO PrivyID Marshall Pribadi.

Hal senada diungkapkan CEO Akseleran Ivan Tambunan. Menurutnya, untuk tahapan Seri B ke atas, belum banyak venture capital lokal yang bisa memberikan nominal lebih besar.

Untuk ticket size pendanaan tahap awal rata-rata VC memberikan mulai dari $500 ribu hingga $1 juta. Jika startup mulai masuk ke tahapan lanjutan, jumlahnya bisa beragam sesuai kebutuhan dan perjanjian.

To be honest, aku selalu lihat values sih, bukan hanya besaran uang. Contoh jika ada investor asing mau invest $10 juta lalu ada investor lokal mau investasi $3 juta ditambah akses ke pemerintahan, akses ke media, akses ke grupnya dia yang merupakan potential client/partner bisnis kita. Kita akan ambil yang mana?,” kata CEO Telunjuk Hanindia Narendrata (Drata).

Nilai tambah, termasuk dalam bentuk jaringan dan akses, menjadi faktor penting di luar nominal uang yang ditawarkan.

Venture capital lokal maupun asing bisa dipertimbangkan selama relevan dengan strategi dan visi-misi perusahaan. Perusahaan lokal akan dapat memberikan value add yang kuat dalam business development, organization building, dan business network untuk menguasai pangsa nasional. Jika menargetkan go international ataupun regional, perusahaan asing tentunya dapat memberikan value add tersendiri,” kata Principal Investment Alpha JWC Ventures Melina Subastian.

Menentukan pilihan

Pada akhirnya, ketika berbicara soal penggalangan dana, semua kembali lagi ke visi dan misi startup. Pendiri startup dan jajaran manajemen bisa menentukan pilihan sesuai dengan roadmap yang bakal diterapkan selanjutnya.

Jika startup lebih banyak terlibat dengan jaringan perusahaan lokal dan pemerintahan, ada baiknya untuk memilih investor lokal dan meminimalisir keterlibatan investor asing. Sebaliknya, jika berupaya melakukan ekspansi global, mulailah mencari tahu dan membuka jaringan lebih luas dengan investor asing.

“Mungkin yang harus diperhatikan ketika startup memilih investor asing untuk pendanaan adalah apakah pada akhirnya investor akan menempatkan talenta asing, seperti engineer dan posisi lainnya, ke dalam tim startup. Hal tersebut yang perlu diperhatikan jika startup melakukan penggalangan dana memanfaatkan investor asing,” kata CEO Nodeflux Meidy Fitranto.

Meidy menambahkan, ke depannya persaingan secara global tidak hanya terkait segmentasi pasar dan peluang bisnis, namun juga bagamana inovasi masing-masing negara bisa menjadi yang terdepan. Akan lebih ideal jika produk lokal diciptakan talenta lokal pula.

Menurut Drata, secara umum belum banyak investor lokal yang memiliki pengalaman di dunia digital ini. D sisi lain, investor di Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa sudah memiliki pengalaman lebih baik.

“Saya percaya dan tren sudah membuktikan, makin ke sini jumlah investor lokal tahap lanjutan makin banyak. Sejarah membuktikan, dulu investor lokal tahap awal saja jarang sekali jumlahnya, sekarang sudah menjamur. Jadi para investor lokal juga butuh success stories sebelum memutuskan ‘nyemplung’ lebih jauh.”

Startup yang berencana menggalang dana tahapan lanjutan sebaiknya mengenali profil VC/CVC yang dibidik, dalam bentuk tesis, portofolio, tim, dan value added yang bisa diberikan.

Pastikan mereka adalah mitra yang tepat dan dapat bekerja sama dalam membangun bisnis ke depannya.

“Melihat hal ini, kami [Alpha JWC] berusaha untuk menjadi venture capital berbasis Indonesia yang dapat memberikan pendanaan tahap lanjut hingga $10 juta, sekaligus untuk dapat membantu pembangunan startup di Indonesia yang telah mencapai tahap lanjut,” kata Melina.